Siak, Petah.id - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyelimuti wilayah Kota Siak, Riau.Kendati kabut asap tidak tebal, namun warga Siak memerlukan informasi tentang kualitas udara di Kota Istana tersebut. Adi (35) salah seorang warga Siak mengaku sangat membutuhkan informasi terkait kualitas udara saat ini. "Meskipun kabut asapnya tipis kita juga perlu mengetahui bagaimana kualitas udara saat ini, apakah baik-baik saja atau sebaliknya," kata Adi kepada Petah.id,  Selasa (3/10/2023) petang. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Siak melalui Kapala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkuhan Hidup Ardayani mengatakan, papan informasi terkait Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Siak rusak. Sehingga, saat ini tidak bisa melihat bagaimana informasi kualitas udara di Kota Siak. "Ada 3 alat ISPU di Siak semuanya rusak dan itu membuat kita tidak mengetahui bagaimana informasi terkait kualitas udara saat ini di Siak," kata Ardayani, Selasa (3/10/2023) petang. Ke tiga alat monitoring udara di Siak tersebut berada di dekat Simpang Kwalian,  di Kecamatan Tualang berada di dekat kantor camat, dan di Kecamatan Kandis juga berada di dekat kantor camat lama. Disampaikan Arda, ke tiga papan informasi tersebut sudah lama rusak dan hingga saat ini belum diperbaiki. "Jadi alat monitoring kualitas udara itu milik provinsi dan gawean provinsi, jadi kita tidak bisa memperbaikinya menggunakan APBD Siak. Alat tersebut pun sudah lama rusak dan belum diperbaiki hingga saat ini," ungkap Arda. Menurut Arda, alat monitoring kualitas udara tersebut sangatlah penting berada di dalam suatu wilayah agar masyarakat dapat mengetahui  kualitas udara saat ini. "Alat itu sangat penting emang, apalagi dalam situasi kabut asap seperti saat ini. Sehingga, alat tersebut dapat memberikan informasi kepada warga terkait kualitas udara," beber Arda. Ditambahkan Arda, kondisi keuangan daerah saat ini tidak memungkinkan untuk bisa membeli alat tersebut. Sehingga lanjutnya, Ia berharap ada bantuan baik dari pusat maupun provinsi terkait alat tersebut. "Alat itu kan mahal, kita gak bisa menganggarkan itu karena kondisi keuangan saat ini. Sejak kemarin kita emang mengharapkan bantuan itu dari pusat," ungkapnya. Lebih jauh dikatakan Arda, informasi tentang mutu udara mudah dipahami oleh masyarakat, hasil pemantauan mutu udara dari stasiun pemantauan otomatis kontinu disampaikan dalam bentuk Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)."ISPU itu sendiri merupakan angka tanpa satuan, digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya," lanjutnya. Dibeberkan Arda, khusus untuk daerah rawan terdampak kebakaran hutan dan lahan, informasi ini dapat digunakan sebagai early warning system atau sistem peringatan dini bagi masyarakat sekitar. "Tujuan disusunnya ISPU agar memberikan kemudahan dari keseragaman informasi mutu udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," tutupnya. Sebelumnya diberitakan, Kota Siak diselimuti kabut asap kirimam dari Karhutla yang terjadi di Sumatera Selatan. Demikian dikatakan Kadaops Manggala Agni Siak Ihsan Abdillah, ia menyebutkan kabut asap yang sudah sepekan menyelimuti Kota Siak merupakan asap kirimam dari Sumsel. "Ini kabut asap dari luar, karena di daerah kita Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih terkendali,” kata Kepala Manggala Agni Daops Siak, Ihsan Abdillah, Selasa (3/10/2023). Ihsan tak menampik jika saat ini di Kabupaten Siak terdapat Karhutla di Kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, namun kejadian itu  baru dua hari yang lalu dan saat ini tim sedang berjibaku memukul mundur kepala api agar padam. “Tapi kabut asap tipis ini sudah seminggu, Karhutla baru saja dua hari lalu, dan tidak begitu luas,” ucapnya.

