Pekanbaru, Petah.id - Berbagai cara para pelaku mengelabui petugas untuk meloloskan penyelundupan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang dikirim melalui Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II.Para pelaku menggunakan modus baru dengan menyelundupkan narkoba bersama ayam hidup dalam kandang. Namun upaya itu tercium petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru.Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, Kompol Manapar Situmeang mengatakan pelaku narkoba yang diungkapnya tersebut menggunakan modus baru untuk mengelabui polisi. "Meski mereka menggunakan modus operandi baru, tapi tetap bisa digagalkan. Pelaku mengirimkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi bersama ayam hidup," ujar Manapar Kamis (13/6).Manapar menjelaskan pengiriman paket mencurigakan ini termonitor oleh mesin X-Ray di Bandara SSK II Pekanbaru. Rencananya paket itu akan dikirim pada seseorang di Jakarta pada 29 Mei 2024 lalu.Untuk mengelabui petugas, pengirim menyimpan sabu dan ekstasi di bawah kandang ayam. "Di bawah kandang ayam jago disembunyikan sabu dan ekstasi," kata Manapar.Setelah dibuka ternyata di bawah kandang ayam disimpan 1 kilogram sabu dan 3 ribu lebih pil ekstasi. Barang bukti disita dan dibawa ke Mapolresta Pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut.Manapar dan anak buahnya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pengirim dan penerima barang. Pasalnya, sistem pengiriman dilakukan dengan jaringan terputus."Masih kita selidiki, jaringan mereka putus. Sempat kami pancing dengan berbagai cara. Tapi masih kita kembangkan mencari siapa tersangkanya," ucap Manapar.Meski pelaku belum ditangkap, Polresta harus memusnahkan narkotika tersebut sesuai mekanisme berlaku. Pemusnahan dilakukan bersama barang bukti penangkapan lainnya. Sebelum dimusnahkan, narkotika diuji oleh tim labfor. Setelah itu ekstasi dan sabu dimasukkan dalam blender berisi cairan pembersih lantai, lalu dibuang.Manapar menambahkan, untuk ekstasi, disinyalir merupakan jenis baru yang berasal dari luar negeri. Sebab lebih padat dan keras, dicetak oleh mesin.

Pekanbaru, Petah.di - Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto dalam waktu dekat akan segera menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Penyerahan rencananya diserahkan secara langsung dengan mengunjungi 12 Kabupaten/kota se-Riau.Tujuan lain diserahkannya SK PPPK secara langsung tersebut sekaligus untuk melihat langsung kondisi jalan-jalan yang rusak atau berlubang yang nantinya dilewati, dengan harapan perbaikan jalan dapat dilakukan secara merata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat."Kita sudah melakukan rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah. Keputusannya insyaallah SK PPPK minggu depan kita bagikan di daerah masing-masing," kata SF Hariyanto di Pekanbaru, Rabu (13/6/2024)."Kita serahkan langsung di kabupaten/kota sekaligus melihat dan meninjau kondisi jalan-jalan di sana," imbuhnya.Pada tahun 2023 lalu, Pemerintah telah membuka sebanyak 3.379 formasi PPPK di lingkungan Pemprov Riau. Diantaranya 3.057 formasi guru, 173 formasi tenaga kesehatan, dan 149 formasi tenaga teknis.Usai melewati berbagai proses seleksi yang panjang, baru 2.578 orang pelamar yang sudah keluar hasil Persetujuan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan 23 peserta belum Pertek BKN.SF Hariyanto mengaku banyak menerima laporan atau aduan yang masuk, baik melalui akun media sosialnya maupun secara langsung. Maka Pj Gubernur Riau mengambil langkah cepat untuk menyerahkan SK tersebut minggu depan.Ia menjelaskan, penyerahan yang sempat tertunda itu disebabkan adanya temuan peserta yang tidak sesuai kualifikasi pendidikan pelamar dengan Keputusan Menteri PAN-RB nomor 545 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau.Salah satunya menemukan adanya pelamar PPPK guru yang tidak mempunyai surat rohani atau kejiwaan, kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan unit kerja penempatannya maupun tidak memenuhi persyaratan.Mengatasi hal ini, pihaknya tetap memperjuangkan 23 peserta yang lulus namun belum keluar Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Upaya yang dilakukan yaitu menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meminta arahan lebih lanjut."Kita sudah berkirim surat ke pusat untuk mempertanyakan, namun belum ada balasan. Maka dari itu, kita harap yang 23 peserta ini bersabar sampai ada balasan dari pusat," terangnya."Kami tidak perlu lagi menunggu, namun 23 peserta yang belum Pertek BKN ini tetap kita perhatikan dan menunggu jawaban dari pusat. Sisanya insya allah minggu depan kita bagikan ke Kabupaten/kota masing-masing," pungkasnya.

