Siak, Petah.id - Menjaga situasi tetap aman dan kondusif perlu kebersamaan. Membangun kesadaran agar tidak terjadi konflik perlu proses, dan proses itu mesti dilalui dengan terus menerus mensosialisasikan kepada masyarakat.Simulasi cegah konflik dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan setiap personil dalam menghadapi kendala apapun di lapangan.Pilkada serentak sudah di depan mata. Menciptakan Pilkada damai, aman dan lancar terus dilakukan Polres Siak dan Kodim 0322/Siak. Tak hanya gelar pasukan, galar perlengkapan dan peralatan berupa sarana dan prasarana, tapi juga tak henti berkoordinasi dengan penyelenggara Pilkada yaitu KPU dan Bawaslu.Hal itu membuat Ketua DPRD Siak Indra Gunawan memberikan dukungan dan apresiasi. Semua pihak memang harus bersatu dalam menciptakan Pilkada damai, aman dan lancar. Polres dan Kodim Siak sudah memulainya.Semangat menciptakan Pilkada damai memang mesti ditanamkan di hati seluruh masyarakat. Perbedaan pilihan, perbedaan warna jangan sampai memecah-belah persaudaraan yang sudah terjalin.Setiap orang memiliki hak dalam menentukan siapa sosok yang memiliki komitmen membangun seluruh aspek di Kabupaten Siak, namun setiap orang mesti bersatu meski berbeda pilihan.“Saling menghargai adalah kata kuncinya,” kata Ketua Indra Gunawan.Disebutkan Ketua Indra Gunawan, semangat kebersamaan mesti terus digelorakan, agar Pilkada dapat sama sama dijaga, sehingga berlangsung damai dan aman. Menciptakan Pilkada damai, aman dan lancar tak hanya menjadi tugas personel TNI dan Polri, tapi juga menjadi tugas bersama di tengah perbedaan pilihan.Ketua Indra Gunawan mengikuti perkembangan tahapan dan proses yang dilakukan TNI dan Polri untuk memastikan Pilkada damai.Pemetaan titik rawan  baik di darat maupun jalur air, terutama saat pengiriman surat suara menjadi salah satu fokus perhatian.Makanya jauh jauh hari, Kapolres Siak AKBP Asep Sujarwadi melakukan apel dan pemeriksaan sarana prasana di Pos Polair Pusako. Sebab beberapa titik pengiriman surat suara mesti memalui jalur air karena menjadi satu satunya akses.Rapat koordinasi (Rakor) yang dilakukan secara rutin dengan para pihak juga dilakukan sesuai jadwal agar semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.Kapolres dan Dandim tak hanya sekedar melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait tahapan Pilkada, tapi juga melihat langsung ke Kantor KPU dan Bawaslu segala persiapan yang dilakukan.“Jangan sampai ada celah, sekecil apapun. Dan upaya maksimal memastikan semua berjalan baik dan lancar memang patut diacungi jempol,” sebut Ketua Indra Gunawan.Kapolres Asep juga melakukan simulasi sistem pengamanan kota (sispamkota) di lapangan parkir depan Mapolres Siak,Senin (26/8) pagi.Semua personel berperan, termasuk para perwira dalam menciptakan rasa aman dengan mencegah terjadinya hal hal yang membuat Pilkada gaduh dengan menyiapkan segala sarpras dan mental personel.Dan hal yang membuat Ketua Indra Gunawan semakin yakin Pilkada di Siak bakal berjalan damai, aman dan lancar, Kapolres dan Dandim turun ke kampung kampung, mengajak masyarakat berdialog, sehingga tahu di mana letak persoalan dan kendala, lalu dicarikan solusinya.Waktu yang terus bergulir, namun baik Kapolres Asep dan personelnya, Dandim Riyanto dan personelnya benar benar telah menyatu, bersama masyarakat menciptakan Pilkada aman dan damai.Operasi Mantap Praja Lancang Kuning yang akan berlangsung selama 127 hari, dari 27 Agustus sampai 31 Desember menjadi titik awal dalam menyukseskan Pilkada damai, dan aman.Tentu saja seluruh partai peserta Pilkada diharapkan ikut andil dalam menyelaraskan kerja kerja yang dilakukan penegak hukum dan penyelenggara, dengan memastikan seluruh kontituen dan simpatisan partai ikut menjaga kedamaian dna menyukseskan Pilkada.