Pekanbaru, Petah.id- Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp3.508.776,22. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Penetapan tersebut telah disetujui melalui  keputusan Gubernur Riau nomor 3724/12/2024 yaitu tentang upah minimum Provinsi Riau. Ketentuan ini juga sesuai dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Dikatakan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Boby Rachmat, bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Riau telah melaksanakan sidang dewan pengupahan sebanyak dua kali. Pertama di tanggal 6 Desember dan dilanjutkan pada tanggal 9 Desember 2024."Inilah kesepakatan yang kita hasilkan di Dewan Pengupahan Provinsi Riau, yangmana hari Senin kemarin juga kami sudah melaporkan kepada Bapak Pj Gubernur Riau dan telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur Riau," katanya di Kota Pekanbaru, Selasa (10/12/24).Dijelaskan, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) telah ditetapkan juga melalui keputusan Gubernur Riau nomor 3725/12/2024 tentang upah minimum sektoral pertambangan migas. Kemudian, keputusan Gubernur Riau nomor 3726/12/2024 tentang upah minimum sektoral perkebunan pertanian."Selanjutnya yaitu upah minimum sektoral provinsi yang terdiri dari upah minimum subsektor pertambangan minyak bumi dan aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam Provinsi Riau tahun 2025 yaitu sebesar Rp3.543.863,98. Kemudian yaitu upah minimum di sektor perkebunan pertanian Provinsi Riau tahun 2025 sebesar Rp3.526.320,1," jelasnya.Diungkapkan, kenaikan upah minimum tersebut akan berlaku pada 1 Januari 2025. Sehingga dengan kebijakan ini, Pemprov Riau berharap kesejahteraan pekerja akan meningkat secara signifikan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah."Pemberlakuan ketetapan upah minimum ini akan dimulai pada 1 Januari 2025. Oleh karena itu, dapat mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja di wilayah Riau,” ungkapnya.

Pekanbaru, Petah.id- Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Selatpanjang temukan barang-barang dinilai berpotensi membahayakan keamanan saat melakukan penggeledahan di blok hunian warga binaan, Selasa (10/11/2024).Barang-barang yang dinilai berpotensi membahayakan keamanan itu ditemukan saat petugas Lapas melakukan penggeledahan kamar sel warga binaan. Adapun barang-barang yang ditemukan yakni berupa botol kaca, tali, hanger besi, dan sendok besi.Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Selatpanjang, Syofri Mulyadi mengatakan, kegiatan razia barang-barang di kamar tahanan itu sebagai bentuk kewaspadaan atas tindakan kejahatan dari hal-hal yang tidak diinginkan. "Razia ini bertujuan deteksi dini potensi gangguan keamanan yang terjadi di Lapas,"katanya.Saat melakukan penggeledahan petugas memeriksa dari sudut-sudut ruangan, tempat tidur dan lemari tahanan. Hal itu guna untuk mewaspadai peredaran narkoba di dalam Lapas. Meski begitu, petugas tak mendapati barang haram tersebut di blok tahanan. "Ini tindak lanjut dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memerangi peredaran narkoba serta berbagai modus  lainnya di Lapas dan Rutan. Targetnya tentu Lapas kita ini bebas dari narkoba," papar Syofri lagi. Hasil dari razia ini, barang bukti hasil penggeledahan tersebut dimusnahkan oleh petugas Lapas. Pemusnahan barang langsung disaksikan warga binaan.

