Pekanbaru, Petah.id - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit IV, Polda Riau berhasil membongkar praktek curang pengoplosan gas subsidi ke non subsidi.Sedikitnya, dua lokasi berhasil diungkap Polda Riau di Kelurahan Perhentian, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.Tiga orang pelaku berhasil diamankan dalam operasi yang dilakukan Selasa (30/9) malam. Modus yang dilakukan pelaku, gas LPG 3 kg dipindahkan ke tabung gas 12 kg untuk selanjutnya dipasarkan.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Ridwan melalui Kasubdit IV AKBP Nasriadi mengatakan, lokasi pertama berada di sebuah rumah di Jalan Bangau IV, Kelurahan Perhentian, Kecamatan Marpoyan Damai. Di rumah nomor 64 itu, polisi menemukan aktivitas pengoplosan gas dengan modus menggunakan plang usaha bertuliskan Pangkalan LPG Rizky Bersaudara.Didepan rumah ada sebuah truk bak merah dengan nomor polisi BM 9653 TS yang mengangkut puluhan tabung gas ukuran 3 kg dan 35 kg. “Hasil penyelidikan sementara, gas yang dioplos ini dibawa ke rumah pria inisial D di Jalan Bangau I, untuk dipasarkan kembali,” ungkap Nasriadi.Tak jauh dari lokasi pertama, tepatnya di Jalan Bangau I nomor 35, Perumahan Griya Sidomulyo, polisi menemukan gudang penyimpanan gas oplosan. Rumah milik Deni Achmad Faizal tersebut telah disulap menjadi tempat distribusi. Bagian garasi dipenuhi tabung besar, sementara di bagian depan rumah terlihat tumpukan tabung gas 3 kg yang disamarkan dengan deretan galon air.Ketua RT setempat, Hendri, mengaku kaget dengan terbongkarnya kasus ini. Ia menyebut Deni sudah tinggal hampir 10 tahun di lingkungannya dan dikenal ramah serta mudah bergaul. “Usaha menjual gas 3 kg sudah dijalankan sekitar empat tahun. Tidak pernah ada tanda-tanda mencurigakan, bahkan ketersediaan gas di lingkungan kami selalu cukup,” ujarnya.Saat ini, ratusan tabung gas dari berbagai ukuran serta satu unit kendaraan pengangkut telah diamankan di Mapolda Riau sebagai barang bukti. Polisi juga terus mendalami jaringan distribusi gas oplosan tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.“Peran masing-masing pelaku masih kami telusuri, dan perkembangan lebih lanjut akan segera kami sampaikan,” tegas Nasriadi.

Pekanbaru, Petah.id - Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma. Berdasarkan hasil penetapan harga kelapa sawit periode 1 – 7 Oktober 2025 telah menggunakan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh tim.Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau Defris Hatmaja mengatakan, untuk kenaikan harga tertinggi berada dikelompok umur 9 tahun sebesar Rp 16,23/Kg atau mencapai 0,44 persen dari harga periode lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan naik menjadi Rp 3.695,92/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu kedepan.“Dengan harga cangkang berlaku untuk satu bulan kedepan dengan harga sebesar Rp 17,38/Kg. Pada periode ini indeks K yang dipakai adalah indeks K untuk 1 bulan kedepan yaitu 92,75%, harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp 7,14 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp 313,68dari minggu lalu,” katanya.Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan nomor 01 tahun 2018 pasal 8 maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periodeini adalah Rp 14.601,20 dan harga kernel KPBN periode ini sebesar Rp 14.010,00.“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh timuntuk mitra plasma mengalami kenaikan. Kenaikan harga minggu ini lebihdisebabkan karena faktor naiknya harga CPO dan kernel,” sebutnya.Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata Kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra. “Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma ProvinsiRiauNo. 35 Periode 1 - 7 Oktober 2O25 :Umur 3 Th (Rp 2.855,17);Umur 4 Th (Rp 3.230,71);Umur 5 Th (Rp 3.422,16);Umur 6 Th (Rp 3.570,28);Umur 7 Th (Rp 3.647,87);Umur 8 Th (Rp 3.690,88);Umur 9 Th (Rp 3.695,92);Umur 10-20 Th (Rp 3.676,83);Umur 21 Th (Rp 3.620,03);Umur 22 Th (Rp 3.565,82);Umur 23 Th (Rp 3.507,67);Umur 24 Th (Rp 3.444,06);Umur 25 Th (Rp 3.372,38);

