1. Semangat Baru BPBD Siak Menanggulangi Bencana
  2. Pabrik Pupuk NPK Segera Beroperasi di Tualang, Bupati Alfedri Investasi ini Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
  3. Pertamina Jamin Stok LPG 3 Kg di Riau Aman Saat Iduladha 1445 H
  4. Melalui Duta Mangrove, Cara SMAN 9 Pekanbaru Melestarikan Lingkungan
  5. Berantas Judi Online, Presiden Jokowi ajak Masyarakat Bersatu
  6. Satlantas Polres Siak Gelar Sosialisasi Tertip Berlalu Lintas Kepada Pelajar SMA Negeri I Bungaraya
  7. Satresnarkoba Polres Pekanbaru Gagalkan Penyeludupan 1 Kilogram Sabu dan 3 Ribu Butir Ektasi di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II.
  8. Pj Gubri SF Hariyanto Bakal Kunjungi 12 Kabupaten/Kota Serahkan SK PPPK
  9. Resmikan RRJ Desa Se-Kabupaten Bengkalis, Kajati Riau Berikan Apresiasi
  10. Nahkoda dan ABK KLM Sinar Selamat saat Kapal Terbakar di Perairan Meranti
  11. Pj Gubernur Riau Berikan Bantuan Terhadap Korban Kebakaran di Rohul
  12. Kabar Gembira, Pemprov Riau Dalam Waktu Dekat Segera Serahkan SK PPPK Tahun 2023
  13. Disdik Riau Komitmen, Jalankan SE KPK Terkait Pencegahan Gratifikasi PPDB
  14. Pemprov Riau Turun Tangan Perbaiki Kerusakan Jalan Cipta Karya
  15. Tahun Ini Pemprov Riau Siapkan Anggaran Bayangan untuk Perubahan Dua SOTK
  16. Ini Polwan Cantik Bripda Indria Larasati, Raih Prestasi di Kancah Nasional
  17. 10 Pelajar SMK Koto Gasib Dapat KTP Elektronik dari Bupati Siak
  18. Diduga Frustasi Ditinggal Istri, Seorang Pria Sabak Auh Akhiri Hidupnya Cara Gantung Diri
  19. Wanita Paruh Baya di Siak Ditemukan Bersimbah Darah Dirumahnya, Ada Bekas Bacokan Dikening
  20. Emak Emak di Siak Keluhkan Pemadaman Listrik
  21. Soal BUMD Siak, DPRD Bentuk Pansus
  22. Bupati Goes To School, Sampaikan Tentang Kemudahan Pelayanan Disdukcapil
  23. Sukseskan Pilkada Serentak 2024, Sebanyak 393 Anggota PPS kabupaten Siak diLantik.
  24. Pemerintah Siak Fokus Pembangunan Layanan Pendidikan Untuk Masyarakat Kabupaten Siak
  25. Dukung Nelayan Tradisional, Pemkab Siak Bangun Dermaga di Kampung Tualang
  26. Pemkab Siak Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-13 Dari BPK RI.
  27. PT KTU Astra Agro Berikan Edukasi Terhadap Siswa Soal Stop Bullying, Pendidikan Seks Anak dan Gaya Hidup Sehat
  28. Sukses Uji Coba Sandar Kapal di Dermaga Pelabuhan Mengkapan
  29. Setelah Kalaksa BPBD, Bakal Ada Tersangka Baru Terkait Korupsi di BPBD Siak
  30. Kepala BPBD Siak jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Penanggulangan Bencana Alam
  31. Siak Terima Bantuan Satu Unit Mobil Perpustakaan Keliling Dari Perpustakaan Nasional RI
  32. Tingkatkan Kapasitas Aparatur Kampung, Bupati Alfedri Bawa Sekdes Belajar di Kota Tahu
  33. Do'a Ngah Ige Dari Siak Untuk Korban Bencana Sumbar
  34. Mendaftar Sebagai Calon Bupati di Demokrat, Indra Gunawan Siap Membawa Perubahan Untuk Kabupaten Siak
  35. Polisi Ringkus Pelaku Sodomi Tiga Remaja Komplek Perumahan di Sekupang
  36. Harga Pinang Kering di Riau Naik, Berikut Harga Perkilogram
  37. Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi Akan Dipotong di komplek Masjid Nurul Wathan Rumbai
Mendagri Instruksikan Pemda Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air
Lingkungan

