Siak, Petah.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak gelar rapat paripurna tentang perubahan susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Ruang Putri Kaca Mayang, Selasa (10/5/2022).Ketua DPRD Siak Indra Gunawan mengatakan ketentuan mekanisme perubahan susunan AKD pada DPRD Siak diatur berdasarkan Surat Keputusan Nomor 4 tahun 2022 per tanggal 10 Mei 2022.Menurut Indra, Perubahan AKD ini dilakukan setiap dua setengah tahun sekali sebagai bentuk penyegaran anggota. "Berharap agar kedepan para anggota dewan bisa lebih fokus lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," kata Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan.Indra Gunawan juga turut mengucapkan selamat bagi yang yang menjadi ketua komisi serta pimpinan dan fraksi.“Kami mengucapkan selamat atas ditetapkannya pimpinan dan anggota komisi-komisi serta pimpinan dan anggota fraksi, dengan harapan semoga DPRD Siak ke depannya akan lebih maju dan aspiratif memperjuangkan dan mensejahterakan rakyat,” ungkap Indra Gunawan. Berikut susunan nama formatur :Komisi I Komisi ini membidangi urusan hukum dan pemerintahan. Adapun ketuanya Robi Cahyadi  dari Fraksi Gerindra. Wakil Ketua Sudarman dari Fraksi PKS, Sekretaris Teguh Tantang Yulianto dari Fraksi Demokrat. Sementara anggotanya, Azmi dari Fraksi Golkar, Gustimar Fraksi PAN, Marudut Pakpahan Fraksi PDI Perjuangan, Musar Fraksi Kebangkitan Pembangunan, Marihot Lumban Tobing Fraksi Han-Nas. Komisi II Komisi II ini mengurusi Bidang Perekonomian dan Perdagangan yakni, Ketua Zulkifli dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua Awaludin dari Fraksi PKB, Sekretaris Syarif dari Fraksi PAN. Sedangkan anggotanya Tarmijan Fraksi (Golkar), Ngatmin (PAN), Oloan Munthe (PDIP), Syamsurizal (Demokrat), Kusman Jaya (PKS), Zulfaini Fraksi Kebangkitan Pembangunan, Jannes Simanjuntak Fraksi Han-Nas.Komisi III Sedangkan Komisi III mengurusi Bidang Pembangunan Fisik dan Lingkungan Hidup, Ketuanya Rakip dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua Ridha Alwis Effendi dari Fraksi PAN, Sekretaris Miduk Gurning dari Faksi Golkar. Sedangkan anggotanya Jondris Pakpahan (Fraksi Golkar), Sunarto (Fraksi PAN), Sutarno (Fraksi Gerindra), Muhammad Arum (Fraksi Demokrat), Tengku Muhammad (Fraksi PKS), Muhtarom (Fraksi Kebangkitan Pembangunan) dan Rusmin (Fraksi Han-Nas). Komisi IV Dan Komisi IV mengurusi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Ketuanya Syamsurijal (Fraksi Demokrat), Wakil Ketua Sumaryo (Fraksi Golkar), Sekretaris Muslim (Fraksi PKS). Adapun anggotanya Ternando Simangunsong (Fraksi Golkar), Selamat (Fraksi PAN), Paramananda Pakpahan (Fraksi Gerindra), Hendri Pangaribuan, Rohman (Fraksi Kebangkitan Pembangunan), dan Nelson Manalu (Fraksi Han-Nas).Sementara itu, susunan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) diketuai Zulfaini dari Fraksi Kebangkitan Pembangunan, Wakil Ketua Rusmin dari Fraksi Han-Nas, Amrul sebagai Sekretaris bukan anggota. Adapun anggotanya Sumaryo dari Fraksi Golkar, Miduk Gurning dari Fraksi Golkar, Sunarto dari Fraksi PAN, Syarif dari Fraksi PAN, Paramananda Pakpahan Fraksi Gerinda, Hendri Pangaribuan Fraksi PDI Perjuangan, Teguh Tantang Yulianto dari Fraksi Demokrat dan Kusman Jaya dari Fraksi PKS.

