Siak, Petah.id - Tiga pasangan calon (paslon) bakal maju pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Siak. Untuk menjaga pesta demokrasi tetap berjalan dengan lancar Ketua DPRD Siak Indra Gunawan mengajak semua elemen menyukseskan Pilkada yang saat ini prosesnya sudah berjalan.Dikatakan Indra Gunawan, berbeda pilihan itu hal yang biasa dalam proses demokrasi. Namun, perbedaan tersebut bukan menjadi pemicu terjadinya konflik. "Pilihan boleh berbeda, tapi hubungan baik diharapkan tetap terjaga. Jangan sampai karena berbeda pilihan menjadi tidak baikan, tidak bertegur sapa," kata Ketua DPRD Siak Indra Gunawan. Foto : Tampak kompak dua paslon Irving-Sugianto dan Afni - Syamsurizal yang ikut Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Siak. Ketua Indra melihat langsung saat ini pembicaraan politik, perihal pilihan di media sosial semakin ramai dan seru diikuti.“Tapi saya harapkan dapat lebih santun dalam bertutur kata, tidak mengeluarkan statemen kebencian karena akan berdampak buruk terhadap proses Pilkada,” kata Ketua Indra Gunawan.Berkompetisi dengan sehat, menjadi ukuran kesuksesan Pilkada di Siak. Bagaimana menciptakan iklim kompetisi yang sehat, dengan saling menjaga etika dan tata krama dalam berkomunikasi.“Menghujat, menghina, merendahkan merupakan hal yang sangat tidak patut diutarakan dan dibahasakan dalam ruang mana pun, termasuk ruang publik,” sebut Ketua Indra Gunawan.Hal itu tak hanya akan merusak nama individu, tapi juga nama kandidat yang akan bertarung. Ketika ada tim yang terkesan arogan, hal itu dilihat dari kata katanya, tentu penilaian terhadap kandidat yang dibela akan menjadi negatif.Ketika Polri dan TNI berkeliling, melakukan patroli dan sosialisasi Pilkada damai, semua elemen diharapkan menyambut dengan riang dan gembira.“Semangat menciptakan Pilkada aman, damai dan lancar memang mesti ditanamkan ke seluruh masyarakat Siak,” kata  Ketua Indra Gunawan.Siak merupakan Negeri Melayu yang memiliki sejarah panjang dengan khazanah budaya yang masih terus melekat dan membanggakan.Pilkada ini, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.Semua kandidat yang sudah mendaftar ke KPU memiliki keinginan memajukan Siak dan mensejahterakan masyarakat. Tinggal bagaimana masyarakat menentukan pilihan mana yang terbaik menjadi pimpinan ke depan dengan semua program serta visi misinya.Sementara kepada para kandidat atau paslon, Ketua Indra Gunawan mengingatkan untuk berkompetisi dengan sehat, tidak menjatuhkan satu sama lain.“Dengan paslon kompak, masyarakat akan bersemangat dan tidak terkotak kotak, tidak terpecah belah,” ucap Ketua Indra GunawanJika semua paslon bisa kompak, maka Pilkada ini bisa berjalan dengan aman, damai dan akan melahirkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat, yaitu amanah.“Kami senang dan bangga jika semua paslon  bisa saling rangkul dan berkompetisi yang sehat untuk menjadi peminpin yang betul-betul sesui dengan harapan masyarakat,” kata Ketua Indra Gunawan.Dengan kompaknya paslon akan menjadi contoh teladan pada masyarakat dan pengusung. Di situlah lahir semangat dalam memberikan dukungan terbaik.Disebutkan Ketua Indra Gunawan, semua diharapkan berperan, termasuk pemangku kepentingan. Tidak ada yang boleh mengipas ngipas, memanas manasi, sehingga situasi menjadi keruh dan gaduh. “Paslon diharapkan dapat mengingatkan timnya untuk tidak merusak Pilkada dengan statemen statemen yang berbau hoaks dan SARA,” ucap Ketua Indra Gunawan.Sekali lagi dikatakan Ketua Indra Gunawan, jaga jempol saat mengetik sesuatu tentang politik di media sosial. Dan jaga ucapan saat berbicara politik di ruang publik. "Tak ada larangan berbicara politik di media sosial maupun di ruang publik, tapi semua ada etikanya, ada yang pantas dan tidak pantas diucapkan dan ada batasannya," tutupnya. 