Pekanbaru, Petah.id - Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Riau, kembali mengambil langkah tegas dengan memindahkan sebanyak lima napi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru ke Nusakambangan, Senin (29/9).Lima narapidana kasus narkoba tersebut digiring keluar sel dengan pengawalan ketat aparat, sebelum akhirnya diberangkatkan menuju Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.“Para napi tersebut dinaikkan ke dalam bus khusus, nantinya terlebih dahulu akan berhenti di Palembang, Sumatera Selatan, sebelum melanjutkan perjalanan ke pulau yang dikenal sebagai “penjara paling ketat” di Indonesia,” tegas Kabid Pengamanan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Riau, Nimrot Sihotang.Nimrot mengatakan, sebanyak lima orang napi dari Lapas Pekanbaru yang dipindahkan terlibat kasus narkoba. “Semuanya kasus narkoba,” ujarnya.Nimrot menjelaskan, pemindahan para napi ke Nusakambangan menjadi bagian dari strategi Ditjen Pemasyarakatan dalam membersihkan lapas dari praktik peredaran narkoba dan penggunaan ponsel ilegal di balik jeruji. Pemilihan Lapas di Nusakambangan sendiri karena memiliki sistem pengamanan berlapis dan jauh dari akses jaringan komunikasi luar.“Ini wujud komitmen kami untuk memastikan lapas betul-betul menjadi tempat pembinaan, bukan malah sarang peredaran narkoba,” tegas Nimrot.Nimrot menambahkan, proses ini tidak hanya melibatkan narapidana asal Pekanbaru. Dalam rangkaian yang sama, ikut pula dipindahkan 34 napi dari Medan, Sumatera Utara. “Mereka semua akan melanjutkan pembinaan di Nusakambangan,” jelasnya.Dengan pemindahan lima orang tersebut, jumlah penghuni Lapas Pekanbaru kini berkurang menjadi 1.479 narapidana

Pekanbaru, Petah.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah membentuk tim panitia seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk pengisian 20 jabatan eselon II di lingkungan pemerintah setempat yang mengalami kekosongan. Tim Pansel JPTP Pemprov Riau sendiri terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi, tokoh masyarakat dan akademisi. "Tim pansel untuk pengisian jabatan eselon II Pemprov Riau yang kosong sudah kita bentuk," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Zul Anshari, Ahad (28/9/2025). Meski tim pansel sudah dibentuk, lanjut Zul Anshari, Pemprov Riau belum bisa melaksanakan seleksi terbuka (Asesmen). Sebab persetujuan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum keluar. "Untuk seleksinya masih menunggu Pertek dari BKN. Kita sudah bersurat dari pekan lalu setelah pelantikan pejabat eselon II hasil evaluasi ke BKN, namun saat Jumat kemarin belum terbit Pertek terkait izin seleksi pengisian jabatan eselon II kosong Pemprov Riau," terangnya. Zul Anshari menduga belum terbitnya Pertek seleksi terbuka jabatan eselon II Pemprov Riau dari BKN karena banyaknya antrean. "Memang di BKN antre, karena mereka melayani pemerintah daerah seluruh Indonesia. Apalagi sekarang sedang banyak-banyaknya pemerintah daerah melakukan seleksi untuk daerah masing-masing," ujarnya. Disinggung soal ketua pansel, pria yang akrab disapa Aan itu mengaku belum ditentukan, karena pihaknya masih menunggu Pertek BKN. Sebab dalam Pertek tersebut nanti ada persetujuan untuk pansel dan izin seleksi. "Kita kan sudah bersurat ke BKN. Manti