Dumai, Petah.id - 12 calon ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat se Riau terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang diselenggarakan DPD Demokrat Riau di Kota Dumai, Senin (18/4/2022).Setelah terpilih secara aklamasi, 12 calon ketua DPC Demokrat tersebut akan mengikuti tahapan selanjutnya yakni fit and proper test baru kemudian dilaksanakan pelantikan.Ketua DPD Demokrat Riau, Agung Nugroho mengatakan tahapan pelaksanaan muscab dimulai dari pembukaan secara resmi oleh Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya melalui virtual.Disampaikan Agung, pelaksanaan muscab berjalan dengan kondisif sebagaimana diharapkannya. Selanjutnya, yang  calon ketua yang terpilih akan melaksanakan tahapan selanjutnya."Alhamdulillah, baru saja selesai. Semua calon terpilih aklamasi tanpa ada dinamika. Intinya, berjalan dengan sangat baik. Namun belum sepenuhnya sah karena harus mengikuti tahapan berikutnya yakni fit and proper test," ungkap Agung.Adapun 12 nama calon ketua DPC yang dinyatakan terpilih secara aklamasi diantaranya Syamsudin Uti untuk Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Adila Ansori untuk Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Fedrios Gusti untuk Kabupaten Kuantan Singingi, Nasri Fiesta untuk Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya ada nama Juniardo untuk Kabupaten Kampar, Kelmi Amri untuk Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Dodi Syahputra untuk Kabupaten Rokan Hilir, Syamsurizal untuk Kabupaten Siak, Prapto Sucahyo untuk Kota Dumai, Tengku Azwendy untuk Kota Pekanbaru, Nur Azmi Hasyim  untuk Kabupaten Bengkalis dan Muzamil untuk Kabupaten Kepulauan Meranti."Kepada calon terpilih saya harapkan segera mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Yakni nanti fit and proper test yang diuji langsung oleh Ketum PD mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," pinta Agung.Wakil Ketua DPRD Riau ini menambahkan, adapun yang perlu disiapkan untuk tahapan fit and proper test diantaranya visi dan misi para calon ketua. Masih kata Agung, para calon ketua DPC harus bisa benar-benar mewujudkan semua program yang ia buat serta mampu menerjemahkan dan melaksanakan arahan DPP Demokrat semaksimal mungkin."Selamat saya ucapkan untuk 12 calon ketua DPC yang telah terpilih secara aklamasi. Mari kita bangun terus kekompakan, soliditas untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai partai pemenang di tahun 2024," tutupnya.Sementara itu, Calon Ketua DPC Partai Demokrat Siak mengaku siap melaksanakan fit and proper test yang akan diuji oleh DPP Partai Demokrat."Insyaallah siap memajukan Partai Demokrat, terus melakukan konsolidasi organisasi ke internal pengurus dan kader dalam menghadapi 2024," jelas Budi.Anggota DPRD Siak aktif itu juga menyampaikan hingga saat ini ia terus memaksimalkan milineal dan perempuan untuk bergerak secara cepat dan terukur."Hajatan 2024 agar Partai Demokrat menang terus dilakukan seperti hadir ke tengah-tengah milineal dan perempuan sebagai basis," ungkap Budi.Dengan semangat, Budi menargetkan agar Partai Demokrat menang pada hajatan politik pada tahun 2024."Menang pileg DPRD kabupaten, provinsi serta DPR RI dan menang Pilkada dan menang pemilu," beber Budi berapi-api.Ia pun memiliki target yang saat ini Partai Demokrat meraih 4 kursi akan ditingkatkan menjadi 6 kursi minimal. "Kita targetkan minimal kita pegang pimpinan DPRD," tuturnya.

