Petah.id – Konflik di Pulau Rempang kembali terjadi Rabu Siang (18/9/2024). Masyarakat mendapat intimidasi serta sedikitnya 3 orang mengalami luka-luka akibat dianiaya belasan orang tidak dikenal (OTK). Peristiwa tersebut beredar luas melalui 4 video pendek yang direkam langsung oleh warga sekitar. Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang mengatakan ada tindakan intimidasi dan represi yang diterima oleh warga Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Menurut kronologi yang dibagikan, lokasi tindak kekerasan adalah di jalan masuk Kawasan Goba yang secara administratif terletak di Kampung Sungai Bulu. Warga yang berjaga di masjid didatangi oleh rombongan orang yang berdandan seperti preman, dengan didampingi petugas kepolisian. Kelompok orang berpakaian preman itu kemudian memaksa masuk ke wilayah yang dijaga warga dan mengklaim bahwa kawasan tersebut adalah wilayah kerja mereka. Namun warga tetap bertahan dan berjaga, sehingga akhirnya mengalami intimidasi dan kekerasan.  Dokumentasi video dari warga setempat yang dihimpun Tim Advokasi menyorot ketegangan yang terjadi saat perwakilan dari kelompok orang berpakaian preman melancarkan aksi intimidatif dengan membentak ibu-ibu yang bertahan di lokasi. Tercatat sebanyak tiga orang warga mengalami luka-luka dan belasan lainnya menjadi korban pemukulan. Salah satu korban mengalami luka di bagian pelipis akibat dipukul dengan helm dan seorang lagi wajahnya lebam setelah dipukul dengan kayu. Sedangkan korban lainnya, seorang perempuan, tangannya terkilir akibat ditarik secara paksa. “Tindakan (dari) belasan orang berpakaian preman didampingi anggota kepolisian yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat Pulau Rempang ini masih terus terjadi. Sebelumnya warga juga mengalami teror dan alat peraga mereka yang menolak PSN Eco City Park dirusak,” demikian kutipan dari siaran pers Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang. Menanggapi intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat Pulau Rempang yang mempertahankan wilayah mereka, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan tindakan kekerasan dan intimidasi ini tidak hanya menunjukkan pemerintah gagal melindungi warganya, namun menunjukkan represi yang terus berlanjut terhadap masyarakat adat yang berjuang mempertahankan hak atas tanah mereka dari ancaman pembangunan PSN. “Tindakan represif seperti ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Negara seharusnya hadir untuk melindungi ekspresi dan ruang hidup warganya. Bukan membiarkan mereka tertindas,” tegas Wirya.

Petah.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sepakat menunda proses hukum calon kepala daerah selama gelaran Pilkada 2024. Dengan demikian, proses hukum calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang belum ditetapkan sebagai tersangka akan ditunda mulai September hingga pengumuman, atau sekitar 3 bulan kedepan. Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung menyatakan bahwa langkah menunda proses hukum calon kepala daerah diambil untuk memastikan kontestasi demokrasi berjalan objektif dan bebas dari manipulasi politik. Kita menjaga objektivitas dari proses berjalannya demokrasi supaya tidak ada black campaign [kampanye gelap], supaya tidak ada satu calon yang menjadikan isu itu menjadi satu isu untuk menjatuhkan calon yang lain,” ujar Harli Siregar, Senin (2/9/2024). Harli menegaskan, proses hukum kepada cakada masih tetap berlaku tetapi berstatus penundaan. Penundaan pun mengacu kepada arahan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024. “Itu masih terus berlaku. Saya mau tegaskan bahwa bukan dimaksudkan hukum akan melindungi kejahatan. Bukan dimaksudkan, ya,” kata Harli. Hal sendada juga disampaikan oleh KPK melalui juru bicaranya, Tessa Mahardhika. Ia menyampaikan langkah ini diambil untuk mencegah penegakan hukum dijadikan alat oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya. “Jadi KPK tidak ingin penegakan hukum ini ditunggangi oleh orang atau kelompok politik tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya selama masa Pilkada,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 3 September 2024. Tesa menegaskan, selesai kegiatan Pilkada, untuk proses hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dengan cakada atau cawakada ini tentunya akan kita lanjutkan. Dari pimpinan KPK sendiri, kata Tessa, informasi sementara sudah memerintahkan struktural untuk berkoordinasi dengan KPU terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka

Petah.Id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dalam Perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai UU Pilkada. Hal tersebut mengubah persyaratan ambang batas pencalonan kepala daerah yang semula 20% kursi DPRD.Putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora ini dibacakan Selasa siang, 20 Agustus 2024."Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan.Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan Pasal 40 ayat 1 serta menghapus Pasal 40 ayat 3 UU Pilkada dengan syarat ketentuan baru.Adapun Pasal 40 Ayat 1 UU Pilkada yang berbunyi Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan lewat putusan ini diubah menjadi:Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut; b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 jiwa sampai dengan 6.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik perserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di provinsi tersebut. c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemih tetap lebih dari 6.000.000 jiwa sampai dengan 12.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai poltk peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut. d. Provinsi dengan jumah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di provinsi tersebut; Sementara untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil walikota: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemlihan tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai poltk peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di kabupaten/kota tersebut. b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikt 8,5 perse di kabupaten kota tersebut; c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemlihan tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.00 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikt 7,5 persen di kabupaten kota tersebut; d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 jiwa, parai politik atau gabungan partai poitik peseria pemiu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di kabupaten/kota tersebut.Keluarnya putusan MK ini dipercaya bakal mengubah peta politik kontestasi pilkada di berbagai daerah. Salah satu yang mendapat sorotan tentu saja Pilkada Jakarta, dimana PDI Perjuangan lewat putusan ini berkesempatan mengusung calon Gubernur Jakarta tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain.

