Bupati Siak Alfedri menyampaikan momentum penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyatukan persepsi kepada seluruh kepala daerah khususnya dalam pengelolaan APBD.

 Alhamdulillah, Bupati Alfedri senang bisa hadir dalam acara tersebut. Bupati Alfedri menerangkan, Pemerintah Kabupaten Siak, terus melaksanakan kegiatan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD dengan  menciptakan program yang menyentuh masyarakat.

 

Selain melaksanakan program program yang sejalan dengan arahan presiden tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak juga telah berhasil melaksanakan tata kelola keuangan yang baik hingga meraih predikat WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau 13 kali berturut.

“Dengan meraih opini WTP untuk yang ke-13 kali berturut-turut, akan menjadikan motivasi bagi pemerintah kabupaten Siak untuk terus melaksanakan dan meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah kabupaten Siak yang lebih transparan dan akuntabel,” ucap Alfedri.

Acara dibuka Presiden Jokowi dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Pimpinan Tinggi Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri, Panglima TNI, Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia. 

Kegiatan itu mengusung tema, Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun 2023 lalu. 

Jokowi menekankan kepada Kepala Daerah untuk menggunakan dan mengelola APBN dan APBD secara baik dan benar.

“APBN dan APBD ini merupakan uang rakyat yang harus dikelola dan pergunakan sebaik-baiknya. Dengan mengedepankan program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat, tentunya akan membawa dampak yang baik,” ucap Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menekankan pentingnya kerja sama dan upaya bersama dengan berbagai sektor, meliputi lembaga negara, pemerintah, institusi pendidikan, swasta, maupun masyarakat dan menciptakan keselarasan serta kolaborasi dalam pengawasan dan pelaksanaan program pembangunan. 

"Dengan sinergi yang kuat diharapkan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045 dapat terwujud,” pintanya.

Presiden meminta kepada setiap kepala daerah transparan dan akuntabel dalam mengelola APBD nya. Karena ekonomi yang terus tumbuh dan inflasi yang tetap terjaga merupakan modal dasar untuk membangun negara.(infotorial)