Siak, Petah.id - DPD II Partai Golkar Kabupaten Siak gelar pelatihan kader serta rekruitmen fungsionaris dan petunjuk teknis musyawarah desa atau musyawarah kelurahan.Acara tersebut berlangsung selama dua hari di Kecamatan Mempura dan Kecamatan Tualang.Demikian dikatakan Sekretaris DPD II Partai Golkar Siak Robi Cahyadi. Disampaikannya, acara tersebut rangkaian dari konsolidasi jelang tahun 2024."Acara itu bagian dari konsolidasi untuk persiapan tahun 2024. Mulai dari penguatan kader hingga pada persoalan fungsionaris dan mandataris," kata Robi Cahyadi kepada Petah.id.Selain itu, kata Robi, acara tersebut melakukan petunjuk secara teknis untuk percepatan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi pengurus dan kader."Jadi kami ingin seluruh pengurus dari tingkat kabupaten hingga ke desa-desa sudah memiliki KTA," ungkap Robi.KTA tersebut, lanjut Robi, nantinya jadi semangat baru baru para pengurus dan kader dalam menyongsong 2024."Golkar Siak terus membangun konsolidasi hingga ke desa-desa dan kelurahan untuk memenangkan pilpres, pileg dan pilkada di 2024," beber Robi.Robi menargetkan, pada tahun 2021 ini seluruh kepengurusan sampai tingkat desa bisa diselesaikan.Tidak hanya pengurus, tapi pembentukan organisasi sayap juga harus menyentuh hingga ke desa - desa sesuai dengan perintah DPP Partai Golkar."Tahun 2021 soal kepengurusan dan organisasi sayap seperti AMPG dan KPPG harus sudah selesai di setiap kecamatan dan desa se Kabupaten Siak," pinta Robi.Robi juga berharap tahun 2021 ini bisa dengan segera melakukan mandataris fungsionaris untuk caleg kabupaten segera dirampungkan."Selain konsolidasi kepengurusan hingga tingkat desa, soal mandataris fungsionaris caleg kabupaten juga akan rampung di tahun 2021 ini," jelasnya.

Siak, Petah.id  - Pelaksanaan pemilihan penghulu kampung yang dilaksanakan secara serentak 2021 di Kampung Banjar Seminai, Kecamatan Dayun berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selesai sekira pukul 14:00 WIB, Kamis (11/11/2021) sore. Dari data hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dihimpun dari 5 TPS, calon penghulu nomor urut 3 Hj Siti Aminah berhasil mengungguli tiga calon lainnya yakni dengan perolehan suara sebanyak 705 suara. Disusul calon nomor urut 2 Nur Mi'ad dengan perolehan suara sebanyak 404 suara, selanjutnya calon nomor urut Muhsin Nustofa 300 suara, dan terakhir calon nomor urut 1 Rahman Sahadat 289 suara. Terkait hasil perolehan suara di Pilpeng 2021 tersebut, Hj Siti Aminah mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari pihak panitia Pilpeng. "Alhamdulillah, pelaksanaan pemungutan suara Pilpeng tahun 2021 di Kampung Banjar Seminai telah berjalan dengan aman dan lancar. Tentunya ini semua tidak terlepas dari peran serta dan kebersamaan seluruh masyarakat demi menciptakan Pilpeng yang damai dan harmonis. Soal hasil perolehan suara, kita tunggu saja pengumuman resmi dari panitia Pilpeng," ujar Hj Siti Aminah kepada awak media. Lebih lanjut Hj Siti Aminah menyampaikan ucapan rasa terimakasih kepada segenap masyarakat Kampung Banjar Seminai yang telah memberikan doa dan dukungan kepada dirinya. "Saya ucapkan terimakasih kepada para relawan maupun tim pemenangan, dan kepada segenap masyarakat Kampung Banjar Seminai yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada saya pada Pilpeng serentak tahun 2021 ini," tutup Hj Siti Aminah.

