SIAK, Petah.id - Masuk sebagai salah satu dari 270 Daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Siak mulai melakukan berbagai persiapan.Salah satu Kesiapan tersebut adalah mempersiapkan dan penyesuaian anggaran pelaksanaan Pilkada yang telah di sepakat bersama melalui dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPAD) khususnya dana penanganan covid 19 untuk kebutuhan tahapan Pilkada.Dikatakan oleh Pj Sekda Siak Jamaluddin, setelah mengikuti Rapat pembahasan Webinar kesiapan pelaksanakan Pilkada serentak 2020, melalui Video Confrence, di ruang rapat Siak meeting room, Lantai Dua Kantor Bupati Siak, Rabu (10/6/2020)."Dari hasil rapat tadi, Pilkada serentak akan tetap dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020, karena pertimbangan jika diundur lagi akan banyak pemimpin daerah yang kosong di Indonesia,"kata Jamaluddin saat diwawancara.Selain itu, sambungnya, karena pelaksanaan Pilkada 2020 dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19, Daerah penyelenggara Pilkada harus tetap menerapkan Protokol Kesehatan."Protokol kesehatan yang akan diterapkan pada Pilkada serentak nantinya adalah tetap memakai masker, menjaga jarak, dan penyediaan alat pelindung diri, dan alat cuci tangan,"jelas Pj Sekda Siak itu.

SIAK, Petah.id - Menghadapi Pilkada Serentak 2020 mendatang, Wakil Ketua Bidang Bappilu Partai Golkar Provinsi Riau, Ikhsan ST minta kepada seluruh kader golkar di setiap daerah untuk tetap solid dan serius dalam memenangkan calon yang akan diusung."Ada 9 Kabupaten Kota yang akan melakukan pilkada serentak di Provinsi Riau, dan kita Partai Golkar sudah memformulasikan langkah langkah pemenangan di tengah pandemi covid 19, maka dari itu kita meminta seluruh kader untuk tetap solid dan serius,"cakap Wakil Bappilu Golkar Provinsi Riau, Ikhsan ST, Selasa (09/06/2020).Dijelaskannya, di Kabupaten Siak, Ikhsan meminta pengurus dan Fraksi Golkar untuk serius dalam memenangkan calon dan kembali ke akar rumput."Kita juga meminta kepada fraksi untuk turun kesetiap dapilnya masing masing dalam rangka mendorong calon yang akan diusung Golkar untuk menang,"kata Ikhsan.Dijelaskannya, hal itu merupakan hasil dari intruksi dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk wilayah Riau dan target nasional harus bisa berhasil memenangkan 60% dari 9 Kabupaten Kota yang ikut serta dalam pilkada serentak." Jika ada kedapatan ada anggota Fraksi yang coba coba melawan perintah partai, maka sesuai dengan PO Partai Golkar kita akan berikan sanksi tegas,"tambahnya.Sementara itu, kata Ikhsan, Ketua DPD I Partai Golkar Riau, Drs H Syamsuar juga komit akan turun kesetiap daerah yang melakukan Pilkada serentak dalam agenda memenangkan calon yang akan diusung Partai Golkar."Ketua DPD I Golkar yang juga menjabat sebagai Gubernur Riau saat ini juga komit akan turun langsunh memimpin pemenangan partai golkar di daerah daerah," tutupnya.

SIAK, Petah.id - Mahkamah Partai Golkar bacakan putusan sela tentang mengembalikan Kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Siak hasil musda dengan surat Keputusan KEP-07/DPD/GOLKAR-R/IX/2016, Jumat (13/03/2020) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.Dihadapan peserta sidang, Jon kenedi Aziz sebagai Hakim Mahkamah Partai membacakan isi dari putusan sela tersebut, diantaranya yakni Menyatakan pengurus DPD Partai golkar Kabupaten Siak berdasarkan surat keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Riau nomor KEP-07/DPD/GOLKAR-R/IX/2016 tanggal 29 September 2016 tentang pengesahan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Siak masa bhakti 2016-2020, berwenang menjalankan roda organisasi dan tugas kepartaian di DPD Partai Golkar Kabupaten Siak.Point berikutnya ialah memerintahkan kepada DPP Partai Golkar menyampaikan penetapan ini kepada DPD Partai Golkar Provinsi Riau untuk dilaksanakan.Tampak hadir dalam sidang tersebut pihak pemohon Indra Gunawan SE sebagai ketua harian DPD II Golkar Siak dan pihak termohon DPD I Riau yang dihadiri oleh Asmui beserta penasehat hukumnya dan Ketua DPRD Siak Azmi.