Pekanbaru, Petah.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai hari ini, Senin (9/9/2024) melakukan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak tersebut berlaku hingga 15 Desember 2024. Penghapusan denda PKB ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan/Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Pembebasan Sanksi Administrasi.  Adapun bunyi pasal 2 Pergub 35/2024 adalah sebagai berikut:Pengurangan sebesar 10 persen pokok PKB dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan mutasi masuk ke daerah.Pengurangan sebesar 50 persen atas pokok PKB dan pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak badan usaha yang melakukan mutasi masuk ke daerah. Pembebasan atas BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku terhadap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.  Sedangkan dalam pasal 3 berbunyi: Pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar sampai dengan berakhirnya masa pajak.Dikecualikan dari pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kendaraan mutasi keluar daerah.Pembebasan sanksi administrasi BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku tahap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.

Pekanbaru, Petah.id – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau menetapkan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau, Profesor Khairunnas Rajab dan seorang dosen bernama Ronny Riansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghinaan ringan. Penetapan tersangka ini buntut saling lapor antar kedua belah pihak yang sedang berkonflik terkait permasalahan internal kampus. Keributan antara Rektor UIN Suska Riau dengan sejumlah dosen yang terjadi pada September 2023 lalu sempat viral di media sosial. Prof Khairunnas dilaporkan ke Polda Riau atas dugaan penghinaan dan dianggap tak pantas terhadap sejumlah dosen yang memprotes kebijakannya dalam memimpin UIN Suska Riau. Laporan ini dilakukan dosen atas nama Irwandra. Menyikapi hal itu, Prof Khairunnas melaporkan balik tujuh dosen ke Polda Riau atas dugaan pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyerangan. Tujuh dosen UIN Suska Riau yang dilaporkan adalah Ronny Riansyah, Irwanda, Iskandar Arnel, Rado Yendra, Zulkifli, Alimuddin, dan Masbukin. Direktur Reskrimum Polda Riau, Kombes Asep Darmawan mengatakan penetapan tersangka terhadap Prof Khairunnas dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Jumat (30/8/2024) lalu. Ditanggal yang sama juga, Kepolisian menetapkan tersangka terhadap Ronny Riansyah. “Ada beberapa dosen dilaporkan rektor tetapi yang jadi tersangka satu orang atas nama Rhony. Penetapan tersangka sama dengan rektor yakni tanggal 30 Agustus," ungkap Asep. Khairunnas dan Ronny Riansyah sama-sama jadi tersangka penghinaan ringan sebagaimana yang diatur dalam pasal 315 KUHPidana. Kombes Asep menyebut penyidik telah mengirim surat panggilan kepada Khairunnas untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, Rabu (11/9/2024) mendatang.

