Pekanbaru, Petah.id- Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Provinsi Riau Dede Firmansyah mengatakan bahwa dengan kemudahan akses menuju Desa Kota Mesjid melalui Tol Pekanbaru-Bangkinang, membuka peluang besar bagi Kampung Patin untuk menjadi destinasi wisata harian berbasis kuliner dan budaya."Kampung patin ini bernilai tinggi dan memiliki atraksi lokal yang khas dan unik. Maka tak muluk-muluk jika desa yang menjadi sentra produksi ikan patin di Riau itu, dianggap potensial untuk menjadi destinasi wisata harian berbasis kuliner dan budaya,"ungkapnya.Ia menjelaskan dengan adanya jalan Tol Riau – Sumbar ruas Pekanbaru – XIII Koto Kampar kini sudah terhubung, semakin memudahkan wisatawan untuk mengakses desa ini.“Infrastruktur sudah bagus. Ini menjadi peluang besar untuk menjadikan Kampung Patin sebagai destinasi wisata harian.Orang-orang akan lebih mudah tanpa mempertimbangkan batasan waktu,dengan akses yang mudah, desa ini bisa menjadi salah satu tujuan utama untuk wisata singkat di Riau,"ujarnya.Ia menambahkan, ASITA Riau bersedia membantu untuk promosi wisata lewat paket-paket perjalanan."Kini, ASITA Riau sedang merancang tour untuk mengajak wisatawan menikmati berbagai produk olahan ikan patin di desa ini.Termasuk membantu untuk pemasaran dan menceritakan pengalaman budaya kepada calon wisatawan,” katanya.Kemudian, seorang wisatawan bernama Riki menjelaskan bahwa, dengan perjalanan dari Pekanbaru ke Desa Koto Mesjid (Kampung Patin) menjadi sangat singkat.“Hanya perlu waktu satu setengah jam. Dulu, sebelum ada tol, pastinya lebih lama,” kata Riki, seorang wisatawan yang ikut menyaksikan festival itu.Kendati demikian, pemerintah tetap diharapkan dapat mendukung pengembangan Kampung Patin dengan mengadakan event rutin. Dede mengusulkan adanya kegiatan mingguan yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung secara berkala.“Event mingguan bisa menjadi daya tarik tambahan. Wisatawan tidak hanya datang untuk membeli produk, tetapi juga menikmati suasana dan atraksi di desa ini,” ujarnya.Menurut Dede, Desa Koto Mesjid punya daya tarik kuat. Karena olahan produk berbahan dasar ikan patin benar-benar khas dan unik. Produk itu tentu memiliki nilai jual tinggi dan menjadi daya pikat wisatawan. “Ini peluang besar untuk mengembangkan wisata berbasis kuliner lokal,” ungkapnya.

Pekanbaru, Petah.id- Provinsi Riau didorong untuk serius menggarap peluang ekonomi hijau. Menurut ekonom dari Universitas Riau (UNRI), Dahlan Tampubolon, ini salah satu strategi agar kondisi ekonomi Riau tetap stabil di tengah goncangan ekonomi global.“Peluangnya besar, karena Riau punya sumber daya alam yang melimpah untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi hijau,” katanya di Pekanbaru, belum lama ini.Menurut data yang diterbitkan Databoks Katadata, luas kebun sawit di Indonesia tahun 2023 mencapai 16,8 juta hektar. Di tahun 2024, luas tutupan sawit nasional naik menjadi 17,3 juta hektar. Sementara itu, data yang diterbitkan oleh SPKS, total luas kebun sawit di Riau di angka 3,38 juta hektar tahun 2024.Sumber daya alam inilah yang dimaksud Dahlan Tampubolon yang harus dikembangkan sebagai sumber bahan baku untuk menggarap peluang ekonomi hijau.seperti limbah sawit untuk biogas,dan pengembangan UMKM berbasis digital.Dahlan yakin, ekonomi hijau mampu menjadi kunci diversifikasi ekonomi Riau di tengah tantangan perlambatan ekonomi global dan perubahan iklim.“Riau perlu berhati-hati dengan tantangan seperti perlambatan ekonomi China, perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian, serta kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berpotensi menekan daya beli masyarakat,” ujarnya.Menurutnya, transformasi ekonomi hijau harusnya tidak hanya meningkatkan daya saing Riau, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian.“Inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi menjadi kunci agar Riau dapat tetap relevan dalam dinamika ekonomi yang terus berubah,” jelasnya.Selain itu, kolaborasi antar-pemangku kepentingan dianggap sebagai elemen penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat didorong untuk bekerja sama dalam menciptakan peluang baru yang berkelanjutan.Diversifikasi ekonomi menjadi langkah mendesak untuk mengurangi ketergantungan Riau pada sektor kelapa sawit. Langkah ini dapat mencakup pengembangan sektor pariwisata, jasa, dan industri kreatif sebagai penopang baru ekonomi daerah.Dahlan mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 5,3-5,5%. Provinsi Riau hanya optimis tumbuh hingga 4,3%. Namun, dia mengingatkan agar daerah tetap waspada terhadap sejumlah risiko global.“Sebagai daerah yang dekat dengan negara luar, Riau paling berdampak terhadap ketidakpastian ekonomi global,” ujar Dahlan Tampubolon.