Pekanbaru, Petah.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam waktu dekat akan segera melakukan proses penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.Sebagai informasi, pada tahun 2023 lalu, Pemerintah telah membuka sebanyak 3.379 formasi PPPK di lingkungan Pemprov Riau. Diantaranya 3.057 formasi guru, 173 formasi tenaga kesehatan, dan 149 formasi tenaga teknis.Namun begitu, Pj Gubernur Riau melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Makmun Murod mengungkapkan, usai melewati berbagai proses seleksi yang panjang, baru 2.578 orang pelamar yang sudah keluar hasil Persetujuan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Nasional (BKN).“Berdasarkan data yang kami punya terdapat beberapa pelamar P3K yang belum Pertek BKN. Hal ini disebabkan karena adanya potensi tidak memenuhi persyaratan (TMS),” kata Murod di Kediaman Gubernur Riau. Rabu, (12/6/2024).Dikatakan Murod, salah satu permasalahan tersebut yaitu tidak sesuainya kualifikasi pendidikan pelamar dengan Keputusan Menteri PAN-RB nomor 545 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemprov Riau.“Kami juga menemukan adanya pelamar PPPK guru yang tidak mempunyai surat rohani atau kejiwaan,” ungkapnya.Makmun Murod mengungkapkan, untuk mengatasi hal ini, pihaknya telah menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meminta arahan lebih lanjut terkait permasalahan ini.“Kami sudah bersurat ke Kemendikbud mengenai permasalahan tersebut. Saat ini masih menunggu tanggapan dari Kemendikbud,” tutup Kepala BKD Provinsi Riau.

Pekanbaru, Petah.id - Menindaklanjuti adanya Surat Edaran (SE) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan perilaku koruptif dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Dinas Pendidikan (Disdik) akan membuat komitmen bersama pihak terkait untuk pelaksanaan PPDB yang bersih dari gratifikasi.Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau Roni Rakhmat mengatakan, pihaknya sudah menerima surat edaran dari KPK terkait pencegahan perilaku koruptif saat pelaksanaan PPDB. Sebagai tindak lanjut atas edaran tersebut, pihaknya juga akan membuat komitmen bersama.“Kami dalam waktu dekat dengan izin pak gubernur akan membuat komitmen bersama semua pihak terkait pelaksanaan PPDB bersih. Mulai dari dunia pendidikan, aparat penegak hukum, LSM, media dan juga masyarakat,” katanya. Sementara itu, pihaknya akan mulai melaksanakan tahapan PPDB tingkat SMA/SMK di Riau pada 21 Juni mendatang. Pada tanggal tersebut, akan dilaksanakan tahapan pra pendaftaran. Pada tahapan pra pendaftaran ini, peserta didik sudah bisa mulai mengupload dokumen-dokumen persyaratan PPDB melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh panitia.Kemudian pada 24-29 Juni, peserta didik yang sudah mendaftar bisa memilih sekolah yang diinginkan. Khusus bagi peserta didik yang mendaftar di SMK, selain milih sekolah, peserta didik juga harus memilih jurusan yang diinginkan. "Khusus untuk yang mendaftar di SMK, peserta didik bisa memilih jurusan berbeda di sekolah yang sama apabila mengambil jalur di luar rangking," katanya.Lebih lanjut dikatakannya, setelah memilih sekolah, pada tanggal 30 Juni 2024 tahapan PPDB masuk ke proses rekonsiliasi data."Sesuai jadwal pada tanggal 1 Juli 2024 kita akan umumkan penetapan hasil seleksi PPDB Riau tahun 2024 untuk tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau," ujarnya.Untuk jalur masuk PPDB pada tahun ini dipastikan tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Diantaranya pertama jalur zonasi arau jarak dari sekolah ke rumah, kedua jalur afirmasi atau siswa miskin, ketiga jalur perpindahan orang tua, dan keempat jalur prestasi."Regulasi induknya tetap mengacu pada Permendikbud No 1 Tahun 2021, tinggal nanti dilakukan penyesuaian - penyesuaian dengan kondisi kekinian," katanya. 

