Siak, Petah.id – Polres Siak berhasil mengidentifikasi korban yang ditemukan tewas tanpa identitas di kebun warga Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra mengatakan, dari hasil autopsi, jenazah lelaki yang dibungkus terpal di kubur di kebun warga bernama Novrianto (39) tewas dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. “Penyebab kematian korban akibat kekerasan benda tajam yang jamak (multiple trauma) pada leher dan kepala,” ungkap Kapolres Siak, AKBP Eka Ariandy Putra, , Kamis (30/10/2025) petang. Ditambahkan AKBP Eka, dari hasil autopsi mengungkapkan bahwa mayat korban dalam kondisi membusuk. Selanjutnya ditemukan patah tulang kepala, tulang rahang atas-bawah, tulang leher, belikat, punggung tangan kiri. Kemudian ada luka terbuka pada kepala, wajah, leher, punggung, dada dan kedua anggota gerak atas. Terpotongnya pembuluh darah besar leher sisi kiri, otot leher sisi kiri, lidah, dan robeknya selaput keras otak akibat kekerasan tajam. “Korban diperkirakan tewas 48 sampai 72 jam sebelum pemeriksaan jenazah,” jelas Kapolres Eka. Saat ini, penyidik Satreskrim Polres Siak terus melakukan pendalaman untuk mengungkap pelaku dan motif dibalik pembunuhan sadis tersebut. “Kami telah memeriksa sejumlah saksi, serta mengamankan barang bukti dari lokasi penemuan mayat,” terang Kapolres Eka. Kasus ini masih terus dikembangkan, dan Kapolres Eka mengimbau masyarakat untuk melapor bila memiliki informasi yang dapat membantu proses penyelidikan. Menurut Kapolres Eka, sebelumnya, jasad ditemukan setelah seorang warga mencium bau menyengat yang berasal dari area kebunnya. Warga melapor ke Bhabinkamtibmas Polsek Tualang, setelah mencium bau amis dan menemukan gundukan tanah mencurigakan. “Setelah dicek, ternyata di dalamnya terdapat jasad manusia yang dibungkus terpal biru,” jelas Kapolres Eka.   Penemuan itu bermula saat A (37), pemilik kebun, merasa curiga dengan aroma tidak sedap yang tercium di sekitar kebun yang tak jauh dari rumahnya. Ketika menelusuri sumber bau tersebut, ia melihat gundukan tanah yang tampak baru. “Penasaran, A menggali tanah itu, lalu terlihat tangan manusia keluar dari dalam tanah. A kaget, lalu langsung melapor ke Polsek Tualang,” terang Kapolres Eka. Mendapat laporan itu, personel Polsek Tualang bersama tim Inafis Polres Siak turun ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). “Jasad dibungkus terpal biru kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk autopsi,” ucap Kapolres Eka.

Siak, Petah.id — Warga Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, digemparkan oleh penemuan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas (Mr. X) di sebuah kebun warga, Selasa (28/10/2025) sore. Jasad tersebut ditemukan dalam kondisi terkubur di dalam tanah dan dibungkus menggunakan terpal.Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, jasad Mr. X ditemukan setelah seorang warga mencium bau menyengat yang berasal dari area kebunnya.“Warga melapor ke Bhabinkamtibmas Polsek Tualang setelah mencium bau amis dan menemukan gundukan tanah mencurigakan. Setelah dicek, ternyata di dalamnya terdapat jasad manusia yang dibungkus terpal,” jelas AKBP Eka kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).Penemuan itu bermula saat A (37), pemilik kebun, merasa curiga dengan aroma tidak sedap yang tercium di sekitar rumahnya. Ketika menelusuri sumber bau tersebut, ia melihat gundukan tanah yang tampak baru.“Saksi menggali sedikit tanah itu, lalu terlihat tangan manusia keluar dari dalam tanah. Sontak saksi kaget dan langsung melapor ke pihak kepolisian,” terang Kapolres.Mendapat laporan, personel Polsek Tualang bersama tim Inafis Polres Siak segera turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Jasad Mr. X kemudian dievakuasi ke RS. Bhayangkara untuk proses autopsi.Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas korban dan penyebab kematiannya. Dugaan sementara, Mr. X merupakan korban tindak kekerasan.“Identitas korban masih dalam penyelidikan. Dugaan awal mengarah pada tindak pidana pembunuhan, namun kami menunggu hasil autopsi untuk memastikan,” pungkas AKBP Eka.Kasus penemuan mayat Mr. X ini kini ditangani oleh Satreskrim Polres Siak bersama Polsek Tualang, sementara lokasi kejadian telah dipasangi garis polisi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Siak, Petah.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak memastikan persoalan dugaan permainan proyek tahun 2025 di Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa terus berlanjut. Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Siak, Muhammad Juriko Wibisono mengatakan, persoalan dugaan permainan di ULP Siak terus diselidiki oleh kejaksaan."Ya ini sudah ke penyelidikan Pidsus, kita akan telusuri terus," kata Kasi Pidsus Kejari Siak, Muhammad Juriko Wibisono saat ditemui di ruangannya, Kamis (30/10/2025).Ditambahkan Juriko, sapaan akrab panggilan Kasi Pidsus Kejari Siak, pihaknya akan segera memanggil pihak pihak terkait, baik Pokja ULP Siak hingga para kontraktor yang diduga terlibat dalam permainan pengaturan proyek di Siak."Nanti pihak pihak terkait kita panggil untuk mendalami keterlibatannya. Baik dari pihak ULP Siak maupun kontraktornya," tambah Juriko"Jangan ada yang main-main dengan uang negara. Siapapun yang berusaha merugikan negara akan kami tindak dengan tegas," sambungnya.Ia berharap masyarakat Siak memberikan kepercayaan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan."Kami berharap dukungan dari masyarakat. Agar penegakan hukum di Siak berjalan sebagaimana mestinya," tutur Juriko.Sebelumnya, Kejari Siak sudah memeriksa sejumlah pejabat ULP Siak dan kontraktor yang diduga sudah kongkalikong dan berniat jahat dalam melakukan tender terbuka.Pemeriksaan iu terkait dugaan adanya praktik pengaturan dalam proses lelang proyek yang bernilai puluhan miliar rupiah. Dimana, sejumlah perusahaan pemenang tender diketahui tidak memenuhi kriteria, terutama pada dokumen legalitas Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sudah tidak berlaku, namun tetap diloloskan. 

Siak, Petah.id -  Wakil Bupati Siak Syamsurizal menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat realisasi fisik dan keuangan kegiatan tahun 2025, dengan memprioritaskan belanja wajib seperti gaji, tunjangan kinerja (TPP), dan kebutuhan operasional dasar. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD hingga September 2025. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh kepala OPD, dan camat se-Kabupaten Siak, digelar di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kamis (30/10/2025). Dalam arahannya, Wabup Syamsurizal menyebutkan bahwa capaian realisasi fisik per September telah mencapai 62,16 persen, sementara realisasi keuangan berada di angka 43,34 persen. Kondisi ini, kata dia, menunjukkan terjadi ketimpangan antara progres pelaksanaan kegiatan dengan pencairan anggaran. “Kami memahami, banyak OPD masih menunggu anggaran masuk. Tapi yang jelas, belanja wajib seperti gaji, TPP, listrik, dan air harus disiapkan dan diprioritaskan terlebih dahulu. Ini penting agar penyerapan anggaran kita bisa meningkat,” ujarnya. Wabup juga menjelaskan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat yang seharusnya diterima pada 25 Oktober akan bergeser menjadi tanggal 31 Oktober, dan dana tersebut baru bisa diproses sekitar tanggal 3 November. “Bulan ini memang agak besar, sekitar Rp100 miliar lebih, sebelumnya hanya Rp53 miliar. Tapi dari perhitungannya masih ada yang belum tercover semuanya untuk pembayaran yang ada OPD ini," sebutnya. Syamsurizal menekankan agar BKD segera memproses pembayaran untuk kegiatan prioritas, terutama TPP, gaji bulan November, serta operasional seperti