Siak, Petah.id - Kejaksaan Negeri Siak kembali menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2022.Setelah sebelumnya Kalaksa BPBD nonaktif Kaharuddin ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2024 yang lalu. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Siak Moch Eko Joko Purnomo melalui Kasipidsus Muhammad Juriko Wibisono mengatakan, tim penyidik Kejari Siak menetapkan tersangka berinisial AJ sebelumnya menjabat Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Siak kini pindah ke OPD lain Pemkab Siak, dan BM selaku penyedia barang atas kegiatan belanja yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.“Tersangka ini bermufakat untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan BPBD Kabupaten Siak pada tahun 2022 yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara,” ungkap Kasipidsus Kejari Siak Juriko. Keduanya, tambah Juriko, ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (12/8/2024) kurang lebih pukul 17.30 Wib. "Kemudian diperiksa sebagai tersangka dan jam 20.00 Wib dibawa ke Polsek Koto Gasib," tambahnya. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun. "Selanjutnya para tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Polsek Koto Gasib," sebut Juriko. Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak terus mendalami keterlibatan pihak lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana penanggulangan bencana alam di BPBD Siak. Sebelumnya, Jaksa sudah menahan Kepala BPBD Siak KHD dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi dana penanggulanan bencana alam tersebut. Kejari Siak Moch Joko Eko Purnomo dengan tegas menyampaikan akan menelusuri secara mendalam keterlibatan orang lain. "Kami akan terus mendalami, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lagi," tegas Kajari Siak Moch Joko Eko Purnomo di ruangan kerjanya,   Jumat (17/5/2024). Kejari Siak Eko meyakini bahwa KHD selaku Kalaksa BPBD Siak tidak sendirian dalam memuluskan kegiatan yang melawan hukum tersebut. "Kami meyakini dengan alat bukti yang ada bahwa tersangka tidak mungkin sendirian dalam melakukan tindakan melawan hukum," sebutnya. 

Siak, Petah.id - Kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) terjadi di atas Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah (TASL), Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Jumat (9/8/2024) sekira pukul 17.00 Wib. Peristiwa itu menimpa kepada dua mobil dump truk bernomor polisi BM 8341 SF  dan BM 9298 LF. Kapolres Siak AKBP Asep Sujarwadi melalui Kasatlantas AKP Fandri mengatakan, semula satu unit truk colt diesel BM 8341 SF yang dikemudikan oleh Konari (39) warga Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis datang dari arah Mempura menuju ke arah Siak."Sampai di TKP truk cold diesel mengalami masalah atau kerusakan pada bagian bola-bola stir," sebut AKP Fandri, Jumat (9/8).Kerusakan pada bola-bola stir menyebabkan stir bergetar dan tiba-tiba stir mengarah ke arah kanan. Kemudian menabrak bagian depan sebelah kanan dump truck yang dikemudikan oleh Rohiman (45) warga Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak yang datang dari arah Siak menuju kearah Mempura."Dalam kecelakaan ini tidak ada korban jiwa. Hanya luka ringan dan kedua kendaraan mengalami kerusakan," sebut AKP Fandri.AKP Fandri menghimbau warga terutama para pengemudi agar selalu cek kendaraan, pastikan semua layak jalan. Untuk mobil angkutan barang, penumpang, harus melalui Uji KIR di Dinas Perhubungan.

Siak, Petah.id - Bunga (bukan nama sebenarnya) warga Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Siak harus menanggung pilu yang luar biasa. Pasalnya, sejak tahun 2020 ia menjadi korban nafsu bejat ayah kandungnya sendiri. Remaja putri itu menjadi korban kekerasan seksual sejak kelas enam sekolah dasar hingga kelas satu SMA. Kekerasan seksual tersebut tidak hanya dilakukan oleh SPR (51) ayah kandung korban. Abang angkatnya pun turut menggaulinya. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Bayu Ramadhan mengatakan, abang angkat korban tersebut kini masih berusia 16 tahun. Disampaikan AKP Bayu, pihaknya mendapatkan laporan dari ibu kandung korban. "Selama ini korban di bawah tekanan ayahnya. Disebutkan ayahnya, jika mengadu, dia akan dipenjara. Jadi anaknya merasa kasihan,” kata Kasat Reskrim AKP Bayu.Belakangan, tambah AKP Bayu, karena lelah dijadikan budak seks oleh ayah kandung dan abang angkat, Bunga menceritakan kejadian yang menimpanya terhadap ibunya. "Lelah jadi pelampias nafsu ayah dan abang angkatnya, korban bercerita kepada ibunya," sebut AKP Bayu. Sementara itu, PS Kanit IV Satreskrim Polres Siak Aipda Leonar Pakpahan SH, beserta Unit IV Satreskrim Polres Siak membekuk keduanya, disaksikan Bhabinkamtibmas Irhami dan perangkat kampung.“Saat ini, keduanya sudah kami tahan, dan dalam proses penyidikan,” terangnyaKeduanya melakukan pencabulan terhadap korban, saat orang tidak ada di rumah, sehingga lebih leluasa. Dan waktunya juga berbeda beda, tidak bersamaan.“Keduanya melakukan aksinya terhadap korban secara bergantian di waktu berbeda,” ungkapnya.