Petah.Id - Jelang berakhirnya masa jabatan presiden bulan oktober mendatang, Presiden Joko Widodo kembali merombak komposisi kabinetnya. Presiden melantik tiga orang menteri dan satu orang wakil menteri dalam agenda reshuffle kabinet di Istana Negara, Senin (19/8/2024). Mereka adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi. Adapun posisi Wakil Menteri diamanahkan kepada Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Sebagaimana diketahui, Posisi Menteri ESDM sebelumnya dijabat oleh Arifin Tasrif. Adapun Menteri Hukum dan HAM diisi oleh Yasonna Laoly dan Menteri Investasi diemban oleh Bahlil Lahadalia. Sedangkan posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika sebelumnya diisi oleh Nezar Patria. Reshuffle kabinet ini dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 dan Keppres Nomor 52/M Tahun 20204 tentang pengangkatan Wamenkominfo Kabinet 2019-2024. Presiden Joko Widodo memimpin langsung proses pengangkatan sumpah jabatan tersebut. "Sebelum saya mengambil sumpah, sebagai menteri negara dan wakil menteri negara, terlebih dahulu saya akan bertanya dulu kepada saudara-saudara, bersediakah saudara diambil sumpah?," tanya Jokowi saat memimpin pengangkatan sumpah jabatan di Istana Negara. "Bersedia," jawab pejabat yang bakal dilantik. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga melantik 3 Kepala Badan. Mereka masing masing adalah Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas yang hadir. Diantaranya adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Petah.id - Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait ‘bau kolonial’ di istana negara menuai ragam reaksi publik. Pernyataan tersebut beliau sampaikan ketika memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut presiden, dua istana negara di Jakarta sangat kental dengan bau kolonialisme karena merupakan warisan Belanda. "Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi, Belanda, bekas gubernur jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun, ini bau-bau kolonial selalu saya rasakan setiap hari dibayang-bayangi," ucap Jokowi sebagaimana dikutip melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).Lantas, bagaimana sebenaranya sejarah istana kepresidenan di Jakarta? Mari kenal lebih jauh.Istana Presiden Indonesia merupakan kediaman resmi presiden dan tempat berlangsungnya berbagai kegiatan kenegaraan. Saat ini, terdapat enam Istana Kepresidenan yang tersebar di Indonesia. Dua diantaranya terdapat di Ibukota Jakarta, yakni Istana Merdeka dan Istana Negara. Istana Merdeka terletak di Jalan Merdeka Utara dan menghadap ke Taman Monumen Nasional. Pembangunan istana ini diarsiteki oleh Drossares dan dilaksanakan ketika masa pemerintahan Gubernur Jenderal James Loudon pada tahun 1873. Pembangunan baru rampung tahun 1879 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan Willem van Landsbarge. Istana ini dulu dikenal dengan nama Istana Gambir.Dilansir dari laman Kementerian Sekretariat Negara, hingga kini, sebanyak 20 orang telah mendiami Istana Merdeka: 15 Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 3 Saiko Syikikan (Panglima Tertinggi Tentara XVI Jepang di Jawa), dan 2 Presiden RI. Namun dari 15 Gubernur Jenderal Belanda itu, hanya 4 orang yang benar-benar tinggal; yang lainnya memilih Istana Bogor. Presiden RI yang betul-betul tinggal adalah Presiden pertama Soekarno, Presiden keempat Abdurrahman Wahid, dan Presiden ketujuh Joko Widodo sebelum kemudian bertempat tinggal di Istana Bogor.Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, istana ini menjadi saksi penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949. Republik Indonesia Serikat diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan Kerajaan Belanda diwakili oleh A.H.J. Lovink, Wakil Tinggi Mahkota di Indonesia.Sedangkan Istana Negara, merupakan Istana Kepresidenan Indonesia yang terletak di Jalan Veteran dan menghadap ke Sungai Ciliwung. Istana ini membelakangi Istana Merdeka yang menghadap ke Taman Monumen Nasional dan dihubungkan oleh Halaman Tengah.Istana Negara pada awalnya merupakan kediaman pribadi seorang warga negara Belanda yang bernama J.A. van Braam. Ia mulai membangun kediamannya pada tahun 1796, (pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten) sampai dengan tahun 1804 (pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes Sieberg). Namun, pada tahun 1816 bangunan ini diambil alih oleh pemerintah Hindia-Belanda, dan digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan serta kediaman para Gubernur Jenderal Belanda. Oleh karena itu pula, istana ini dijuluki “Hotel Gubernur Jenderal”.Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Istana Negara diantaranya tatkala Jenderal de Kock menguraikan rencananya untuk menindas pemberontakan Pangeran Diponegoro dan merumuskan strateginya dalam menghadapi Tuanku Imam Bonjol kepada Gubernur Jenderal Baron van der Capellen. Demikian pula halnya tatkala Gubernur Jenderal Johannes van de Bosch menetapkan sistem tanam paksa atau cultuurstelsel.  Terlepas dari pengakuan Presiden Joko Widodo yang dibayang-bayangi bau kolonial selama mendiami istana peninggalan pemerintah Hindia Belanda, keduanya menyimpan cerita penting dan tidak bisa dilepaskan dari sejarah tumbuhnya Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Jakarta, Petah.id – Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatan ketua partai yang dipimpinnya. Dikabarkan, kemundurannya dari ketum partai untuk menjaga keutuhan partai. Pernyataan kemunduran dirinya menjadi ketum partai Golkar beredar melalui video.Dikutip dari DetikNews, Airlangga mundur pada Sabtu (10/8/2024). Waketum Golkar Dito Ariotedjo membenarkan video tersebut. "Betul," ujarnya dikutip dari detikNews, Minggu (11/8/2024). Dalam video itu Airlangga menyebut pengunduran diri ini demi menjaga keutuhan partai. Selain itu dia memilih mundur untuk memastikan stabilitas transisi pemerintahan baru. Adapun pengunduran diri itu berlaku sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Berikut ini pernyataan lengkap Airlangga Hartarto : Selamat pagi para kader Golkar yang saya cintai. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD ART organisasi yang berlaku.

Jakarta, Petah.id - Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan bahwa industri kreatif merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.Reni Yanita mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2023, nilai tambah industri kreatif mencapai Rp1414,8 triliun, atau tumbuh sebesar 10,5 persen dibandingkan dengan nilai tambah ekraf tahun 2022 lalu senilai Rp1280,42 Triliun. "Sektor fesyen dan kriya ini menjadi dua sektor yang memiliki kontribusi terbesar. Tentunya ini merupakan sebuah capaian membanggakan dan menunjukkan bahwa prospek industri kreatif di Indonesia semakin besar," ujarnya, saat launching kompetisi desain nasional Indonesia Fashion and Craft Awards (IFCA) 2024 yang disiarkan melalui YouTube Kemenperin, Selasa (25/6/24). Dirjen IKMA Kemenperin tersebut melanjutkan, merupakan tantangan tersendiri bagi Kemenperin bagaimana pertumbuhan ekraf ini terus dijaga dan tetap tumbuh dan tidak mengalami perlambatan. Karena saat ini sektor ekraf tumbuhnya sudah bagus, maka diharapkan melalui IFCA menjadi salah satu strategi agar tetap menjaga pertumbuhan industri fesyen dan kriya ini. Dia melanjutkan, Kemenperin melalui Dirjen IKMA berkomitmen mendorong peran industri kreatif tanah air lebih maju dan menjadi wadah bagi para pelaku kreatif untuk bertemu, berbagi pengalaman dan ide kreatif serta berkolaborasi menciptakan karya. "Kalau bahasa sekarang kita mencoba membangun ekosistem untuk industri fesyen dan kriya, harapannya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kemajuan dari industri fesyen dan kriya ini sendiri," lanjut dia. Dirjen IKMA Kemenperin tersebut menambahkan, sebagai bentuk upaya mendukung perkembangan industri kreatif fesyen dan kriya, Dirjen IKMA Kemenperin menyelenggarakan IFCA sebagai kompetisi desain nasional yang bertujuan untuk mencari desainer muda berbakat, memiliki visi sustainability dalam bidang kriya dan fesyen.Sebab terang dia, desain bagi sebuah produk menjadi sangat penting, karena mempengaruhi nilai dan keputusan pembeli. Sehingga bisnis yang memperhatikan aspek desain menghasilkan pendapatan 32 persen lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak. Oleh karena itu menurutnya, perlu mengambil langkah dalam memperhatikan desain sebagai aspek yang penting dan bernilai. Sebab dengan adanya pengembangan desain maka akan mendorong pengembangan inovasi produk baik dari sisi nilai estetika, fungsi, dan manfaatnya, sehingga akan menghasilkan produk yang lebih unggul dan berdaya saing."Melalui IFCA Besar harapan kami desainer muda dengan berbagai gagasan kreatif dan berinovasi menciptakan produk yang tidak hanya bernilai ekonomis namun juga mampu berkontribusi dan mewujudkan industri yang inklusif dan berkelanjutan," tutupnya.