Pekanbaru, Petah.id - 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik dan diambil janji jabatannya. Pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Raden Heru Kuntodewo. Selain itu juga disaksikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, dan ratusan tamu undangan di dalam maupun laur gedung. Kegiatan ini dirangkai dalam acara Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru Masa Sidang I Thn 2024 dalam rangka Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD Pekanbaru Masa Jabatan 2024-2029, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pekanbaru, Jumat (6/9/2024).  Atas pelantikan itu, M Job Kurniawan tak lupa menyampaikan kata selamat dan berharap 50 anggota DPRD Kota Pekanbaru yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kota Madani.  "Selamat, semoga amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya," ujar M Job.  Adapun 50 anggota DPRD Kota Pekanbaru masa jabatan 2024-2029 yang dilantik, yakni :   Dapil Pekanbaru 1 (Sukajadi, Pekanbaru Kota, Limapuluh):   1. PAN - Nofrizal 2. PKS - Isa Lahamid 3. Gerindra - Rizky Bagus Oka 4. PDIP - Victor Parulian 5. Demokrat - Muhammad Zahirsyah 6. Golkar - Roni Amriel   Dapil Pekanbaru 2 (Rumbai, Rumbai Barat, Rumbai Timur):   1. Golkar - Syamsul Bahri 2. PDIP - Zulkardi 3. Nasdem - Lindawati 4. PKS - Firmansyah 5. Demokrat - Aidil Amri 6. Gerindra - Andry Saputra 7. PAN - Irman Sasrianto   Dapil Pekanbaru 3 (Tenayan Raya, Kulim):   1. PKS - Muhammad Sabarudi 2. Golkar - Sovia Septiana 3. PDIP - Muhammad Dikky Suryadi Khusaini 4. Demokrat - Fathullah (menggantikan Alm Heri Setiawan) 5. Gerindra - Ervan 6. Nasdem - Muhammad Riski Rinaldi 7. Hanura - Zulfahmi 8. PAN - Arwinda Gusmalina   Dapil Pekanbaru 4 (Sail, Bukit Raya):   1. PKS - dr Meiza Ningsih 2. Golkar - Putri Varadina 3. Hanura - Firman 4. Gerindra - Sri Rubiyanti 5. PDIP - Zaki Fajar Triyanto 6. Demokrat - Tengku Azwendi   Dapil Pekanbaru 5 (Marpoyan Damai):   1. Nasdem - Faisal Islami 2. PKS - Hamdani 3. Demokrat - Niar Erawati 4. Gerindra - Nurul Ikhsan 5. PDIP - Tekad Indra Pradana Abidin 6. PAN - Mona Sri Wahyuni 7. PKB - Fikry Raihan   Dapil Pekanbaru 6 (Binawidya, Tuahmadani):   1. PKS - Yasser Hamidi 2. PKS - Edi Azhar 3. Demokrat - Pangkat Purba 4. Demokrat - Achmad Faisal Reza 5. Nasdem - Zulfan Hafiz 6. Gerindra - Zainal Arifin 7. PDIP - Davit Marihot 8. PAN - Roni Paslah 9. Golkar - Syafri Syarif 10. PKB - Abu Bakar   Dapil Pekanbaru 7 (Senapelan, Payungsekaki):   1. PDIP - Robin Eduar 2. PKS - Rois 3. Gerindra - Wan Agusti 4. PAN - Doni Saputra 5. Demokrat - Jepta Sitohang 6. Nasdem - Aidhil Nur Putra    

Siak, Petah.id - Berhasil menciptakan sistem transportasi perkotaan yang tertib, lancar, selamat dan aman Pemkab Siak raih penghargaan Wahana Tata Nugraha 2024 dari Kementrian Perhubungan. Penghargaan tersebut langsung diserahka oleh Mentri Perhubungan Budi Karya Sumadi da  diterima oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza di Ballroom JIExpo Kemayoran, Convention Center dan Theater Area, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/9/2024). Mentri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi mengapresiasi upaya pemerintah daerah termasuk Kabupaten Siak yang berkomitmen dalam meningkatkan tata kelola transportasi, dan dirinya berharap agar daerah lain termotivasi dalam pembenahan transportasi dan lalu lintas."Penghargaan ini kami berikan bentuk apresiasi besar kami kepada kepala daerah yang telah berupaya meningkatkan tata kelola transportasi di daerahnya dan semoga dengan adanya penghargaan ini, daerah-daerah lain bisa ikut termotivasi dalam memberikan tata kelola transportasi yang baik untuk kenyamanan masyarakat,” ucap Mentri Budi Karya. Rasa syukur juga disampaikan Wakil Bupati Siak Husni Merza saat menerima langsung penghargaan tersebut. Disampaikan Husni, Penghargaan Wahana Tata Nugraha ini diterima Kabupaten Siak berkat terpenuhinya lima indikator, diantaranya publik transportasi dimana menyediakan bus gratis untuk anak sekolah. "Alhamdulillah, kita mendapatkan penghargaan WTN kategori kota kecil memiliki tata kelola trasportasi publik yang baik dari Kementerian Perhubungan. Sarana transportasi kita sudah ada drive thru, adanya halte untuk pengguna disabilitas, dan kita memiliki fasilitas kelengkapan jalan lainnya dan Sumber Daya Manusia  (SDM) di bidang perhubungan yang mumpuni,” jelas Wabup Husni. Ditambahkan Husni Merza, Pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya memberikan kenyamanan kepada masyarakat berkaitan penyelenggaraan transportasi publik yang nyaman dan tertib. "Penghargaan ini, menjadi motivasi kita kedepan bagaimana Siak sebagai daerah tujuan wisata memiliki transportasi yang murah dan yamana, dengan berpedoman dari lima aspek di atas dan kedepan bisa terus kita tingkatkan,” pintanya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan melalui Kasi Angkutan, Janu Wira mengatakan lebih dari 100 kabupaten/kota yang turut serta dalam mengikuti penilaian terkait kinerja paling baik dalam sistem transportasi. Disebutkan Janu, Dishub Siak hingga saat ini terus berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Siak.    "Pelayanan terbaik tetus kami lakukan agar siapapun yang datant ke Siak nyaman dan aman," ungkapnya.   Lanjutnya, beragam inovasi juga dilakukan Dishub Siak guna mendorong program program keberlanjutan.    "Untuk memberikan kenyamanan dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Siak tentunya beragama inovasi terus kami lakukan," tuturnya.

Petah.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sepakat menunda proses hukum calon kepala daerah selama gelaran Pilkada 2024. Dengan demikian, proses hukum calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang belum ditetapkan sebagai tersangka akan ditunda mulai September hingga pengumuman, atau sekitar 3 bulan kedepan. Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung menyatakan bahwa langkah menunda proses hukum calon kepala daerah diambil untuk memastikan kontestasi demokrasi berjalan objektif dan bebas dari manipulasi politik. Kita menjaga objektivitas dari proses berjalannya demokrasi supaya tidak ada black campaign [kampanye gelap], supaya tidak ada satu calon yang menjadikan isu itu menjadi satu isu untuk menjatuhkan calon yang lain,” ujar Harli Siregar, Senin (2/9/2024). Harli menegaskan, proses hukum kepada cakada masih tetap berlaku tetapi berstatus penundaan. Penundaan pun mengacu kepada arahan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024. “Itu masih terus berlaku. Saya mau tegaskan bahwa bukan dimaksudkan hukum akan melindungi kejahatan. Bukan dimaksudkan, ya,” kata Harli. Hal sendada juga disampaikan oleh KPK melalui juru bicaranya, Tessa Mahardhika. Ia menyampaikan langkah ini diambil untuk mencegah penegakan hukum dijadikan alat oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya. “Jadi KPK tidak ingin penegakan hukum ini ditunggangi oleh orang atau kelompok politik tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya selama masa Pilkada,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 3 September 2024. Tesa menegaskan, selesai kegiatan Pilkada, untuk proses hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dengan cakada atau cawakada ini tentunya akan kita lanjutkan. Dari pimpinan KPK sendiri, kata Tessa, informasi sementara sudah memerintahkan struktural untuk berkoordinasi dengan KPU terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka

Pekanbaru, Petah.id – Pasca melakukan penggerebekan gudang kosmetik di Jalan Soekarno Hatta, samping Pasar Pagi Arengka, Pekanbaru pada Selasa (3/9/2024) lalu, pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) bersama kepolisian akhirnya menetapkan YN dan NS sebagai tersangka. Keduanya merupakan pemilik sekaligus penanggung jawab gudang tersebut. Kepala BBPOM Pekanbaru, Alex Sander mengatakan dari hasil penghitungan produk ilegal tersebut, total ada 167 item dan sekitar 11.800 pieces/pcs atau satuan produk kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar dengan nilai ekonomis sekitar Rp 500 juta lebih. “Seluruh barang bukti sudah diamankan dan kedua tersangka kini dititipkan di sel tahanan Mapolda Riau,” kata Alex. Alex mengatakan, kegiatan di lokasi merupakan pelaksanaan operasi penindakan terhadap penjualan kosmetik illegal. Aktifitas menjual kosmetik ilegal tersebut sudah diamati sejak sebulan sebelum digrebek. “Penjualan kosmetik ilegal ini dilakukan secara online,” jelas Alex Dari hasil interogasi, kedua tersangka mengaku dapat meraup keuntungan hingga 8 juta rupiah perhari. Berdasarkan pengakuan kedua pelaku, jual beli kosmetik ilegal tersebut sudah mulai beroperasi sejak bulan Februari tahun 2024 ini Alex Sander mengatakan kedua tersangka bakal dijerat Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu. "Ancamannya pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah," ujarnya saat ekspos kasus, Jumat (6/9/2024).

