Pekanbaru, Petah.id- Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap Rudi (35) dan Muhammad Arif (24), merupakan sindikat peredaran narkoba jenis sabu, ekstasi dan happy five di dua lokasi di kawasan Kota Pekanbaru, Kamis (19/12).Penangkapan kedua pelaku dilakukan di Jalan Dr Sutomo, Kecamatan Lima Puluh, dan Jalan Lion Air, Kecamatan Marpoyan Damai.Untuk barang bukti dari lokasi pertama yakni di kos Rudi di Jalan Dr Sutomo, disita 1.680 gram sabu, 4.500 butir Happy Five (H5).Selanjutnya, sebanyak 479,5 butir ekstasi berbagai merek, termasuk Lion, Redbull, dan Mario.Dari lokasi kedua, di kosan Arif, Jalan Lion Air, berhasil disita 1.000 gram sabu, 1.500 butir Happy Five serta berbagai merek pil ekstasi.“Kedua tersangka memiliki peran penting dalam peredaran narkoba di wilayah Riau,” ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Manang Soebeti, Sabtu (21/12).“Pengungkapan ini menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kos-kosan di Jalan Dr Sutomo,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Manang Soebeti, Sabtu (21/12).Pengungkapan ini dilakukan tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba yang dipimpin AKBP Boby Putra Ramadan Sebayang dan AKP Noki Loviko.Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan tim langsung melakukan penggerebekan di kamar kos Rudi, dengan hasil ditemukan sejumlah besar narkoba yang disembunyikan di laci. Berdasarkan pengakuan Rudi, tersangka menyebutkan bahwa sebagian barang haram tersebut disimpan oleh Arif.“Untuk menangkap tersangka satu lagi, tim  memancing Arif, untuk melakukan transaksi di kos Rudi,” ujar Kombes Manang.Selanjutnya, begitu Arif datang menggunakan sepeda motor tim langsung melakukan penangkapan. Dari kosan Rudi, tim melanjutkan pengembangan kasus kemudian membawa tim ke kos Arif di Jalan Lion Air, hasilnya ditemukan lebih banyak barang bukti narkoba.“Kedua pelaku kini ditahan di Mapolda Riau untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih luas,” kata Kombes Manang.

Pekanbaru, Petah.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui MUI Riau dan Baznas Riau meluncurkan program pendidikan ulama berbasis desa sebagai salah satu upaya strategis untuk mencetak ulama-ulama muda yang tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga mampu memimpin masyarakat desa secara holistik. Pembukaan acara ini diselenggarakan di Gedung Daerah Balai Serindit, Komplek Kediaman Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Sabtu (21/12). Dihadiri oleh Pj Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur, Ketua MUI Riau Ilyas Husti, Ketua Baznas Riau Masriadi Hasan. Serta unsur Forkopimda di lingkungan Provinsi Riau.Kegiatan ini diselenggarakan selama empat hari, yakni hingga 24 Desember 2024. Pesertanya terdiri dari 100 ustaz dan ustazah yang berasal dari berbagai desa se-Provinsi Riau.Ketua MUI Riau, Ilyas Husti menuturkan bahwa, Riau memiliki persoalan terutama yang terkait dengan perihal keumatan. Menyikapi hal tersebut, MUI Riau melaksanakan program ini dalam rangka transformasi of knowledge bidang agama kepada calon ulama di Riau.Selama acara ini, para kader ulama akan mendapatkan materi dari para mentor yang berasal dari MUI, Baznas, dan Ormas yang telah ditetapkan oleh MUI Riau. Materi yang disampaikan meliputi dasar-dasar alquran, ilmu hadist, fiqih, kemudian metode istinbath al ahkam, agar mereka bisa menjadi mufti nantinya."Tentu saja kita harapkan calon ulama ini bisa mengembangkan ilmu-ilmunya nanti di desa masing-masing. Untuk itu, ulama di desa secara berangsur-angsur bisa kita asosiasi dalam rangka memajukan desa baik dalam sektor keagamaan maupun sektor lainnya," ujarnya.Maka dari itu, ia berharap