SIAK, Petah.id - Jelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Riau sejumlah pandangan bermunculan, pasalnya berhembus kabar Gubernur Riau Drs H Syamsuar turut ikut serta mencalonkan diri yang akan bersaingan dengan Arsyadjuliandi Rahman.Pengamat Politik Riau, Saiman Pakpahan menilai Syamsuar dan Andi Rahman merupakan sosok yang sama-sama dialiri darah kuning sebagai tanda kader yang lahir dari Ibu kandung Golongan Karya.Terkait siapa berpeluang? Saiman memandang ada beberapa hal penting yang harus disampaikan menjelang Musda Partai Golkar di awal Maret nanti."Tradisi Partai Golkar yang selalu berkuasa menjadi catatan penting bagi petinggi partai golkar di tingkat pusat untuk mengayunkan pendulum suaranya.Untuk sampai pada agenda normatif kekuasaan, maka pilihan yang paling Pas untuk menduduki Kursi Ketua DPD I Parsti Golkar Riau adalah dia yang sedang berkuasa (Syamsuar), karena akan memiliki surplus dalam kerangka politik dan pemerintahan," cakap Pengamat Politik Riau, Saiman Pakpahan, Senin (24/02/2020).Dicontohkan Saiman, pada pemilu 2014, di bawah tangan dingin Syamsuar sebagai ketua DPD II Partai Golkar Siak, Golkar dapat merebut kembali kejayaan dengan kemenangan.Sementara itu, Lanjut Saiman,Mantan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman yang hari ini adalah ketua Partai Golkar definitif merupakan lawan tanding Syamsuar ketika Pemilihan Gubernur Riau beberapa waktu yang lalu. "Dibawah kepemimpinan Andi Rahman, perahu Golkar mulai 'oleng', dan raihan kursi di DPRD mengalami beberapa penurunan. Kondisi ini tidak mungkin dipertahankan, (apalagi kekuasaan tidak lagi dipegang oleh Andi Rahman) jika Golkar Riau ingin mendulang kembali kejayaan partai seperti dahulu kala, sebab Riau dikenal dengan basis Golkar," kata Saiman.Dijelaskan Saiman, Golkar dan Kekuasaan tidak dapat dipisahkan, keinginan partai Golkar untuk melaksanakan Musda di awal Maret nanti memberikan ruang pertaruhan antara petahana (mantan Gubri dan ketua definitif partai Golkar Riau) dan calon lawan tanding syamsuar( Gubernur Riau ).Lebih lanjut dikatakan Saiman, dominasi PDI P dalam pileg dan pemilukada beberapa waktu lalu di Indonesia, harus diawasi secara serius oleh Partai Golkar, terutama di Riau, karena ini menjadi pertaruhan ketua umum partai Golkar secara Nasional."Untuk bisa melawan partai pemenang di pilleg 2019, Partai Golkar harus mampu memaksimalkan semua sumber daya mereka, terutama basis kekuasaan," tutup Saiman.

SIAK, Petah.id - Santer munculnya sosok Indra Gunawan dan Roni Rahmat di media sosial sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Siak pada pilkada serentak 2020 mendatang mendapat perhatian khusus dari pengamat politik Riau, Saiman Pakpahan.Dikatakan Saiman, sosok muda dan energik, Indra dan Roni bisa menjadi pasangan ideal. Kenapa? Kerena menurutnya, Indra Gunawan merupakan sosok luwes, berpengalaman secara politik, punya basis pemilih yang jelas, kapasitas individu yang dekat ke pemilih milenials, akan menaikkan popularitasnya. Indra juga punya basis kultural yang kental dengan Siak. Data ini akan mendapat perhatian khusus bagi pemilih di Kabupaten Siak."Sementara itu, Roni Rahmat memiliki basis di Pemerintahan. Tata kelola pemerintahan bisa dikuasainya, dengan asumsi telah menjadi aparatur sipil negara mulai dari level paling bawah, hingga sampai hari ini. Pasangan ini menjadi paket ciamik yang saling melengkapi," terang pengamat politik Riau, Saiman Pakpahan, Selasa (18/02/2020).Saiman menilai, Indra dan Roni adalah pasangan yang sangat potensial untuk menjadi lawan tanding  petahana pada pilkada Siak. Sebab, lanjutnya, Indra Gunawan memiliki basis militan. Kekuasaan yang dia raih pada kancah politik di Kabupaten Siak, adalah sebuah upaya yang dia lakukan secara sistematis dari bawah, bukan karena popularitas semu."Beda dengan petahana, Ia berkuasa karena keadaan yang mengharuskan demikian, bukan karena tarung politik lapangan ketika pibub beberapa waktu yang lalu. kalaupun saat ini beliau ada dipuncak kekuasaan, patut diduga karena terbawa rendong popularitas Syamsuar kala itu. Hal yang sama, terjadi pada pilgubri beberapa setahun yang lalu, antara Syamsuar dengan Andi Rahman,"sebutnya.Ditambahkan Saiman, Indra dinilai mampu menggantikan sosok Syamsuar membangun Siak. Karena Indra dan Syamusar pada saat itu menjadi paket penguasa, karena saat itu diketahui Indra sebagai Ketua DPRD dan Syamsuar sebagai Bupati Siak."Sosok indra ini terlibat dalam aspek kebijakan pembangunan Kabupaten Siak. Dukungan politik kelembagaan sebagai bukti bahwa irama pembangunan di Kabupaten Siak, ditabuh diatas pemahaman bersama, antara eksekutif dan legislatif. Dukungan kebijakan politik inilah menjadi satu diantara faktor penentu naiknya level indeks keberhasilan Kabupaten di provinsi Riau. Ini juga menjadi faktor mengaa Indra figur yang kuat dan layak dipilih,"tambahnya.Dugaan level paling tinggi, kata Saiman, Indra Gunawan dapat mengalahkan petahana dengan mudah jika hanya dua calon Bupati pada pilkada serentak 2020 di Kabupaten Siak." Indra dan roni jika dihadapkan dengan petahana pada dugaan paling tinggi mereka dapat mengalahkan petahana," tutup Saiman.