Jakarta, Petah.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyuarakan larangan dan bahaya judi daring atau online. Dalam penegasannya, Presiden mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian baik secara offline maupun online.“Jangan judi.. Jangan judi.. Jangan berjudi.. baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha,” tegas Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden dan dikutip Kamis, (13/06/24) Presiden juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan akibat praktik judi. Mulai dari kehilangan harta benda, perpecahan keluarga, hingga meningkatnya tindakan kejahatan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat.“Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar gim iseng-iseng berhadiah. Tapi judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita,” ungkap Presiden.Oleh sebab itu, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah terus secara serius melakukan upaya pemberantasan dan memerangi perjudian online. Menurut Presiden, saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online yang telah ditutup oleh pemerintah, selain pembentukan satgas.“Satgas judi online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online,” ucap Presiden.Menyadari bahwa judi online memiliki sifat transnasional dan melibatkan berbagai yurisdiksi, Presiden menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam membendung perjudian. “Salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan dari masyarakat kita sendiri serta pertahanan pribadi,” tegasnya.Presiden mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga negara untuk aktif mengingatkan, mengawasi, dan melaporkan segala bentuk aktivitas perjudian. Keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat berperan kritikal dalam upaya membangun pertahanan nasional terhadap perjudian online.

Pekanbaru, Petah.id - Polwan cantik asal Polres Pelalawan ini patut diberikan acung jempol. Di Usia mudanya telah mengharumkan nama Polda Riau dengan meraih deretan prestasi gemilang.Bripda Indria Larasati, Salah satu dari Puluhan Srikandi Polwan Polda Riau yang berprestasi di bidangnya, yang kini bertugas di Sat.Narkoba Polres Pelalawan.Ia berhasil meraih sederetan prestasi gemilang dan prestasi yang masih anyar yakni mendapat juara 3 Kapolri cup 2024 di Jakarta kelas U-53 kg senior putri yang diselenggarakan oleh Mabes Polri pada Jumat tanggal 1 sampai dengan  3 Maret 2024 Lalu.Dalam kompetisi bergengsi tersebut, diikuti oleh seribu peserta dengan kategori TNI-Polri dan Umum dan Bripda Indria Larasati berhasil meraih juara ketiga setelah mengungguli puluhan peserta lainnya dengan kelas yang sama dari seluruh indonesia dan ini membanggakan.Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto.S.I.K., menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian tersebut."Kami bangga dengan prestasi yang ditorehkan oleh Bripda Indria Larasati, Ini membuktikan bahwa anggota Polres Pelalawan memiliki kemampuan dan keterampilan yang mumpuni dalam bidang bela diri," ujarnya, Senin, (10/6/24).Bahkan tak tanggung-tanggung, gadis cantik berhijab Bripda Indria Larasati ini telah menerima dua kali penghargaan dari kapolres Pelalawan yakni pada tahun 2020 dan tahun 2024 atas prestasi gemilangnya Bripda Indria Larasati mengungkapkan bahwa kemenangan ini merupakan hasil dari latihan keras dan tekad yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi Polri terkhusus Polda Riau."Saya berlatih dengan sangat giat untuk mempersiapkan diri di setiap ajang yang diperlombakan. Alhamdulillah, kerja keras saya membuahkan hasil yang