Pekanbaru,Petah.id- Sebanyak 77 PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara resmi dilantik sebagai pejabat fungsional. Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufiq Oesman Hamid, di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Jumat (13/12/2024).Dituturkan, Pj Sekdaprov Riau, Taufiq OH, bahwa pegawai yang dilantik ini menandai pentingnya peran fungsional dalam mendukung kinerja pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel. Dengan begitu, ia berpesan kepada para pejabat fungsional untuk selalu mengedepankan integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. "Seperti yang telah diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi teladan dalam segala hal, terutama dalam hal disiplin, etika dan integritas. Terlebih sebagai pejabat fungsional, kalian adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Tunjukkan kinerja terbaik dengan penuh komitmen dan profesionalisme," ujar Taufiq.Dijelaskan, pejabat fungsional memiliki peran strategis dalam memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai rencana. Posisi ini dituntut untuk memberikan solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat."Saat ini, kita berada dalam era yang penuh dengan tantangan. Birokrasi harus berubah dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Proses digitalisasi yang semakin berkembang memaksa kita untuk lebih cepat, lebih transparan, dan lebih responsif. Masyarakat saat ini lebih kritis dan lebih menuntut pelayanan yang cepat dan berkualitas," jelasnya."Oleh karena itu, kinerja ASN tidak bisa hanya diukur dengan kehadiran fisik atau lamanya bekerja, tetapi lebih pada dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat," lanjutnya.Taufiq juga mengingatkan pentingnya integritas dalam bekerja. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat fungsional harus mampu menjadi contoh bagi pegawai lainnya. Sehingga, jabatan-jabatan seperti Analis Perdagangan, Auditor, Dokter, Guru, Epidemiolog Kesehatan, dan lainnya, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelayanan publik di Provinsi Riau."ASN harus memiliki semangat juang yang tinggi, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan terus berupaya meningkatkan kompetensi serta kemampuan manajerialnya. Ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik," tegasnya.Ia berharap pejabat fungsional ini dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Karena amanah tersebut harus dibuktikan melalui keahlian dan pengetahuan pegawai dalam menciptakan inovasi untuk daerah dan bangsa Indonesia."Kepercayaan yang diberikan kepada saudara- saudari untuk mengemban jabatan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari kompetensi dan keahlian yang telah saudara tunjukkan selama ini. Semoga amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dedikasi yang tinggi, dan integritas yang tak tergoyahkan. Mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita, bukan hanya untuk Provinsi Riau, tetapi juga untuk bangsa dan negara." pungkasnya.

