- Cooling System, Satlantas Polres Siak Imbau Pemilih Pemula Tidak Terpengaruh Hoax
- PT KTU Sebarkan Bibit Buah Produktif Untuk Warga
- Kasus Malaria Meningkat di Inhil, Pemerintah Tetapkan Status Kejadian Luar biasa
- Lestarikan Batik Kampar, Upaya Pemerintah Jaga Kearifan Lokal
- Gadis Remaja di Siak Digauli Enam Orang Selama Tiga Hari, Dua Pelaku Masih Kelas Tiga SD
- Cetak Generasi Berakhlak Mulia, Pemkab Kampar Gelar Festival Anak Soleh
- Cooling System, Kapolsek Siak Ali Azar Edukasi Warga Soal Kamtibmas
- Menang Lomba Masak Tingkat Provinsi, PKK Siak Bakal Melaju Ditingkat Nasional
- Hari ke Tiga Kampanye, Cawabup Syamsurizal Serap Aspirasi Pedagang di Gasib
- Menteri PANRB Terbitkan Surat Edaran untuk ASN Terlibat Judi Online
Mulai Hari Ini Hingga 15 Desember 2024, Pemprov Riau Putihkan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Ilustrasi
Pekanbaru, Petah.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai hari ini, Senin (9/9/2024) melakukan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak tersebut berlaku hingga 15 Desember 2024.
Penghapusan denda PKB ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan/Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Pembebasan Sanksi Administrasi.
Adapun bunyi pasal 2 Pergub 35/2024 adalah sebagai berikut:
- Pengurangan sebesar 10 persen pokok PKB dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan mutasi masuk ke daerah.
- Pengurangan sebesar 50 persen atas pokok PKB dan pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak badan usaha yang melakukan mutasi masuk ke daerah.
- Pembebasan atas BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku terhadap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.
Sedangkan dalam pasal 3 berbunyi:
- Pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar sampai dengan berakhirnya masa pajak.
- Dikecualikan dari pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kendaraan mutasi keluar daerah.
- Pembebasan sanksi administrasi BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku tahap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.
Editor : Redaksi
Pilkada Siak, Ketua DPRD Ingatkan Paslon untuk Berkompetisi dengan Sehat 09 September 2024
Saling Lapor, Dosen dan Rektor UIN Suska Ditetapkan Jadi Tersangka 09 September 2024
Berita Terbaru