Pekanbaru, Petah.id – Hari ini, Jumat (6/9/2024) sebanyak 65 Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2024-2029 resmi dilantik. Acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan tersebut digelar di Gedung Paripurna DPRD Riau, Jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024, yakni Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, Wakil Ketua I Syafaruddin Poti, Wakil Ketua II Agung Nugroho dan Wakil Ketua III Hardianto serta Pj Gubernur Provinsi Riau Rahman Hadi. Adapun nama-nama dan partai politik dari calon Anggota DPRD Provinsi Riau yang dilantik berdasarkan pleno KPU Provinsi Riau adalah sebagai berikut. Dapil Riau I yang meliputi Kota Pekanbaru: Ayat Cahyadi (PKS), Parisman Ihwan (Golkar), Munawar (Nasdem), Agung Nugroho (Demokrat), Robin P Hutagalung (PDIP), Ginda Burnama (Gerindra), M Fadel Variza (PAN), Kasir (PKB) dan Ahmad Tarmizi (PKS). Dapil Riau II yang meliputi Kabupaten Kampar: Edi Basri (Gerindra), Repol (Golkar), M Amal Fathullah (PKS), Diski (PAN), Mamun Solikhin (PDIP), Adrias (PKB), Efrinaldi (Nasdem), dan Eva Yuliana (Demokrat). Dapil Riau III yang meliputi Rokan Hulu: Evi Juliana (Golkar), Budiman (Gerindra), Kelmi Amri (Demokrat), Hasby Assodiqi (Nasdem), Adam Safaat (PKS) dan Hardi Candra (PDIP). Dapil Riau IV yang mencakup daerah Kabupaten Rokan Hilir: Nalladia Ayu Rokan (Golkar), Suyadi (PDIP), Dodi Saputra (Demokrat), Rahmat (Nasdem), Syafrudin Iput (Gerindra), Sutan Sari Gunung (PKS) dan Darmalis (Golkar). Dapil Riau V mencakup tiga kabupaten/kota sekaligus yaitu Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai: Alga Viqky Azmi (PDIP), Khairul Umam (PKS), Indra Gunawan Eet (Golkar), Farida Saat (Nasdem), Kaderismanto (PDIP), Hardianto (Gerindra), Sunaryo (PAN), Misliadi (PKB), Nur Azmi (Demokrat), Sofyan (PDIP) dan Abdul Kosim (PKS). Dapil Riau VI yang meliputi Kabupaten Siak dan Pelalawan: Sella Pitaloka (PDIP), Imustiar (Golkar), Fairus (PAN), Muhtarom (PKB), Androy Aderianda (Gerindra), Monang Elizer Pasaribu (Demokrat), Abdullah (PKS) dan Soniwati (PDIP). Dapil Riau VII yang meliputi Kabupaten Indragiri Hilir:  Ferryandi (Golkar), Dani M Nur Salam (PKB), Andi Dharma Taufik (PDIP), Ikbal Sayuti (PPP), Agus Triansyah (Demokrat), Zulfadli (Gerindra), Septina Primawati (Golkar) dan Samsuri Daris (PKS). Dapil Riau VIII yang meliputi Kabupaten Indragiri Hulu: Dodi Nefeldi (PDIP), Zulhendri (Gerindra), Jons Ade Nofendra (Golkar), Ade Agus Hartanto (PKB), Daniel Eka Perdana (Nasdem), Dodi Irawan (PAN), Manahara Napitupulu (Demokrat) dan Rizal Zamzami (PKS).