Pekanbaru, Petah.id- Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan hukuman vonis 8 tahun penjara terhadap Marisa Putri, Kamis (12/12). Perempuan berusia 22 tahun itu dinyatakan bersalah karena berkendaraan dalam kondisi mabuk alkohol dan ekstasi hingga menewaskan Renti Marningsih (46). Kasus Marisa kemudian viral di media sosial karena terekam kamera warga.Hakim ketua Hendah Karmila Dewi menyatakan Marisa bersalah melanggar  Pasal 311 Ayat 5 dan Pasal 310 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Hakim dalam pertimbangannya menyebut, selama persidangan Marisa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, hingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan terdakwa.Hakim menyebut, tujuan pemidanaan bukan pembalasan tapi alat pembelajaran bagi terdakwa secara pribadi dan masyarakat untuk meminimalisir terulangnya perbuatan serupa di masa datang.Hal memberatkan, perbuatan Marisa mengakibatkan Renti Marningsih meninggal dunia, kerusakan kendaraan korban, menimbulkan penderitaan dan trauma mendalam bagi keluarga korban, menimbulkan keresahan, positif amphetamin dan tak ada perdamaian."Menyatakan terdakwa Marisa Putri terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan nyawa dan mengakibatkan orang meninggal dunia. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun," kata hakim Hendah.Selain itu, hakim memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Marisa Putri selama 2 tahun. Marisa tak dibolehkan berkendaraan selama 2 tahun pasca menjalani pidana.Atas hukuman itu, Marisa berkoordinasi dengan penasehat hukumnya. "Setelah berkoordinasi, terdakwa menerima hukuman," kata penasehat hukum Marisa.Hal yang sama juga dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena sama dengan tuntutan. "Karena tuntutan hukuman dari kami diterima hakim, maka kami juga menerima putusan hakim," kata JPU, Senator Boris Panjaitan.Sama dengan JPU,  hakim juga menyatakan barang bukti satu unit mobil Toyota Raize dan STNK mobil dikembalikan ke terdakwa Marisa. Sementara sepeda motor Yamaha Vega dikembalikan kepada suami korban Renti Marningsih dan SIM Marisa dimusnahkan.Marisa menabrak Renti dengan mobil Toyota Raize warna biru di Jalan Tuanku Tambusai, depan Hotel Linda, pada Sabtu (3/8/2024) sekira pukul 05.17 WIB. Ketika itu terdakwa mengendarai dalam pengaruh alkohol dan narkoba.Saat itu  hendak pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Permadi IV RT. 007 / RW. 005, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Terdakwa mengendarai 1 unit mobil Toyota Raize BM 1959 FJ miliknya.Saat terdakwa sedang melintasi Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, tepatnya pada Jalur Selatan depan Penginapan Linda, datang dari arah timur menuju barat, Marisa yang dalam keadaan sadar mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan yang tinggi 90 kilometer per jam."Terdakwa menabrak 1 unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BM 4697 JZ yang sedang dikendarai korban Renti Marningsih yang berada tepat di depan terdakwa dengan sangat keras sehingga menyebabkan motor yang sedang dikendarai korban terpental kurang lebih 10 meter jauhnya," kata JPU.Atas kejadian itu, korban mengalami luka pada kepala dan pendarahan dari hidung dan telinga, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat.Setelah kejadian tersebut, sejumlah warga langsung menolong korban, sedangkan terdakwa pergi melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan Satlantas Polresta Pekanbaru.

Pekanbaru, Petah.id- Dinas kesehatan (Dinkes) provinsi Riau mencatat, selama kurun waktu Januari-Desember 2024 telah dilakukan testing Human Immunodeficiency Virus (HIV) kepada 180.925 orang. Testing tersebut dilakukan terhadap 15 jenis indikator kelompok.Kepala Diskes Riau drg Sri Sadono Mulyanto mengatakan, total kumulatif testing HIV yg dilakukan sepanjang tahun 2024 yakni pada periode Januari sampai 10 Desember 2024 adalah sebanyak 180.925 tes.Testing dilakukan terhadap 15 jenis indikator kelompok  yaitu Lelaki Seks Lelaki (LSL), Waria, Wanita Penjaja Seks (WPS), Pengguna narkoba suntik (Penasun), penderita TB, Infeksi Menular Seks (IMS), Hepatitis.Kemudian juga dilakukan untuk Ibu Hamil, pelanggan PS, pasangan istri, pasangan ODHIV, anak dari ibu positif, warga binaan pemasyarakatan (WBP), calon pengantin dan populasi umum.“Dari 180.925 testing HIV yang dilakukan tahun 2024, hasil yang positif adalah sebanyak 1.151 kasus,” katanya.Dari 1.151 kasus positif HIV tersebut, yang paling banyak adalah kelompok LSL yaitu sebanyak 372 kasus atau mencapai 32,31 persen. Karena itu, pihaknya akan lebih meningkatkan sosialisasi terhadap kasus tersebut. “Untuk upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi pencegahan HIV. Bekerja sama dengan lintas sektor terkait. Seperti tahun 2023 telah dilakukan sosialisasi bersama dinas pendidikan kepada kepala sekolah tingkat SLTA se Provinsi Riau dan sosialisasi bahaya HIV ke sekolah-sekolah sebanyak 100 sekolah (SLTA) di Kota Pekanbaru,” sebutnya. Kemudian, pihaknya juga melakukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya HIV bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Riau melalui rapat koordinasi lintas sektor terkait.Dijelaskan dia, bahwa upaya perluasan layanan testing HIV saat ini telah tersedia 297 layanan tes HIV tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.“Kami juga melakukan upaya perluasan layanan pengobatan dan layanan perawatan dukungan pengobatan yang saat ini telah tersedia 157 layanan tersebar di 12 kabupaten/kota se Provinsi Riau,” jelasnya.