Pekanbaru,Petah.id- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau dianugerahi sertifikat penghargaan peringkat dua pengawasan kearsipan internal kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah melakukan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diskominfotik Riau meraih nilai 95,29 (AA) yang dinilai sangat baik.Piagam penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) Rahman Hadi kepada Kepala Diskominfotik Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan. Sertifikat diserahkan pada acara pemberian penghargaan bidang perpustakaan dan kearsipan pada OPD di lingkungan Pemprov Riau, Senin (9/12/2024).Mendahului Diskominfotik Riau, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau meraih peringkat satu. Peringkat tiga diraih oleh Dinas Sosial Prov. Riau dan peringkat 4 diraih oleh Badan Kepegawaian Daerah Riau.Pj Gubri Rahman Hadi katakan, ia berharap kepada semua jajaran yang telah menerima penghargaan tersebut untuk terus melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya dna berharap banyak.Pj Gubri turut mengingatkan betapa pentingnya pengelolaan arsip sebagai tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang berbasis teknologi informasi akan mempermudah pengelolaan segala arsip di seluruh pemerintahan dan mendukung koordinasi agar lebih efisien."Sistem yang berbasis elektronik bisa membantu jaga keberlangsungan informasi yang merupakan identitas bangsa kita ini," ucapnya di Balai Daerah Pauh Janggi, Pekanbaru.Rahman Hadi lanjutkan, Rapat Koordinasi yang juga dilaksanakan berbarengan dengan acara yang sama hari ini akan menjadi momen penting dalam melihat sejauh mana capaian yang telah diraih. Ia meminta kepada seluruh jajaran untuk meneruskan langkah-langkah yang lebih efektif kedepannya. "Tantangan yang dihadapi tidak ringan, namun dengan semangat kebersaman dan komitmen tinggi serta kerja keras, saya yakin kita bisa atasi segala tantangan," ujar Pj Gubri.

Pekanbaru, Petah.id- Tim dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Riau bersama pihak kepolisian dari Polres Kampar, siang ini, Senin (9/12/2024) akan mulai membuka untuk melakukan ujicoba di jalan lintas Riau-Sumbar di Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar yang sebelumnya ditutup. Ujicoba pembukaan jalan ini setelah pihaknya hampir menyelesaikan pekerjaan pembuatan trase baru.Kepala BPJN Riau Yohanes Tulak Todingrara melalui PPK 1.4 BPJN Riau Afdirman Jufri mengatakan, bahwa pihaknya terus menggesa pembuatan trase baru tersebut setelah jalan lintas tersebut ditutup total. Saat ini, pekerjaan tersebut sudah hampir rampung.“Pekerjaan pembuatan trase baru sudah hampir selesai, targetnya pada Senin siang atau sore sudah bisa dibuka untuk dilakukan ujicoba,” katanya.Dilanjutkannya, beberapa pekerjaan yang sebelumnya terus dikebut yakni pekerjaan kelandaian dan kepadatan jalan, saat ini sudah hampir selesai. Terutama pada pekerjaan kelandaian jalan yang sudah terus dilakukan penimbunan. “Kalau kelandaian sudah aman, saat ini tim masih terus mengejar kepadatan jalan agar lebih aman saat dilintasi,” sebutnya.Dalam rencana ujicoba pembukaan jalan tersebut, menurutnya tidak ada pembatasan jenis kendaraan. Dengan artian seluruh kendaraan sudah diperbolehkan melintas, namun tetap dengan pengaturan pihak kepolisian.“Seluruh jenis kendaraan sudah boleh melintas saat ujicoba, tapi tetap diatur oleh pihak kepolisian Satlantas Polres Kampar,” ujarnya. 