saat keluar Pertek itu ada untuk pansel dan izin seleksi terbuka. Jadi untuk ketuanya belum bisa tau siapa orangnya. Yang jalas tim pansel sudah dibentuk. Itu terdiri tokoh masyarakat, birokrat senior, Sekda Riau, dan akademisi," terangnya. Berdasarkan informasi yang dirangkum tim Pansel JPTP Pemprov Riau terdapat lima orang, terdiri dari Dr. M. Yafiz, S.E., MM (tokoh masyarakat),  Dr. Syahrial Abdi, AP, M.Si (Sekdaprov Riau), ?Prof. Dr. Hj. Sri Indarti, S.E., M.Si (Birokrat Senior), ?Assoc. Prof. Syarifah Farradinna, S.Psi. MA. Ph.D (Akademisi) dan ?Assoc. Prof. Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si (Akademisi). Berikut 20 jabatan eselon II Pemprov Riau yang kosong dan segera dilakukan seleksi terbuka: 1. Dinas Kesehatan Riau2. Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Riau3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau 4. Biro Umum Setdaprov Riau 5. Dinas Pariwisata Riau 6. Badan Pendapatan Belanja Daerah (Bapenda) Riau 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Riau 8. Dinas Kelautan dan Perikanan Riau9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau 10. Direktur RSUD Arifin Achmad Riau 11. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau12. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau13. Biro Kesra Setdaprov Riau14. Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau 15. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau 16. Dinas Perkebunan Riau17. Sekretaris Dewan Riau18. Dinas Pangan Ketahanan Pangan dan Holtikultura Riau19. Dinas Kominfotik Riau (pejabat definitif segera pensiun) 20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau (pejabat definitif sakit). 

Pekanbaru, Petah.id - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengharapkan para lulusan sarjana terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Para wisudawan disebut turut berkontribusi atas kemajuan Riau di nasa mendatang. Hal ini dikatakan Erisman saat menghadiri Sidang Terbuka Senat Yayasan Ar-Rahman Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dharma Putra pada Wisuda XIII Program Studi S1 Manajemen, di Pekanbaru Sabtu (27/9/25). "Manfaatkan keilmuan yang sudara miliki. Para wisudawan harus bisa memiliki nilai tambah, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi masyarakat luas," kata Erisman. Disampaikan juga, bahwa para wisudawan adalah kelompok masyarakat yang beruntung. Tidak semua masyarakat bisa mengenyam pendidikan tinggi ini. Pasalnya mayoritas rakyat Indonesia saat ini baru bisa sampai ke jenjang tingkat SMP dan SMA. "Baru sekitar 30 persen yang bisa menamatkan pendidikan sarjana. Karena itu, hari ini para wisudawan adalah orang-orang beruntung,” ungkap Erisman. Lebih lanjut, mantan Kadispora Riau ini mengulas prihal visi misi Pemerintah Provinsi di bawah pimpinan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid yang sangat memberi perhatian tentang pendidikan. Yakni dengan pogram Satu Rumah Satu Sarjana. Hal ini merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Karena itu melalui kegiatan Wisuda XIII Program Studi S1 Manajemen STIE Dharma Putra hari ini sangat diapresiasi. “Pak Gubernur sangat mengapresiasi kegiatan wisuda ini. Karena sejalan dengan target Pemprov untuk mendorong lahirnya satu sarjana di setiap rumah tangga,” papar ErismanAda pun bicara peluang kerja, Erisman menekankan bahwa pengangguran bisa ditekan asalkan lulusan tidak gengsi dalam mencari pekerjaan. Lebih baik lagi para lulusan bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja. “Jangan gengsi. Apa pun pekerjaan yang halal, lakukan demi mengaplikasikan ilmu dan mandiri secara ekonomi. Yang penting jangan jadi beban masyarakat,” tegasnya. 