Siak, Petah.id - Ketua DPRD Indra Gunawan mengapresiasi gerak cepat tim terpadu dalam upaya pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Siak.Ketua Indra Gunawan tahu betul bagaimana sulitnya melakukan pemadaman. Bahkan mengendalikan air dengan memegang nozzle juga perlu cara dan kemampuan khusus.Maka dari itu Ketua Indra Gunawan meringankan langkah menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral yang ditaja Kapolres Siak AKBP Asep Sujarwadi di ruang serbaguna Polres Siak beberapa waktu lalu.Ketua Indra Gunawan memiliki harapan yang besar dan keinginan yang kuat, bagaimana mencegah terjadinya karhutla dan mengatasinya secara terpadu.Dalam rakor itu, ada juga wakil kepala daerah, Kalaksa BPBD Siak H Heriyanto, pimpinan Manggala Agni Daops Siak, dan para pihak yang konsen terhadap cegah karhutla, termasuk perwakilan dari Kodim 0322/Siak. Hadir juga para camat, dan perwakilan perusahaan.Rakor kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Siak, benar benar menjadi momentum untuk menyatukan persepsi tentang pencegahan dan penanganan karhutla.Di dalam rakor itu membahas teknis penanganan karhutla dan bagaimana menjalin kerja sama dalam mencegah karhutla dengan cara bahu membahu dan fokus.Pentingnya kelengkapan sarana dan prasarana (sarpras) juga dibahas, agar perusahaan, pemerintah kecamatan dan desa melengkapinya, termasuk masyarakat peduli api (MPA). Dengan sarpras, akan memudahkan tim bekerja.“Kelengkapan sarpras cegah karhutla di kecamatan dan desa akan kami bahas sebagai penunjang cluster BPBD di kecamatan yang saatnya titiknya terus ditambah,” ucap Ketua Indra Gunawan, Senin (5/8/2024).Perusahaan yang mengelola kawasan juga diingatkan untuk mengawasi lahannya dengan mengaktifkan patroli. Perusahaan harus bertanggung jawab kebakaran yang terjadi di kawasannya karena hal itu bisa jadi karena kelalaian.“Kami akan mengecek kelengkapan sarpras perusahaan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mencegah dan membantu mengatasi ketika terjadi karhutla, meski tidak di wilayah perusahaan,” ucap Ketua Indra.Rakor yang ditaja membawa semangat baru bagi semua peserta untuk selalu siap siaga ketika terjadi karhutla di mana pun dan kapan pun.Upaya pencegahan menjadi prioritas dalam rakor tersebut. Sebab pencegahan selalu lebih baik dari pada mengobati. Jika pun harus mengatasi, kerja sama yang baik sangat diperlukan. Karena selalu saja sulitnya medan, menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi.Hal hal sederhana dalam proses pemadaman menjadi wajib dan tidak boleh tidak ada, yaitu air. Bagaimana bisa memadamkan api jika kanal kanal kering.Hal itu yang terjadi saat dilakukan. pemadaman di wilayah Tasik Betung. Menurut Ketua Indra Gunawan, Kapolres Siak AKBP Asep Sujarwadi SIK MSI, turun langsung melakukan pemadaman.Hal itu terjadi sehari setelah rakor berlangsung. Semangat masih membara, namun air tidak ditemukan. Alat berat Dinas PU Tarukim Pemkab Siak melokalisir  api, dengan cara membuat sekat bakar berupa parit.“Air dari parit itulah yang digunakan untuk memadamkan api yang terus membesar,” jelas Ketua Indra Gunawan.Ketua Indra Gunawan mengapresiasi gerak cepat dan totalitas yang dilakukan Kapolres Asep Sujarwadi bersama Kalaksa BPBD H Heriyanto.Berkat kerjasama yang baik semua unsur, terdiri dari sedikitnya 40 orang, tim berhasil  memadamkan api yang mengarah ke Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.Helikopter BPBD Provinsi Riau juga sangat membantu pemadaman dari udara dengan water bombing. Namun, pemadaman terpaksa dilanjutkan Ahad (28/7), karena untuk menjaga keamanan dan keselamatan tim. Hal itu dilakukan, setelah api berhasil dipadamkan, sudah disekat, tinggal pendinginan.Ketua Indra Gunawan meyakini kerja keras yang dilakukan akan berbuah manis. Dengan melokalisir, api tidak melebar dan pemadaman juga akan lebih mudah dilakukan.Belajar dari upaya pemadaman, namun tidak ada air. Pembuatan embung sebagai upaya menjaga pasokan air saat terjadi kebakaran lahan memang perlu dilakukan, terutama di perusahaan perusahaan.