“Kami legislatif berada di garda terdepan untuk hal ini, menciptakan Pilkada riang gembira, damai aman dan lancar,” kata Ketua Indra Gunawan.Anggota DPRD Siak Robi Cahyadi yang mengikuti prosesi simulasi mengaku bangga atas kesiapsiagaan personel Polres berikut para perwira dalam menyukseskan Pilkada serentak.Semua benar benar dilakukan dengan penuh kesungguhan dan totalitas. Sangat natural, sehingga pesan yang ingin disampaikan dalam sinualsi itu tersampaikan. Sejumlah peralatan berupa sarana dan pra sana yang telah disiapkan digunakan dalam simulasi itu, termasuk mobil watercanon menyemprotkan air menghalau massa yang merangsek masuk. “Terima kasih kepada Kapolres dan Dandim serta seluruh pesonel. Mari berkolaborasi bersama masyarakat menciptakan Pilkada damai, aman dan lancar,” katanya.Legislatif akan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk sama sama menyukseskan Pilkada serentak dengan semangat menjaga kedamaian, dan keamanan, sehingga berjalan lancar.

Pekabaru, Petah.id – Bakal calon Gubernur Riau Syamsuar-Mawardi Saleh menjadi pasangan calon gubernur pertama yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau. Bersama ribuan relawan, simpatisan dan tim pemenangan, pasangan yang akrab disebut ‘SUWAI’ ini menyambangi Kantor KPU Riau di Jalan Gajah Mada, Kota Pekanbaru, dihari pertama pembukaan pendaftaran, Selasa (27/8/2024). Mengenakan baju melayu riau warna putih, kain songket dan peci hitam, kedatangan pasangan SUWAI disambut langsung oleh Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan, Ketua Bawaslu dan sejumlah pihak terkait. Selanjutnya, pasangan ini diarahkan ke lantai dua gedung KPU untuk melaksanakan proses pendaftaran. Usai menyerahkan berkas yang berisi syarat pendaftaran, Syamsuar memberi apresiasi kepada KPU yang sudah meluangkan waktu serta mempersiapkan penyambutan pendaftaran pihaknya. “Atas nama partai Golkar dan PKS, terimakasih kepada KPU yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk melakukan pendaftaran,” ujarnya. Tidak lupa, Syamsuar juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan simpatisan yang sudah antusias mengawal pendaftaran dirinya ke KPU. Ia memohon doa agar seluruh tahapan yang bakal dijalani bisa berjalan lancar. “Mohon doa semoga kami sehat selalu, pilkada dapat berjalan dengan lancar dan damai serta terpilih pemimpin yang terbaik untuk Riau,” ujarnya. Ketua Tim Pemenangan SUWAI, Syahrul Aidi Maazat, mengatakan sebagai calon yang mendaftar pertama, dirinya berharap langkah ini menjadi keberkahan sekaligus menunjukkan bentuk kesiapan pasangan SUWAI. Pihaknya juga berkomitmen mengikuti aturan pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu.  “Koalisi SUWAI berkomitmen akan mengikuti Pilkada sesuai aturan dan etika yang ditetapkan KPU dan Bawaslu” tegasnya. Sementara itu, Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan mengatakan pihaknya melakukan pengecekan persyaratan sesuai dengan PKPU No 8 Tahun 2024, seperti Surat Pencalonan dari Partai Politik, SK DPP Parpol dan Pengurus DPD Parpol yang mengusung serta berkas-berkas terkait calon. Menurutnya, bahwa berkas yang diserahkan sudah lengkap dan akan segera diverifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. KPU juga menyerahkan surat rekomendasi untuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon yang akan dilakukan di RSUD Arifin Ahmad. "Berkas pencalonan Syamsuar-Mawardi kami terima dan lengkap, selanjutnya tentu di lakukan verifikasi,"ujar Ketua KPU Rusidi Rusdan.