Siak, Petah.id - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar menggelar acara syukuran peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-57. Acara itu diisi dengan doa bersama dan membagikan paket sembako untuk masyarakat."Di momen HUT ke-57 ini Golkar terus membantu untuk melakukan pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan," kata Indra Gunawan seusai melaksanakan rangkaian HUT partai Golkar di Halaman Kantor Golkar Siak, Sabtu (30/10/2021) pagi.Indra berharap, ratusan paket sembako yang dibagikan bisa membantu dan mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi saat ini."Hingga saat ini Partai Golkar siak komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat. Mudah-mudahan Golkar Siak terus dapat meringankan beban masyarakat," kata Indra.Dihadapan pengurus dan kader Indra juga berpesan untuk tetap berjuang dalam menghadapi kenduri politik yang akan digelar 2024 mendatang."Selain penanganan kesehatan, memulihkan ekonomi kita dan juga tetap berjuang dalam memenangkan kontestasi Pilpres dan pilkada 2024 mendatang," kata Ketua DPD II Partai Golkar Siak itu.Momentum ulang tahun kali ini Indra mengajak kepada seluruh kader untuk menjaga soliditas untuk merebut hati rakyat."Perlu semangat bersama untuk membesarkan partai golkar. Momen ulang tahun golkar ini harus menjadi titik tolak bagi seluruh kader untuk semakin solid dan membesarkan partai golkar," pinta Indra.Acara itu juga diiringi dengan potong tumpeng serta doa bersama oleh pengurus dan kader Partai Golkar Siak.

Siak, Petah.id - Indra Gunawan dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Siak sisa masa jabatan 2019-2024.Pelantikan tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Pengadilan Siak, Roza El Afrina, Senin (20/9/2021).Indra Gunawan jadi ketua setelah DPRD Siak secara resmi memberhentikan Azmi beberapa waktu lalu.Indra yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Siak mengaku, siap menjalankan amanah yang diemban serta meminta dukungan semua pihak intuk membangun Siak lebih baik."Saya minta dukungan dari semua pihak agar amanah ini bisa saya pikul untuk Siak lebih baik," kata Indra Gunawan seusai dilantik.PR Indra Gunawan di Rumah Besar DPRD SiakSetelah dilantik sebagai Ketua DPRD Siak, beberapa PR harus diselesaikan oleh Indra. Tentu yang pertama membangun keharmonisaian dalam rumah tangga DPRD itu sendiri ini bagian yg terpenting dalam pelaksanaan tugas di kelembagaan. Disinggung soal konflik PT WSSI yang berada di Kecamatan Koto Gasib dan sempat heboh beberapa waktu lalu, Indra Gunawan sampaikan waktu itu Ia berada di Komisi II DPRD Siak yang membidangi perkebunan dan Ia mengaku tidak tahu hal itu."Kalau soal PT WSSI, saya waktu itu di Komisi II dan kami tidak tahu persoalan itu. Mungkin itu hanya oknum," ungkap Indra Gunawan.Dijelaskan Indra, masih banyak konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang berada di depan mata yang harus diselesaikan jika memang kita komit dengan hal tersebut tentu  pemerintah mempunyai peran penting dalam hal itu."Ada PT DSI yang sudah sekian lama menyiksa hati masyarakat, konflik itu juga tak selesai-selesai. Ada juga perusahaan yang menanam tanaman yang berbeda dengan izin HGU nya contoh izinnya tanam coklat  namun yang ditanam kelapa sawait,konflik masyarakat didoral dengan prusahaan dan lain-lain saya fikir itu semua juga harus menjadi fokus semua pihak untuk diselesaikan secara berkeadilan," beber Indra."Silahkan para investor semuanya berinvestasi