Pekanbaru,Petah.id- Menjelang natal dan tahun baru (Nataru), Pemprov Riau melakukan rapat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (KBKN) 2024.Kegiatan yang dipimpin oleh Pj Sekda Riau, Taufik OH itu, dihadiri oleh unsur Forkopimda di Provinsi Riau serta pemangku kepentingan lainnya. Bertempat di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, pada Selasa (10/12).Pj Sekda menuturkan bahwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, pada November 2024 Provinsi Riau  mengalami inflasi sebesar 0,43 persen secara month to month (m-to-m). Serta, 0,87 persen secara year on year (y-o-y)."Meskipun angka inflasi ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,38 persen secara y-o-y kita harus tetap waspada dalam potensi inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat," ujarnya."Selama tiga tahun kami mengawal inflasi yang ada, baru sekarang kita melihat karakteristik deflasi yang selama empat bulan terjadi terus-menerus. Kita tidak bisa senang dulu, karena deflasi ini bisa menyebabkan masyarakat kita tidak punya daya beli, hal ini yang harus diwaspadai," imbuhnya.Lebih lanjut disampaikan bahwa, selain menjaga ketersediaan bahan pokok, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah menjaga indeks perkembangan harga (IPH). Terlebih lagi, menjelang HBKN permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat.Kondisi ini, lanjutnya, berpotensi menaikkan harga dan meningkatkan gejolak inflasi. Oleh karena itu, ia mendorong jajaran pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengintensifkan pemantauan dan pengawasan bersama."Resiko-resiko yang mempengaruhi kestabilan harga perlu kita waspadai, antara lain terbatasnya pasokan pangan, distribusi daerah penghasil utama, serta fluktuasi harga komoditas. Maka tingkatkan kerja sama dengan satgas pangan dan aparat penegak hukum, guna mengantisipasi ketidakwajaran berbagai harga komoditas pangan, gangguan distribusi ,dan penimbunan barang, baik pada BBM dan LPG," jelasnya."Lakukan langkah strategis seperti operasi pasar murah, gerakan pangan murah, serta stabilitas pasokan perlu terus didorong untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan. Kemudian, memastikan ketersediaan stok pangan utama seperti beras, cabai, bawang, daging ayam ras, telur ayam ras," imbuhnya.Untuk menjaga kestabilan pasokan beras, Pj Sekda Riau mengimbau pemerintah daerah untuk memaksimalkan upaya panen raya beras serta panen cabai merah di wilayah masing-masing. Selain itu, kelancaran distribusi barang juga mesti dijaga, terutama di daerah rawan gangguan dengan memprioritaskan perjalanan kendaraan pengangkut pangan."Kita juga perlu memastikan infrastruktur jalan dalam kondisi baik untuk mendukung kelancaran distribusi. Begitu juga memastikan kelancaran distribusi di pelabuhan penyebrangan di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kepulauan Meranti," sebutnya."Lalu, Pemprov Riau telah menjalin kerja sama dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera utara guna memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat Riau," ujarnya.