Pekanbaru, Petah.id – Sejumlah komoditi perkebunan di Provinsi Riau mengalami kenaikan harga pekan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala dinas perkebunan Riau, Syahrial Abdi, Rabu (28/8/2024). Pinang kering pekan ini berada pada level Rp 4.752/kilogram. Naik Rp 14/kilogram dari harga minggu lalu. Harga harga pinang kering (100%) tersebut berlaku di Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk Harga Bahan Olahan Karet Rakyat (Bokar), tren positif ditunjukkan beberapa daerah pada minggu ketiga bulan Agustus 2024. Kabupaten Rokan Hulu misalnya, mencatat kenaikan Rp 110/kilogram dari minggu sebelumnya, yakni Rp 10.431/kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, di mana harga Bokar di tingkat Asosiasi Petani Karet Kuantan Singingi (APKARKUSI) naik Rp 50/kilogram, menjadi Rp 12.375/kilogram. Kabupaten Indragiri Hulu juga mencatat kenaikan harga Bokar di tingkat Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) Sumber Makmur sebesar Rp 100/kilogram, menjadi Rp 10.700/kilogram. Untuk Kabupaten Bengkalis, harga Bokar di Kelompok Tani Getah Tender Masjid Al-Ikhlas Pembinaan Bumdes Desa Petani naik sebesar Rp 338/kilogram, menjadi Rp 13.260/kilogram. Sedangkan di Kabupaten Kampar, harga Bokar di tingkat petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bina Sejahtera Tj Alai tetap stabil di angka Rp 12.500/kilogram. Sementara itu, sejumlah harga komoditas perkebunan lain seperti, kelapa butiran di Kabupaten Kuansing, Kampar dan Kepulauan Meranti untuk periode minggu ini harganya di level Rp 3.113/kilogram. Adapun kopra mutu kering (100%) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp 6.550/kilogram. Sedangkan tepung sagu basah di Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti, harganya Rp 2.725/kilogram.

Pekanbaru, Petah.id – Kapolda Riau, Irjen Muhammad Iqbal mengatakan kesiapan pihaknya dalam mengamankan pilkada serentak di Provinsi Riau. Hal itu beliau sampaikan saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Lancang Kuning, Selasa (27/8/2024). Irjen Muhammad Iqbal menjelaskan, Polda Riau mengerahkan 6.756 personel untuk pengamanan Pilkada Serentak. Personel bakal di siagakan di 12 kabupaten/kota selama 127 hari operasi digelar. “Hari ini gelar pasukan sebagai start awal lewat Operasi Mantap Praja Lancang Kuning. Apel ini dilaksanakan serentak di 12 kabupaten/kota Provinsi Riau,” ujarnya. Selain itu, pihak kepolisian juga bekerjasama dengan TNI, Pemerintah Daerah serta turut mengandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai. Menurut Kapolda, berdasarkan pemetaan timnya, ada dua daerah rawan yang jadi prioritas pengamanan pilkada riau. Daerah tersebut yakni Indragiri Hulu dan Rokan Hulu. Keduanya punya histori dalam pilkada sebelumnya. “Ada beberapa variabel dalam menentukan daerah rawan. Pertama ada histori di Indragiri Hulu dan Rokan Hulu, ini juga menjadi catatan kami dan yang tidak ada histori juga kami tidak boleh underestimate karena semua jadi perhatian,” jelasnya. Irjen Muhammad Iqbal menekankan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam operasi ini, seperti penegakan hukum, cooling system, dan aspek-aspek ke semua tahapan pilkada. Terkait strategi pengamanan, pola yang dilakukan diperkirakan tidak berbeda jauh dengan Pemilu lalu. Hanya saja untuk pilkada, jumlah personel diperbanyak sesuai perkiraan intelijen. Menurut mereka, karena ini konteks daerah dan ada rasa kedaerahan yang harus dikelola dengan baik. "(Personel) kita akan tebalkan dan kita akan kuatkan," tegas Iqbal. Sorotan lain yang menjadi perhatian Kapolda adalah soal hoax yang berpotensi menggangu ketentraman masyarakat. Karena itu dirinya meminta masyarakat mengantisipasi hoaks dan isu tidak benar selama Pilkada. Tim Siber Polda Riau juga akan memantau langsung isu-isu selama Pilkada Serentak. “Patroli siber terus memantau detik per detik, saring sebelum sharing, jangan langsung telan dan intinya harus bijak," pungkasnya.