Siak, Petah.id – DPRD Kabupaten Siak menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD di Hotel Grand Jatra Pekanbaru. kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membekali anggota legislatif dengan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengelolaan keuangan daerah, efisiensi anggaran, dan penguatan integritas kelembagaan.Bimtek ini merupakan kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab DPRD.Adapun tema Bimtek yakni “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Percepatan Daya Serap Anggaran dalam Rangka Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah,”.Acara dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan,  yang menyampaikan pentingnya peran DPRD sebagai pilar dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan sekadar meningkatkan penerimaan, tetapi memastikan setiap potensi ekonomi yang ada di daerah dapat dikelola secara berkelanjutan dan akuntabel. "Begitu pula dengan daya serap anggaran, harus diarahkan untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,” jelas Indra Gunawan saat memberi kata sambutan dan membuka secara resmi Bimtek, Sabtu (7/12). Ia juga menegaskan bahwa peran DPRD tidak hanya sebatas legislasi dan pengawasan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak yang transparan dan berdaya saing. “Kami berharap seluruh anggota DPRD menjadi agen perubahan, yang tidak hanya memahami perannya secara mendalam, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani,” ungkapnya.Melalui kegiatan ini, DPRD Kabupaten Siak diharapkan mampu berkontribusi lebih signifikan dalam mendukung pembangunan daerah. Tidak hanya meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga memastikan anggaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.Bimtek ini menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai bidang, termasuk perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu narasumber utama adalah Drs. H. Eduar, M.Kom, CRMO, yang memberikan materi mendalam Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).Eduar memaparkan bagaimana DPRD sebagai lembaga pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia juga memberikan panduan praktis untuk mendeteksi dan mencegah potensi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan."Bahwa potensi PAD tidak hanya bergantung pada sektor pajak dan retribusi, tetapi juga pada inovasi kebijakan, penguatan badan usaha milik daerah (BUMD), dan kemitraan strategis dengan sektor swasta," sebutnya.Disamping itu, Eduar menyampaikan materi mengenai pentingnya perencanaan yang matang, pengawasan intensif, serta evaluasi berkala dalam pelaksanaan anggaran. Eduar menggarisbawahi bahwa rendahnya daya serap anggaran sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif.Dengan terlaksananya Bimtek ini, DPRD Kabupaten Siak membuktikan komitmennya untuk terus belajar dan berkembang dalam menjalankan peran sebagai legislator, pengawas, dan mitra pemerintah daerah. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang akuntabel, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.Bimtek ini diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Siak dan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, serta beberapa pejabat struktural dari lingkungan Sekretariat DPRD.

Pekanbaru, Petah.id- Hujan deras yang terus mengguyur Riau dalam beberapa pekan terakhir mulai membawa dampak serius. Banjir tidak hanya menggenangi rumah-rumah warga, tetapi juga merendam berbagai fasilitas umum seperti jalan raya, sekolah, hingga tempat ibadah. Kondisi ini memaksa tiga kabupaten di Riau untuk menetapkan status siaga darurat banjir dan tanah longsor.Kepala BPBD Damkar Riau, M. Edy Afrizal, menyampaikan bahwa tiga kabupaten, yakni Rokan Hulu (Rohul), Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hulu (Inhu), telah resmi menetapkan status siaga darurat."Ketiga daerah ini mengalami dampak cukup parah, sehingga status siaga darurat sudah diberlakukan," kata Edy pada Kamis (5/12/2024).Selain tiga kabupaten tersebut, sejumlah wilayah lain seperti Kuantan Singingi (Kuansing), Pelalawan, Rokan Hilir (Rohil), Bengkalis, Dumai, dan Kampar juga mulai terdampak banjir. Meski begitu, status siaga darurat belum diterapkan di daerah-daerah ini.Sebagai langkah antisipasi, BPBD Riau telah menggelar rapat koordinasi dan akan segera melaporkan situasi terkini kepada Penjabat Gubernur Riau untuk menetapkan status siaga darurat tingkat provinsi.“Kami sedang mempersiapkan penetapan status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi, yang mencakup banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung,” jelas Edy.Hujan yang terus mengguyur tidak hanya menyebabkan genangan di pemukiman warga, tetapi juga merusak sejumlah infrastruktur, termasuk jembatan, jalan utama, fasilitas pendidikan, hingga kebun milik masyarakat.Edy mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, karena potensi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan.Hal serupa disampaikan oleh Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi, yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor."Kita harus bergerak cepat untuk mitigasi bencana. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena kurangnya antisipasi," tegasnya.Melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, diharapkan dampak bencana ini dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga aktivitas dan keamanan warga Riau bisa kembali normal.