Pekanbaru, Petah.id - Pemerintah Provinsi Riau resmi lantik Syahrial Abdi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif setelah melalui proses panjang seleksi terbuka dan penilaian ketat dari panitia seleksi. Pelantikan digelar dengan khidmat di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Jumat (29/8/2025) malam.Syahrial Abdi dilantik langsung oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang memimpin pengambilan sumpah jabatan. Prosesi ini turut disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, hingga keluarga besar Syahrial Abdi.Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Presiden. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang dipandu langsung oleh Gubernur. Suasana penuh haru dan khidmat terasa sepanjang acara, menandai pentingnya momentum ini bagi jalannya birokrasi di Riau.Dasar pelantikan ini tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 123/TPA Tahun 2025 tentang Penghentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Surat tersebut secara resmi menetapkan nama Syahrial Abdi sebagai Sekretaris Daerah definitif.Dikatakan, Gubernur Abdul Wahid menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian penting untuk memperkuat struktur pemerintahan di Riau. Menurutnya, Sekda berperan sebagai motor penggerak birokrasi sekaligus jembatan penghubung antara gubernur dan seluruh perangkat daerah.“Hari ini bukan sekadar seremoni pelantikan, ini adalah momentum penting untuk memperkuat jalinan pemerintahan Provinsi Riau. Sekretaris daerah bukan hanya motor penggerak birokrasi tetapi juga sekretaris gubernur dalam kapasitas saya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” katanya.Ia menjelaskan bahwa Sekda berada pada titik keseimbangan dalam mengharmonisasikan peran perangkat pemerintah daerah. Hal itu mencakup koordinasi dengan pemerintah pusat, penyelarasan dengan legislatif, hingga memastikan roda pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.“Artinya, Sekda harus mampu menjaga keseimbangan antara perangkat pemerintah umum dan perangkat pemerintah daerah otonom. Dalam konteks ini, saya juga menekankan pentingnya peran legislatif sebagai mitra strategis pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.Sementara itu, Sekda Riau Syahrial Abdi menyampaikan pakta integritas di hadapan Gubernur dan seluruh tamu undangan. Ia berjanji akan menghindari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai aturan yang berlaku.“Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, saya menyatakan bahwa selaku Sekretaris Daerah Provinsi Riau akan melaksanakan pelayanan prima dan menghindari adanya pungutan di luar ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi,” ucapnya.Lebih lanjut, ia menegaskan dukungannya terhadap rencana aksi reformasi birokrasi serta penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2025–2029. Menurutnya, keberhasilan pembangunan Riau hanya bisa dicapai dengan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.“Tidak akan meminta atau menerima pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa suap, hadiah, bantuan, atau dalam bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Saya berkomitmen mengedepankan nilai transparansi, kejujuran, objektivitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan kebudayaan Melayu,” ujarnya.Ia juga menegaskan tekad untuk menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, ia berjanji akan melaporkan setiap usaha yang melanggar komitmen pakta integritas kepada pejabat berwenang, sebagai bentuk akuntabilitas pribadi dan jabatan.Sekda Riau, Syahrial Abdi menambahkan, dirinya juga berkomitmen menjauhi praktik penyalahgunaan narkoba dan aktivitas judi online. Kemudian, ia menyatakan kesediaannya menerima konsekuensi hukum apabila melanggar janji yang telah diucapkan dalam pakta integritas.  “Saya akan melaksanakan tugas dan fungsi jabatan serta tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, dengan penuh tanggung jawab. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administratif, hingga pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan akal sehat, tanpa paksaan, dan penuh tanggung jawab," pungkasnya.