listrik, air, dan bahan kimia di dinas teknis. “Yang wajib itu dulu. Kalau nanti masih ada sisa, baru kita lihat mana yang bisa dibayarkan berikutnya,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BKD Siak, Raja Indoor Parlindungan Siregar menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih perlu penyesuaian dan kehati-hatian. Pihaknya terus melakukan perhitungan antara kebutuhan daerah dan potensi pendapatan hingga akhir tahun agar pengelolaan keuangan bisa tetap terkendali. “Beberapa belanja mungkin akan mengalami kendala di proses pembayaran akhir tahun, karena kami masih menunggu apakah provinsi membayar tunda salurannya dan sisa tunda salur dari pusat, kalo memang disalurkan, Alhamdulillah bisa teratasi, tapi kalau belum ini harus kita perhitungkan kembali," jelasnya. BKD meminta seluruh OPD segera menghitung sisa GU yang belum dibayarkan, khususnya untuk yang wajib, Gaji, TPP, dan hingga Desember. Selain itu, data kontrak kegiatan dan belanja modal yang sudah berjalan juga diminta untuk segera disampaikan. “Data kegiatan atau belanja modal yang berkontrak itu juga penting agar kami bisa menghitung kemampuan pembayaran hingga akhir tahun,” tegasnya. Inspektur Kabupaten Siak Faly Wurendarasto selaku moderator kegiatan menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh OPD untuk terbuka terhadap capaian dan kendala pelaksanaan program.  “Setiap OPD diminta melaporkan dua hal utama realisasi fisik dan keuangan, serta kendala yang dihadapi. Kalau fisiknya rendah, kenapa. Kalau keuangannya rendah, apa penyebabnya. Dari situ nanti kita tahu bagaimana memperbaikinya,” ujarnya. Dari hasil laporan sementara, beberapa OPD seperti Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) menjadi contoh positif dengan realisasi fisik di atas 99,06 persen dan realisasi keuangan 88,15 persen. "Capaian itu diharapkan menjadi motivasi bagi perangkat daerah lain untuk mempercepat progres kegiatan sebelum penutupan tahun anggaran," pungkasnya.

Siak, Petah.id - Bunga (bukan nama sebenarnya) menjadi korban pelecehan seksual oleh empat terduga pelaku yakni JH dan tiga temannya JL, SL dan FS di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Gadis 15 tahun itu diketahui sempat menghilang selama dua pekan. Ternyata, selama dua pekan ia digilir oleh para pelaku. Ibu korban yang mengetahui hal tersebut tak terima atas apa yang terjadi pada putrinya. Kemudian, ibu korban melapor ke Polsek Kandis pada Ahad (26/10/2025) lalu. Dikatakan Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Kandis Kompol H. Herman Pelani,S.H.,M.H. Dijelaskan Kapolsek H Herman Felani, korban mengaku telah dipaksa melakukan hubungan layaknya suami istri berulang kali oleh salah satu pelaku. “Dari keterangan korban dan hasil interogasi awal, diketahui juga ada pelaku lain yang turut melakukan aksi yang sama,” terang Kapolsek H Herman Felani.Tim Opsnal Reskrim Polsek Kandis langsung memetakan keberadaan keempatnya. Pada Selasa (28/10/2025) malam, tim berhasil menangkap empat terduga pelaku masing-masing berinisial JH, JL, SL, dan FS di dua lokasi berbeda, sekitar wilayah Kecamatan Kandis.“Barang bukti berupa pakaian yang digunakan korban saat kejadian turut kami amankan untuk kepentingan penyidikan,” ungkap Kapolsek H Herman Pelani.Saat ini keempat terduga pelaku sedang menjalani penyidikan di Mapolsek Kandis, sekaligus mengungkap peran masing masing dalam persoalan tersebut.“Kami akan memastikan hak korban terpenuhi, termasuk pendampingan psikologis. Kasus ini akan kami proses dan tuntaskan sesuai hukum yang berlaku,” tegas Kapolsek H Herman Pelani.Kapolsek H Herman Pelani mengimbau kepada orangtua untuk lebih waspada dan peduli lingkungan pergaulan putra putrinya.Semua pihak diharapkan Kapolsek H Herman Pelani ikut bersama menjaga lingkungan, sehingga hal yang sama dapat sama sama dicegah. 