Pekanbaru, Petah.id - Sebuah video amatir memperlihatkan seekor harimau berukuran besar yang diduga Harimau Sumatera. Raja rimba itu, tampak sedang berdiri di pinggir jalan.Video berdurasi 1 menit ini terpantau diunggah oleh akun Facebook Info Kejadian Pelalawan. Lokasi binatang dilindungi itu, berada dekat area persawahan di Tanjung Kosik, Desa Petodaan, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau. Video tersebut diunggah pada Jumat (25/10) kemarin. Pemilik akun menyematkan pesan ‘Harus hati-hati sekarang Harimau berkeliaran dan sudah masuk ke pemukiman warga, di desa petodaan kecamatan teluk Meranti”.“Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan buat yg bekerja di ladang harap berhati-hati”.Video penampakan binatang buas tersebut, direkam dari dalam sebuah mobil. Sopir tiba-tiba menghentikan kendaraan sambil memberitahu teman disampingnya, penampakan sosok harimau yang sedang berdiri jauh didepan mereka.Mustafa, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II, menyatakan bahwa pihaknya baru menerima laporan terkait kemunculan harimau tersebut. Tim BKSDA, lanjut Mustafa segera akan diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan memastikan kondisi keamanan di wilayah tersebut.“Kita baru dapat info, ini akan kita cek. Tim segera kita turunkan ke lapangan,” ungkap Mustafa.Sebagai informasi tambahan, wilayah Teluk Meranti berbatasan langsung dengan kantung Harimau Sumatera di Semenanjung Kampar.Habitat ini meliputi area konservasi yang mencakup Pelalawan, Siak, dan Bengkalis, tempat Harimau Sumatera sering berkeliaran dan bersarang.Warga diimbau untuk berhati-hati dan tetap waspada jika beraktivitas di sekitar wilayah ini, mengingat beberapa desa di Teluk Meranti berdekatan dengan habitat alami harimau. Pihak BKSDA juga meminta masyarakat untuk segera melapor jika melihat keberadaan harimau guna mencegah konflik antara manusia dan satwa liar yang terancam punah ini

Pekanbaru – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Riau terus memantau ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di wilayahnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penimbunan dan memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.Kasatgasda Riau, Kombes Pol Nasriadi mengatakan hasil kegiatan operasi pasar di Pasar Cikpuan Kota Pekanbaru. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/2243/IX/OTL.1.1.1./2021."Kami telah melakukan pengecekan langsung ke pasar untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok. Hasilnya, secara umum harga masih terpantau stabil," ujar Kombes Pol Nasriadi yang juga Direktur Reskrimsus Polda Riau itu Kamis (24/10).Tim Satgas Pangan yang dipimpin oleh Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Edi Rahmat Mulyana, melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap berbagai jenis bahan pokok seperti bawang merah, bawang putih, telur ayam, daging ayam, daging sapi, cabai merah, beras Bulog, dan minyak goreng curah."Berdasarkan pantauan, harga bawang merah di Pasar Cikpuan saat ini mencapai Rp28.000 per kilogram, bawang putih Rp38.000 per kilogram, telur ayam ras Rp50.000 per papan, daging ayam potong Rp30.000 per kilogram, dan daging sapi Rp140.000 per kilogram," kata Nasriadi.Sementara itu, harga cabai merah terpantau Rp40.000 per kilogram, beras Bulog Rp13.000 per kilogram, dan minyak goreng curah Rp16.500 per kilogram."Kami akan terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan tidak terjadi lonjakan yang signifikan," tegas Nasriadi.Satgas Pangan juga mengimbau kepada seluruh pedagang untuk tidak melakukan penimbunan bahan pokok dan menjualnya dengan harga yang wajar. Masyarakat diharapkan tidak panik dan melakukan pembelian bahan pokok secara berlebihan."Kami berharap dengan adanya kegiatan operasi pasar ini, masyarakat dapat merasa tenang dan terjamin ketersediaan bahan pokoknya," pungkas Nasriadi.