Siak, Petah.id- Warga dihebohkan penampakan seekor buaya berukuran besar alias jumbo di Perairan Pelabuhan Tanjung Buton, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Selasa (3/10/2023) pagi.Penampakan binatang pemangsa ini menjadi tontonan warga maupun penumpang yang akan berangkat melalui Pelabuhan Tanjung Buton. Penampakan buaya itu, sempat direkam warga dan beredar melalui media sosial Whatssap. Dalam sebuah video berdurasi sekitar 17 detik yang diterima Petah.id, sangat terlihat jelas buaya berukuran jumbo itu berenang mengikuti arus air laut.Seorang warga mengkapan, Siska membenarkan adanya penampakan buaya berukuran jumbo di Pelabuhan Tanjung Buton.“Benar ada penampakan buaya tadi pagi, di Pelabuhan,” singkat Siska saat dihubungi melalui pesan Whatssap.Sementara itu, Penghulu Kampung Mengkapan Muhir mengaku belum mengetahui informasi adanya penampakan buaya di Pelabuhan Tanjung Buton.Namun, disambung Muhir, penampakan buaya di perairan Mengkapan sudah biasa dilihat warga saat memancing di laut.“Warga mancing sering melihat buaya juga, untuk penampakan hari ini saya tidak tahu dan belum dapat informasi,” sebut Muhir.

Siak, Petah.id - Udara di Kabupaten Siak tampak tak begitu sehat lantaran diselimuti kabut asap tipis. Kabut tersebut terlihat tak begitu tebal. Sementara cuaca di Kabupaten Siak pada Selasa, (3/10/2023) pagi tampak mendung, karena sinar matahari terhalang kabut.Kepala Manggala Agni Daops Siak, Ihsan Abdillah memastikan, kabut asap yang menyelimuti Kabupaten saat ini merupakan kiriman dari Provinsi Sumsel dan Jambi.“Ini kabut asap dari luar, karena di daerah kita Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih terkendali,” kata Kepala Manggala Agni Daops Siak, Ihsan Abdillah, Selasa (3/10/2023). Ihsan tak menampik jika saat ini di Kabupaten Siak terdapat Karhutla di Kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, namun kejadian itu  baru dua hari yang lalu dan saat ini tim sedang berjibaku memukul mundur kepala api agar padam. “Tapi kabut asap tipis ini sudah seminggu, Karhutla baru saja dua hari lalu, dan tidak begitu luas,” ucapnya.Mengingat saat ini musim panas, Ihsan mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Siak untuk tidak menghidupkan api atau memakar sampah, karena kecepatan angin tidak menentu bisa sebagai pemicu kebakaran.“Saya mengajak seluruh masyarakat agar memperhatikan perkebunannya, dan tidak membakar sampah disaat ini,” imbaunya.

 Siak, Petah.id - Pemerintah resmi membuka pendaftaran pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga 6 Oktober 2023 mendatang. Sementara itu, Kabupaten Siak mendapat kuota dari pemerintah pusat sebanyak 1.318 formasi yang meliputi tiga bidang.Dengan tinggi antusias masyarakat melamar PPPK ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Siak Zufikri mengimbau, agar para pelamar tidak mudah percaya iming-iming siapapun yang mengaku bisa meloloskan seleksi PPPK."Jangan mudah percaya iming-iming oknum yang mengaku bisa meloloskan seleksi ini, karena semua itu akun masing-masing peserta,  di akun peserta itu semua informasi nya yang tertuang," kata Zulfikri kepada Petah,id, Selasa (3/10/2023).Zulfikri mengajak para peserta untuk percaya diri sendiri dan mempersiapkan segalanya secara matang untuk melewati tahapan demi tahapan.  Lebih lanjut, peserta dapat mendaftarkan diri melalui online, dan mempersiapkan segala persyaratan sesuai bidang yang dipilih."Jadi proses tahapan pendaftaran rekrutmen PPPK ini secara online, nanti peserta membuat akun sendiri melalui halaman SSCASN, dan memasukan segala persyaratan yang diminta, intinya dikerjakan peserta sendiri," ucapnya.Ia menjelaskan, untuk pengadaan PPPK tahun 2023 ini Pemkab Siak mendapat kuota dari pemerintah pusat sebanyak 1318 Formasi yang meliputi 3 jabatan. Dari jumlah kuota yang diterima itu, paling banyak untuk tenaga kesehatan sebanyak 747 formasi."Untuk tenaga kesehatan sebanyak 747 formasi, untuk guru sebanyak 503 formasi dan tenaga teknis sebanyak 68 formasi," jelasnya.

