Pekanbaru, Petah.id- Peningkatan permintaan pasar menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) merupakan fenomena tahunan yang cukup umum terjadi. Lonjakan kebutuhan masyarakat, terutama sembilan bahan pokok (sembako), menjadi perhatian serius pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan mencukupi.Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau berserta pihak-pihak terkait telah mempunyai langkah strategis dalam menghadapinya. Sehingga, Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi, menegaskan bahwa ketersediaan kebutuhan pokok di Provinsi Riau aman hingga akhir tahun. “Ketersediaan bahan pokok kita cukup dan kebutuhan sembilan bahan pokok aman hingga akhir tahun. Inflasi terkendali, daya beli masyarakat juga masih bagus,” ujarnya di Kota Pekanbaru, Kamis (19/12/2024).Diterangkan, tantangan menjelang perayaan hari besar adalah inflasi yang kerap meningkat akibat lonjakan permintaan masyarakat. Namun, ia memastikan, inflasi di Riau saat ini berada dalam kondisi terkendali.Ia menambahkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2024, Riau mencatat inflasi sebesar 0,43 persen secara bulan ke bulan (month-to-month) dan 0,87 persen secara tahun ke tahun (year-on-year). Angka ini menunjukkan pengelolaan inflasi yang baik di tengah berbagai tantangan ekonomi.“Alhamdulillah, inflasi di Provinsi Riau dapat kita jaga dan kendalikan dengan baik,” terangnya.Diungkapkan, satu diantara upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga adalah melalui pelaksanaan operasi pasar. Operasi ini bertujuan untuk menekan harga bahan pokok yang berpotensi naik akibat tingginya permintaan. “Operasi pasar sangat penting, terutama untuk menjaga kestabilan harga sembako agar tetap terjangkau oleh masyarakat,” ungkapnya.Ia berpesan, kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus bekerja sama dengan perangkat daerah dan instansi terkait untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok. Dengan begitu, langkah ini menjadi bagian dari strategi di tengah tingginya konsumsi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru."Oleh karena itu, kami mendorong tim pengendali inflasi bersama dengan perangkat daerah dan instansi terkait untuk terus memantau dan menjaga stok kebutuhan pokok. Tak hanya itu saja, kita harus menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar serta kerjasama dengan bulog, produser, dan distributor bahan pokok," pungkasnya.

Pekanbaru, Petah.id- Diduga disebabkan sepinya penumpang armada kapal yang melayani penumpang di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru hanya satu kapal.Armada tersebut saat ini hanya melayani penumpang dengan rute Pekanbaru-Selatpanjang dan sebaliknya tiga kali dalam seminggu. Hal tersebut dibenarkan Syafruddin, koordinator Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru.Ia menyebutkan kalau hal itu disebabkan oleh minimnya peminat transportasi jalur sungai dan laut. Syafruddin mengatakan satu armada kapal tersebut berangkat tiga kali dalam seminggu tujuan Pekanbaru - Selatpanjang Kepulauan Meranti. Yaitu setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu."Saat ini jumlah penumpang sedikit. Setiap hari hanya 100 penumpang yang berangkat. Sehingga hanya satu kapal yang beroperasi," ujarnya, Rabu.Meski jumlah penumpang menurun namun pihaknya tetap melakukan persiapan dalam menyambut libur Natal dan tahun baru.Bahkan pihak pelabuhan juga sudah membentuk tim khusus, melakukan RAM-Check sebelum kapal berangkat, dan juga mendirikan pos koordinasi.