Siak, Petah.id - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Afni dan Syamsurizal bakal gelar deklarasi sekaligus mendaftarkan pencalonan di KPU Siak. Diagendakan, deklarasi pasangan calon Afni - Syamsurizal maju pada Pilkada serentak 2024 di Lapangan samping SMA N 1 Siak, Kelurahan Kampung Rempak, Siak pada Kamis (29/8/2024). Paslon Afni - Symasurizal didukung oleh tiga partai politik, yakni  Partai Golkar, Nasdem dan Partai Demokrat. "Deklarasi kami (Afni - Syamsurizal) nanti menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak atas kesiapan kami maju sebagai paslon bupati dan wakil bupati Siak pada pilkada 2024," ungkap calon wakil Bupati Siak, Syamsurizal, Rabu (28/8/2024). Dikata Budi, sapaan akrab dari calon Wabup Siak, pihaknya berazam agar Siak lebih hebat dan bermartabat. "Dengan ini kami bertekad agar Kabupaten Siak lebih hebat dan bermartabat kedepannya," kata Budi. Ditambahkan Budi, usai deklarasi, pihaknya juga langsung melakukan pendaftaran ke KPU Siak. "Sebelum deklarasi kami ziarah ke Makam Sultan Siak Syarif Kasim kemudian melakukan deklarasi dan ba'da zuhur kami akan melakukan pendaftaran ke KPU Siak," tambah Budi. Untuk itu, lanjut Budi, pihaknya mengundang seluruh elemem untuk berhadir pada acara deklarasi nanti. Budi juga berharap agar dukungan serta doa dari masyarakat Siak. "Mohon doa dan dukungannya. Semoga allah lancarkan berbagai urusan. Dan kita secara bersama membangun Sial lebih hebat dan bermartabat," tutup Budi. 

