Warga Temukan SPJ Fiktif Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Suka Mulya Siak
Siak

Warga Temukan SPJ Fiktif Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Suka Mulya Siak

Siak, Petah.id – Publik dihebohkan dengan mencuatnya kasus dugaan okenum kepala desa yang berada di Kabupaten Siak.Dugaan kasus korupsi tersebut terendus oleh warga Kampung Suka Mulya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak.Warga menemukan adanya indikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) fiktif yang dilakukan oleh oknum kepala desa.Salah seorang warga M Nur Hopy mengatakan, temuan warga tersebut membuktikan rendahnya transparansi pengelolaan keuangan oleh pemerintah kampung.“Kami menemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan SPJ. Warga juga punya hak untuk tahu, karena dana kampung itu berasal dari uang rakyat,” kata M Nur Hopy saat berada dalam forum audiensi di aula kantor kampung.Dlaam pertemuan tersebut, selain M nur Hopy warga lainnya juga mendesak Penghulu Kampung Suka Mulya, Akinur Setiadi untuk membuka data secara menyeluruh terkait pengelolaan anggaran dana desa."Kami  juga menemukan sejumlah kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan laporan yang tertera dalam SPJ," kata dia.Salah satunya, tambah M Nur Hopy, kegiatan pengerasan jalan yang dilakukan oleh pemerintah kampung di RT 005 RW 002 tahun 2024.Proyek itu, sambungnya, dilaporkan sudah selesai. Namun, terkuak bahwa pekerjaan itu tidak dikerjakan."Tapi anehnya SPJ pencairan itu dibuat untuk mencairkan anggaran. Tapi, foto yang digunakan untuk mencairkan dana menggunakan foto pengerasan jalan di tahun 2023," sebutnya."Bahkan bendara desa juga membenarkan bahwa pencairan pengerasan jalan anggaran 2024 menggunakan foto pengerasan jalan tahun 2024," sambungnya.Tidak sampai disitu itu,  dalam pertemuan tersebut warga juga mempertanyakan terkait pencairan dana Karang Taruna dan Pemuda.Warga menilai, pencairan selama lima tahun terakhir dianggap tidak jelas penggunaannya. Sebab, organisasi karang taruna di kampung tersebut belum memiliki struktur kepengurusan yang sah.“Selama lima tahun terakhir dan itu sudah cair, tapi tidak pernah diserahkan ke Karang Taruna untuk membuat kegiatan," beber M Nur Hopy. Dirincikan M Nur Hopy, kalau setiap tahun dana karang taruna dan pemuda itu dianggarkan Rp20 juta setiap twhunnya, maka penghulu sudah mencairkam selama 5 tahun terakhir."Kalau setiap tahun anggaran pemuda dan karang taruna Rp20 juta, berarti sudah sekitar Rp100 juta yang di cairkan oleh Penghulu,” tuturnya.Sementara itu, Penghulu Kampung Suka Mulya, Aminur Setiadi menyebutkan anggaran pengerasan jalan menelan biaya Rp30 juta.Ia menjelaskan, saat itu bendahara desa enggan untuk mengelola uang pengerasan jalan tersebut."Bendahara tidak berani memegang uang itu, jadi saya yang pegang sebagai penghulu tentu saya bertanggung jawab," kata Aminur Setiadi dihadapan ratusan warga.Aminur Setiadi juga menjelaskan terkait anggaran dana karang taruna dan pemuda yang ditanyakan warga.Ia menyebutkan bahwa uang tersebut masih berada di tangannya. Ia juga menjelaskan pemuda tidak ada membuat SPJ.“Uang itu masih ada sama saya sekarang. Pemuda harus buat SPJ dulu kalau mau menggunakan anggaran itu, aturanya seperti itu,” ungkapnya.Terkait desakan warga untuk membuka rincian keuangan secara publik, Aminur menegaskan bahwa dirinya hanya berhak menyampaikan laporan ke atasan, bukan kepada masyarakat.“Pemerintah kampung punya aturan, data rinci hanya bisa kami buka ke pihak atasan,” tegasnya.Ia juga menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada pemeriksaan dari Inspektorat. “Kalau nanti sudah diperiksa dan terbukti ada kesalahan, saya siap mengembalikan dana itu,” tambahnya.Selain itu, warga juga menyoroti terkait anggaran Linmas, Irmas, PAK, ternak sapi dan beberapa item lainya yang duga di kuasai oleh Penghulu.