di Siak, kami mendukung penuh dan tidak akan pernah menghambatnya, namun harus tetap sesuai dengan regulasinya," sambungnya.Masih kata Indra, persoalan tapal batas antar desa, antar Kabupaten yang sudah lama tidak selesai juga menjadi fokus kita di sisa masa jabatannya menjadi Ketua DPRD Siak,jabatan ini merupakan amanah tentunya dalam pelaksanaan tugas kita akan melakukan kerja sama yang baik dengan pemerintah agar persoalan yang ada ditengah masyarakat terselesaikan."Tapal batas desa yang tak kunjung selesai tentu juga harus menjadi atensi berbagai pihak untuk diselesaikan. Artinya, banyak persoalan yang memang harus diselesaikan," ungkap Indra lebih jauh.Indra berharap, dalam upaya pembangunan Kabupaten Siak lebih baik lagi  perlu sinergitas dan keselarasan dengan seluruh forkopimda harus dilakukan. Apalagi masih disituasi pandemi."Di tengah pandemi ini, kita akan bersinergi dengan Forkopimda untuk keberlangsungan pembangunan Siak lebih baik lagi," tuturnya.Sebelumnya, Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) gelar rapat Paripurna tentang pergantian Ketua DPRD Siak dari Partai Golkar.Dalam rapat tersebut diusulkan pemberhentian Azmi sebagai Ketua DPRD Siak dan mengumumkan Indra Gunawan sebagai calon ketua baru mengisi sisa masa jabatan 2019-2024.Pergantian Ketua DPRD itu berdasarkan SK DPP Partai Golkar Nomor: B-642/Golkar/VIII/2021 tanggal 24 Agustus perihal persetujuan PAW pimpinan DPRD Siak, lalu Surat Instruksi DPD I Golkar Provinsi Riau Nomor: SI-07/DPD/Golkar-R/VIII/2021 tanggal 26 Agustus perihal tindaklanjut PAW pimpinan DPRD Siak dan SK DPD II Golkar Kabupaten Siak Nomor: B-07/DPD/Golkar-S/VIII/2021 tanggal 30 Agustus tentang calon pengganti pimpinan DPRD Siak."Sementara ini pimpinan dewan digantikan Plh. Untuk soal hasil keputusan itu akan disampaikan kepada Gubernur Riau melalui Bupati Siak untuk peresmiannya," kata Wakil Ketua II DPRD Siak, Andriy Ade Rianda saat menggelar rapat paripurna.Dijelaskan Androy, prosedur pergantian pimpinan di DPRD Siak sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam Pasal 36, 37 dan 38.Sebanyak 32 orang anggota DPRD yang hadir, terdiri dari 28 hadir di rapat paripurna sementara empat mengikuti paripurna secara daring. Sementara itu, Indra Gunawan mengatakan hal ini merupakan rangkaian dari perintah partai Golkar.Ia pun menyebut akan bersinergi dengan Forkopimda yang ada di Kabupaten Siak."Semoga kita semua bisa bersinergi membangun Siak untuk kepentingan masyarakat," ungkap Indra.

Siak, Petah.id - Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) gelar rapat Paripurna tentang pergantian Ketua DPRD Siak dari Partai Golkar.Dalam rapat tersebut diusulkan pemberhentian Azmi sebagai Ketua DPRD Siak dan mengumumkan Indra Gunawan sebagai calon ketua baru mengisi sisa masa jabatan 2019-2024.Pergantian Ketua DPRD itu berdasarkan SK DPP Partai Golkar Nomor: B-642/Golkar/VIII/2021 tanggal 24 Agustus perihal persetujuan PAW pimpinan DPRD Siak, lalu Surat Instruksi DPD I Golkar Provinsi Riau Nomor: SI-07/DPD/Golkar-R/VIII/2021 tanggal 26 Agustus perihal tindaklanjut PAW pimpinan DPRD Siak dan SK DPD II Golkar Kabupaten Siak Nomor: B-07/DPD/Golkar-S/VIII/2021 tanggal 30 Agustus tentang calon pengganti pimpinan DPRD Siak."Sementara ini pimpinan dewan digantikan Plh. Untuk soal hasil keputusan itu akan disampaikan kepada Gubernur Riau melalui Bupati Siak untuk peresmiannya," kata Wakil Ketua II DPRD Siak, Andriy Ade Rianda saat menggelar rapat paripurna.Dijelaskan