kepada kepala daerah terpilih, nantinya agar dapat mendukung program ini. Sehingga, program tersebut dapat dijalankan secara menyeluruh di Provinsi Riau. Sehingga melahirkan kader ulama yang canggih dan kader ulama yang terbaik."Kami berharap kepada pemerintah daerah, bupati, wali kota, untuk dapat mendukung kegiatan ini di wilayahnya masih-masing. Karena Riau sebagai negeri melayu yang identik dengan agama, maka program kaderisasi ini menjadi penting untuk dilaksanakan pada masing-masing daerah," jelasnya.Sementara, Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur sampaikan dukungan Pemprov Riau terkait program tersebut. Ia berharap program ini dapat terus berlanjut sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat."Terkait pendidikan kader ulama berbasis desa ini, kami merasakan bahwa belum ada di pemerintahan lain yang membuatnya. Dan ini benar-benar menyentuh masyarakat terutama masalah program-program keagamaan," sebutnya."Kami berharap dengan adanya komitmen Pemprov Riau bersama dengan MUI dan Baznas mudah-mudahan dapat berlanjut dan bermanfaat untuk masyarakat nantinya," tutupnya.

Pekanbaru, Petah.id- Masyarakat provinsi Riau, utamanya yang tinggal di Kota Pekanbaru belakangan ini mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar. Dibeberapa SPBU, antrean panjang kendaraan tampak mengular hingga kearea luar SPBU.Warga Jalan Arifin Achmad Pekanbaru, bernama Doni mengeluhkan hal tersebut. Menurutnya, sudah sepekan terakhir, ia sulit mendaptkan BBM jenis bio solar. Jika pun ada, ia harus rela mengantre hingga berjam-jam di SPBU.“Sulit bio solar sudah sepekan belakangan ini. Kalau mau isi bio solar harus antre di SPBU hingga berjam-jam, itupun kadang kehabisan,” katanya Jumat (20/12).Hal yang sama juga diungkapkan Heru warga Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, ia mengatakan, setiap saban hari dia harus rela antre panjang di SPBU Jalan Hang Tuah. Dijelaskan kondisi tersebut telah terjadi sejak tiga hari lalu."Iya setiap pagi jam 6 pagi harus antre panjang untuk mendapatkan bio solar. Kondisi ini antrean panjang ini sejak tiga hari lalu. Biasanya lancar-lancar aja," kata Heru.Terkait kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengaku sudah mengajukan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) ke pihak Pertamina. Hal ini dilakukan untuk menjami stok BBM di Riau tetap tersedia utamanya saat menjelang akhir tahun.Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau Zulkifli Syukur mengatakan, permintaan penambahan kuota BBM tersebut telah disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Pj gubernur Riau. Penambahan kuota tersebut untuk BBM jenis bio solar.“Pak Pj gubernur sudah bersurat ke Pertamina untuk penambahan kuota BBM jenis bio solar. Namun, untuk realisasinya tentu akan diatur oleh BPH Migas, karena penambahan kuota ini kan juga harus mendapatkan persetujuan DPR,” katanya. Dalam usulan penambahan kuota BBM jenis biosolar tersebut pihaknya mengajukan sebanyak 100 ribu kilo liter. Namun, untuk kapan realisasi permintaan tersebut, pihaknya belum mendapat informasi dari BPH Migas.“Kami masih menunggu informasi kapan penambahan kuota tersebut akan terealisasi. Namun, dari hasil komunikasi kami, pihak Pertamina menjamin ketersediaan BBM di Riau hingga akhir tahun,” sebutnya.Terkait adanya antrean panjang di SPBU, dari hasil pengamatan pihaknya, hal tersebut terjadi karena SPBU sudah kehabisan kuota biosolar. Karena sebelumnya sudah ditetapkan kuota per SPBU pertahunnya.“Jadi ada beberapa SPBU yang kuotanya sudah habis. Memang di beberapa SPBU yang masih ada itu diatur kuotanya per hari sehingga terjadi antrean untuk menjaga sampai akhir tahun,” ujarnya. 