Pekanbaru, Petah.id - Sebanyak 44 orang telah ditetapkan menjadi tersangka atas kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau sepanjang Januari - Juli 2025.Fakta itu disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S Sos, MM. Dikatakan Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto, satgas Penegakan Hukum telah mengeluarkan hasil penindakan dari kejadian tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, sebanyak 35 kejadian dilaporkan telah terjadi.“Sudah ada penegakan hukum yang berjalan, ada 44 orang tersangka. Semoga ini bisa menjadi efek jera bagi masyarakat dan menghentikan kegiatan membakar,” kata Suharyanto dikutip Kamis (24/7/2025).Kepala BNPB mengatakan, bahwa kebakaran hutan dan lahan ini lebih banyak dipicu oleh manusia, khususnya untuk membuka lahan dengan cara dibakar.“Ini bukan hanya dari alam, tapi ulah dari manusia. Titik api bukan dari kekeringan, tapi manusia yang bakar,” ujarnya.“Kami bertahun - tahun melihat kebakaran, terlihat betul ini perbuatan ulah manusia. Kita sepakat, ini jangan terus dibiarkan dan berkelanjutan,” imbuhnya.Kemudian Suharyanto mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan melaporkan jika ada indikasi atau melihat orang yang akan membakar lahan kepada aparat setempat.“Segera melapor ke TNI/Polri dan aparat desa, jika ada yang membuka lahan dengan membakar,” tegas SuharyantoPada kesempatan yang berbeda, Kepala BNPB turut membeberkan penurunan Hotspot pascapelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan sejak Senin (21/7).“Kemarin OMC dengan satu pesawat, hotspot menurun jauh, hari ini didatangkan satu lagi pesawat. Mudah - mudahan mulai besok dengan dua pesawat, hujan semakin lebat dan api semakin padam,” ujar Suharyanto.Penambahan armada OMC ini guna memaksimalkan pengendalian karhutla di tengah masih adanya pertumbuhan awan hujan di wilayah Provinsi Riau, operasi ini akan dilakukan hingga tanggal 25 Juli 2025.“Alhamdulillah masih ada pertumbuhan awan hujan, jadi kita manfaatkan. Dari mulai kemarin kita OMC, kemarin tiga ton bahan semainya, alhamdulillah datang hujan. Tadi pagi disemai dua ton, turun hujannya. Artinya penerbangan ini mendatangkan hujan,” tuturnya.Merujuk data rekapitulasi tim OMC Lanud Roesmin Nurjadin, penerbangan kemarin dilakukan tiga sortie dan menghasilkan hujan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan. Sementara penerbangan hari ini yang juga tiga sortie, menghasilkan hujan di Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai.Pemadaman kebakaran melalui OMC merupakan salah satu cara tepat untuk memadamkan api, apalagi dengan jenis lahan yang terdiri dari lahan gambut yang memungkinkan api di atas tanah sudah padam, namun di dalam tanah masih ada bagian yang terbakar.“OMC ketika untuk memadamkan karhutla, sangat efektif karena area kebakaran yang luas dengan mendatangkan hujan akan cepat padam. Apalagi lahan gambut harus dibasahi terus.” ucapnya.Selain itu, akan dilakukan penambahan personel darat yang dilengkapi dengan alat pemadamannya di empat wilayah yang diprioritaskan.“Menambah Satgas darat dengan perbantuan dari Polres dan Kodim masing - masing 100 personel. Pada wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai,” imbuh Suharyanto.“Bertugas memperkuat operasi pemadaman selama satu bulan. Jika api padam tugasnya melakukan patroli di titik-titik yang kemungkinan ada orang membakar dan mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar,” pungkasnya. 