Siak, Petah.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.Bimbingan teknis diselenggarakan  bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,  di Hotel  Grand Zuri Pekanbaru pada Minggu, (28/7/2024) lalu.Bimtek dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Siak Fairus SAg. Adapun tema bimtek kali ini, Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD Serta Penguatan Hard dan Soft Skill Pimpinan dan Anggota DPRD.Pemateri dalam bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Siak disesuaikan dengan tema yang diangkat, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dan direalisasikan dalamkehidupan sehari hari oleh pimpinan dan anggota DPRD.DPRD Kabupaten Siak sengaja mendatangkan pemateri yang ahli di bidangnya dari Kementerian Keuangan Heryanto Sijabat SH MH merupakan Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.Bimtek dihadiri Ketua DPRD Siak IndraGunawan SE, Wakil Ketua II Androy Ade Rianda H SH MH CLA, 37 anggota DPRD, serta Sekretaris DPRD Siak H Setya Hendro Wardhana SE SH MM, dan sejumlah pejabat yang ada di lingkungan DPRD Siak.Ketua DPRD Siak Indra Gunawan bimtek yang digelar kali ini, diharapkan benar benar mampu menjawab segala persoalan di masyarakat. Baik saat menjadi anggota DPRD maupun setelah purnabakti.Setiap anggota DPRD, diharapkan memiliki bekal hard skill maupun soft skill, dan bimtek kali ini diyakini Ketua Indra Gunawan, sebagai pembuka jalan untuk terus meningkatkan kapasitas.Dalam kegiatan ini, kebersamaan, berdiskusi dan bertukar informasi menjadi hal yang tak terpisahkan. Silaturahmi setiap anggota DPRD terjaga dengan baik.Meski komunikasi secara langsung tidak dapat dilakukan dengan intens, namun komunikasi antar Komisi, serta saat paripurna dan bimtek seperti ini menjadi momen untuk membahas berbagai hal yang sepenuhnya menyangkut kepentingan masyarakat.“Kami terus berpikir dan mencarikan solusi terbaik atas setiap persoalan yang ada di masyarakat, hari ini maupun di masa yang akan datang,” kata Ketua Indra Gunawan, Kamis (1/8/2024).Kemajuan begitu pesat, perkembangan teknologi informasi begitu masif, dan setiap anggota DPRD mesti mengikuti setiap perkembangan dan kemajuan itu, dengan membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan termasuk apa yang menjadi tema bimtek kali ini.Pentingnya penguatan hard dan soft skill bagi anggota DPRD. Penguasaan hard skill, seperti pengetahuan hukum dan keahlian teknis, serta pengembangan soft skill, seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan, sangat penting dalam memaksimalkan kontribusi anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya.Sebagai anggota DPRD, penguatan hard dan soft skill merupakan langkah penting untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas di bidang legislatif. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penguatan hard dan soft skill anggota DPRD purnabakti, Penguatan Hard Skill, Dengan cara meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terkait tugas dan wewenang DPRD.Mengikuti pelatihan dan kursus yang berkaitan dengan keahlian teknis yang relevan dengan tugas-tugas DPRD, seperti analisis kebijakan, pembuatan peraturan daerah, atau evaluasi program pembangunan daerah.Membaca dan mempelajari berbagai literatur, buku, dan jurnal terkait dengan bidang legislatif dan tugas-tugas DPRD.“Hal ini akan berdampak pada kemampuan dan semakin ahlinya anggota DPRD dalam melaksanakan tugas tugasnya,” kata Ketua Indra Gunawan.Berkolaborasi dengan lembaga akademik atau ahli di bidang terkait untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan.Dengan berkolaborasi dalam mempercepat penguasaan materi, akan semakin mudah bagi anggota DPRD dalam merealisasikan tugas tugasnya dalam kehidupan sehari hari, baik terhadap eksekutif maupun kepada mitra dan masyarakat.Penguatan Soft Skill, Berupa peningkatan kemampuan komunikasi, termasuk kemampuan berbicara di depan publik, mendengarkan dengan baik, dan