Jakarta, Petah.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil mendapatkan dua penghargaan dari empat kategori pada APBD Award 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Dua penghargaan yang diterima Pemprov Riau tersebut yakni pada kategori Peningkatan PAD Tertinggi Tingkat Provinsi dan Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tingkat Provinsi. Penghargaan itu diterima langsung oleh Pj Gubernur Riau (Gubri) Rahman Hadi dalam kegiatan Rakornas Keuangan Daerah sekaligus Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Jakarta, disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Rabu (18/12/24). Untuk diketahui, APBD Award diberikan kepada daerah yang berhasil mengelola APBD dengan baik dan efektif. Penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan pelayanan publik.Dengan demikian, pelaksanaan APBD Award diharapkan menjadi motivasi bagi daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan pembangunan daerah.Penerima penghargaan Kategori Peningkatan PAD Tertinggi Tingkat Provinsi yakni Provinsi Bali, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah.Kemudian Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tingkat Provinsi adalah  Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Maluku, Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Barat, dan Riau. Plh Ditjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menjelaskan, telah dilakukan penilaian dan penetapan empat kategori daerah penerima APBD Award 2024.Adapun empat kategori tersebut yakni realisasi belanja daerah tertinggi, realisasi pendapatan daerah tertinggi, realisasi pendapatan PAD tertinggi dan rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah."Dengan masing-masing kategori daerah penerima 10 provinsi dan lima kabupaten dan lima kota," katanya. Plh Ditjen Bina Keuda Kemendagri melanjutkan, dalam penganugerahan penghargaan APBD Award 2024 sekaligus diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah. Kegiatan tersebut dalam rangka penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman di bidang pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi serta dikaitkan dengan langkah dan upaya sinkronisasi dengan program prioritas nasional. "Sekaligus melihat kesiapan daerah dalam mendorong misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta guna mendorong penyusunan APBD 2045 secara tepat waktu, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan," ujar dia.

Pekanbaru, Petah.id- Pemerintah Kabupaten Kampar bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Bimbingan Teknis Kabupaten dan Desa Anti Korupsi tahun 2024.Penjabat (Pj) Bupati Kampar, diwakili Asisten III Azwan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.“Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan komitmen kuat. Kabupaten Kampar bertekad menjadi teladan dalam membangun integritas, dimulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Bersama-sama kita wujudkan Kampar yang bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.Ia menjelaskan bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta mengenai strategi pencegahan korupsi, pengelolaan anggaran yang transparan, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik good governance. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar.Dalam kegiatan tersebut Pemda Kampar juga menyerahkan secara simbolis kartu tanda peserta dan juga memberikan penghargaan kategori OPD yang tercepat dalam penilaian Mandiri SPIP terintegrasi yaitu : Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan, Perternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Kampar.Penghargaan Kepada Kepala 19 Desa yang Tercepat melaporkan LHKPN yakni Ajin Purwanto Kepala Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja, Anasril Kepala Desa Alam Panjang Kec. Kampar Utara Busmaini Kepala Desa Sungai Geringing Kecamatan Kampar Kiri.Penghargaan Kepada Desa yang sudah berpartisipasi menjadi Calon Desa Anti Korupsi yakni Desa Salo Kecamatan Salo - Desa Lereng Kecamatan Kuok - Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu 4. Penghargaan kepada UPT SDN yang telah mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi yakni UPT SDN 024 Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir - UPT SDN 042 Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu - UPT SDN 001 Salo Kecamatan Salo.Azwan berharap kegiatan ini dapat membawa dampak positif dan memberikan motivasi bagi seluruh perangkat pemerintah untuk terus mengedepankan prinsip integritas dalam menjalankan tugasnya.“Melalui integritas yang kokoh, kita bisa membawa Kabupaten Kampar menuju kemajuan dan menjadi bagian dari Indonesia yang bersih dan bebas korupsi,” tutupnya. 