Pekanbaru, Petah.id- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau (Kakanwil DJPb Riau), Heni Kartikawati, memaparkan perkembangan ekonomi regional Riau selama November 2024, Jumat (20/12/2024). Belanja pemerintah disebut menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Riau.  "Pada November 2024, belanja pemerintah di Riau berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PDRB, dengan total aliran kas mencapai Rp61,4 triliun. Jumlah ini terdiri dari aliran kas untuk Government (G) sebesar Rp55,31 triliun, Consumption (C) Rp609,31 miliar, dan Investment (I) sebesar Rp5,48 triliun," ungkap Heni.  Aliran kas tersebut, lanjut Heni, mencakup belanja pegawai, barang/jasa, subsidi, bantuan sosial, belanja modal, hingga transfer ke daerah."Komitmen ini menunjukkan peran strategis pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Riau," tambahnya.  Di samping itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) Riau pada November 2024 tercatat sebesar 106,32 dengan tingkat inflasi bulanan (mtm) 0,43 persen dan tahunan (yoy) 0,87 persen. Inflasi bulanan lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, didorong oleh kenaikan harga bawang merah, tomat, dan emas perhiasan.  "Kondisi ini mencerminkan dinamika harga yang dipengaruhi oleh fluktuasi komoditas tertentu, namun tetap dalam batas terkendali," jelas Heni.  Sementara itu, Neraca perdagangan Riau pada November 2024 mencatat surplus sebesar USD1,54 miliar. Meski nilai ekspor mengalami penurunan 11,13 persen (mtm) menjadi USD1,71 miliar, secara kumulatif Januari hingga November 2024, ekspor Riau mencapai USD16,48 miliar atau turun 5,24 persen (yoy).  Sementara itu, nilai impor Riau pada November 2024 mencapai USD166,46 juta atau naik 17,06 persen (mtm). Secara kumulatif, impor hingga November 2024 tercatat sebesar USD1,79 miliar.  "Surplus perdagangan menunjukkan daya saing Riau tetap terjaga, meskipun tantangan pada sektor ekspor masih ada," kata Heni.  Nilai Tukar Petani (NTP) Riau pada November 2024 tercatat sebesar 190,79, naik 4,52 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini didukung peningkatan Indeks Harga Terima Petani (IT) menjadi 225,05 atau naik 4,83 persen, meskipun Indeks Harga Bayar Petani (IB) turun 0,30 persen menjadi 117,96.  "Data ini menunjukkan penguatan posisi ekonomi petani di Riau, seiring dengan meningkatnya harga hasil pertanian," ujar Heni.  Heni menutup dengan optimisme bahwa kinerja ekonomi Riau selama November 2024 mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor lainnya dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Pekanbaru, Petah.id – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Kepolisian Daerah (Polda) Riau bersama jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait memantapkan koordinasi untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas masyarakat selama libur akhir tahun. Langkah ini dipertegas melalui rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Lilin Lancang Kuning 2024 yang digelar, di Pekanbaru, Kamis (19/12).Persiapan ini bertujuan untuk menyatukan komitmen bersama terkait keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Riau dalam merayakan Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, setiap pemangku kepentingan dapat menunjukkan langkah strategisnya.Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, menyampaikan agar semua pihak dapat mempersiapkan pengamanan yang maksimal. Ia menambahkan, pertemuan koordinasi ini tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, instansi vertikal dan pihak-pihak terkait lainnya. “Saya harapkan kita dapat mempersiapkan bagaimana pengamanan Natal dan Tahun Baru nanti berjalan aman, damai, dan kondusif. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, beribadah, dan menikmati liburan tanpa kendala,” ujar Kapolda.Irjen Mohammad Iqbal juga menjelaskan pentingnya peran aparat keamanan dalam menjamin keselamatan masyarakat yang melakukan perjalanan darat, laut, dan udara. Sehingga, seluruh warga bisa merasakan kenyamanan.