Siak, Petah.id - Bupati Siak Afni Zulkifli, menyampaikan bahwa biaya listrik Pemkab mencapai Rp70 miliar/tahun. Angka tersebut terlalu besar di saat kondisi daerah mengalami defisit keuangan. Untuk itu, Afni meminta kepada seluruh ASN dan Honorer yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk berhemat listrik. Jika tidak berada di ruangan, matikan lampu, AC dan perangkat lunak. "Tolong ya, mari kita hemat listrik, matikan seluruh lampu dan AC saat pulang kerja. Angka Rp70 miliar pertahun ini bukan kecil, terjadi kebocoran kita di biaya listrik," ujarnya, saat berkunjung ke Kominfo Siak, Rabu (29/10/2025). Afni minta mulai dari sekarang pimpinan Perangkat Daerah (PD) mengintruksikan stafnya agar berhemat daya listrik. Dengan begitu dapat menekan biaya listrik. "Jika kita berhemat listrik berapa banyak uang yang bisa terselamatkan. Kita bisa arahkan untuk yang lain, bayar gaji kalian misalnya," tutur Afni. Pemerintah Kabupaten Siak terus mencari cara, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penataan aset Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak. "Hasil cek kendaraan kemarin kita sudah lelang kendaraan Dinas. Kemudian kita inventarisir aset Pemkab berupa tanah yang tersebar di kecamatan. Masyarakat bisa memanfaatkan melalui pinjam sewa," sebutnya. Kunjungan itu, merupakan hal biasa, Afni ingin melihat lebih dekat peran dan fungsi dinas melalui tatap muka bersama ASN. Selain berkunjung ke Kominfo Afni juga sudah melakukan kunjungan ke sejumlah Dinas, Badan dan Kecamatan. Diakhir kunjungan nya, Bupati Afni menekankan pentingnya peran Kominfo kunci dari keterbukaan informasi publik. Ia juga membahas rencana kebijakan ke depan menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi informasi serta penguatan sistem digital di lingkungan Pemerintah Daerah.

Siak, Petah.id - Polsek Tualang berhasil meringkus seorang pelaku pencurian puluhan tandan buah sawit segar (TBS) milik PT Surya Inti Sari Raya (SIR) di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Pelaku berinisial HE Als TS (33) diamankan bersama 43 tandan sawit curian, sementara dua rekannya kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).​Kapolsek Tualang Kompol Hendrix, menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari patroli rutin petugas keamanan perusahaan pada Minggu (26/10/2025) sekitar pukul 11.30 WIB di areal J33 Afdeling 3, Desa Tualang.​"Saat petugas keamanan mengecek sumber suara egrek yang mencurigakan, terlihat satu orang tengah memanen buah sawit. Pelaku berinisial HE Als TS berhasil diamankan, namun dua rekannya berhasil melarikan diri," ujar Kompol Hendrix, Selasa (28/10/2025).​Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 43 tandan buah sawit segar (TBS). Kerugian yang dialami PT. SIR ditaksir mencapai sekitar Rp8.989.890.​Sementara itu, dua rekan pelaku yang kabur, berinisial AS dan IT, kini telah ditetapkan sebagai DPO dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian.​Atas perbuatannya, pelaku HE Als TS dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara.​"Polsek Tualang terus melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk memburu dua pelaku DPO lainnya. Kami juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui keberadaan DPO tersebut," tegas Kapolsek.​Saat ini, pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut. Langkah-langkah kepolisian seperti olah TKP, pemeriksaan saksi, dan penyitaan barang bukti telah dilakukan.

Siak, Petah.id - Memperingati Hari Ulang Tahun ke-61, DPD II Partai Golkar menyatu dengan masyarakat dengan menyongsong tema solidaritas sosial dan kegiatan berbasis kepedulian terhadap masyarakat.Dikatakan Ketua DPD II Partai Golkar Indra Gunawan SE, yang juga Ketua DPRD Siak, dan  akrab disapa Ngah Ige, sebagai tanda cinta kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan penuh atas tumbuh kembang dan kemajuan Partai Golkar, pihaknya  membagikan 1.000 paket sembako.Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian 1.000 sembako, berlangsung di Kecamatan Kandis tepatnya di Kelurahan Kandis Kota.Kegiatan tersebut dihadiri Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Syamsuar dan Pariaman Ihwan serta didampingi pengurus harian DPD Partai Golkar Kabupaten Siak beserta Fraksi Partai Golkar Kabupaten Siak.Sentuhan, tegur sapa, doa doa mengalir dari para penerima yang mengharapkan kebaikan untuk Partai Golkar.“Kami benar benar terharu, karena doa yang sama kami panjatkan untuk seluruh masyarakat agar hidup rukun, damai dengan ekonomi semakin membaik,” ucap Ketua Indra Gunawan, Rabu (22/10/2025) siang.Partai Golkar tidak sebesar ini tanpa pengurus, kader dan simpatisan, serta seluruh masyarakat. “Kami ada untuk masyarakat, makanya kami akan terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Ketua Indra.Selain berbagi kegembiraan dengan sembako, DPD II Partai Golkar Siak juga menggelar cek kesehatan dan berobat gratis.“Kami ingin memastikan masyarakat tetap sehat, sehingga dapat beraktivitas dengan baik pula,” sebut Ngah Ige.Kesehatan salah satu hal terpenting dalam menjalani aktivitas sehari hari. Sebagai bentuk perhatian dan dukungan, pihaknya menggelar berobat dan pengecekan kesehatan secara gratis.“Kami jemput bola, kami temui masyarakat dan kami memastikan semua terlayani dengan baik,” ucap Ketua Indra Gunawan, usai senam sehat bersama masyarakat.Rangkaian kegiatan peringatan HUT Partai Golkar masih ada lagi, diantaranya lomba memancing, menyantuni anak yatim, serta siarah ke makam para sultan yang telah membangun peradaban di tanah Melayu Kabupaten Siak.