Edarkan Narkoba, Oknum Guru di Inhu Dicokok Polisi
Indragiri Hulu

Edarkan Narkoba, Oknum Guru di Inhu Dicokok Polisi

Indragiri Hulu, Petah.id – Aditya Kurniawan alias Adit (30) ditangkap polisi karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Adit merupakan seorang guru yang dinyatakan baru lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Dia akan dilantik pada Oktober 2025 ini, namun polisi lebih dahulu menangkapnya.Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan Adit kedapatan terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu bersama para rekannya. Penangkapan tersebut dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Inhu pada Minggu malam, (28/9/2025), di wilayah Kecamatan Seberida."Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkotika di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kasai," ujar Fahrian, Rabu (1/10/2025).Dari informasi itu, tim melakukan penyelidikan hingga berhasil meringkus dua orang, yakni Elga Ferdianto alias Elga (24), seorang wiraswasta, dan Rio Abdulrahman alias Rio (25), buruh, warga Buluh Rampai, Seberida. Dari tangan keduanya, polisi menyita sabu seberat 0,28 gram beserta sejumlah barang bukti lainnya."Tak berhenti sampai di situ, dari hasil interogasi Elga dan Rio, mereka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang bernama Adit, yang ternyata seorang oknum guru P3K di salah satu Sekolah Dasar di Inhu," kata Fahrian.Polisi pun bergerak cepat melakukan pengembangan. Sekitar pukul 22.00 WIB malam itu juga, tim berhasil menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Pangkalan Kasai dan menemukan Adit bersama rekannya Juwanto alias Wanto (34).“Dari penggeledahan, ditemukan 14 bungkus sabu, 5 amplop putih, plastik pembungkus, serta dua unit handphone milik tersangka. Hasil pemeriksaan, Adit mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, sementara Wanto berperan sebagai orang yang menjemput sabu,” jelas Fahrian.Akibat perbuatannya, Adit bersama 3 pengedar lainnya kini mendekam di sel tahanan Polres Inhu. Hasil tes urine mereka juga positif menggunakan narkotika. Mereka dijerat Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman belasan tahun penjara.

Oplos Gas Subisidi ke Non Subsidi, Tiga Pelaku Diamankan Polda Riau
Pekanbaru

Oplos Gas Subisidi ke Non Subsidi, Tiga Pelaku Diamankan Polda Riau

Pekanbaru, Petah.id - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit IV, Polda Riau berhasil membongkar praktek curang pengoplosan gas subsidi ke non subsidi.Sedikitnya, dua lokasi berhasil diungkap Polda Riau di Kelurahan Perhentian, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.Tiga orang pelaku berhasil diamankan dalam operasi yang dilakukan Selasa (30/9) malam. Modus yang dilakukan pelaku, gas LPG 3 kg dipindahkan ke tabung gas 12 kg untuk selanjutnya dipasarkan.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Ridwan melalui Kasubdit IV AKBP Nasriadi mengatakan, lokasi pertama berada di sebuah rumah di Jalan Bangau IV, Kelurahan Perhentian, Kecamatan Marpoyan Damai. Di rumah nomor 64 itu, polisi menemukan aktivitas pengoplosan gas dengan modus menggunakan plang usaha bertuliskan Pangkalan LPG Rizky Bersaudara.Didepan rumah ada sebuah truk bak merah dengan nomor polisi BM 9653 TS yang mengangkut puluhan tabung gas ukuran 3 kg dan 35 kg. “Hasil penyelidikan sementara, gas yang dioplos ini dibawa ke rumah pria inisial D di Jalan Bangau I, untuk dipasarkan kembali,” ungkap Nasriadi.Tak jauh dari lokasi pertama, tepatnya di Jalan Bangau I nomor 35, Perumahan Griya Sidomulyo, polisi menemukan gudang penyimpanan gas oplosan. Rumah milik Deni Achmad Faizal tersebut telah disulap menjadi tempat distribusi. Bagian garasi dipenuhi tabung besar, sementara di bagian depan rumah terlihat tumpukan tabung gas 3 kg yang disamarkan dengan deretan galon air.Ketua RT setempat, Hendri, mengaku kaget dengan terbongkarnya kasus ini. Ia menyebut Deni sudah tinggal hampir 10 tahun di lingkungannya dan dikenal ramah serta mudah bergaul. “Usaha menjual gas 3 kg sudah dijalankan sekitar empat tahun. Tidak pernah ada tanda-tanda mencurigakan, bahkan ketersediaan gas di lingkungan kami selalu cukup,” ujarnya.Saat ini, ratusan tabung gas dari berbagai ukuran serta satu unit kendaraan pengangkut telah diamankan di Mapolda Riau sebagai barang bukti. Polisi juga terus mendalami jaringan distribusi gas oplosan tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.“Peran masing-masing pelaku masih kami telusuri, dan perkembangan lebih lanjut akan segera kami sampaikan,” tegas Nasriadi.