Pekanbaru, Petah.id – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit mitra swadaya periode 28 Agustus hingga 3 September ditetapkan naik. Untuk kelapa sawit dengn kelompok ukur sembilan tahun menunjukkan kenaikan harga yang cukup signifikan. Kepala Dinas Perkebunan Riau Syahrial Abdi mengatakan, berdasarkan penetapan terbaru, harga TBS untuk kelompok umur sembian tahun naik sebesar Rp 49,54/Kg, atau sekitar 1,67% dari minggu sebelumnya."Dengan demikian, harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan ditetapkan sebesar Rp 3.016,28/Kg," kata Kepala Disbun Riau, Syahrial Abdi, Selasa (27/8/2024).Penetapan harga kali ini menggunakan tabel rendemen harga baru yang merupakan hasil kajian dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dan telah disepakati oleh tim.Selain itu, harga cangkang kelapa sawit untuk satu bulan ke depan ditetapkan sebesar Rp 21,25/Kg.Syahrial Abdi menambahkan bahwa kenaikan harga ini merupakan kabar baik bagi para petani sawit di Riau."Kami berharap kenaikan harga TBS ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para petani. Ini adalah hasil dari kerja keras kita semua dalam memastikan bahwa penetapan harga didasarkan pada kajian yang akurat dan adil," ujarnya.Pada periode ini, indeks K yang digunakan adalah 91,87% untuk satu bulan ke depan. Sementara itu, harga penjualan CPO minggu ini mengalami kenaikan sebesar Rp 236,83/Kg, dan harga Kernel naik sebesar Rp 52,42/Kg dari minggu sebelumnya.Perlu diketahui, beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) tidak melakukan penjualan dalam periode ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 8, harga CPO dan Kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim. Jika harga CPO atau Kernel terkena validasi dua kali, maka yang digunakan adalah harga rata-rata dari Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).Untuk periode 19 hingga 25 Agustus 2024, harga rata-rata KPBN untuk CPO adalah Rp 12.774,40/Kg, sementara harga Kernel adalah Rp 9.229,00/Kg.Syahrial Abdi menambahkan, "Kami terus berupaya menjaga stabilitas harga dan mendukung para petani dalam meningkatkan produktivitas. Kenaikan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi petani untuk terus berinovasi dan menjaga kualitas hasil panen mereka," ucapnya.Kenaikan harga ini memberikan angin segar bagi para petani kelapa sawit di Riau, yang berharap harga TBS terus meningkat di minggu-minggu mendatang.Berikut Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Swadaya di Riau Periode 28 Agustus – 03 September 2024:Umur 3th (Rp 2.326,34);       Umur 4th (Rp 2.600,53); Umur 5th (Rp 2.796,98); Umur 6th (Rp 2.906,65); Umur 7th (Rp 2.971,56); Umur 8th (Rp 3.008,22); Umur 9th (Rp 3.016,28);Umur 10th-20th (Rp 2.981,99); Umur 21th (Rp 2.928,98); Umur 22th (Rp 2.868,71); Umur 23th (Rp 2.800,20);Umur 24th (Rp 2.748,48); Umur 25th (Rp 2.705,83).

Siak, Petah.id - Sepak bola sudah menjadi kearifan lokal yang diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya. Di Kabupaten Siak sepak bola sudah menjadi aktivitas sehari-hari pemuda dan masyarakat di kampung-kampung.Selain mempertahankan kearifan lokal sepak bola ini agar terus terlestarikan di Kabupaten Siak. Melalui pendekatan olahraga cara Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan menjaring dan menggali informasi masyarakat yang nanti menjadi catatan untuk diperjuangkan saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.   "Melalui kesempatan berolahraga kita juga mendapatkan informasi masyarakat, misalnya pada kesempatan formal mungkin tidak tersampaikan secara menyeluruh, melalui kegiatan ini kita dapat menggali informasi lebih mendalam,” kata Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan, Jumat (27/8/2024).Ngah Ige panggilan akrab ini memang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat apalagi di dunia kepemudaan di Kabupaten Siak. Kontribusinya terhadap pemuda sampai hari ini masih dapat dirasakan dan masih melekat di ingatan masyarakat. Hubungan antara Indra Gunawan dengan pemuda dan masyarakat Kabupaten Siak sudah terjalin lama, seakan tak berjarak. Terbangunnya hubungan emosional itu ketika beliau menahkodai dua organisasi kepemudaan di Kabupaten Siak pada masa itu. "Dalam membangun Kabupaten Siak yang lebih baik tidak terlepas dari sumbangsih atau keterlibatan anak muda, karena anak-anak muda ini bakal cikal bakal menjadi pemimpin Kabupaten Siak di masa akan datang," ucapnya.Hampir saban hari Indra menyerap aspirasi warga melalui berbagai kesempatan kegiatan masyarakat. Terlihat jelas bahwa keterlibatannya dalam komunitas tidak hanya sekedar formalitas politik.