bernegosiasi dengan efektif. Memperkaya kemampuan kepemimpinan, termasuk pengambilan keputusan yang bijaksana, kemampuan membangun tim, dan memimpin dengan contoh yang baik.Selain itu, menumbuhkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Meningkatkan keterampilan interpersonal, seperti kemampuan bekerja sama dalam tim, mengelola konflik, dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.Penguatan hard dan soft skill merupakan investasi penting bagi anggota DPRD dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja mereka. Dengan penguasaan yang baik terhadap hard skill dan pengembangan yang optimal dalam soft skill, anggota DPRD dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik, mewakili kepentingan masyarakat dengan baik, dan berkontribusi positif dalam pembangunan daerah.Ketua DPRD Indra Gunawan meyakini, semua anggota DPRD yang mengikuti bimtek, dapat menyerap semua materi yang diberikan, dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari sebagai wakil rakyat.

Siak, Petah.id - Tim Yustisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak  melakukan pengawasan di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) pada Senin (30/7/2024). Tim turun ke lokasi untuk memastikan pengawasan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) terhadap para pelaku usaha di KITB tertib. Di lokasi, tim melakukan penyegelan pengawasan terhadap salah satu perusahaan Stockpile yakni PT Biomassa Energy Sanskrit Trading Indonesia (Besti). Dikatakan Kasatpol PP Siak Winda Syafril, penyegelan tersebut bersifat sementara. Pihaknya hanya ingin memastikan keamanan, kenyaman para investor sekaligus menjaga ketertiban umum. "Penyegelan itu bukan penyegelan pemberhentian operasional melainkan bentuk pengawasan secara administrasi," ungkap Kasatpol PP Siak Winda Syafril saat ditemui, Selasa (31/7/2024). Penyegelan pengawasan tersebut, tambah Winda, karena saat tim turun ke lapangan tidak mendapati administasi kelengkapan perizinan pelaku usaha. "Namun setelah dikroscek, ternyata PT Besti ini melakukan perjanjian sewa dengan PT Sumatera Biomas (SBM). Jadi, tempatnya milik PT SBM yang sedangkan disewakan terhadap PT Besti," sebut Winda. "Jadi memang urusan perizinan amdal, andalalin dan sebagainya merupakan kewajiban dari PT SBM tersebut. Dan setelah dicek ternyata semuanya lengkap," tambah Winda. Sementara itu, Presiden Direktur PT Biomassa Energy Sanskrit Trading Indonesia (Besti) Indra Chen menyampaikan, pihaknya sudah memiliki izin yang lengkap terkait operasional Stockpilenya di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Dijelaskan Indra, memang terjadi miskomunikasi antara pihaknya dengan tim yustisi yang saat itu bekerja di lapangan. "Semua izin kita lengkap, terkait izin amdal, andalalin dan sebagainya itu kewenangan dari PT SBM selaku penyewa lahan tersebut. Kami hanya menyewa tempat itu, sehingga kami hanya melampirkan surat perjanjian sewa menyewa saja terhadap tim yustisi," kata Indra. Indra menegaskan, perusahannya bukan baru berinvestasi di Kabupaten Siak. Di Kecamatan Tualang, PT Besti sudah dua tahun beroperasi. Di sana, PT Besti juga menyewa tempat terhadap Pelindo. "Di KITB memang baru berjalan dua bulan, tapi sejak perjanjian kontrak dengan PT SBM sudah berjalan enam bulan," sebut Indra. Lanjut Indra, banyak pihak yang tidak tau bahwa PT Besti sewa menyewa lapak PT SBM untuk melakukan usaha Stockpile di KITB. "Kita sudah lengkapi semuanya, perizinan operasional kami juga lengkap," lanjutnya. Ditambahkannya, selain berusaha, PT Besti juga ingin ikut serta dalam memajukan pembangunan di daerah. "Selain berusaha, kita juga ingin memajukan daerah sini. Sehingga bisa tercipta iklim yang kondusif," tambah Indra. Indra mengajak agar semua pihak bisa saling mendorong untuk memajukan Kabupaten Siak. "Sama sama kita memajukan daerah ini, sebab saya juga putra daerah Siak sehingga sangat ingin daerah tercinta ini maju," tutur Indra. 