Androy, prosedur pergantian pimpinan di DPRD Siak sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam Pasal 36, 37 dan 38.Sebanyak 32 orang anggota DPRD yang hadir, terdiri dari 28 hadir di rapat paripurna sementara empat mengikuti paripurna secara daring. Sementara itu, Indra Gunawan mengatakan hal ini merupakan rangkaian dari perintah partai Golkar.Ia pun menyebut akan bersinergi dengan Forkopimda yang ada di Kabupaten Siak."Semoga kita semua bisa bersinergi membangun Siak untuk kepentingan masyarakat," ungkap Indra.Deretan prestasi mentereng yang diraih Indra Gunawan saat menjabat sebagai Ketua DPRD Siak periode 2014-2019.Indra berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai DPRD Kabupaten yang telah membangun hubungan kemitraan yang baik bersama kepala daerah dalam periode 2014-2019.Ia menjadi satu-satunya Dewan di Pulau Sumatera yang memperoleh penghargaan saat itu di Jakarta.Penghargaan itu diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo melalui Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri RI, beserta perwakilan dari DPRD Kabupaten lainnya se-Indonesia.Untuk diketahui, penghargaan itu dberikan hanya kepada 10 DPRD Kabupaten yang menurut catatan negara melalui Kementerian Dalam Negeri dan salah satunya Kabupaten Siak mendapatkan penghargaan bergengsi ini dari sekian ratus DPRD kabupaten yang ada di Republik Indonesia.Tidak sampai disitu, selama lima tahun dipimpin Indra, DPRD Siak telah menghasilkan banyak produk prestasi dalam aspek bidang hukum baik berupa Peraturan Daerah (Perda), Perda Inisiatif dan Keputusan lainnya.Ada 64 Peraturan Daerah yang dihasilkan, dan 3 Perda Inisiatif DPRD Siak.Selain Perda, dikepemimpinannya DPRD Siak telah menghasilkan 69 Surat Keputusan dan 24 diantaranya Surat Keputusan atau persetujuan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Pekanbaru, Petah.id - Gubernur Riau Syamsuar secara resmi melantik Alfedri dan Husni Merza sebagai Bupati dan Wakil Bupati Siak, serta Sukiman dan Indra Gunawan, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu. Pelantikan berlangsung di Balai Pelangi, kompleks Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin, (21/6/21) sekitar pukul 09.15 WIB, dengan menjalankan standar protokol kesehatan ketat. Ini adalah hasil dari Pilkada Serentak Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau, Desember 2020 lalu. Gubernur Syamsuar, dalam arahannya menyampaikan pentingnya kerja keras segenap unsur pemerintahan untuk memajukan daerah. Terlebih lagi saat ini kita masih dihadapkan pada perjuangan berat melawan Covid 19. Pemerintah mesti membuat trobosan terkait upaya pemulihan ekonomi masyarakat dimasa pandemi. "Saat ini kita tengah dihadapkan dengan bencana non alam Pendemi Covid-19. Pendemi ini berdampak terhadap sektor ekonomi. Saya berharap Bupati dan Wakil Bupati dapat memaksimalkan potensi ekonomi dari sektor Sumberdaya Alam dan Pariwisata," ujar Syamsuar. Koordinasi secara baik dan berkesinambungan antara Bupati dan Wakil Bupati bersama forum komunikasi pimpinan daerah, merupakan salah satu langkah mempercepat upaya pembangunan daerah. "Mari kita melangkah bersama untuk membangun kabupaten kota dan Provinsi Riau lebih baik, dengan mewujudkan janji-janji politik saat kampaye kemarin, terutama untuk mensejahterakan masyarakat," Tambah Gubernur Syamsuar. Usai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau Misnarni Syamsuar juga melantik Ketua TP PKK Kabupaten Siak dan Ketua PKK Kabupaten Rokan Hulu.