Harga CPO Naik, Kelapa Sawit Mitra Plasma Minggu Ini Dihargai Rp3.695 per Kg
Pekanbaru

Harga CPO Naik, Kelapa Sawit Mitra Plasma Minggu Ini Dihargai Rp3.695 per Kg

Pekanbaru, Petah.id - Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma. Berdasarkan hasil penetapan harga kelapa sawit periode 1 – 7 Oktober 2025 telah menggunakan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh tim.Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau Defris Hatmaja mengatakan, untuk kenaikan harga tertinggi berada dikelompok umur 9 tahun sebesar Rp 16,23/Kg atau mencapai 0,44 persen dari harga periode lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan naik menjadi Rp 3.695,92/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu kedepan.“Dengan harga cangkang berlaku untuk satu bulan kedepan dengan harga sebesar Rp 17,38/Kg. Pada periode ini indeks K yang dipakai adalah indeks K untuk 1 bulan kedepan yaitu 92,75%, harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp 7,14 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp 313,68dari minggu lalu,” katanya.Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan nomor 01 tahun 2018 pasal 8 maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periodeini adalah Rp 14.601,20 dan harga kernel KPBN periode ini sebesar Rp 14.010,00.“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh timuntuk mitra plasma mengalami kenaikan. Kenaikan harga minggu ini lebihdisebabkan karena faktor naiknya harga CPO dan kernel,” sebutnya.Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata Kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra. “Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma ProvinsiRiauNo. 35 Periode 1 - 7 Oktober 2O25 :Umur 3 Th (Rp 2.855,17);Umur 4 Th (Rp 3.230,71);Umur 5 Th (Rp 3.422,16);Umur 6 Th (Rp 3.570,28);Umur 7 Th (Rp 3.647,87);Umur 8 Th (Rp 3.690,88);Umur 9 Th (Rp 3.695,92);Umur 10-20 Th (Rp 3.676,83);Umur 21 Th (Rp 3.620,03);Umur 22 Th (Rp 3.565,82);Umur 23 Th (Rp 3.507,67);Umur 24 Th (Rp 3.444,06);Umur 25 Th (Rp 3.372,38);

Lima Narapidana Lapas Pekanbaru Kasus Narkoba Dipindahkan Ke Lapas Nusakambangan
Pekanbaru

Lima Narapidana Lapas Pekanbaru Kasus Narkoba Dipindahkan Ke Lapas Nusakambangan

Pekanbaru, Petah.id - Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Riau, kembali mengambil langkah tegas dengan memindahkan sebanyak lima napi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru ke Nusakambangan, Senin (29/9).Lima narapidana kasus narkoba tersebut digiring keluar sel dengan pengawalan ketat aparat, sebelum akhirnya diberangkatkan menuju Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.“Para napi tersebut dinaikkan ke dalam bus khusus, nantinya terlebih dahulu akan berhenti di Palembang, Sumatera Selatan, sebelum melanjutkan perjalanan ke pulau yang dikenal sebagai “penjara paling ketat” di Indonesia,” tegas Kabid Pengamanan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Riau, Nimrot Sihotang.Nimrot mengatakan, sebanyak lima orang napi dari Lapas Pekanbaru yang dipindahkan terlibat kasus narkoba. “Semuanya kasus narkoba,” ujarnya.Nimrot menjelaskan, pemindahan para napi ke Nusakambangan menjadi bagian dari strategi Ditjen Pemasyarakatan dalam membersihkan lapas dari praktik peredaran narkoba dan penggunaan ponsel ilegal di balik jeruji. Pemilihan Lapas di Nusakambangan sendiri karena memiliki sistem pengamanan berlapis dan jauh dari akses jaringan komunikasi luar.“Ini wujud komitmen kami untuk memastikan lapas betul-betul menjadi tempat pembinaan, bukan malah sarang peredaran narkoba,” tegas Nimrot.Nimrot menambahkan, proses ini tidak hanya melibatkan narapidana asal Pekanbaru. Dalam rangkaian yang sama, ikut pula dipindahkan 34 napi dari Medan, Sumatera Utara. “Mereka semua akan melanjutkan pembinaan di Nusakambangan,” jelasnya.Dengan pemindahan lima orang tersebut, jumlah penghuni Lapas Pekanbaru kini berkurang menjadi 1.479 narapidana