Siak, Petah.id – Malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih, itulah yang terjadi kepada bocah bernama Destri Amelia (14) pelajar SMPN di Siak. Ia tewas ditabrak truk coltdiesel pembawa material bangunan di bundaran Jalan Hang Tuah, Kota Siak, Jumat (26/7/2024) sekira pukul 15.00 Wib. Dikatakan Lurah Kampung Rempak Agusri, korban berboncengan dengan temannya bernama Livia. Dijelaskan Lurah Agusri, baik dirinya maupun warga belum tahu kronologi kecelakaan yang merenggut nyawa Destri. Informasi awal korban dibonceng. “Korban sempat dilarikan ke RSUD Tengku Rafian atau sekitar 2 Km dari lokasi kecelakaan., namun nyawanya tak tertolong,” terang Lurah Agusri. Lengan kanannya patah, tulangnya terlihat menonjol. Ada lubang menganga di antara lengan dengan dadanya. Korban tak sadarkan diri sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. “Kami melakukan pemakaman terhadap korban setelah Salat Isya,” ucap Lurah Agusri. Sementara Livia saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Tengku Rafian. Beberapa bagian tubuhnya luka, termasuk pahanya ada luka menganga bekas terseret aspal. Sementara Kasat Lantas AKP Fandri mengatakan personelnya masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). TKP berada di bundaran Jalan Hang Tuah, posisinya antara Komplek Kejaksaan dengan LAM Siak. Jalan Bang Tuah merupakan jalur dua. Dan kecelakaan terjadi persis di bundaran, sepeda motor korban sudah ke arah Kwalian, dengan truk tidak jauh dari motor matik tersebut. “Kami sudah melakukan sosialisasi ke sekolah sekolah,  memastikan pelajar tahu  tentang tertib berlalu lintas,” kata Kasat Fandri. Atas kejadian ini, diharapkan menjadi pelajaran bagi orangtua, guru dan pelajar agar berhati hati dalam berkendara dan peduli akan keselamatan diri dan orang lain. “Mari bersama sama mencegah lakalantas di kalangan pelajar dengan terus mengingatkan pentingnya tertib berlalu lintas, sekaligus mempelajari rambu rambu dan tidak membiarkan anak di bawah umur membawa kendaraan sendiri, karena emosinya masih labil,” kata Kasat Fandri. Selama Operasi Patuh Lancang Kuning, dimulai awal pekan ini, pihaknya sudah mendatangi sekolah sekolah di sejumlah kecamatan, untuk memastikan dan mengajak pelajar tertib berlalu lintas dengan tetap menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Siak, Petah.id - Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Pekanbaru bacakan putusan atas perkara korupsi penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Riau, Rabu (24/7/2024). Dalam kasus tersebut, sebanyak enam orang ditetapkan jaksa sebagai tersangka yakni Suparmin, Mina Yumiarti, Suharnof, Amuzir, Syafrizum dan Sukarimi. Kepala Kejaksaan Negeri Siak Moch Moch Joko Eko Purnomo melalui Kasipidsus Kejari Siak Muhammad Juriko Wibisono menyampaikan pihaknya sudah melakukan penuntutan terhadap enam pelaku yang memiliki peran masing - masing dalam merugikan negara. "Kemarin kami mendengarkan putusan perkara dugaan korupsi pupuk subsidi di PN Pekanbaru," kata Kasipidsus Kejari Siak Muhammad Juriko Wibisono, Kamis (25/7/2024). Disampaikan Juriko, dari perbuatan enam pelaku menyelewengkan pupuk subsidi, negara dirugikan Rp5.431.614.696,87.Suparmin, kata Juriko, selaku pengendali pendistribusian pupuk di Kecamatan Kerinci Kanan dijatuhi hukuman pidana sembilan tahun enam bulan dengan membayar denda sebesar Rp600.000.000 subsidair enam bulan kurungan. "Suparmin juga ditetapkan membayar uang pengganti sebesar Rp4.694.114.696,87,  jika tak membayarnya setelah satu bulan putusan pengadilan maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," sebut Juriko. Terdakwa Mina Yumiarti, dijatuhi hukuman enam tahun penjara dengan denda