Pekanbaru, Petah.id - Pemprov Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau gerak cepat melakukan perbaikan Jalan Cipta Karya Pekanbaru yang mengalami kerusakan. Usai ditinjau Penjabat Gubernur Riau, SF Hariyanto, Ahad (9/6/2024) pada hari itu juga Dinas PUPR-PKPP Riau menurunkan alat berat untuk pembersihan maupun pembuatan parit baru. Sebab, perbaikan badan jalan bisa dilakukan ketika genangan air sudah surut dan kondisi jalan sudah kering. Untuk itu, Dinas PUPR-PKPP Riau gerak cepat menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Riau. "Perbaikan Jalan Cipta Karya sudah dikerjakan pada saat itu juga saat Pak Pj Gubernur Riau turun ke lokasi," kata Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, M Arief Setiawan melalui Kepala Bidang Bina Marga, Teza Dasra, Selasa (11/6). Teza mengatakan, perbaikan badan Jalan Cipta Karya dilakukan secara bertahap. Di mana terlebih dahulu dikeringkan terlebih dahulu air yang menggenang badan jalan dengan pembuatan parit. "Sekarang pembuatan parit sedang berjalan, kita belum tau sampai kapan itu selesai. Kemudian badan jalan yang lubangnya dalam sudah kita lakukan penutupan dengan urugan pilihan. Setelah itu padat, nanti baru kita base sebelum dilakukan overlay (aspal)," "Yang jelas perbaikan Jalan Cipta Karya pasti kita kerjakan. Apalagi ini sudah menjadi atensi Pak Pj Gubernur, dan beliau sudah melihat langsung kondisi jalan itu," sambungnya. Selain pihaknya membuat parit, tambah Teza, Dinas PUPR Pekanbaru membantu pembersihan parit Jalan Cipta Karya yang mengalami pendangkalan. "Komitmennya kan kita perbaikan jalan, dan Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pembersihan paritnya, sehingga ketika jalan sudah diperbaiki air tidak menggenangi badan jalan lagi," tandasnya.

Pekanbaru, Petah.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menyiapkan anggaran bayangan untuk peleburan dan pemisahan dua instansi. Kemudian, opsi formasi pemindahan pegawai yang akan ditempatkan di instansi yang terkena peleburan dan pemisahan. Demikian dikatakan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Riau, Kemal, Selasa (11/6/24). Kedua opsi disiapkan untuk kesiapan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada tahun ini. "Sudah dilakukan anggaran bayangan. Ada juga opsi dengan menyiapkan formasi pegawai yang bersedia pindah," kata Kemal. Seperti diketahui, tahun ini Pemprov Riau akan segera menambahkan Pemadam Kebakaran (Damkar) menjadi bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Nantinya BPBD dan Damkar ini menjadi bagian dari SOTK baru 2024. Selain itu, pada tahun ini juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) awalnya dilebur kembali dipisahkan menjadi instansi tersendiri. Litbang yang dulunya dikenal dengan nama Badan Penelitian Pengembangan (Balitbang) nantinya akan menjelma menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Mengenai anggaran bayangan, menurut Kemal, Bappeda sudah melakukan pemetaan kebutuhan anggaran yang harus disiapkan. Hal itu disesuaikan dengan fungsi dan peran BRIDA sebagai institusi yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan berbagai potensi daerah.Begitu juga untuk BPBD dan Damkar, kebutuhan penambahan pegawai dan anggaran juga sudah diminta disiapkan. Penambahan instansi baru tersebut tentu berdampak pada struktur kerja dan kebutuhan anggaran. "Anggaran bayangan melibatkan BPKAD. Bappeda sudah menyiapkan formasi  pegawai yang bersedia pindah. BPBD dan Damkar juga, namun soal pengisian pegawai ada di BKD," papar Kemal. Lebih lanjut menurut Kemal lagi, selain perlunya pengesahan kajian atas opsi yang sudah dilakukan, atas perubahan SOTK tersebut juga terjadi perubahan nomenklatur. Perubahan tersebut harus segera disesuaikan dengan nama instansi barunya. Jika tidak, akan berdampak tidak akan bisa dikeluarkannya pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Karena pemberian TPP harus sejalan dengan instansi di mana pegawai ditempatkan. "Semuanya harus disesuaikan, karena inikan nomenklaturnya sudah berubah. Kalau tak ada dalam SIPD nanti dampaknya pegawai tak bisa terima TPP," papar Kemal.