Kampar, Petah.id - Jalan lintas Riau - Sumatera Barat di KM 106-107 yang sempat amblas pekan lalu direncanakan bakal ditutup total tanggal 5 September 2024 mendatang. Hal ini dilakukan untuk proses pemasangan jembatan sementara (bailey) atau jembatan rangka baja pra-fabrikasi yang bersifat portabel. Sebagaimana dilansir dari tribunpekanbaru, PPK 1.4 Satker PJN Wilayah I Riau Kementerian PUPR, Afdirman Jufri mengatakan jembatan sementara tersebut sudah mulai dirakit pada hari Senin (26/8/2024) dan dijadwalkan akan dipasang di lokasi pada Kamis (5/9/2024) mendatang. "Rencana ada penutupan jalan sementara selama pemasangan jembatan bailey, sekitar 8 jam mulai pukul 09.00 sampai 17.00 WIB," ujarnya. Dirinya mengaku telah berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Satlantas Polres) Kampar terkait rencana penutupan jalan.  Adapun Kasatlantas Polres Kampar, AKP Vino Lestari membenarkan informasi bahwa akan dipasangnya jembatan bailey di lokasi amblas tesebut. Selama penutupan jalan arus lalu lintas Riau-Sumbar, dan Sumbar-Riau akan di alihkan ke lintas tengah melalui Lipat Kain Kuansing dan Kiliran Jao. “Bahwa pada Kamis tanggal 5 September 2024 akan ada pengerjaan jalan amblas dan arus lalu lintas Riau-Sumbar akan dialihkan” katanya. Kasatlantas menambahkan, sebelum pelaksanaan pembuatan jembatan bailey akan dilakukan sosialisasi di media sosial dan pemasangan spanduk dititik yang ditentukan. Dengan demikian pengguna jalan yang bakal melintas akan mengetahui informasi terkait penutupan total selama 8 jam di tanggal 5 September 2024 mendatang. Untuk diketahui, bencana longsor terjadi di jalan lintas Riau – Sumbar, tepatnya berada di KM 106, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, pada hari Selasa (20/8/2024) malam. Setengah badan jalan amblas sehingga tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk berpapasan. Kendaraan yang lewat harus antri bergiliran sehingga menimbulkan titik kemacetan di sekitar lokasi.

Petah.id - Mengaitkan pelaksanaan pemilu dengan masyarakat korban konflik agraria hanya akan menghasilkan sebuah ironi. Bayangkan, pada satu sisi keberadaan mereka terdata oleh Negara sebagai basis suara. Namun disisi lain, eksistensi serta hak atas tanah yang selama ini mereka tempati enggan diakui Negara. Ada banyak contoh dimana masyarakat dianggap 'penduduk illegal' karena menempati kawasan yang secara legalitas merupakan milik perusahaan. Tidak peduli bahwa kawasan tersebut sudah turun temurun mereka huni. Masyarakat bahkan sudah memiliki legalitas berupa administrasi kependudukan. Itulah mengapa ketika penyelenggaran pemilu, mereka terdaftar resmi sebagai pemilih, disediakan TPS, hingga segala macam perangkat pemungutan suara lainnya. Diluar konteks pemilu, oleh Negara, kembali mereka dicap illegal dan melanggar aturan. Miris. November 2024 mendatang, Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) bakal di gelar serentak di seluruh wilayah Indonesia. Perlakuan Negara terhadap masyarakat korban konflik agraria, sebagaimana sudah disinggung barusan, potensial terjadi lagi. Lantas apa yang bisa dilakukan? MENATAP PILKADA Belajar dari cerita Pilkada yang lalu-lalu, masyarakat lokal korban konflik agraria kenyataanya memang cuma jadi penonton. Duduk diam mendengar rayuan dan janji-janji manis para kandidat calon kepala daerah yang berniat mengekspolitasi mereka sebagai lumbung suara. Sebagian kelompok bahkan memilih masuk ke jurang pragmatisme. Menjadi relawan, tim sukses hingga bergabung dalam tim pemenangan calon kepala