MoU tersebut langsung dilakukan KetuaTP PKK Siak, Hj Rasidah Alfedri bersama kepala OPD dan ketua organisasi keagamaan. 

Disampaikan Rasidah, penandatanganan nota kesepahaman berguna untuk membangun kesamaan persepsi guna mempercepat keberhasilan pembangunan melalui pemberdayaan keluarga. 

"MoU ini untuk menyamakan persepsi dengan OPD terkait akan peranan penting gerakan PKK sebagai mitra kerja untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui 10 Program Pokok PKK di kabupaten Siak,” ucapnya.

Lanjut Rasidah, PKK tidak diperbolehkan lagi untuk menerima dana hibah dari pemda, oleh karena itu PKK bekerjasama dengan OPD terkait untuk melaksanakan kegiatannya. Selain itu pendanaan kegiatan PKK bersumber dari pihak lain atau melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Rasidah juga meminta agar keluarga besar TP PKK harus bergerak mendukung dan mensosialisasikan program prioritas yang saat ini didengungkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Adapun ke-13 OPD yang menandatangi MoU tersebut diantaranya DP3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kesbangpol, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Kemudian, Dinas Koperasi dan UMKM, DPMPTSP, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulagan Bencanan Daerah dan Badan Kontak Majelis Taklim serta Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. (Infotorial)