Pekanbaru, Petah.id - Ombudsman Republik Indonesia melakukan pengawasan ketat terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Riau 2025. Pengawasan ketat itu dilakukan untuk memastikan tidak ada pihak-pihak yang “bermain” dan memasukkan siswa titipan lewat “jalur belakang”. Kepala Ombudsman RI Riau, Bambang Pratama, mengatakan pengawasan ketat dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya praktik kecurangan seperti, jual beli kursi di sekolah-sekolah negeri tingkat SMA/SMK. Dalam catatannya sejauh ini pelaksanaan SPMB Riau 2025 menunjukkan tingkat kepatuhan cukup baik terhadap aturan dan ketentuan sistem yang diberlakukan, khususnya mengacu pada Permendikbud Ristek Nomor 3 Tahun 2024. “Secara umum, pelaksanaan SPMB 2025 di Riau berjalan baik dan sesuai regulasi. Tapi tetap perlu pengawasan dari semua pihak, termasuk masyarakat,” ujar Bambang. Bambang menyebut, apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau kejanggalan dalam proses penerimaan siswa baru, masyarakat diimbau segera melapor ke instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Ombudsman, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), atau Dewan Pendidikan. Kata dia, laporan tersebut akan diuji kebenaran dan faktanya. Jika benar atau terbukti ada pelanggaran, Ombudsman akan merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan. Pada dasarnya, Ombudsman mengingatkan seluruh kepala sekolah di wilayah Riau untuk tidak melakukan penerimaan siswa di luar jalur resmi. Termasuk menolak adanya putaran kedua dalam proses SPMB Riau 2025. Dengan kata lain, setelah hasil diumumkan tidak boleh ada penerimaan susulan. “Jika masih menerima siswa tambahan di luar prosedur resmi, kepala sekolah bersangkutan bisa dikenai sanksi, termasuk rotasi ke sekolah terluar di provinsi,” kata Bambang. Selain pengawasan, Ombudsman juga mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Provinsi Riau dalam menyediakan alternatif pendidikan bagi siswa yang tidak lolos seleksi masuk sekolah negeri, terutama melalui jalur afirmasi. “Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Riau yang telah menyiapkan sekitar 3.000 kuota gratis di sekolah swasta bagi siswa yang tidak tertampung di SMA atau SMK negeri,” tutupnya. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin akses pendidikan yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi status sosial atau ekonomi.    

Pekanbaru, Petah.id - Sebanyak 444 jamaah haji Kloter BTH-06 asal Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, telah tiba di Tanah Air dengan selamat.Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah H Defizon menyampaikan rasa syukur karena seluruh jamaah haji asal Kampar dan Pekanbaru yang tergabung dalam Kloter BTH-06 tiba dalam keadaan sehat dan selamat.Ia menegaskan bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang luar biasa, penuh perjuangan dan pengorbanan, baik secara fisik, mental, maupun materiil.Oleh karena itu, ia berharap seluruh amal ibadah para jamaah dapat diterima oleh Allah SWT dan diberi pahala yang berlipat ganda."Setelah pulang dari haji, kita ibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Semoga para jamaah dapat menjadi syiar Islam dan menjadi teladan di tengah masyarakat," tambahnya Sementara itu, Ketua Kloter BTH-06, Nurdin menyampaikan bahwa jemaah diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, dan mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV5350. Pesawat lepas landas pada pukul 09.15 WAS dan tiba di Hang Nadim pada pukul 22.45 WIB.“Jumlah jemaah haji yang berangkat pada 7 Mei 2025 sebanyak 445 orang, termasuk petugas. Mereka terbagi dalam 11 rombongan dan 44 regu. Dari jumlah tersebut, 197 orang merupakan jamaah laki-laki dan 248 orang perempuan. Namun, kepulangan kali ini hanya berjumlah 444 orang karena satu jemaah, atas nama Yurniaty Maah Abdullah asal Kota Pekanbaru, wafat di RS King Faisal, Mekkah,” jelas Nurdin.“Ini merupakan duka mendalam bagi kami di tengah dinamika pelaksanaan haji 2025. Namun, kami bersyukur atas kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji yang telah dilaksanakan para jemaah hingga tuntas,” sambungnya.Nurdin juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan jemaah kepada para petugas kloter yang telah berupaya maksimal memberikan pelayanan terbaik selama perjalanan ibadah.“Alhamdulillah, seluruh jemaah dapat melaksanakan rukun dan wajib haji secara sempurna, termasuk mabit di Mina dan pelontaran jumrah hingga nafar tsani,” ungkapnya.Sementara itu, Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Batam, Zulkarnain, turut menyampaikan rasa syukur atas kembalinya jamaah Kloter 06 dengan selamat.Ia juga menginformasikan kabar duka atas wafatnya 23 jemaah Debarkasi Batam selama pelaksanaan haji tahun 2025. Rinciannya, 10 orang berasal dari Jambi, 4 dari Kalimantan Barat, 7 dari Riau, dan 2 dari Kepulauan Riau.“Kita doakan almarhum dan almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ujar Zulkarnain.