Pekanbaru, Petah.id- Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan membuka acara puncak peringatan hari ulang tahun (HUT) ke - 25 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Riau.Sebagai organisasi yang beranggotakan istri Aparatur Sipil Negara (ASN), DWP memegang peranan kunci dalam membangun karakter keluarga. Mulai dari menjaga kesehatan, hingga meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.“DWP memegang peran strategis dalam pembangunan keluarga ASN. Kita perlu mendorong peran aktif anggota DWP agar berkontribusi lebih untuk mendukung dan mewujudkan visi Indonesia emas 2045,” kata Job Kurniawan di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa, (10/12/2024).Dalam kesempatan tersebut, Asisten II mengajak seluruh anggota DWP baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, untuk dapat dapat menjadi motor penggerak dalam pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi stunting di Provinsi Riau.Asisten II mencontohkan, hal ini dapat dimulai dari hal kecil, seperti melakukan edukasi kepada masyarakat di lingkungan sekitar, mengenai pentingnya pola makan sehat dan bergizi.“Kami berharap anggota DWP yang hadir pada hari ini, dapat menjadi motor penggerak dalam pencegahan stunting melalui pendidikan kepada keluarga,” katanya.Asisten II menuturkan bahwa persoalan stunting bukanlah hal sepele dan perlu disoroti dengan serius. Sebab menurutnya, stunting tak hanya sekadar kondisi gagal tumbuh pada anak saja, namun juga berpengaruh terhadap kecerdasan mereka. Dimana hal ini nantinya akan menjadi permasalahan bagi pembangunan manusia di Indonesia.“Karena stunting ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, yang kemudian berpotensi menjadikan generasi penerus yang kurang optimal. Untuk itu saya mengajak seluruh anggota DWP se-Provinsi Riau untuk dapat berperan aktif dalam program penanggulangan stunting ini,” ajaknya.Dalam mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan serangkaian upaya. Mulai dari pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), penyaluran bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota untuk pengadaan alat Antropometri, hingga menggelar kegiatan intervensi serentak untuk pencegahan stunting atau tengkes ke seluruh wilayah di Bumi Lancang Kuning.Hasilnya saat ini prevalensi stunting di Provinsi Riau berhasil ditekan hingga angka 13,6 persen. Dimana angka tersebut telah melewati target nasional yaitu 14 persen untuk tahun 2024.  

Pekanbaru, Petah.id- Provinsi Riau terus bekerja cepat mempersiapkan implementasi Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) melalui skema Pembayaran Berbasis Kinerja (Result Based Payment/RBP). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, maka Pemerintah Provinsi Riau memiliki kesempatan mengimplementasikan program RBP REDD+ berbasis yurisdiksi ke depannya.Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Konsultasi Publik Summary of Safeguards REDD+ Provinsi Riau pada hari Selasa (10/12/24) di Hotel Pangeran Pekanbaru, Riau. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau Taufiq Oesman Hamid.Dalam sambutannya, Taufiq menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam melindungi lingkungan hidup dan mendukung penurunan emisi karbon di Provinsi Riau ke depan.Sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, Provinsi Riau telah menetapkan beberapa kebijakan penting antara lain Peraturan Gubernur tentang Riau Hijau dan Rencana Pembangunan Rendah Karbon.“Hari ini kita selenggarakan konsultasi publik summary of safeguards REDD+ Provinsi Riau. Kami berharap semua pihak dapat memperkuat nya melalui saran dan masukan sehingga dapat implementatif nantinya,” dikatakan Taufiq.Dilanjutkannya, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen kuat mengikuti jejak Provinsi lain yang telah berhasil memperoleh insentif pengurangan emisi karbon. Menurutnya, hal itu bisa tercapai dengan kerja kolaborasi multi sektor.“Kami berharap, Pemerintah Provinsi dapat mengikuti keberhasilan Provinsi lain yang telah dulu berhasil memperoleh insentif pengurangan emisi karbon” ungkap Taufiq.Disela kegiatan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau Taufiq Oesman Hamid juga menyampaikan apresiasi atas dukungan para pihak, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) serta pihak terkait lainnya.Atas dukungan tersebut, Provinsi Riau saat ini telah mendapatkan alokasi pendanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Anggaran Dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II Provinsi Riau mendapatkan alokasi sebesar $ US 2,065,102 juta. Namun menurutnya, apa yang telah diperoleh tersebut tidak boleh berhenti sampai disitu, berbagai pihak di Riau harus terus bekerja dan berupaya untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan lainnya.Kolaborasi berbagai pihak sangat diperlukan, seperti penyiapan Dokumen Safeguards REDD+ Riau yang dilaksanakan pada hari ini merupakan bagian yang akan mendasari untuk mengakses potensi sumber pendanaan lainnya ke depan.Dokumen Safeguards REDD+ Riau merupakan panduan yang akan digunakan untuk mengelola dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi akibat implementasi suatu program.Tujuh prinsip Safeguards REDD+ terdiri dari; kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional, transparansi dan efektivitas tata hutan Indonesia, hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, efektivitas dari partisipasi para pihak, konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, aksi untuk mencapai risiko balik, serta pengarusutamaan gender.Ketujuh prinsip tersebut harus terelaborasi dalam Dokumen Safeguards REDD+ Provinsi Riau dan harus dapat diakses oleh berbagai pihak dalam tataran implementasi.Kegiatan konsultasi publik tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan saran dan masukan dari berbagai pihak terhadap dokumen Safeguards REDD+ Riau yang telah disusun oleh Tim Penyusun yang berasal dari instansi terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Riau dan dipandu oleh KLHK dan UNEP.   