Mendagri Instruksikan Pemda Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air

Jakarta, Petah.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Mendukung Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pelaksanaan Forum Air Sedunia ke-10.Instruksi yang dialamatkan kepada gubernur dan bupati/wali kota tersebut terbit dalam rangka mewujudkan ketahanan air, serta ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Di dalamnya terdapat sejumlah poin penting yang perlu dilaksanakan oleh Pemda.Pertama, Pemda diarahkan untuk melaksanakan kebijakan di bidang sumber daya air yang berorientasi mewujudkan ketahanan. Hal itu meliputi peningkatan kualitas air, konservasi dan pemulihan ekosistem air tawar dan keanekaragaman hayati, penghematan dan efisiensi air, hingga penyediaan akses air minum dan sanitasi yang aman untuk masyarakat sebagai hak asasi manusia yang utama.“Termasuk pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah dan limbah padat serta pelayanan kebersihan di perkotaan, penyediaan air untuk pangan/pertanian, dan pemanfaatan sumber daya air untuk energi,” demikian bunyi Inmendagri tertanggal 3 Mei 2024 tersebut.Kedua, Pemda diminta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola, kerjasama, dan diplomasi air. Upaya ini melalui peningkatan dialog, kerja sama, partisipasi, dan koordinasi semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan wilayah sungai, lintas batas wilayah sungai, danau, lahan basah (gambut/rawa), pulau-pulau kecil, serta akuifer air tanah. Sedangkan upaya lainnya melalui pengembangan budaya dan kearifan lokal yang mendukung tata kelola air di wilayah masing-masing.Selain itu, Pemda perlu mengembangkan institusi dan penegakan kerangka hukum yang transparan dan akuntabel. “Serta peningkatan integritas dan penguatan, kesetaraan gender, keterlibatan pemuda, dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan komunitas lokal/masyarakat adat,” sambungnya.Ketiga, Pemda diimbau untuk mewujudkan ketangguhan bencana hidrometeorologi melalui kebijakan dan program pencegahan serta pengelolaan banjir yang terpadu. Hal ini meliputi mitigasi kejadian cuaca ekstrem, pengendalian banjir, perlindungan zona pesisir, penanganan sedimentasi, dan pengembangan sistem peringatan dini.Selain itu Pemda perlu menerapkan kebijakan dan program pencegahan kekeringan, langkah ini melalui penyusunan rencana adaptasi, pemilihan tanaman tahan kekeringan, serta restorasi lahan gambut dan bakau. Program lainnya, penerapan pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem melalui restorasi dataran banjir dan hutan bakau serta infrastruktur hijau, juga perlu dilakukan.“Peningkatan ketahanan infrastruktur air terhadap kejadian cuaca ekstrem, dan pengembangan sistem peringatan dini, termasuk rencana kesiapsiagaan dan analisis skenario bencana, serta mengurangi kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana,” lanjutnya.Keempat, dukungan Pemda ini juga diminta untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan didukung alokasi anggaran yang memadai, serta peningkatan investasi pembiayaan infrastruktur kebencanaan.Tak hanya itu, terbitnya Inmendagri ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Forum Air Sedunia (World Water Forum) ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024 mendatang. Karena itu, Pemda diminta untuk mendukung pelaksanaan World Water Forum (WWF) ke-10 tersebut melalui publikasi secara masif dan serentak di daerah sejak April 2024 hingga 31 Mei 2024. 