daerah. Motivasinya sederhana, demi meraup sejumlah rupiah. Pilihan-pilihan semacam itu memang terbuka. Sama terbukanya ketika masyarakat korban konflik agraria beserta organisasi masyarakat sipil yang mendampinginya memilih untuk menyolidkan barisan dan meningkatkan posisi tawar di hadapan para calon kepala daerah di wilayahnya masing-masing. Pilkada sesungguhnya waktu paling tepat bagi para korban untuk berbalik menuntut keadilan. Sebab hanya dalam momentum ini, para elite bersedia merendahkan diri mereka. Semua sedang berebut simpati demi mengais suara sebesar-besarnya. Atas dasar itu, partisipasi politik para korban konflik agraria wajib disadari sebagai modal yang amat berharga. Samuel P Huntington mendefenisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang dirancang untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Tidak jauh berbeda, Miriam Budiardjo mengartikanya sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Berbekal pengertian tadi, partisipasi politik masyarakat korban konflik agraria idealnya diterjemahkan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang mengakomodir kepentingan mereka. Previlege semacam ini harus dipergunakan dengan selektif. Dalam konteks Pilkada, partisipasi hanya boleh digunakan untuk dan atas nama mendapatkan pemenuhan keadilan dari pemimpin daerah kedepan. Dengan begitu, partisipasi politik para korban tidak lagi sebatas datang ke TPS atau malah ‘nyungsep’ jadi tim sukses. Para korban dituntut berperan aktif sebagai subjek yang berani secara langsung menyuarakan tuntutan pemenuhan hak-hak mereka, seminimalnya untuk 5 tahun mendatang. Dalam situasi ini, masyarakat bukan lagi sekedar ‘penonton’ yang mendengar janji manis kandidat. Tetapi sebaliknya, jika ingin mendulang suara di basis-basis tersebut, para kandidat calon kepala daerah yang harus mendengar tuntutan kepentingan masyarakat. Para akademisi dan kelompok masyarakat sipil yang selama ini konsisten mendampingi kasus-kasus konflik agraria sepatutnya segera merespon hiruk pikuk Pilkada yang makin terasa. Keduanya wajib bekerja ekstra keras, menguatkan konsolidasi di basis-basis massa, sembari mencoba memanfaatkan momentum Pilkada sebagai strategi baru dalam advokasi konflik agraria. Sudah saatnya melahirkan kelompok masyarakat korban yang sadar akan posisi strategisnya sebagai pemilik kedaulatan. Menyusun gerakan kolektif dan memanfaatkan partisipasi politik semata-mata untuk merebut kembali hak mereka atas tanahnya. Gerakan yang solid bakal memberi tekanan signifikan ke para kandidat kepala daerah. Mau tidak mau, suka tidak suka, para kandidat berpeluang mengakomodir tuntutan kepentingan masyarakat. Langkah selanjutnya tinggal bagaimana para korban bersama para pendamping menyusun format perjanjian, model pemenuhan, jangka waktu tuntutan hingga jenis sanksi yang bakal diberikan rakyat apabila terjadi pengingkaran. Apakah ada kemungkinan masyarakat kembali ditipu, sekalipun sudah menjalin kesepakatan dengan kandidat yang nantinya menjabat? Ya, tentu saja ada. Tapi yakinlah, langkah rakyat untuk menuntut pemenuhan hak bakal lebih mudah dan masuk akal. Sebab ada nota perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Selain itu, gerakan apabila sudah terbangun solid dan kolektif, penguasa pun bakal 'berhitung' jika melanggarnya.Bila tidak ada kandidat yang berani memenuhi tuntutan para korban? Pilihan untuk tidak berpartisipasi kiranya menjadi langkah paling bijaksana. Untuk apa ikut serta jika hanya dikuras suaranya, lalu kemudian hari diusir