Pekanbaru, Petah.id - Harga komoditas perkebunan yakni pinang kering di provinsi Riau, pekan ini  mengalami kenaikan harga. Saat ini per Kilogram (Kg) nya, harga pinang kering berada pada level Rp4.400 per Kg nya.Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi mengatakan, harga harga pinang kering (100%) tersebut berlaku di Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti."Harga pinang kering minggu naik Rp38 per Kg dari harga minggu lalu, sehingga harga pekan ini sebesar Rp4.400 per Kg," katanya.Sementara itu, harga untuk produk komoditi perkebunan lainnya di Provinsi Riau, seperti kelapa butiran di Kabupaten Kuansing, Kampar dan Kepulauan Meranti untuk periode minggu ini sebesar Rp3.200 per kg yakni naik dari harga minggu lalu."Untuk harga Bokar (Bahan Olahan Karet Rakyat) baik tingkat petani maupun di beberapa Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) yang ada di Kabupaten/Kota di tingkat petani/KUB Kabupaten Kampar sebesar Rp12.500 -/kg," paparnya.Untuk harga kopra mutu kering (100%) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp5.550 per kg atau naik dari harga minggu lalu."Tepung sagu basah sebesar Rp2.475 per Kg harga berlaku di Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti yakni tetap dari harga di minggu lalu," jelasnya. 

Pekanbaru, Petah.id - Provinsi Riau tahun 2024 ini kembali mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden Joko Widodo. Daging sapi tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat di lokasi sapi itu dipotong. "Iya, tahun ini kita kembali mendapat bantuan sapi kurban Presiden. Surat pemberitahuan dari kementerian terkait bantu sapi itu sudah masuk, dan sedang dicari kandidat sapi kurban bantuan Presiden itu," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Riau, Masrul Kasmy, Rabu (8/5/2024). Setelah menerima surat itu, kata Masrul, pihaknya juga sudah menindaklanjuti dengan mengirim surat ke daerah penghasil sapi untuk mencari kandidat sapi kurban bantuan Presiden. "Kita sudah kirim surat ke beberapa daerah, seperti di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Pelalawan. Nanti kita lihat dulu sapinya, yang jelas dalam surat itu dibunyikan yang paling berat dan dalam kondisi sehat," terangnya. Selanjutnya setelah mendapat kandidat sapi kurban bantuan Presiden, pihaknya akan survei dengan didampingi Balai Veteriner (BVET) Bukittinggi untuk pengambilan sampel sapi. "Kalau hasil pemeriksaan sampel keluar, dan sapi kurban bantuan Presiden itu dinyatakan sehat, maka kita akan melakukan koordinasi dengan tim seleksi sapi kurban bantu Presiden dari pusat. Kemudian mereka yang memilih dan nego langsung harga dengan peternak pemilik sapi," terangnya. "Intinya kita cari dulu kandidat sapi kurbannya, karena sapi kurban bantu Presiden ini biasanya harus ada beberapa alternatif yang disiapkan. Nanti tim dari pusat memilih sapi yang layak dijadikan sapi kurban bantuan Presiden untuk Provinsi Riau," tandasnya. Untuk diketahui, tahun 2023 Provinsi Riau juga mendapat sapi kurban bantuan kemasyarakatan Presiden. Dimana sapi kurban Presiden tahun lalu merupakan sapi Brahman seberat 906 Kg milik peternak Franto Kukuh Sulahi Rio, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Sapi kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden Jokowi untuk masyarakat Riau pada Idul Adha 1444 Hijriah dipotong di komplek Masjid Nurul Wathan Provinsi Riau yang berada di Jalan Siak ll, Kelurahan Sri Meranti Rumbai, Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, Petah.id - Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma. Berdasarkan hasil penetapan harga periode 8 - 14 Mei 2024 telah menggunakan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh Tim.Kepala Dinas Perkebunan Riau Syahrial Abdi mengatakan, untuk penurunan harga tertinggi berada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp 37,42/Kg atau mencapai 1,31% dari harga minggu lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan turun menjadi Rp 2.822,95/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu kedepan.