Pekanbaru, Petah.id- Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Riau bersama Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah menetapkan harga TBS Kelapa Sawit Mitra Swadaya periode minggu ke-47 tahun 2024, yakni untuk tanggal 18 – 24 Desember 2024.Berdasarkan rapat yang digelar hari ini, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dr. Defris Hatmaja, SP, M.Si, menyampaikan bahwa penetapan harga TBS kali ini menggunakan tabel rendemen harga terbaru hasil kajian dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang telah disepakati oleh Tim.Menurut Defris Hatmaja, kenaikan harga tertinggi terjadi pada kelompok umur 9 tahun dengan kenaikan sebesar Rp 14,04/Kg atau 0,37% dibandingkan minggu lalu."Dengan demikian, harga TBS kelapa sawit mitra swadaya untuk periode satu minggu ke depan ditetapkan menjadi Rp 3.799,00/Kg. Sementara itu, harga cangkang untuk periode satu bulan ke depan ditetapkan sebesar Rp 34,75/Kg," kata Defris, Selasa (17/12/2024).Pada periode ini, indeks K yang digunakan adalah 93,30% untuk satu bulan ke depan. Meskipun harga penjualan Crude Palm Oil (CPO) minggu ini mengalami penurunan sebesar Rp 109,35/Kg dibandingkan minggu sebelumnya, harga kernel justru mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 257,12/Kg. Beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tercatat tidak melakukan penjualan.Sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 8, harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata Tim. Apabila terdapat validasi kedua pada harga CPO atau kernel, maka akan digunakan harga rata-rata KPBN.Harga rata-rata CPO KPBN pada periode ini tercatat sebesar Rp 15.732,00/Kg, sedangkan harga rata-rata kernel KPBN sebesar Rp 11.918,00/Kg.Defris Hatmaja menjelaskan bahwa kenaikan harga TBS pekan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya harga kernel.“Sebagaimana kita ketahui bersama, penetapan harga TBS ini ditujukan untuk menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak yang bermitra. Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga TBS terus melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga sesuai regulasi dan berkeadilan,” ujar Defris.Lebih lanjut, Defris menegaskan bahwa membaiknya tata kelola dalam penetapan harga TBS ini merupakan hasil komitmen bersama antara seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau.“Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.  Penetapan harga TBS yang naik ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi para petani kelapa sawit di Riau menjelang akhir tahun 2024.Berikut Penetapan  Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Swadaya Riau Periode 18 – 24 Desember 2024:Umur 3th (Rp 2.934,23);       Umur 4th (Rp 3.277,58); Umur 5th (Rp 3.523,00); Umur 6th (Rp 3.660,34); Umur 7th (Rp 3.742,05); Umur 8th (Rp 3.787,94); Umur 9th (Rp 3.799,00);Umur 10th-20th (Rp 3.756,65); Umur 21th (Rp 3.690,74); Umur 22th (Rp 3.615,61); Umur 23th (Rp 3.530,21);Umur 24th (Rp 3.465,68); Umur 25th (Rp 3.412,55).

Pekanbaru, Petah.id- Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Provinsi Riau Dede Firmansyah mengatakan bahwa dengan kemudahan akses menuju Desa Kota Mesjid melalui Tol Pekanbaru-Bangkinang, membuka peluang besar bagi Kampung Patin untuk menjadi destinasi wisata harian berbasis kuliner dan budaya."Kampung patin ini bernilai tinggi dan memiliki atraksi lokal yang khas dan unik. Maka tak muluk-muluk jika desa yang menjadi sentra produksi ikan patin di Riau itu, dianggap potensial untuk menjadi destinasi wisata harian berbasis kuliner dan budaya,"ungkapnya.Ia menjelaskan dengan adanya jalan Tol Riau – Sumbar ruas Pekanbaru – XIII Koto Kampar kini sudah terhubung, semakin memudahkan wisatawan untuk mengakses desa ini.“Infrastruktur sudah bagus. Ini menjadi peluang besar untuk menjadikan Kampung Patin sebagai destinasi wisata harian.Orang-orang akan lebih mudah tanpa mempertimbangkan batasan waktu,dengan akses yang mudah, desa ini bisa menjadi salah satu tujuan utama untuk wisata singkat di Riau,"ujarnya.Ia menambahkan, ASITA Riau bersedia membantu untuk promosi wisata lewat paket-paket perjalanan."Kini, ASITA Riau sedang merancang tour untuk mengajak wisatawan menikmati berbagai produk olahan ikan patin di desa ini.Termasuk membantu untuk pemasaran dan menceritakan pengalaman budaya kepada calon wisatawan,” katanya.Kemudian, seorang wisatawan bernama Riki menjelaskan bahwa, dengan perjalanan dari Pekanbaru ke Desa Koto Mesjid (Kampung Patin) menjadi sangat singkat.“Hanya perlu waktu satu setengah jam. Dulu, sebelum ada tol, pastinya lebih lama,” kata Riki, seorang wisatawan yang ikut menyaksikan festival itu.Kendati demikian, pemerintah tetap diharapkan dapat mendukung pengembangan Kampung Patin dengan mengadakan event rutin. Dede mengusulkan adanya kegiatan mingguan yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung secara berkala.“Event mingguan bisa menjadi daya tarik tambahan. Wisatawan tidak hanya datang untuk membeli produk, tetapi juga menikmati suasana dan atraksi di desa ini,” ujarnya.Menurut Dede, Desa Koto Mesjid punya daya tarik kuat. Karena olahan produk berbahan dasar ikan patin benar-benar khas dan unik. Produk itu tentu memiliki nilai jual tinggi dan menjadi daya pikat wisatawan. “Ini peluang besar untuk mengembangkan wisata berbasis kuliner lokal,” ungkapnya.