sebesar Rp500.000.000 dengan subsidair tig bulan kurungan. "Jika terdakwa tidak membayar jaksa juga akan menyita harta bendanya," tegas Juriko. Sementara, untuk terdakwa Suharnof selaku pemilik kios pengecer lengkap yang menjual pupuk untuk para petani di Kecamatan Kerinci Kanan dikenakan sanksi lima tahun enam bulan dengan denda Rp500.000.000 subsidair 3  bulan kurungan "Terdakwa Suharnof juga ditetapkan membayar uang pengganti sebesar Rp238.000.000," jelasnya. Untuk terdakwa Sukarimi mantan Kepala Bidang Prasarana Sarana Dinas Pertanian dan Amuzir selaku Kepala Seksi Pupuk,Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi. "Mereka berdua dijatuhi hukuman masing-masing dengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan dan denda masing-masing sebesar Rp500.000.000 subsidair tiga bulan kurungan," tambah Juriko. Lanjut Juriko, terdakwa Syafrijum selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2021 turut dinyataka  terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi. "Syfrijum dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp300.000.000 subsidair dua bulan kurungan," lanjutnya. Masih kata Juriko, tim dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mempelajari atas putusan majelis hakim tersebut. "Dengan terbuktinya dugaan tindak korupsi penyimpangan pupuk subsidi tersebut maka jaksa terus berkomitmen untuk memberantas kasus serupa jika ditemukan dikecamatan lainnya," tutup Juriko.

Siak, Petah.id - Warga Siak semakin resah dengan keberadaan warung remang remang yang bebas melapak di Kabupaten Siak, Riau. Sumi (43) seorang ibu rumah tangga warga Kecamatan Dayun mengaku resah dengan adanya warung remang remang yang semakin menjamur. Dikatakan Sumi, ia risau jika itu dibiarkan terus terjadi maka banyak rumah tangga dan generasi selanjutnya bisa rusak. "Semakin banyak aja sekarang warung remang remang menyediakam miras dan perempuan  penghibur berkedok pijat. Gimana kalau anak anak bahkan suami kita terjerat di sana," kata Sumi, Selasa, (23/4/20204). Rasa ingin tahu pemuda, berdampak negatif untuk perkembangan mental dan masa depan mereka. Demikian juga para suami, akan merusak rumah tangga. Sumi khawatir anaknya yang selalu nongkrong dengan temannya menjadi khilaf. Bisa saja awalnya hanya coba coba karena rasa penasaran dan ingin tahu. Pada akhirnya tentu akan kecanduan. "Kami sudah membicarakan tingkat kampung, dan pihak desa sudah pula meminta Satpol PP, namun sama sekali tidak ada pergerakan, seperti ada pembiaran," kata Sumi. Sumi heran, ke mana saja Satpol PP, ngapain saja mereka. Membasmi warung remang remang semestinya menjadi prioritas, sebab menyangkut moralitas dan kesehatan mental warga yang tinggal di sekitar warung remang remang. "Jangan sampai kami yang turun membubarkan aktivitas mesum yang dapat merusak moral masyarakat jika dibiarkan tetap hidup," ucap Sumi geram. Sumi masih bisa menahan diri, karena warga lainnya mengingatkan tidak boleh main hakim sendiri, sekaligus menunggu Satpol PP bergerak. Pertanyaannya, kapan Satpol PP bergerak. Lanjut Sumi, razia yang kerap dilakukan juga hanya seperti pelepas tanya warga saja. Sebab, tambahnya, malam hari dirazia besoknya sudah beraktifitas lagi. "Razia terus, tapi masih aja tetap buka. Apa tidak ada sanksi tegas dari penegak peraturan daerah?," tambahnya. Atas peristiwa tersebut, Sumi menaruh curiga bahwa pemilik warung remang remang memberikan setoran terhadap berbagai pihak yang berkepentingan. "Jangan sampai kami mendapat informasi bahwa warung remang remang itu memberi setoran. Itu sangat memalukan," tuturnya. Sementara itu, Kasatpol PP Siak Winda Syafril melalui Kabid  Penegak Perundang udangan Daerah Subandi