Hal itu terjadi dimulai dengan tidak berputarnya keuangan dari baik dari pegawai, kontraktor serta menurunnya hasil perkebunan. Akibatnya, perputaran ekonomi di tengah masyarakat benar benar lesu.

Selamat Rifaldi, salah seorang pemilik warung harian mengaku, setengah tahun terakhir jual beli di masyarakat sangat rendah.

Dijelaskan Selamat, sapaan akrabnya, biasanya, kedai harian yang ia kelola bisa mendapatkan omset sebesar 2-3 juta rupiah dalam sehari.

"Kondisi saat ini, untuk medapatakn omset Rp500.000 pun sudah sulit sekali, padahal dibantu dibuka sampai tengah malam," kata Selamat Rifaldi.

Memang tidak seluruh konsumennya dari kalangan ASN atau pejabat pemerintahan, namun banyak konsumennya menyebutkan minimnya aktifitas jual beli lantaran gaji yang tak lagi diterima tepat pada waktunya.

"Banyak pembeli mengeluh gaji tak keluar, sehingga mau tidak mau ya menekan jumlah pembelian," jelasnya.

Ditambahkan Selamat, kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada warung harian miliknya saja.

Namun, sambungnya, ada puluhan kedai harian yang ada di sekitar kota Siak juga mengalami kondisi serupa.

"Kondisi seperti ini juga terjadi dengan warung harian lainnya. Kadang kami sambil cerita juga, kalau kondisi saat ini benar benar parah," sambung Selamat.

Sumiati, penjual sarapan pagi juga keluhkan hal yang serupa. Dikatakan Sumiati, ia buka kedai sarapan jam 6.00 pagi hingga jam 11.00 Wib.

Biasanya, dalam kurun waktu 4 hingga 5 jam berjualan, Sumiati bisa menjual dagangannya 18 hingga 35 porsi.

"Sudah 5 bulan terakhir gak sampai 10 porsi setiap harinya, itupun jualan hingga jam 13.00 Wib. Ada juga sehari hanya laku satu piring," ungkapnya pilu.

Sumiati sangat berharap, kondisi ini segera berakhir, karena ia juga harus menghidupi anak anaknya yang juga sedang menimba ilmu.

"Saya takut anak saya jadi berhenti sekolah," bebernya.

Sementara itu, Taufik (bukan nama sebenarnya) salah seorang Aparatur Negeri Sipil (ASN) Siak ceritakan bagaimana kondisi keuangan kebanyakan pegawai lainnya.

"Kondisi sekarang benar benar hanya bisa bertahan, itupun harus disertai dengan hutang sana sini juga," jelasnya.

Untuk uang gaji, tambah Taufik, sudah habis untuk membayar bulanan bank. Sehingga, ia bersandar pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)  yang kini sudah berjalan ke bulan 4 belum dibayarkan.

"Untuk TPP 2025 bulan 11 dan 12 belum dibayarkan. Masuk dalam tunda bayar. Januari juga belum dibayarkan, sementara sekarang sudah bulan Februari," ungkap Taufik.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) , Raja Indor Parlindungan menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah per Februari masih cendrung normal.

Dikatakan Ucok, sapaan akrabnya, per Februari kondisi keuangan cukup untuk menutupi gaji dan opersional kantor di Pemkab Siak.

"Per Februari 2026 kondisi keuangan daerah masih tergolong normal, untuk membayar gaji dan opersional kantor masih bisa," kata Raja Indor Parlindungan kepada Suara.com, Jumat (6/2/2026).

Untuk persoalan hutang Pemkab Siak pada tunda bayar 2025, tambah Ucok, saat ini sedang menyusun administrasinya.

"Untuk hutang tunda bayar sedang proses administrasi, kita lihat nanti pada Maret 2026," tambahnya.

Terkait TPP 2026, lanjut Ucok, masih belum bisa dibayarkan lantaran kondisi keuangan.