​Ketua Umum PP GPII, Masri Ikoni, menegaskan bahwa posisi ini merupakan desain ketatanegaraan yang konstitusional dan strategis. 

Menurutnya, keberadaan Polri di bawah Presiden sangat krusial untuk menjaga netralitas institusi dari tarikan kepentingan politik praktis maupun tekanan kelompok tertentu.

​PP GPII, sambung Masri Ikoni, berpandangan bahwa sebagai negara hukum yang demokratis, Polri harus berdiri tegak sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan.

​"Kedudukan Polri langsung di bawah Presiden adalah langkah tepat untuk memastikan kemandirian penegakan hukum yang bekerja semata-mata demi keadilan dan kesejahteraan rakyat," ujar Masri Ikoni.

Lanjut Masri Ikoni, ​selain mendukung posisi administratifnya, PP GPII menekankan tiga poin utama yang harus dibenahi secara internal oleh Polri. 

​Pertama, penguatan integritas sistem dimana integritas tidak boleh hanya bersandar pada moral individu, tetapi harus dibangun melalui sistem kelembagaan yang mampu mencegah penyalahgunaan wewenang di setiap level.

Kedua, ​peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi tantangan kejahatan modern seperti kejahatan ekonomi dan siber, Polri dituntut memiliki aparatur yang profesional dan berwawasan hukum yang kuat.

Kemudian, ​kata Masri Ikoni lebih jauh, pengawasan internal yang ketat yakni PP GPII mendorong adanya mekanisme pengawasan yang transparan dan berkeadilan sebagai prasyarat utama mewujudkan Polri yang bersih dan dipercaya publik.

​Masri menambahkan bahwa dukungan yang diberikan PP GPII bersifat konstruktif. Artinya, dukungan ini dibarengi dengan sikap kritis jika terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam tubuh korps Bhayangkara tersebut.

​"Polri yang profesional, berintegritas, dan independen adalah kebutuhan mendasar bagi tegaknya negara hukum. Kami meyakini, dengan pengawasan efektif dan SDM berkualitas, Polri akan semakin optimal menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat dalam bingkai NKRI," pungkasnya.