Pekanbaru, Petah.id- Provinsi Riau didorong untuk serius menggarap peluang ekonomi hijau. Menurut ekonom dari Universitas Riau (UNRI), Dahlan Tampubolon, ini salah satu strategi agar kondisi ekonomi Riau tetap stabil di tengah goncangan ekonomi global.“Peluangnya besar, karena Riau punya sumber daya alam yang melimpah untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi hijau,” katanya di Pekanbaru, belum lama ini.Menurut data yang diterbitkan Databoks Katadata, luas kebun sawit di Indonesia tahun 2023 mencapai 16,8 juta hektar. Di tahun 2024, luas tutupan sawit nasional naik menjadi 17,3 juta hektar. Sementara itu, data yang diterbitkan oleh SPKS, total luas kebun sawit di Riau di angka 3,38 juta hektar tahun 2024.Sumber daya alam inilah yang dimaksud Dahlan Tampubolon yang harus dikembangkan sebagai sumber bahan baku untuk menggarap peluang ekonomi hijau.seperti limbah sawit untuk biogas,dan pengembangan UMKM berbasis digital.Dahlan yakin, ekonomi hijau mampu menjadi kunci diversifikasi ekonomi Riau di tengah tantangan perlambatan ekonomi global dan perubahan iklim.“Riau perlu berhati-hati dengan tantangan seperti perlambatan ekonomi China, perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian, serta kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berpotensi menekan daya beli masyarakat,” ujarnya.Menurutnya, transformasi ekonomi hijau harusnya tidak hanya meningkatkan daya saing Riau, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian.“Inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi menjadi kunci agar Riau dapat tetap relevan dalam dinamika ekonomi yang terus berubah,” jelasnya.Selain itu, kolaborasi antar-pemangku kepentingan dianggap sebagai elemen penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat didorong untuk bekerja sama dalam menciptakan peluang baru yang berkelanjutan.Diversifikasi ekonomi menjadi langkah mendesak untuk mengurangi ketergantungan Riau pada sektor kelapa sawit. Langkah ini dapat mencakup pengembangan sektor pariwisata, jasa, dan industri kreatif sebagai penopang baru ekonomi daerah.Dahlan mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 5,3-5,5%. Provinsi Riau hanya optimis tumbuh hingga 4,3%. Namun, dia mengingatkan agar daerah tetap waspada terhadap sejumlah risiko global.“Sebagai daerah yang dekat dengan negara luar, Riau paling berdampak terhadap ketidakpastian ekonomi global,” ujar Dahlan Tampubolon.