“Untuk harga cangkang berlaku untuk satu bulan kedepan dengan harga sebesar Rp 22,28/Kg. Pada periode ini indeks K yang dipakai adalah indeks K untuk 1 bulan kedepan yaitu 91,40%, harga penjualan CPO minggu ini turun sebesar Rp 187,65 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp 19,03 dari minggu lalu,” katanya.Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan permentan nomor 01 tahun 2018 pasal 8 maka harga cpo dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp 12.055,00 dan harga rata-rata kernel KPBN periode ini adalah Rp 7.472,50.“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh tim untuk mitra plasma mengalami penurunan. Penurunan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor turunnya harga CPO,” ujarnya. Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra. “Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.Penetapan  Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Prov Riau No. 15 periode 8 - 14 Mei 2024:Umur 3th (Rp 2.161,82);Umur 4th (Rp 2.463,91); Umur 5th (Rp 2.615,36); Umur 6th (Rp 2.731,25); Umur 7th (Rp 2.788,36); Umur 8th (Rp 2.821,44);Umur 9th (Rp 2.822,95);Umur 10th-20th (Rp 2.806,33); Umur 21th (Rp 2.760,19); Umur 22th (Rp 2.715,42); Umur 23th (Rp 2.668,19);Umur 24th (Rp 2.616,14); Umur 25th (Rp 2.557,92);

Pekanbaru, Petah.id - Pemerintah Provinsi Riau menerima bantuan helikopter water bombing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Selasa (7/5/2024).Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Provinsi Riau, M Edy Afrizal menyampaikan, bahwa helikopter water bombing bantuan dari BNPB Pusat telah tiba di Pekanbaru pada Minggu, (5/5/2024) kemarin. Saat ini, katanya, helikopter water bombing itu berada di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru."Iya, bantuan helikopter dari BNPB sudah datang kemarin (Ahad) di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru. Helikopter ini dua fungsi bisa untuk patroli dan water bombing,"katanya.Edy mengatakan, helikopter bantuan BNPB tersebut memiliki kemampuan mengangkut air hanya 800 liter. Dimana helikopter ini lebih kecil dibandingkan helikopter water bombing pada umumnya mencapai ribuan liter. "Helikopter itu bisa juga digunakan untuk water bombing jika dibutuhkan. Tapi kita lebih fokuskan untuk patroli. Namun dalam waktu dekat bantuan helikopter water bombing kapasitas besar dari BNPB segera datang,"ujarnya. Lebih lanjut Edy menjelaskan kondisi Karhutla di Riau dalam beberapa hari belakangan ini Riau nihil. Hal ini karena sebagian besar wilayah Riau diguyur hujan."Mudah-mudahan seterusnya begitu, tapi kalau melihat perkiraan cuaca BMKG bulan Mei ini sudah mulai musim panas, namun kita terbantu masih ada turun hujan,"harapnya.Edy menuturkan, sebelumnya Provinsi Riau juga telah mendapat bantuan helikopter patroli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Helikopter tersebut untuk memonitor Karhutla di kabupaten kota se-Riau, dengan adanya armada Helikopter ini dapat melakukan patroli secara berkala terhadap Karhutla,"ucapnya.