paksa dengan cara semena-mena. PENUTUP Penulis tentu menyadari kondisi demokrasi Indonesia, termasuk sistem pemilunya masih jauh dari kata ideal. Terlihat dari para oligarki yang begitu nyaman berbagi kursi sambil terus menebar godaan lewat praktek-praktek buruk seperti money politik dan sejenisnya. Beranjak dari kenyataan ini, mengharap pemilu bakal menghasilkan pemimpin ideal dan bervisi kerakyatan, kesannya bukan cuma naif, tapi juga menyedihkan. Sialnya, tidak ada pilihan lain. Hanya dengan konsisten mengkonsolidasikan massa kita bisa merawat gerakan, mengedukasi publik sembari menanam benih harapan akan munculnya kekuatan yang mampu menggangu faksi-faksi oligarki tersebut. Jika alpa, masyarakat korban konflik agraria bakal terus terjerumus oleh pengkondisian para elite. Apatis, merasa pemilu tidak mengubah apapun sehingga lebih memilih jadi partisan demi mendapat keuntungan sesaat. Jangankan berupaya meningkatkan posisi tawar, masyarakat malah terpolarisasi dan larut dalam kontestasi kepentingan elite politik.Pada akhirnya, Pilkada tidak ubahnya sebuah pabrik yang memproduksi aktor-aktor perampas tanah masyarakat dalam wujud: gubernur, bupati/walikota.Amin Multazam (Pegiat Hak Asasi Manusia, Aktivis Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan)

Pekanbaru, Petah.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau pastikan kesiapannya untuk melayani pendaftaran pasangam calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024.Diagendakan, pendaftaran sudah mulai dibuka mulai 27-29 Agustus 2024.Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan menyampaikan, KPU akan melayani pendaftaran para pasangan calon mulai pukul 08.00 Wib hingga 16.00 Wib."Pada hari ketiga, pendaftaran akan dibuka hingga pukul 23.59 Wib," kata Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan.Ditambahkan, beberapa rangkaian acara penyambutan paslon juga dilakukan oleh KPU Riau seperti silat tradisional, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sejumlah sambutan dari KPU maupun calon.Rusidi menegaskan bahwa proses pendaftaran ini mengikuti PKPU No. 10 Tahun 2024, yang sejalan dengan Putusan MK No. 60 dan No. 70 Tahun 2024."PKPU tersebut kami tindaklanjuti dengan Keputusan KPU Riau No. 291/2024," ujar Rusidi, Selasa (27/8/2024).Sementara itu, Nugroho Noto Susanto menambahkan bahwa peraturan baru dalam Pilkada kali ini tidak lagi menggunakan alokasi kursi 20% dari keterpilihan anggota DPRD pada pemilu lalu, tetapi menggunakan suara sah minimal dari pemilihan, yaitu 8,5%."Di Riau, suara sah pada pemilu lalu berjumlah 3.448.250 suara, sehingga 8,5% dari jumlah tersebut adalah 293.102 suara, yang menjadi salah satu syarat bagi bakal pasangan calon," jelas Nugroho, yang akrab disapa Nugi.Selain itu, usia minimum bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun pada saat penetapan pasangan calon. Ia juga menginformasikan bahwa pada hari pertama pendaftaran, pasangan Syamsuar-Mawardi M. Saleh akan mendaftar pada pukul 14.00 WIB. Pada hari kedua, pasangan M. Nasir-Wardan akan mendaftar pada pukul 10.00 WIB, disusul oleh pasangan Abdul Wahid-SF Hariyanto pada pukul 14.00 WIB.Pemeriksaan kesehatan calon akan dilaksanakan mulai tanggal 28 Agustus hingga 2 September 2024, di RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau, sesuai dengan rekomendasi dan kesepakatan."Kami berharap seluruh tahapan Pilkada ini dapat berjalan lancar dan sukses. Kami memerlukan dukungan media untuk mempublikasikan informasi ini kepada masyarakat," pungkas Rusidi Rusdan.