Pekanbaru, Petah.id - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau masih membuka pendaftaran bagi calon penerima beasiswa seragam sekolah untuk keluarga kurang mampu. Ketua Baznas Provinsi Riau, Masriadi Hasan, menyatakan bahwa syarat pendaftaran dapat diserahkan langsung ke kantor Baznas di Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, hingga tanggal 30 Oktober 2024."Hingga saat ini, sekitar 900 siswa telah mengirimkan berkas pendaftaran, yang berasal dari 77 SMA/SMK Negeri di 12 kabupaten dan kota," kata Masriadi Hasan pada Kamis (24/10/2024).Dia menambahkan bahwa Baznas Riau tidak menetapkan anggaran khusus untuk pemberian beasiswa ini, karena dikhawatirkan kuota yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana anggaran."Jadi, berapa pun siswa yang lolos sebagai penerima beasiswa, semuanya akan kami koordinasikan dan kami berikan Rp800 ribu per siswa untuk pembelian seragam sekolah," tambahnya.Bantuan tersebut akan ditransfer langsung ke rekening siswa, dan Baznas Riau juga akan bekerja sama dengan sekolah dalam pelaksanaan program ini."Nantinya, pihak sekolah akan memantau penggunaan dana untuk memastikan bantuan ini benar-benar digunakan untuk membeli seragam sekolah sesuai dengan proposal yang diajukan," ungkapnyaMengenai periode penyaluran beasiswa, Masriadi menyatakan bahwa pihaknya akan berusaha menyalurkan secara berkala, mengingat kebutuhan seragam sekolah bagi siswa setiap tahun."Kemungkinan, kami akan menyalurkan bantuan ini setiap tahun untuk setiap siswa, karena kebutuhan itu penting. Ada kemungkinan seragam kelas 1 tidak muat lagi saat siswa naik kelas," jelasnya.Diharapkan, program beasiswa seragam sekolah bagi siswa kurang mampu ini dapat memberikan manfaat signifikan."Kami menyadari bahwa bantuan pendidikan tidak hanya tentang pakaian, tetapi diharapkan dapat membangkitkan semangat siswa untuk lebih berprestasi. Dengan fasilitas yang kami berikan, diharapkan dapat meringankan berbagai keluhan saat kembali ke sekolah," tuturnya."Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para muzakki yang telah menyalurkan zakatnya ke Baznas Riau. Bantuan ini sangat berarti," pungkas Masriadi Hasan.

Pekanbaru, Petah.id - Judi online (judol) bukan lagi menyasar kalangan masyarakat namun juga sudah merambah ke kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk mengurangi dampak negatif dari perjudian daring di kalangan ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerbikan surat edaran (SE) tentang pencegahan dan penanganan perjudian daring di lingkup instansi pemerintah. Menteri Anas menegaskan judi daring termasuk pelanggaran hukum. Perilaku tersebut bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, bahkan bisa mendorong perilaku kriminal lainnya. Tak dipungkiri, ASN bisa juga bisa terlibat dalam lingkaran perjudian daring ini.“Kami sudah keluarkan Surat Edaran untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas,” ungkap Menteri Anas. Larangan judi daring itu, tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September 2024.Tindak pidana perjudian daring ini memasuki titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi daring pada kuartal pertama tahun 2024 sudah mencapai Rp600 triliun.Menteri Anas mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti-perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk perjudian daring.“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring,” tegas Menteri Anas. Jika ditemukan adanya indikasi, PPK atau atasan bisa memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.Bagi ASN pelaku perjudian daring yang pelanggarannya berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, bisa dijatuhkan hukuman ringan hingga sedang. Sementara jika berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat.“Terhadap pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan,” tulis surat tersebut.Sedangkan terhadap ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa perjudian daring, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap.Dalam surat tersebut dijelaskan, ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus perjudian daring, PPK wajib memberhentikan sementara pegawai tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 20/2023 tentang ASN.SE ini juga menindak tegas tenaga non-ASN yang terlibat. Pegawai non-ASN yang terbukti terlibat perjudian daring, dapat dijadikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kerja. “Atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN yang dilakukan sesuai perjanjian kontrak kerja,” tegas Menteri Anas.Pimpinan instansi pemerintah diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap Upaya pencegahan dan penanganan perjudian daring ini. Setiap instansi pemerintah juga diimbau untuk menyampaikan upaya yang dilakukan masing-masing instansi, kepada Menteri PANRB c.q Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).