Petah.id - Beredar kabar Ketua KNPI Haris Pratama telah dicopot dari cabatannya sebagai ketua umum DPP KNPI. Haris adalah yang melaporkan Abu Janda terkait ujaran kebencian. Haris Pertama dikabarkan dicopot seiring beredarnya foto berita acara rapat pleno DPP KNPI di media sosial. Pada surat itu dituliskan rapat pleno DPP KNPI dilaksanakan pada 6 Maret 2021 di Jakarta Ritz Carlton. Lalu dituliskan bahwa Haris Pertama dalam kapasitasnya sebagai ketua umum DPP KNPI telah melakukan pelanggaran AD ART KNPI terkait tata kelola organisasi, penambilan keputusan dan pengeloaan keuangan dan harta organisasi. Kemudian, Haris Pertama disebut telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam pengelolaan organisasi dengan tidak melaksanakan rekomendasi dam hasil kongres secara konsekuen. Tidak melaksanakan rapat pleno sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan oraganisai yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan Pelapor Permadi Arya atau Abu Janda Ketua KNPI Haris Pertama dikabarkan telah dicopot dari jabatannya sebabagi ketua umum DPP KNPI. Haris Pertama dikabarkan dicopot seiring beredarnya foto berita acara rapat pleno DPP KNPI di media sosial. Pada surat itu dituliskan rapat pleno DPP KNPI dilaksanakan pada 6 Maret 2021 di Jakarta Ritz Carlton. Lalu dituliskan bahwa Haris Pertama dalam kapasitasnya sebagai ketua umum DPP KNPI telah melakukan pelanggaran AD ART KNPI terkait tata kelola organisasi, penambilan keputusan dan pengeloaan keuangan dan harta organisasi. Kemudian, Haris Pertama disebut telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam pengelolaan organisasi dengan tidak melaksanakan rekomendasi dam hasil kongres secara konsekuen. Tidak melaksanakan rapat pleno sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan oraganisai yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Haris Pertama juga disebut tidak mampu menjalankan roda organisasi dan menghkhianati semangat berhimpun kerjasama dan persatuan sesuai dengan semangat berdirinya KNPI. "Sehubungan dengan berbagai hal tersebut di atas, maka peserta forum rapat pleno telah memutuskan untuk memberhentikan Bung Haris Pertama sebagai ketua umum DPP KNPI Periode 2018-2021. Oleh karena itu saudara Haris Pertama tidak berhak lagi menggunakan atribut dan simbol-simbol organisasi KNPI," demikian tulisan dalam surat yang dibubuhi tandatangan Sekretaris DPP KNPI Jackson AW Kumaat yang beredar. sumber : Suara.com   

SIAK, Petah.id  - Setelah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, berbagai statemen bermunculanStatemen itu muncul dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Siak Syamsurizal Budi. Dikatakannya sampai hari ini DPC Kabupaten Siak tidak pernah mendukung KLB yang dilaksanakan di Sumatera Utara itu." Sampai hari ini DPC Partai Demokrat Siak masih solid dan komitmen mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum Demokrat," kata Syamsurizal Budi kepada Petah.id, Jumat (5/3/2021).Ditegaskannya, bahwa KLB yang dilaksanakan di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang itu adalah Inkonstitusional dan tidak sesuai dengan aturan di partai yang berlaku. Dan DPC Demokrat Siak tetap bersama AHY." Acara itu Inkonstitusional, Ketua Umum Partai Demokrat masih AHYkarena sudah sesuai dengan aturan yang ada," jelasnya.Jika ada yang mengatasnamakan DPC Demokrat Siak di KLB tentu itu bukan dari pihaknya dan pastinya tanpa sepengetahuannya." Sampai hari ini kami menganggap KLB  itu tidak diakui dan tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan jika ada yang mengatasnamakan DPC Demokrat Siak itu bukan dari kami dan tanpa sepengetahuan kami," tegasnya.Kendati demikian, tambah Budi, persoalan KLB tidak akan ada efek maupun implikasi kepada kader di DPC Demokrat Siak."KLB tidak akan berefek dan berimplikasi ke DPC Demokrat Sia sebab kita membangun Demokrat ini dengan kekeluargaan, tanpa kepentingan pribadi," jelasnya.Namun Budi meyakini, kisruh terjadi di internal Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini ada pihak belakang layar yang tak ingin Demokrat maju."Kita tidak tahu pihak yang di belakang  layar yang mencoba merusak Partai Demokrat, tapi tentu ini seperti ada agenda skenario luar biasa," ungkapnya.Menurut Budi, hal ini terjadi karena saat ini Partai Demokrat  elektabilitasnya sedang naik dan  ada yang berusaha merusak atau oknum yang tidak puas dengan majunya Partai Demokrat."Elektabilitas Partai Demokrat sedang naik, jadi tentu ada yang tidak suka dan berusaha merusak tatanan yang sudah sesuai dengan aturan di dalam partai," kata Dia.Namun Budi tetap memohon doa dari masyarakat Kabupaten Siak secara khusus dan Riau secara umum untuk mendoakan agar Partai Demokrat tetap istiqomah berjuang bersama rakyat."Semoga Partai Demokrat bisa mengemban amanah sebaik mungkin untuk kepentingan bersama bukan mendahulukan kepentingan pribadi, mohon doa semuanya," tutup Anggota DPRD Siak itu.