Pekanbaru, Petah.id - Polda Riau melaksanakan apel penyerahan penghargaan kepada personel berprestasi serta peluncuran Tim Raga Plus, bertempat di Lapangan Apel Mapolda Riau, Rabu (11/6/2025).Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Dr Herry Heryawan, Wakapolda Riau Brigjen Pol Jossy Kusumo, Irwasda Polda Riau, para pejabat utama Polda Riau serta seluruh Personel Polda Riau.Dalam amanatnya, Kapolda Riau Herry menyampaikan rasa haru dan bangganya atas dedikasi para personel yang telah menunjukkan prestasi luar biasa. “Saya merasa terharu dan bangga karena masih bisa memberikan penghargaan kepada personel yang berprestasi. Ini adalah bentuk motivasi agar kita semua bisa menjadi ‘master pelayanan’ bagi masyarakat,” ungkap Irjen Herry.Sebanyak 29 personel menerima penghargaan atas kontribusi mereka, termasuk 12 personel dari Satuan Narkoba Polres Bengkalis yang berhasil mengungkap penyelundupan lebih dari 90 kilogram narkotika jenis sabu dan ekstasi. Selain itu, 17 personel dari bidang kehutanan juga diapresiasi atas keberhasilan mereka dalam mengungkap kasus-kasus lingkungan hidup.Di sisi lain, Kapolda Riau juga secara resmi meluncurkan Tim “Raga Plus”, sebuah satuan tugas khusus yang terdiri dari 374 personel gabungan dari seluruh jajaran polres dan Brimob. Tim ini telah dilatih secara intensif untuk mendukung penanganan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk pelatihan khusus seperti jungle survival dan taktik operasi di hutan.“Tim ini adalah simbol kehadiran negara di tengah masyarakat. Mereka bukan hanya melakukan patroli, tetapi juga menyapa masyarakat dan memberikan edukasi terkait pencegahan kejahatan lingkungan,” tegas Kapolda Riau.Kapolda Riau juga menekankan pentingnya transformasi menuju Green Policing sebagai pendekatan Kepolisian modern. Konsep ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, TNI, serta komunitas masyarakat.Kapolda menegaskan bahwa komitmen terhadap lingkungan hidup akan terus diperkuat. “Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan akan dilakukan secara tegas dan berkeadilan. Kita telah menangani 17 kasus pada 2024 dan 25 kasus pada 2025. Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” ujar Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.Keberhasilan pengungkapan pembalakan liar di hutan lindung Siabu, yang mendapatkan perhatian Nasional. Keterlibatan media dalam publikasi kegiatan ini juga diapresiasi sebagai bagian penting dalam membangun citra positif Polri di mata publik."Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media yang turut terlibat langsung dalam peliputan di lapangan, termasuk saat rilis di tengah hutan lindung Siabu. Publikasi teman-teman media sangat penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri. Mari kita bangun Riau bersama-sama agar bisa tumbuh dan berkembang sejajar dengan provinsi-provinsi maju lainnya," tutup Irjen Herry.