“Kita harus memastikan tidak ada kemacetan dan kecelakaan. Ini adalah tanggung jawab kita. Negara hadir untuk menjamin keamanan masyarakat,” jelasnya.Sementara itu, Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi, menegaskan kerja sama lintas sektor ini sangat penting dalam menyukseskan Operasi Lilin Lancang Kuning. Menurutnya, kolaborasi adalah kunci. Semua pihak harus terlibat aktif dalam menyusun dan melaksanakan rencana pengamanan yang efektif.“Natal dan Tahun Baru adalah momentum yang dinanti oleh banyak masyarakat. Antusiasme tinggi ini sering disertai dengan peningkatan mobilitas serta kebutuhan masyarakat yang cukup besar. Kita harus memastikan perayaan berlangsung tertib, aman, dan lancar,” ujar Pj Gubernur.Dalam rapat koordinasi tersebut, Pj Gubri menerangkan perlunya kesiapan di berbagai sektor. Mulai dari ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, pengaturan lalu lintas, peningkatan layanan transportasi, hingga infrastruktur pendukung lainnya."Melalui kegiatan ini kita akan mematangkan persiapan di seluruh sektor yang terlibat antara lain untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, pengaturan lalu lintas, peningkatan layanan transportasi, infrastruktur yang mendukung, serta posko-posko keamanan dan kesehatan yang dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," terangnya."Sehingga kita dapat menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat." pungkasnya.

Pekanbaru, Petah.id- Peningkatan permintaan pasar menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) merupakan fenomena tahunan yang cukup umum terjadi. Lonjakan kebutuhan masyarakat, terutama sembilan bahan pokok (sembako), menjadi perhatian serius pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan mencukupi.Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau berserta pihak-pihak terkait telah mempunyai langkah strategis dalam menghadapinya. Sehingga, Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi, menegaskan bahwa ketersediaan kebutuhan pokok di Provinsi Riau aman hingga akhir tahun. “Ketersediaan bahan pokok kita cukup dan kebutuhan sembilan bahan pokok aman hingga akhir tahun. Inflasi terkendali, daya beli masyarakat juga masih bagus,” ujarnya di Kota Pekanbaru, Kamis (19/12/2024).Diterangkan, tantangan menjelang perayaan hari besar adalah inflasi yang kerap meningkat akibat lonjakan permintaan masyarakat. Namun, ia memastikan, inflasi di Riau saat ini berada dalam kondisi terkendali.Ia menambahkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2024, Riau mencatat inflasi sebesar 0,43 persen secara bulan ke bulan (month-to-month) dan 0,87 persen secara tahun ke tahun (year-on-year). Angka ini menunjukkan pengelolaan inflasi yang baik di tengah berbagai tantangan ekonomi.“Alhamdulillah, inflasi di Provinsi Riau dapat kita jaga dan kendalikan dengan baik,” terangnya.Diungkapkan, satu diantara upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga adalah melalui pelaksanaan operasi pasar. Operasi ini bertujuan untuk menekan harga bahan pokok yang berpotensi naik akibat tingginya permintaan. “Operasi pasar sangat penting, terutama untuk menjaga kestabilan harga sembako agar tetap terjangkau oleh masyarakat,” ungkapnya.Ia berpesan, kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus bekerja sama dengan perangkat daerah dan instansi terkait untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok. Dengan begitu, langkah ini menjadi bagian dari strategi di tengah tingginya konsumsi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru."Oleh karena itu, kami mendorong tim pengendali inflasi bersama dengan perangkat daerah dan instansi terkait untuk terus memantau dan menjaga stok kebutuhan pokok. Tak hanya itu saja, kita harus menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar serta kerjasama dengan bulog, produser, dan distributor bahan pokok," pungkasnya.