SIAK, Petah.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak akan wawancarai calon Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) setelah pada 30/01/2020 lalu dinyatakan lulus tes tertulis.Divisi Teknis KPU Siak, Agus Haryanto mengatakan yang sudah mengikuti tes tertulis akan lanjut ke tes wawancara pada tanggal 8 - 10 Februari 2020."Tes tertulis itu kita cari 10 besar, kemudian dilanjutkan tahap wawancara untuk mencari 5 orang yang ditunjuk jadi PPK," terang Agus Haryanto, Rabu (5/2/2020).Rangkaian tes wawancara tersebut, Lanjut Agus, meliputi wawasan tentang kepemiluan, pemungutan suara, syarat sah suara dan hal-hal yang berkaitan tentang pemilu."Peserta tes dipanggil satu persatu, nanti ada dua penguji dari komisioner KPU Siak," Katanya.Peserta yang lulus menjadi anggota PPK disetiap kecamatan se Kabupaten Siak akan dilantik pada 29/02/2020."Tempatnya kita belum tahu apakah di Gedung Mahratu atau Gedung Daerah," ucapnya.Namun sebelum pelantikan, pihak KPU masih menunggu adanya laporan pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran dari PPK terpilih."Misalkan ada yang lapor ke KPU kalau ada PPK yang terlibat mengurus partai politik, akan kita tanggapi dan PPK tersebut digugurkan. Diganti dengan peringkat 6 - 10 pada tes wawancara," tutupnya.

JAKARTA, Petah.id - Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (menkumham), Yasonna Laoly, copot Ronny F Sompie dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi. Hal itu merupakan buntut panjang dari telatnya eks caleg PDIP, Harun Masiku, terdekteksi keberadaannya di Indonesia.Yasonna mengatakan pencopotan Ronny terhitung per hari Selasa (28/01/2020) ini.Dikatakannya lagi, pencopotan itu lantaran tim Irjen Kemenkumham tengah mengusut penyebab adanya delay dalam pendeteksian kedatangan Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Januari lalu."(Ronny Sompie) difungsionalkan. Jadi nanti tim independen (Irjen Kemenkumhan dan beberapa instansi lain) ini bisa berjalan dengan baik," ujar Yasonna di Istana Negara, Jakarta."Karena saya mau kita betul-betul terbuka dan melacak mengapa ini terjadi delay," lanjutnya.Yasonna pun telah menunjuk Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Imigrasi ."(Plh) Irjen dan sistiknya (Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian -red) juga (dicopot). Karena sangat menentukan itu mengapa sistem tidak berjalan dengan baik. Mereka bertanggung jawab soal itu," ucapnya.Simpang siur keberadaan Harun sempat membuat geger publik usai OTT KPK pada 8 Januari lalu. Pada 13 Januari, Ditjen Imigrasi Kemenkumham menyatakan Harun Masiku pergi ke Singapura sejak 6 Januari dan belum ada catatan kembali.Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menkumham Yasonna yang menyebut Harun memang ada di luar negeri.Belakangan, baru terungkap bahwa Harun sudah ada di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Namun hal itu baru diumumkan pihak Imigrasi pada 22 Januari dengan alasan sistem Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta mengalami delayAdapun dalam kasusnya, Harun ditetapkan sebagai tersangka bersama Wahyu, eks caleg PDIP sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina; dan swasta yang juga eks caleg PDIP bernama Saeful Bahri.Wahyu diduga menerima suap Rp 600 juta dari commitment fee sebesar Rp 900 juta. Rinciannya, Rp 200 juta diterima Wahyu melalui Agustiani pada pertengahan Desember 2019. Sementara Rp 400 juta diterima Wahyu dari Harun melalui Saiful dan Agustiani pada akhir Desember 2019.KPK masih mengusut dari siapa uang Rp 200 juta yang diberikan Agustiani kepada Wahyu pada pertengahan Desember 2019. Sebab KPK menduga, uang Rp 200 juta itu merupakan bagian dari Rp 400 juta yang diterima Agustiani, Saeful, dan eks caleg PDIP Donny Tri Istiqomah.Suap tersebut dilakukan untuk memuluskan langkah Harun menggantikan caleg pengganti Riezky Aprilia dalam mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI.Sumber : Kumparan.com