mengatakan, pihaknya terus melakukan razia dan penindakan terhadap keberadaan warung remang remang yang kerap beroperasi. "Kami Satpol PP kerap melakukan razia dan penindakan terhadap keberadaan warung remang remang yang menyediakan miras dan perempuan," klaim Subandi. Dikatakan Bandi, setidaknya hampir disetiap kecamatan pihaknya melakukan razia dan penindakan terhadap keberadaan warung remang remang. "Yang jelas warung remang remang yang pernah ditindak itu di Kecamatan Bungaraya, Dayun, Lubukdalam, Koto Gasib dan Kecamatan Tualang," jelasnya. Namun, lanjut Bandi, pihaknya belum memperoleh data yang pasti terkait berapa banyak warung remang remang se Kabupaten Siak. "Kalau datanya gak ada, tapi kalau data tempat hiburan yang ditindak ada," beber Bandi. Pun demikian, kata Bandi lebih jauh, pihaknya kan menindak jika ada laporan dari masyarakat terkait keberadaan warung remang remang yang meresahkan. "Kami akan menindak jika ada laporan dari masyarakat. Penting bagi kami informasi dari semua pihak terhadap pelanggaran Perda," lanjut Bandi. Masih kata Bandi, ada juga ada efek jera terhadap sebagian pemilik usaha warung remang remang dengam adanya razia yang dilakukan Satpol PP Siak. "Efek jera terhadap pelaku usaha warung remang remang tetap ada karena kami menerapkan denda biaya paksa sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2022 tentang ketertiban umum, ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat," ucapnya. Namun, Bandi akui banyak juga pemilik warung remang remant yang membandel setelah dirazia dan ditindak Satpol PP. "Habis dirazia ada yang masih buka ada yang  cuma pindah tempat. Yang pindah ini kadang kami belum tau lokasi, kami membutuhkan peran masyarakat terkait informasi warung warung yg meresahkan," tutupnya.

Siak, Petah.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak bakal tak mengirim nama nama Calon Legislatif (Caleg) terpilih pada Pemilu 2024 untuk dilantik jika tak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Siak Dedi Kurniawan mengatakan, sesuai PKPU nomor 6 tahun 2024 pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 bahwa ada kewajiban caleg terpilih untuk melaksanakan pelaporan LHKPN paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. "Apabila caleg terpilih tidak menyerahkan tanda terima pelaporan LHKPN kepada KPU, maka KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih untuk dilaksanakan pelantikan," kata KPU Siak Dedi Kurniawan. Hingga saat ini, masih ada delapan caleg terpilih yang belum menyerahkan laporan LHKPN nya terhadap KPU. "Dari 40 caleg terpilih, masih ada delapan lagi yang belum menyerahkan laporan LHKPN nya," beber Dedi. Sementara itu, Ketua KPU Siak Said Dharma Setiawan menegaskan pihaknya hanya menjalankan PKPU dan juknis yang sudah ditetapkan. Ia mengimbau kepada caleg terpilih untuk melaporkan LHKPN nya sebel jatuh tempo 21 hari sebelum pelantikan. "Ini juga kan bentuk ketaatan wakil rakyat terhadap regulasi yang ada. Agar masyarakat juga mengetahui dan ikut mengawasi para wakil rakyatnya," tutup Ketua KPU Siak Said Dharma Setiawan. Dari data yang diterima dari KPU Siak, sebanyak delapan anggota DPRD Siak terpilih yang belum menyerahkan LHKPN.Delapan orang tersebut yakni Haposan Sinaga dari Partai Perindo, Tengku Muhammad dari PKS, Jon Faber Bernandus Pangaribuan dari PDI Perjuangan, Retno Guntoro dari PKB, Ridho Rizqi dari PKB, Nia Sari Sihotang dari PKB, Laiskar Jaya dari PKB dan Asril dari Golkar. Sementara itu, 32 anggota DPRD Siak terpilih lainnya sudah menyerahkan pada Kamis dan Jumat (18-19/7/2024).KPU Siak meminta agar anggota legislatif terpilih yang belum menyerahkan agar segera menyerahkan tanda terima LHKPN.