membanggakan," ungkapnya. Senin(10/6/24)Prestasi Bripda Indria Larasati tidak hanya mengharumkan nama Polres Pelalawan, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi Polda Riau. Capaian ini diharapkan dapat memacu semangat anggota Polri lainnya untuk terus meningkatkan keterampilan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.Berikut profil Bripda Indria Larasati:Nama : Indria LarasatiPangkat : Bripda Satuan : Sat Narkoba Polres PelalawanJalur Tes : Bintara Rekpto 2022 Kejuaraan Yg Telah Diikuti:* Juara 2 Internasional Malaysia Open 2018 Kelas U- 49 Kg Senior Putri * Juara 2 Kejuaraan Pra Pon 2019 Di Banten  Kelas U- 49 Kg Senior Putri * Juara 1 Porprov Riau 2022  Di Kuansing Kelas U-49 Kg Senior Putri * Juara 3 Kejuaraan Nasional Pbti 2022 Di Banten Kelas U-49 Kg Senior Putri* Juara 3 Kapolri Cup 2024 Di Jakarta Kelas U- 53 Kg Senior PutriPenghargaan :• Mendapatkan Penghargaan Oleh Kapolres Pelalawan Di Tahun 2022 Dan 2024 • Masuk Jalur Rekruitmen Proaktif Pada Tahun 2020 Dengan Prestasi Medali Perak Pada Ajang Pra-Pon Ke -20

Siak, Petah.id - Pemadaman listrik akibat gangguan pada jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tingfi (SUTET) 275 Kv Linggau- Lahat, Sumatera Selatan bikin emak emak di Siak resah. Pasalnya, akibat pemadaman yang dikabarkan memakan waktu 4-8 jam tersebut bikin lumpuh aktifitas para emak emak. Dikatakan Fitria (30) aktifitasnya sangat terganggu akibat pemadaman tersebut. Apalagi, kata Fitri, di tempat ia tinggal jika mati lampu, sinyal handphone pun ikut hilang. "Pagi pagi sudah mati, informasinya lama pula padamnya. Nasi belum masak, ditambah pula kalau mati lampu sinyal ikut padam alias hilang," keluh Fitri, Rabu (5/6/2024). Disayangkan Fitri, pemberitahuan terjadinya pemadaman tersebut tidak sampai ke ceruk ceruk masyarakat. Sehingga, warga yang kini menggatungkan aktifitas sehari hari dengan adanya arus listrik menjadi terganggu. "Sekarang apa apa sudah pakai listrik, jadi ketia mendadak gini semuanya jadi repot," ungkap Fitri. Hal senada juga disampaikkan Selly (39), salah satu ibu rumah tangga  di Siak yang memiliki seorang bayi. Ia mengaku selain kegiatan di rumah terhambat, ia juga kerepotan karena anaknya ikut rewel karena cuaca yang panas. "Anak kami masih bayi, jadi dengan mati lampu begini ya harus di kipas manualkan. Apalagi masak juga tidak bisa. Serba susah jadinya," jelas Selly. Ia berharap, ke depannya sebelum dilakukan pemadaman, PLN memberikan himbauan. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa melakukan persiapan dahulu. "Misalnya saja harus blender makanan anak bayi, masak nasi, kan semuanya butuh disiapkan. Gak mendadak mendadak begini," ucapnya kesal. Sementara itu, Manajer PLN ULP Siak, Amran mengatakan padamnya listrik di Siak kemungkinan selama 4 -8 jam. Pihaknya mengirimkan daftar daerah terdampak padam. "PLN mengucapkan permohonan maaf atas kondisi ini, mohon dukungan stakeholder dan masyarakat agar dapat mengatasi gangguan ini secepat mungkin," kata Amran.Di kota Siak, daerah yang terdampak padam adalah Jalan Siak - Dayun, Benteng, Mempura, Koto Ringin, Paluh, Tambak Rejo, Dayun, Inpress, Berumbung, Banjar Seminai, Pangkalan Makmur, Buana Makmur, Sawit Permai, Sialang Sakti, Kuranji Guguh, Pangkalan Pisang, TGI, SPS, PTPN V Sei Buatan, Polres Siak, Kodim Siak, Siak Kota, Bungaraya, Suak Lanjut, Suak Nyonya, Merempan Hulu, Lanjung, Paket A, B, C, D, Suak Merambai, Tjien Yue dan sekitarnya.Daftar daerah itu menunjukkan kota Siak Sri Indrapura, Koto Gasib, Bungaraya, Dayun dan sekitarnya tanpa pasokan listrik untuk 4-8 jam pada Rabu ini.