Siak, Petah.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak menggelar Rapat Paripurna ke-14 masa persidangan kesatu tahun 2025 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 di Ruang Rapat Paripurna Putri Kacamayang DPRD Kabupaten Siak, Selasa (21/10/2025).Berlangsung di ruang sidang utama DPRD Siak rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan dan dihadiri oleh Wakil Bupati Siak Syamsurizal, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Staf Ahli, Kepala OPD, pimpinan BUMD, serta undangan lainnya.Dalam sambutannya, Ketua DPRD Indra Gunawan menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya rapat yang merupakan bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda RPJMD. Ia menjelaskan bahwa dokumen RPJMD menjadi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Siak untuk lima tahun ke depan, sejalan dengan visi dan misi kepala daerah.“Pembahasan Ranperda RPJMD ini, momentum untuk memastikan arah pembangunan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi,” kata Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan.Indra menjelaskan, paripurna ini merupakan tahapan lanjutan setelah penyampaian penjelasan awal oleh Bupati Siak dalam rapat sebelumnya pada 20 Oktober 2025. Sambung Indra, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pembahasan Ranperda meliputi penjelasan kepala daerah, pandangan umum fraksi, serta tanggapan atau jawaban kepala daerah atas pandangan fraksi.Pada kesempatan tersebut, delapan fraksi DPRD Kabupaten Siak secara bergiliran menyampaikan pandangan umum, yaitu:Fraksi Golkar, PAN, PKB Plus, NasDem, PDI Perjuangan, PKS, Persatuan Pembangunan Rakyat (PPR), dan Gerindra."Masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah pandangan, saran, dan catatan strategis terkait arah pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan ekonomi daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan," sebutnya.Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Siak, Syamsurizal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan yang disampaikan secara konstruktif dan objektif. Syamsurizal menegaskan, seluruh masukan dari DPRD akan menjadi bahan berharga bagi pemerintah daerah dalam penyempurnaan dokumen RPJMD.“Pemerintah Kabupaten Siak sangat menghargai pandangan dan masukan dari setiap fraksi DPRD. Semua aspirasi tersebut akan kami kaji dan tindaklanjuti agar arah pembangunan lima tahun ke depan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Syamsurizal.Lebih lanjut, Syamsurizal menegaskan bahwa penyusunan RPJMD 2025–2029 disusun secara partisipatif dan berbasis data, dengan mengutamakan keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor.“RPJMD ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk membawa Siak menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera,” tutupnya.

Siak, Petah.id - Bupati Siak Afni melakukan kunjungan kerja ke Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau. Kunjungan itu disambut langsung Kepala Ombudsman Riau, Bambang Pratama. Pertemuan tersebut membahas sejumlah catatan hasil pemantauan Ombudsman terhadap pelayanan publik di Kabupaten Siak, khususnya penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) Siak.Kepala Ombudsman Riau menyampaikan bahwa meskipun MPP Siak telah memiliki bangunan dan arsitektur yang sangat baik, namun dari sisi pelayanan dan tata kelola internal masih perlu diperkuat. Salah satu hal mendasar yang perlu segera dibenahi adalah struktur organisasi dan regulasi kelembagaan MPP. Karena, hingga kini belum memiliki Surat Keputusan (SK) struktur organisasi yang jelas.“Secara fisik, MPP Siak sudah sangat representatif, namun dari sisi manajemen layanan masih belum optimal. Idealnya, seluruh layanan publik terpusat di MPP, tetapi saat ini masih ada sejumlah perangkat daerah yang memberikan layanan di luar gedung MPP. Kami berharap ke depan, seluruh layanan dapat terintegrasi dan dipusatkan di MPP Siak,” ujar Bambang Pratama, di Pekanbaru, Senin (20/10/2025).Selain itu, Ombudsman Perwakilan Riau juga mencatat masih adanya kendala teknis yang perlu diperbaiki, seperti fasilitas pendingin ruangan di lantai dua yang belum berfungsi, serta jumlah tenant atau stan layanan yang masih terbatas. saat ini baru sekitar 14 dari kebutuhan 30 stan yang aktif. Bambang menekankan, pentingnya memaksimalkan pemanfaatan gedung-gedung milik daerah agar benar-benar menjadi pusat aktivitas publik yang produktif.