Siak, Petah.Id - Pemerintah Kabupaten Siak melalui Bagian Hukum memberikan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak Asrafli mengatakan, bantuan hukum gratis ini merupakan upaya dan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan, pendampingan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat Siak yang kurang mampu.Perlindungan dan jaminan persamaan di depan hukuk merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. “Masyarakat Siak yang kurang mampu dan sedang menghadapi permasalahan hukum bisa langsung melakukan permohonan,” jelas Kabag Hukum Setdakab Siak Asrafli, Selasa (3/10/2022).Disampaikan Asrafli, cara masyarakat agar bisa mendapatkan bantuan hukum gratis tersebut bisa dengan cara login ke jdih.siakkab.go.id serta mengisi formulir. “Setelah masyarakat mengisi form tersebut nantinya akan ada petugas yang menghubungi,” jelas Asrafli.Kemudian, tambah Asrafli, masyarakat bisa membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), KTP Siak serta menyampaikan kronologis kasus.“Lalu tinggal upload ke sistem maka tim bantuan hukum dari Pemkab Siak akan segera menghubungi,” tambahnya.Lebih jauh dikatakan Asrafli, program ini layanan bantuan hukum untuk masyarakat Siak yang kurang mampu sudah berjalan dan bisa dinikmati oleh warga yang sedang menghadapi permasalahan hukum.Sebenarnya, bantuan hukum sudah ada sejak diterapkannya Perda nomor 6 tahun 2015 tentang bantuan hukum bagi warga miskin. Bagi warga miskin, saat ini bisa mendapatkan bantuan hukum tanpa harus tatap muka, bisa didapat dengan melalui online. “Saat ini layanan bantuan hukum untuk warga kurang mampu sudah berjalan. Pihaknya juga akan membantu permasalahan hukum litigasi dan non ligitasi yang sedang dihadapi masyarakat Siak,” tutur Asrafli.

Pekanbaru, Petah.id- Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim penetapan harga telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma. Berdasarkan hasil penetapan harga TBS kelapa sawit penetapan periode 4 sampai 10 Oktober 2023 telah menggunakan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh tim.Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulfadli mengatakan, untuk kenaikan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp 34,37/Kg atau mencapai 1,40% dari harga minggu lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan turun menjadi Rp 2.482,82/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu kedepan, dengan harga cangkang berlaku untuk satu bulan kedepan dengan sebesar Rp 20,30/Kg. "Pada periode ini indeks K yang dipakai adalah indeks K untuk 1 bulan kedepan yaitu 91,78%, harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp 25,28 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp 627,17 dari minggu lalu," katanya.Ada beberapa pabrik yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan permentan nomor 01 tahun 2018 pasal 8, maka harga cpo dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata kernel KPBN periode 25 September – 1 Oktober 2023 adalah sebesar Rp 4.907,56/Kg."Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh tim untuk mitra plasma mengalami kenaikan. Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor naiknya harga cpo dan harga kernel. Sedangkan sistem tata kelola penetapan harga TBS Provinsi Riau semakin membaik," ujarnya.Membaiknya tata kelola penetapan harga merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau Kerjasama program “Jaga Zapin”. "Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat," sebutnya.Penetapan  Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Prov Riau No. 39 periode 4 - 10 Oktober 2O23 :Umur 3th (Rp 1.893,72);Umur 4th (Rp 2.165,34); Umur 5th (Rp 2.300,61); Umur 6th (Rp 2.403,66); Umur 7th (Rp 2.453,15); Umur 8th (Rp 2.482,37); Umur 9th (Rp 2.482,82);Umur 10th-20th (Rp 2.467,44); Umur 21th (Rp 2.425,80); Umur 22th (Rp 2.385,14); Umur 23th (Rp 2.342,51);Umur 24th (Rp 2.295,41); Umur 25th (Rp 2.242,86);