Pekanbaru,Petah.id- Sebanyak 77 PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara resmi dilantik sebagai pejabat fungsional. Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufiq Oesman Hamid, di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Jumat (13/12/2024).Dituturkan, Pj Sekdaprov Riau, Taufiq OH, bahwa pegawai yang dilantik ini menandai pentingnya peran fungsional dalam mendukung kinerja pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel. Dengan begitu, ia berpesan kepada para pejabat fungsional untuk selalu mengedepankan integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. "Seperti yang telah diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi teladan dalam segala hal, terutama dalam hal disiplin, etika dan integritas. Terlebih sebagai pejabat fungsional, kalian adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Tunjukkan kinerja terbaik dengan penuh komitmen dan profesionalisme," ujar Taufiq.Dijelaskan, pejabat fungsional memiliki peran strategis dalam memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai rencana. Posisi ini dituntut untuk memberikan solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat."Saat ini, kita berada dalam era yang penuh dengan tantangan. Birokrasi harus berubah dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Proses digitalisasi yang semakin berkembang memaksa kita untuk lebih cepat, lebih transparan, dan lebih responsif. Masyarakat saat ini lebih kritis dan lebih menuntut pelayanan yang cepat dan berkualitas," jelasnya."Oleh karena itu, kinerja ASN tidak bisa hanya diukur dengan kehadiran fisik atau lamanya bekerja, tetapi lebih pada dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat," lanjutnya.Taufiq juga mengingatkan pentingnya integritas dalam bekerja. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat fungsional harus mampu menjadi contoh bagi pegawai lainnya. Sehingga, jabatan-jabatan seperti Analis Perdagangan, Auditor, Dokter, Guru, Epidemiolog Kesehatan, dan lainnya, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelayanan publik di Provinsi Riau."ASN harus memiliki semangat juang yang tinggi, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan terus berupaya meningkatkan kompetensi serta kemampuan manajerialnya. Ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik," tegasnya.Ia berharap pejabat fungsional ini dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Karena amanah tersebut harus dibuktikan melalui keahlian dan pengetahuan pegawai dalam menciptakan inovasi untuk daerah dan bangsa Indonesia."Kepercayaan yang diberikan kepada saudara- saudari untuk mengemban jabatan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari kompetensi dan keahlian yang telah saudara tunjukkan selama ini. Semoga amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dedikasi yang tinggi, dan integritas yang tak tergoyahkan. Mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita, bukan hanya untuk Provinsi Riau, tetapi juga untuk bangsa dan negara." pungkasnya.

Pekanbaru, Petah.id- Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan hukuman vonis 8 tahun penjara terhadap Marisa Putri, Kamis (12/12). Perempuan berusia 22 tahun itu dinyatakan bersalah karena berkendaraan dalam kondisi mabuk alkohol dan ekstasi hingga menewaskan Renti Marningsih (46). Kasus Marisa kemudian viral di media sosial karena terekam kamera warga.Hakim ketua Hendah Karmila Dewi menyatakan Marisa bersalah melanggar  Pasal 311 Ayat 5 dan Pasal 310 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Hakim dalam pertimbangannya menyebut, selama persidangan Marisa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, hingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan terdakwa.Hakim menyebut, tujuan pemidanaan bukan pembalasan tapi alat pembelajaran bagi terdakwa secara pribadi dan masyarakat untuk meminimalisir terulangnya perbuatan serupa di masa datang.Hal memberatkan, perbuatan Marisa mengakibatkan Renti Marningsih meninggal dunia, kerusakan kendaraan korban, menimbulkan penderitaan dan trauma mendalam bagi keluarga korban, menimbulkan keresahan, positif amphetamin dan tak ada perdamaian."Menyatakan terdakwa Marisa Putri terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan nyawa dan mengakibatkan orang meninggal dunia. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun," kata hakim Hendah.Selain itu, hakim memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Marisa Putri selama 2 tahun. Marisa tak dibolehkan berkendaraan selama 2 tahun pasca menjalani pidana.Atas hukuman itu, Marisa berkoordinasi dengan penasehat hukumnya. "Setelah berkoordinasi, terdakwa menerima hukuman," kata penasehat hukum Marisa.Hal yang sama juga dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena sama dengan tuntutan. "Karena tuntutan hukuman dari kami diterima hakim, maka kami juga menerima putusan hakim," kata JPU, Senator Boris Panjaitan.Sama dengan JPU,  hakim juga menyatakan barang bukti satu unit mobil Toyota Raize dan STNK mobil dikembalikan ke terdakwa Marisa. Sementara sepeda motor Yamaha Vega dikembalikan kepada suami korban Renti Marningsih dan SIM Marisa dimusnahkan.Marisa menabrak Renti dengan mobil Toyota Raize warna biru di Jalan Tuanku Tambusai, depan Hotel Linda, pada Sabtu (3/8/2024) sekira pukul 05.17 WIB. Ketika itu terdakwa mengendarai dalam pengaruh alkohol dan narkoba.Saat itu  hendak pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Permadi IV RT. 007 / RW. 005, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Terdakwa mengendarai 1 unit mobil Toyota Raize BM 1959 FJ miliknya.Saat terdakwa sedang melintasi Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, tepatnya pada Jalur Selatan depan Penginapan Linda, datang dari arah timur menuju barat, Marisa yang dalam keadaan sadar mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan yang tinggi 90 kilometer per jam."Terdakwa menabrak 1 unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BM 4697 JZ yang sedang dikendarai korban Renti Marningsih yang berada tepat di depan terdakwa dengan sangat keras sehingga menyebabkan motor yang sedang dikendarai korban terpental kurang lebih 10 meter jauhnya," kata JPU.Atas kejadian itu, korban mengalami luka pada kepala dan pendarahan dari hidung dan telinga, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat.Setelah kejadian tersebut, sejumlah warga langsung menolong korban, sedangkan terdakwa pergi melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan Satlantas Polresta Pekanbaru.

Pekanbaru, Petah.id- Dinas kesehatan (Dinkes) provinsi Riau mencatat, selama kurun waktu Januari-Desember 2024 telah dilakukan testing Human Immunodeficiency Virus (HIV) kepada 180.925 orang. Testing tersebut dilakukan terhadap 15 jenis indikator kelompok.Kepala Diskes Riau drg Sri Sadono Mulyanto mengatakan, total kumulatif testing HIV yg dilakukan sepanjang tahun 2024 yakni pada periode Januari sampai 10 Desember 2024 adalah sebanyak 180.925 tes.Testing dilakukan terhadap 15 jenis indikator kelompok  yaitu Lelaki Seks Lelaki (LSL), Waria, Wanita Penjaja Seks (WPS), Pengguna narkoba suntik (Penasun), penderita TB, Infeksi Menular Seks (IMS), Hepatitis.Kemudian juga dilakukan untuk Ibu Hamil, pelanggan PS, pasangan istri, pasangan ODHIV, anak dari ibu positif, warga binaan pemasyarakatan (WBP), calon pengantin dan populasi umum.“Dari 180.925 testing HIV yang dilakukan tahun 2024, hasil yang positif adalah sebanyak 1.151 kasus,” katanya.Dari 1.151 kasus positif HIV tersebut, yang paling banyak adalah kelompok LSL yaitu sebanyak 372 kasus atau mencapai 32,31 persen. Karena itu, pihaknya akan lebih meningkatkan sosialisasi terhadap kasus tersebut. “Untuk upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi pencegahan HIV. Bekerja sama dengan lintas sektor terkait. Seperti tahun 2023 telah dilakukan sosialisasi bersama dinas pendidikan kepada kepala sekolah tingkat SLTA se Provinsi Riau dan sosialisasi bahaya HIV ke sekolah-sekolah sebanyak 100 sekolah (SLTA) di Kota Pekanbaru,” sebutnya. Kemudian, pihaknya juga melakukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya HIV bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Riau melalui rapat koordinasi lintas sektor terkait.Dijelaskan dia, bahwa upaya perluasan layanan testing HIV saat ini telah tersedia 297 layanan tes HIV tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.“Kami juga melakukan upaya perluasan layanan pengobatan dan layanan perawatan dukungan pengobatan yang saat ini telah tersedia 157 layanan tersebar di 12 kabupaten/kota se Provinsi Riau,” jelasnya.