Pekanbaru, Petah.id – Perhutanan Sosial (PS) merupakan program pemerintah yang menjadi fokus utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk lebih menyejahterakan masyarakat yang tinggal disekitar hutan.  Hingga saat ini, program PS di Provinsi Riau baru tercapai sebesar 20 persen dari target seluas 1,3 juta hektar. “Dari target 1,3 juta hektare PS di Riau, saat ini baru tercapai sebesar 20 persen. Namun jumlah 20 persen itu juga sudah cukup besar yakni sekitar 260 ribu hektar,” kata Asisten II Setdaprov Riau, M. Job Kurniawan. Dijelaskan M. Job, untuk mensukseskan program ini pihaknya telah bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), KLHK dan juga NGO. Pihaknya juga sudah membentuk tim di tingkat daerah dan juga ada tim Pokja Perhutanan Sosial.  “Dalam mencapai target PS itu, perlu sosialisasi dari semua pihak,” tegasnya. Menurut M. Job, masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa pengalihan ke program PS akan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Sebab masyarakat tidak sekedar menjaga hutan saja, tapi juga mendapat manfaat ekonomi. “Kami pemprov Riau akan membantu untuk melakukan pengurusan izin agar capaian PS di Riau dapat terus meningkat,” sebutnya. Sebagai informasi, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara/hutan adat oleh masyarakat sekitar hutan/masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Tujuannya untuk kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya demi mewujudkan Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Program ini membuat masyarakat dapat mengelola hutan dan memperoleh manfaat ekonomi. Dengan begitu dapat menepis anggapan masyarakat mengenai sulitnya memanfaatkan kawasan hutan di sekitar mereka. Adapun program PS dilatarbelakangi oleh dua agenda besar dari KLHK, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menciptakan model pelestarian hutan yang efektif. 

Pekanbaru, Petah.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau menyiapkan 11 unit helikopter water bombing dan 1 unit helikopter patroli dalam rangka antisipasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selain itu, BPBD Riau juga menyiagakan satu unit pesawat patroli. Sejumlah helikopter tersebut dipersiapkan lantaran beberapa pekan belakangan Provinsi Riau sempat dilanda musim panas sehingga titik kebakaran potensial bermunculan di sejumlah kabupaten/kota. "Helikopter water bombing dan patroli ada 12 unit yang standby di Riau. Itu terdiri dari 11 unit helikopter water bombing dan 1 helikopter patroli. Kemudian ada 1 unit pesawat patroli," kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, M Edy Afrizal melalui Kepala Bidang Kedaruratan, Jim Gafur, Kamis (5/9/2024).  Jim mengatakan, beberapa wilayah di Riau masih nihil titik api (firespot). Namun, helikopter dan pesawat patroli tetap beroperasi untuk melihat daerah-daerah gambut maupun wilayah yang sebelumnya terbakar.  "Helikopter dan pesawat tetap kita operasikan setiap hari. Karena harus pantau terus wilayah kabupaten kota agar ketika terjadi kebakaran bisa langsung ditangani," ujarnya. Helikopter dan pesawat patroli tersebut merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BPBD Riau mengakui sangat terbantu karena dengan keberadaan helikopter tersebut pihaknya dapat memantau kebakaran di sejumlah kabupaten/kota yang wilayahnya sulit dijangkau. “Kita terbantu juga dengan adanya bantuan helikopter water bombing dan patrol, karena kebakaran di kabupaten kota itu wilayah sulit dijangkau jalur darat oleh satgas darat. Dengan adanya bantuan helikopter dan pesawat patroli kita bisa lebih cepat menangani kebakaran," tutupnya.