Pemprov Riau Bentuk Tim Pansel untuk Pengisian 20 Jabatan Eselon II Kosong
Pekanbaru

Pemprov Riau Bentuk Tim Pansel untuk Pengisian 20 Jabatan Eselon II Kosong

Pekanbaru, Petah.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah membentuk tim panitia seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk pengisian 20 jabatan eselon II di lingkungan pemerintah setempat yang mengalami kekosongan. Tim Pansel JPTP Pemprov Riau sendiri terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi, tokoh masyarakat dan akademisi. "Tim pansel untuk pengisian jabatan eselon II Pemprov Riau yang kosong sudah kita bentuk," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Zul Anshari, Ahad (28/9/2025). Meski tim pansel sudah dibentuk, lanjut Zul Anshari, Pemprov Riau belum bisa melaksanakan seleksi terbuka (Asesmen). Sebab persetujuan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum keluar. "Untuk seleksinya masih menunggu Pertek dari BKN. Kita sudah bersurat dari pekan lalu setelah pelantikan pejabat eselon II hasil evaluasi ke BKN, namun saat Jumat kemarin belum terbit Pertek terkait izin seleksi pengisian jabatan eselon II kosong Pemprov Riau," terangnya. Zul Anshari menduga belum terbitnya Pertek seleksi terbuka jabatan eselon II Pemprov Riau dari BKN karena banyaknya antrean. "Memang di BKN antre, karena mereka melayani pemerintah daerah seluruh Indonesia. Apalagi sekarang sedang banyak-banyaknya pemerintah daerah melakukan seleksi untuk daerah masing-masing," ujarnya. Disinggung soal ketua pansel, pria yang akrab disapa Aan itu mengaku belum ditentukan, karena pihaknya masih menunggu Pertek BKN. Sebab dalam Pertek tersebut nanti ada persetujuan untuk pansel dan izin seleksi. "Kita kan sudah bersurat ke BKN. Manti saat keluar Pertek itu ada untuk pansel dan izin seleksi terbuka. Jadi untuk ketuanya belum bisa tau siapa orangnya. Yang jalas tim pansel sudah dibentuk. Itu terdiri tokoh masyarakat, birokrat senior, Sekda Riau, dan akademisi," terangnya. Berdasarkan informasi yang dirangkum tim Pansel JPTP Pemprov Riau terdapat lima orang, terdiri dari Dr. M. Yafiz, S.E., MM (tokoh masyarakat),  Dr. Syahrial Abdi, AP, M.Si (Sekdaprov Riau), ?Prof. Dr. Hj. Sri Indarti, S.E., M.Si (Birokrat Senior), ?Assoc. Prof. Syarifah Farradinna, S.Psi. MA. Ph.D (Akademisi) dan ?Assoc. Prof. Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si (Akademisi). Berikut 20 jabatan eselon II Pemprov Riau yang kosong dan segera dilakukan seleksi terbuka: 1. Dinas Kesehatan Riau2. Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Riau3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau 4. Biro Umum Setdaprov Riau 5. Dinas Pariwisata Riau 6. Badan Pendapatan Belanja Daerah (Bapenda) Riau 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Riau 8. Dinas Kelautan dan Perikanan Riau9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau 10. Direktur RSUD Arifin Achmad Riau 11. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau12. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau13. Biro Kesra Setdaprov Riau14. Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau 15. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau 16. Dinas Perkebunan Riau17. Sekretaris Dewan Riau18. Dinas Pangan Ketahanan Pangan dan Holtikultura Riau19. Dinas Kominfotik Riau (pejabat definitif segera pensiun) 20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau (pejabat definitif sakit). 