“Gedung Daerah yang sudah dibangun dengan anggaran besar harus dimanfaatkan secara optimal. Jangan sampai hanya menjadi bangunan megah, tapi tidak hidup fungsinya. MPP Siak bisa menjadi contoh bagaimana aset daerah digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pelayanan publik yang efektif dan dekat dengan masyarakat,” tegasnya.Ditambahkan Bambang, bahwa kondisi MPP saat ini belum memungkinkan untuk menjadi pusat layanan terpadu sepenuhnya, jika dilihat dari keterbatasan ruang dan jumlah tenang yang tersedia.“Kita bandingkan kapasitas ruang dengan jumlah layanan yang ideal, MPP saat ini memang masih terbatas. Karena itu, kita bisa mengoptimalkan gedung-gedung daerah lain di sekitar pusat kota sebagai lokasi tambahan untuk pelayanan publik. Misalnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dipindahkan ke sana, sehingga seluruh layanan bisa lebih terpusat dan mudah diakses,” jelas Bambang.Selain itu, Ia juga mengusulkan agar gedung daerah tidak hanya dimanfaatkan untuk pelayanan administratif, tetapi juga dihidupkan sebagai ruang publik.“Ruang-ruang di gedung daerah bisa dihidupkan dengan menghadirkan gerai UMKM, mini market, area kuliner, serta ruang bermain anak. Dengan begitu, masyarakat yang datang untuk mengurus layanan juga dapat menikmati fasilitas publik lain. Hal ini akan menjadikan kawasan MPP benar-benar hidup dan menjadi pusat interaksi masyarakat,” tambahnya.Selain itu, Ombudsman juga mendorong adanya inovasi pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, misalnya kerja sama antara Dinas PMPTSP dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membuka layanan pernikahan gratis terpadu di MPP, yang juga dapat terintegrasi dengan penerbitan KTP dan KK secara gratis bagi pasangan yang menikah.Bambang juga menyoroti tingkat kunjungan masyarakat ke MPP Siak saat ini masih rendah. "Perlu strategi untuk menghidupkan suasana MPP agar menjadi pusat aktivitas publik yang menarik, inklusif, dan ramah bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas, pelaku UMKM, dan anak-anak," tutur Bambang.Sementara itu, Bupati Siak Afni menyampaikan apresiasi atas masukan dan rekomendasi Ombudsman Riau terhadap pelayanan publik di Kabupaten Siak."Masukan Ombudsman sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki pelayanan publik di Kabupaten Siak. Kami akan tindaklanjuti rekomendasi tersebut, termasuk memperkuat kelembagaan dan memusatkan seluruh layanan di MPP,” ujar Afni.Bupati juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja MPP Siak, termasuk efektivitas pelayanan, struktur organisasi, dan efisiensi pembiayaan pelayanan “Saya ingin MPP Siak benar-benar menjadi pusat pelayanan publik yang efisien dan ramah masyarakat. Jika layanan sudah terpusat, kita bisa menghemat biaya listrik, SDM, bahkan memungkinkan penerapan konsep work from anywhere (WFA) bagi ASN tertentu. Ini langkah konkret untuk efisiensi di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas,” tambahnya.Selain optimalisasi layanan tatap muka, Bupati Afni juga menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik agar masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kabupaten tetap dapat mengakses layanan melalui smartphone atau aplikasi daring.“Kita bisa belajar dari praktik baik di daerah lain, seperti Surabaya. Digitalisasi layanan publik adalah keniscayaan, dan ini akan menjadi arah inovasi pelayanan di Siak ke depan,” ujarnya.Di akhir pertemuan, Bupati Afni menyampaikan keinginannya untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Ombudsman.“Kami siap berkolaborasi dengan Ombudsman, dari pertemuan ini kami perlu nantinya susun bersama Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Siak," sebutnya.Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan komitmennya untuk menjadikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Siak sebagai simbol transformasi pelayanan publik yang berintegritas, inklusif, dan berbasis digital.