Pekanbaru, Petah.id- Diduga disebabkan sepinya penumpang armada kapal yang melayani penumpang di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru hanya satu kapal.Armada tersebut saat ini hanya melayani penumpang dengan rute Pekanbaru-Selatpanjang dan sebaliknya tiga kali dalam seminggu. Hal tersebut dibenarkan Syafruddin, koordinator Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru.Ia menyebutkan kalau hal itu disebabkan oleh minimnya peminat transportasi jalur sungai dan laut. Syafruddin mengatakan satu armada kapal tersebut berangkat tiga kali dalam seminggu tujuan Pekanbaru - Selatpanjang Kepulauan Meranti. Yaitu setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu."Saat ini jumlah penumpang sedikit. Setiap hari hanya 100 penumpang yang berangkat. Sehingga hanya satu kapal yang beroperasi," ujarnya, Rabu.Meski jumlah penumpang menurun namun pihaknya tetap melakukan persiapan dalam menyambut libur Natal dan tahun baru.Bahkan pihak pelabuhan juga sudah membentuk tim khusus, melakukan RAM-Check sebelum kapal berangkat, dan juga mendirikan pos koordinasi.

Jakarta, Petah.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil mendapatkan dua penghargaan dari empat kategori pada APBD Award 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Dua penghargaan yang diterima Pemprov Riau tersebut yakni pada kategori Peningkatan PAD Tertinggi Tingkat Provinsi dan Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tingkat Provinsi. Penghargaan itu diterima langsung oleh Pj Gubernur Riau (Gubri) Rahman Hadi dalam kegiatan Rakornas Keuangan Daerah sekaligus Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Jakarta, disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Rabu (18/12/24). Untuk diketahui, APBD Award diberikan kepada daerah yang berhasil mengelola APBD dengan baik dan efektif. Penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan pelayanan publik.Dengan demikian, pelaksanaan APBD Award diharapkan menjadi motivasi bagi daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan pembangunan daerah.Penerima penghargaan Kategori Peningkatan PAD Tertinggi Tingkat Provinsi yakni Provinsi Bali, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah.Kemudian Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tingkat Provinsi adalah  Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Maluku, Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Barat, dan Riau. Plh Ditjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menjelaskan, telah dilakukan penilaian dan penetapan empat kategori daerah penerima APBD Award 2024.Adapun empat kategori tersebut yakni realisasi belanja daerah tertinggi, realisasi pendapatan daerah tertinggi, realisasi pendapatan PAD tertinggi dan rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah."Dengan masing-masing kategori daerah penerima 10 provinsi dan lima kabupaten dan lima kota," katanya. Plh Ditjen Bina Keuda Kemendagri melanjutkan, dalam penganugerahan penghargaan APBD Award 2024 sekaligus diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah. Kegiatan tersebut dalam rangka penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman di bidang pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi serta dikaitkan dengan langkah dan upaya sinkronisasi dengan program prioritas nasional. "Sekaligus melihat kesiapan daerah dalam mendorong misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta guna mendorong penyusunan APBD 2045 secara tepat waktu, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan," ujar dia.

Pekanbaru, Petah.id- Pemerintah Kabupaten Kampar bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Bimbingan Teknis Kabupaten dan Desa Anti Korupsi tahun 2024.Penjabat (Pj) Bupati Kampar, diwakili Asisten III Azwan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.“Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan komitmen kuat. Kabupaten Kampar bertekad menjadi teladan dalam membangun integritas, dimulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Bersama-sama kita wujudkan Kampar yang bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.Ia menjelaskan bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta mengenai strategi pencegahan korupsi, pengelolaan anggaran yang transparan, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik good governance. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar.Dalam kegiatan tersebut Pemda Kampar juga menyerahkan secara simbolis kartu tanda peserta dan juga memberikan penghargaan kategori OPD yang tercepat dalam penilaian Mandiri SPIP terintegrasi yaitu : Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan, Perternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Kampar.Penghargaan Kepada Kepala 19 Desa yang Tercepat melaporkan LHKPN yakni Ajin Purwanto Kepala Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja, Anasril Kepala Desa Alam Panjang Kec. Kampar Utara Busmaini Kepala Desa Sungai Geringing Kecamatan Kampar Kiri.Penghargaan Kepada Desa yang sudah berpartisipasi menjadi Calon Desa Anti Korupsi yakni Desa Salo Kecamatan Salo - Desa Lereng Kecamatan Kuok - Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu 4. Penghargaan kepada UPT SDN yang telah mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi yakni UPT SDN 024 Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir - UPT SDN 042 Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu - UPT SDN 001 Salo Kecamatan Salo.Azwan berharap kegiatan ini dapat membawa dampak positif dan memberikan motivasi bagi seluruh perangkat pemerintah untuk terus mengedepankan prinsip integritas dalam menjalankan tugasnya.“Melalui integritas yang kokoh, kita bisa membawa Kabupaten Kampar menuju kemajuan dan menjadi bagian dari Indonesia yang bersih dan bebas korupsi,” tutupnya. 