Pemprov Riau Dorong Program Satu Rumah Satu Sarjana
Pekanbaru

Pemprov Riau Dorong Program Satu Rumah Satu Sarjana

Pekanbaru, Petah.id - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengharapkan para lulusan sarjana terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Para wisudawan disebut turut berkontribusi atas kemajuan Riau di nasa mendatang. Hal ini dikatakan Erisman saat menghadiri Sidang Terbuka Senat Yayasan Ar-Rahman Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dharma Putra pada Wisuda XIII Program Studi S1 Manajemen, di Pekanbaru Sabtu (27/9/25). "Manfaatkan keilmuan yang sudara miliki. Para wisudawan harus bisa memiliki nilai tambah, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi masyarakat luas," kata Erisman. Disampaikan juga, bahwa para wisudawan adalah kelompok masyarakat yang beruntung. Tidak semua masyarakat bisa mengenyam pendidikan tinggi ini. Pasalnya mayoritas rakyat Indonesia saat ini baru bisa sampai ke jenjang tingkat SMP dan SMA. "Baru sekitar 30 persen yang bisa menamatkan pendidikan sarjana. Karena itu, hari ini para wisudawan adalah orang-orang beruntung,” ungkap Erisman. Lebih lanjut, mantan Kadispora Riau ini mengulas prihal visi misi Pemerintah Provinsi di bawah pimpinan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid yang sangat memberi perhatian tentang pendidikan. Yakni dengan pogram Satu Rumah Satu Sarjana. Hal ini merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Karena itu melalui kegiatan Wisuda XIII Program Studi S1 Manajemen STIE Dharma Putra hari ini sangat diapresiasi. “Pak Gubernur sangat mengapresiasi kegiatan wisuda ini. Karena sejalan dengan target Pemprov untuk mendorong lahirnya satu sarjana di setiap rumah tangga,” papar ErismanAda pun bicara peluang kerja, Erisman menekankan bahwa pengangguran bisa ditekan asalkan lulusan tidak gengsi dalam mencari pekerjaan. Lebih baik lagi para lulusan bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja. “Jangan gengsi. Apa pun pekerjaan yang halal, lakukan demi mengaplikasikan ilmu dan mandiri secara ekonomi. Yang penting jangan jadi beban masyarakat,” tegasnya. 

Tak Bisa Berenang Bocah Lima Tahun di Kampar Meninggal Dunia Tenggelam di Sebuah Kolam
Kampar
HUT Siak ke-26, Pemkab Gelar Nikah Gratis
Siak

HUT Siak ke-26, Pemkab Gelar Nikah Gratis

Siak, Petah.id - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Siak ke- 26, Pemkab Siak gelar kegiatan nikah gratis. Program tersebut kerjasama dengan Pengadilan Agama (PA) Siak. Dikatakan Bupati Siak Afni Z, maksud dan tujuan nikah massal ini agar meminimalisir terjadinya hamil diluar nikah dan memberikan sedikit kebahagian kepada masyarakat dalam menyambut HUT Kabupaten Siak."Kita ingin nikah massal, menghindar kejadian seperti hamil diluar nikah dikalangan anak-anak muda. Nanti jika mereka sudah cukup umur dan siap untuk menikah kita bantu dari pada melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang tua," sebut Afni, Kamis (25/9/2025).Pemkab Siak melalui DP3AP2KB dan bagian Kesra dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran untuk 10 pasangan nikah gratis. Terdiri dari 5 pasangan baru dan 5 pasangan isbat."Tentu kita berharap nikah massal ini mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat, terutama pasangan muda yang ingin menikah," ujar Afni.Selain, memfasilitasi pasangan cukup usia untuk menikah Afni juga berencana akan menggelar sunat gratis bagi anak-anak kurang mampu di Kabupaten Siak."Nikah masal rencananya kita gelar 11 oktober mendatang. Pasangan yang lulus seleksi semuanya di fasilitas kegiatan kita adakan di pesta rakyat Komplek Perumahan Rakyat," terangnya.Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Siak Ade Ahmad Hanif menyambut baik rencana Bupati Siak untuk membuka Rumah Dinas Bupati untuk dilaksanakan nikah massal."Kami tentunya mendukung dan mengapresiasi rencana ibu Bupati Siak, nanti kami akan berkoordinasi untuk mensukseskan rencana kegiatan ini yang dijadwalkan pada 11 Oktober mendatang," ringkas Ade.

Halaman 6 dari 163