Pekanbaru, Petah.id-  Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin (Rsn) terus berupaya meningkatkan kemampuan penerbang tempurnya. Salah satunya melalui kegiatan terbamg malam.Sejumlah pesawat dari Skadron Udara 16 dan Skadron Udara 12 Wing Udara 6 dikerahkan. Baik pesawat tempur serang kelas berat jenis F-16 maupun hawk 100/200."Latihan ini menjadi salah satu cara untuk memastikan setiap personil mampu menghadapi tugas kapanpun dibutuhkan," kata Danlanud Rsn Pekanbaru, Marsma TNI Feri Yunaldi, Selasa (10/12/24).Latihan ini dirancang untuk mengasah kemampuan teknis dan taktis penerbang. Kemudian memastikan kesiapan operasional dalam menghadapi berbagai situasi. Dengan intensitas latihan yang tinggi, penerbang dan tim pendukung dituntut untuk bekerja dalam kondisi yang membutuhkan konsentrasi lebih, khususnya di malam hari.Diharapkan dengan latihan penerbangan malam ini berdampak positif pada kesiapannya dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Selain melibatkan pesawat tempur, juga menguji kemampuan tim para pendukung penerbangan lainnya. "Latihan ini tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis. Tetapi juga penguatan mental dan keberanian para penerbang," ujar Danlanud. Latihan ini juga menjadi cerminan komitmen TNI AU untuk terus beradaptasi dengan tantangan operasional yang semakin kompleks. Dengan dukungan fasilitas dan personel yang mumpuni, Lanud Rsn memastikan bahwa setiap misi dapat dijalankan dengan standar tinggi dan tingkat kesiapan optimal. "Operasi malam hari memerlukan tingkat fokus dan ketenangan yang tinggi. Kami melatih para penerbang untuk menghadapi segala tantangan dengan profesionalisme maksimal," paparnya. 

Pekanbaru, Petah.id- BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbar Riau Kepri melaporkan total pembayaran klaim hingga November 2024 mencapai Rp 3,6 triliun. Jumlah ini berasal dari 301.997 kasus yang telah diselesaikan oleh 29 kantor cabang di Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.Menurut Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Kepri, Eko Yuyulianda, pembayaran klaim tersebut mencakup lima program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan."Kelima program tersebut adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2011," jelasnya.Detail Pembayaran Klaim• Jaminan Hari Tua (JHT): 219 ribu kasus dengan nilai Rp 3 triliun.• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): 56 ribu kasus senilai Rp 293 miliar.• Jaminan Kematian (JKM): 8.059 kasus dengan total Rp 186,7 miliar.• Jaminan Pensiun (JP): 6.869 kasus dengan pembayaran Rp 88,7 miliar.• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): 12.029 kasus dengan nilai Rp 16,3 miliar.Teknologi Digital untuk Pelayanan CepatEko menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada peserta, salah satunya melalui inovasi aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)."JMO kini menjadi solusi bagi peserta untuk mendapatkan layanan secara cepat dan efisien, termasuk pengajuan klaim JHT yang dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit," ujarnya.Aplikasi ini tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga mempercepat proses klaim peserta, memberikan pengalaman layanan yang lebih baik."Kami berkomitmen untuk selalu menghadirkan pelayanan prima kepada peserta, mulai dari informasi, pendaftaran, hingga pencairan manfaat, guna memberikan pengalaman terbaik dalam setiap tahapan," pungkas Eko.