Pekanbaru, Petah.id- Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Riau bersama Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah menetapkan harga TBS Kelapa Sawit Mitra Swadaya periode minggu ke-47 tahun 2024, yakni untuk tanggal 18 – 24 Desember 2024.Berdasarkan rapat yang digelar hari ini, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dr. Defris Hatmaja, SP, M.Si, menyampaikan bahwa penetapan harga TBS kali ini menggunakan tabel rendemen harga terbaru hasil kajian dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang telah disepakati oleh Tim.Menurut Defris Hatmaja, kenaikan harga tertinggi terjadi pada kelompok umur 9 tahun dengan kenaikan sebesar Rp 14,04/Kg atau 0,37% dibandingkan minggu lalu."Dengan demikian, harga TBS kelapa sawit mitra swadaya untuk periode satu minggu ke depan ditetapkan menjadi Rp 3.799,00/Kg. Sementara itu, harga cangkang untuk periode satu bulan ke depan ditetapkan sebesar Rp 34,75/Kg," kata Defris, Selasa (17/12/2024).Pada periode ini, indeks K yang digunakan adalah 93,30% untuk satu bulan ke depan. Meskipun harga penjualan Crude Palm Oil (CPO) minggu ini mengalami penurunan sebesar Rp 109,35/Kg dibandingkan minggu sebelumnya, harga kernel justru mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 257,12/Kg. Beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tercatat tidak melakukan penjualan.Sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 8, harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata Tim. Apabila terdapat validasi kedua pada harga CPO atau kernel, maka akan digunakan harga rata-rata KPBN.Harga rata-rata CPO KPBN pada periode ini tercatat sebesar Rp 15.732,00/Kg, sedangkan harga rata-rata kernel KPBN sebesar Rp 11.918,00/Kg.Defris Hatmaja menjelaskan bahwa kenaikan harga TBS pekan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya harga kernel.“Sebagaimana kita ketahui bersama, penetapan harga TBS ini ditujukan untuk menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak yang bermitra. Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga TBS terus melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga sesuai regulasi dan berkeadilan,” ujar Defris.Lebih lanjut, Defris menegaskan bahwa membaiknya tata kelola dalam penetapan harga TBS ini merupakan hasil komitmen bersama antara seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau.“Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.  Penetapan harga TBS yang naik ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi para petani kelapa sawit di Riau menjelang akhir tahun 2024.Berikut Penetapan  Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Swadaya Riau Periode 18 – 24 Desember 2024:Umur 3th (Rp 2.934,23);       Umur 4th (Rp 3.277,58); Umur 5th (Rp 3.523,00); Umur 6th (Rp 3.660,34); Umur 7th (Rp 3.742,05); Umur 8th (Rp 3.787,94); Umur 9th (Rp 3.799,00);Umur 10th-20th (Rp 3.756,65); Umur 21th (Rp 3.690,74); Umur 22th (Rp 3.615,61); Umur 23th (Rp 3.530,21);Umur 24th (Rp 3.465,68); Umur 25th (Rp 3.412,55).