Siak, Petah.id- DPRD Kabupaten Siak mendorong pemerintah Kabupaten Siak melalui OPD terkait untuk segera menggunakan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) sekitar Rp 45 miliar dari pemerintah pusat.Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan menyampaikan, ada beberapa poin atau rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Siak terhadap penggunaan APBD Perubahan 2023 yang menjadi perhatian Pemkab Siak.Salah satu poinnya, kata Indra Gunawan, mengenai penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi  yang diterima Pemkab dari pemerintah pusat. DBH-DR itu diharapkan dapat digunakan oleh OPD terkait."Dalam penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi OPD terkait dapat melakukan koordinasi dengan kementerian apabila ada keraguan," kata Indra Gunawan saat dihubungi Petah.id, Selasa (3/10/2023).Disambung, Indra Gunawan, apabila DBH-DR ini tidak habis digunakan, maka konsekuensinya dana transfer Pemkab Siak akan dikurangi pemerintah pusat, tentunya sangat merugikan daerah.“Tentunya sangat disayangkan apabila dana ini tidak digunakan, karena anggaran ini dapat digunakan kepentingan masyarakat,” kata.Politikus Partai Golongan Karya ini menyarankan OPD terkait untuk menyusun program dan kegiatan untuk menyerap kan anggaran tersebut. Namun, disambung Indra, tentunya dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan peruntukan dan ketentuan yang ada.“Dalam penggunaan anggaran ini, OPD terkait dapat melakukan koordinasi dengan kementerian agar tidak kekeliruan dalam pelaksanaannya,” ucapnya.Menurut Ketua DPD Golkar Kabupaten Siak,  OPD terkait dapat mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki, agar tujuan peruntukan penggunaan DBH-DR dapat lebih dioptimalkan dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku."Hal ini penting untuk kami sampaikan, agar jangan sampai nantinya karena ketidak mampuan menggunakan dana DBH-DR, dana transfer yang kita terima dikurangi oleh Pemerintah Pusat," tegasnya.

Jakarta, Petah.id- Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional tahun ini diselenggarakan kegiatan Istana Berbatik sebagai momen promosi batik produk asli dan karya kreatif warisan budaya ke kancah dunia. Kegiatan yang diselenggarakan di depan Istana Negara ini menampilkan fashion show batik yang melibatkan lebih dari 500 peserta yang terdiri dari pejabat negara, gubernur, public figure, artis, perwakilan kerajaan-kerajaan nusantara, duta besar negara sahabat. Pada acara tersebut Gubernur Riau Syamsuar beserta istri diundang menampilkan batik riau hasil kreasi pebatik daerah, dengan motif perahu baganduang berpadu bunga kiambang dalam balutan warna kuning dan dongker. "Alhamdulillah tadi saya bersama istri mengenakan batik riau saat peragaan busana di hadapan presiden jokowi dan ibu, momen luar biasa mempromosikan batik riau yang melukiskan kebudayaan masyarakat di pasar nasional dan internasional karena dihadiri juga oleh duta besar negara sahabat," kata syamsuar Ahad malam di Istana Negara Jakarta seperti dilansir di media center riau (1/10/2023).Gubernur Riau Syamsuar menyambut baik kegiatan istana berbatik ini karena menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap UMKM ekraf pengrajin batik sehingga nantinya diharapkan mampu meningkatkan penjualan batik riau. "Kegiatan ini bukti keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM Ekraf pengrajin batik, harapannya konsumsi atau penjualan batik riau meningkat nantinya," harapnya.

Pekanbaru, Petah.id- Kabut asap menyelimuti Ibu Kota Provinsi Riau dua hari terakhir diduga disebabkan adanya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa provinsi Pulau Sumatera.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, M Edy Afrizal menegaskan, asap kabut yang menyelimuti kota Pekanbaru bukan disebabkan adanya kebakaran di beberapa daerah Provinsi Riau, melainkan asap dari Provinsi tetangga."Hari ini hampir sama dengan hari kemarin asap menyelimuti wilayah Riau. Ini asap dari provinsi tetangga kita, karena saat ini Provinsi Jambi dan Sumsel banyak terjadi Kebakaran hutan dan lahan," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, M Edy Afrizal seperti dilansir di media center riau, Senin (2/10/2023).Menurut Edy, asap kabut yang terjadi di beberapa daerah Provinsi Riau merupakan asap yang dibawa angin dari provinsi tetangga. Karena, katanya,  Dari data BMKG, hotspot di kedua provinsi ini cukup banyak, dan belum terkendali.Sementara di Riau, Kata Edy, Karhutla saat ini hanya sebanyak 7 titik dan itu masih terkendali. Edy memastikan Karhutla di beberapa itu tidak ada menyebabkan kabut asap di Riau."Dari Karhutla ini tidak ada menyebabkan kabut asap di Riau, sehingga bisa dipastikan asap di Riau ini dari daerah lain,"tegasnya.Edy mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Kepala pelaksana BPBD Jambi dan Sumatera Selatan. Dari Informasinya, kedua daerah ini sudah berusaha untuk memadamkan Karhutla di beberapa wilayah mereka. Namun, sampai saat ini belum terkendali, kondisi ini diakibatkan tidak adanya curah hujan.“Semalam sudah menghubungi Kepala pelaksana BPBD, itu sudah lama terjadi Karhutla, dan tim Manggala Agni dari Jambi juga sudah digeser ke Sumsel. Namun, sampai saat ini masih terjadi kebakaran. Cuaca di sana memang kering dan tidak hujan dalam dua bulan ini,” ungkapnya.Untuk diketahui kabut asap tebal pada, Minggu (1/10), menyelimuti Kota Pekanbaru, begitu juga dengan kabupaten dan kota lainnya di Riau. Bahkan, akibat kabut asap tebal ini, penerbangan di Bandara SSK II Pekanbaru terjadi gangguan, dan terjadi keterlambatan penerbangan.1.031 Titik Panas Masih Bermunculan di SumateraForecaster BMKG Pekanbaru, Moh Ibnu A menuturkan, jumlah titik panas (hotspot) di wilayah Sumatera mencapai 1.031 titik panas, pada Minggu (1/10/2023)."Jumlah 1.031 titik panas di Sumatera ini memang mengalami penurunan dari 1.492 titik panas sehari sebelumnya," katanya.Menurut Moh Ibnu, meskipun titik panas menurun, angka ini masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, katanya, diperlukan tindakan antisipasi dan penanggulangan karhutla.Dijelaskan dia, dari 1.031 titik panas di Sumatera tersebut, Sumatera Selatan (Sumsel), Jambi, dan Lampung masih menjadi provinsi penyumbang titik panas terbanyak.Berikut adalah distribusi titik panas di beberapa wilayah Sumatera, yakni Sumatera Selatan 824 hotspot, Jambi 81 hotspot, Lampung 72 hotspot, Bangka Belitung 35 hotspot. Lalu, Bengkulu 8 hotspot, Riau 7 hotspot, dan Sumatera Barat 4 hotspot.

Siak, Petah.id- Gempa bermagnitudo mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (1/10/2023). Gempa terjadi pada pukul 11.00 WIB.Kabar tersebut disampaikan oleh BMKG melalui akun X resminya @infobmkg."Tidak berpotensi tsunami," kata BMKG seperti dikutip Suara.com, Minggu.Menurut keterangan yang disampaikan BMKG, titik gempa berada di 7,28 lintang selatan dan 106,59 bujur timur atau 32 kilometer dari tenggara Kabupaten Sukabumi. Gempa berasal dari kedalaman 89 kilometer.BMKG menyampaikan bahwa data tersebut bisa berubah karena informasi yang disampaikan mengutamakan kecepatan.Getaran akibat gempa tersebut juga terasa hingga Jakarta. Salah satu warga Mampang, Dani (38) mengaku sempat merasa pusing sesaat.Ia juga merasakan getaran meskipun tidak begitu kencang. "Iya kirain kenapa, nggak tahunya ada gempa," ucap Danis seperti dilansir di Suara.com