Hore! Pemprov Riau Dapat Bantuan Satu Unit Helikopter Water Bombing Dari BNPB Pusat
Lingkungan

Hore! Pemprov Riau Dapat Bantuan Satu Unit Helikopter Water Bombing Dari BNPB Pusat

Pekanbaru, Petah.id - Pemerintah Provinsi Riau menerima bantuan helikopter water bombing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Selasa (7/5/2024).Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Provinsi Riau, M Edy Afrizal menyampaikan, bahwa helikopter water bombing bantuan dari BNPB Pusat telah tiba di Pekanbaru pada Minggu, (5/5/2024) kemarin. Saat ini, katanya, helikopter water bombing itu berada di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru."Iya, bantuan helikopter dari BNPB sudah datang kemarin (Ahad) di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru. Helikopter ini dua fungsi bisa untuk patroli dan water bombing,"katanya.Edy mengatakan, helikopter bantuan BNPB tersebut memiliki kemampuan mengangkut air hanya 800 liter. Dimana helikopter ini lebih kecil dibandingkan helikopter water bombing pada umumnya mencapai ribuan liter. "Helikopter itu bisa juga digunakan untuk water bombing jika dibutuhkan. Tapi kita lebih fokuskan untuk patroli. Namun dalam waktu dekat bantuan helikopter water bombing kapasitas besar dari BNPB segera datang,"ujarnya. Lebih lanjut Edy menjelaskan kondisi Karhutla di Riau dalam beberapa hari belakangan ini Riau nihil. Hal ini karena sebagian besar wilayah Riau diguyur hujan."Mudah-mudahan seterusnya begitu, tapi kalau melihat perkiraan cuaca BMKG bulan Mei ini sudah mulai musim panas, namun kita terbantu masih ada turun hujan,"harapnya.Edy menuturkan, sebelumnya Provinsi Riau juga telah mendapat bantuan helikopter patroli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Helikopter tersebut untuk memonitor Karhutla di kabupaten kota se-Riau, dengan adanya armada Helikopter ini dapat melakukan patroli secara berkala terhadap Karhutla,"ucapnya.

Dua Hektar Lahan di Benteng Hilir Siak Kembali Terbakar, Ihsan : Lahan Sudah Tiga Kali Terbakar
Lingkungan

Dua Hektar Lahan di Benteng Hilir Siak Kembali Terbakar, Ihsan : Lahan Sudah Tiga Kali Terbakar

Siak, Petah.id - Seluas dua hektar lahan gambut di Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Riau luluhlantak dilahap si jago merah. Anehnya, lahan tersebut kerap terjadi kebakaran. Peristiwa kebakaran lahan tersebut baru diketahui tim Manggala Agni Daops Siak pada Senin (24/7/2023).Kepala Manggala Agni Daops Siak Ihsan Abdillah mengatakan, pihaknya bersama TNI, Polri dan masyarakat sudah turun langsung untuk memadamkan api tersebut. "Dapat informasi dari masyarakat adanya kebakaran hutan dan lahan tim langsung gerak cepat menuju lokasi untuk melakukan pemadaman," kata Kepala Manggala Agni Daops Siak Ihsan Abdillah, Selasa (25/7/2023). Manggala Agni sendiri, kata Ihsan, menerjunkan 10 personil untuk melakukan pemadaman api agar tidak menjalar ke lahan lainnya. "10 personil kami arahkan ke lokasi untuk melakukan pemadam langsung dengan cara memutus kepala api," jelas Ihsan. Ditambahkan Ihsan, belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran di lahan milik masyarakat tersebut. Namun, lahan tersebut sudah tiga kali terbakar. "Penyebabnya belum diketahui, masih dalam lidik kepolisian. Tapi kami bersama tim lainnya sudah tiga kali melakukan pemadaman di lokasi yang sama. Terakhir, kami melakukan pemadaman di lahan itu pada 25 Juni 2023 yang lalu," ungkap Ihsan. Pada kesempatan itu, Ihsan tak henti-hentinya mengimbau warga untuk tidak membuka lahan demgan cara membakar. "Tak bosan-bosan kami imbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengam cara membakar, apalagi dikondisi cuaca saat ini," tutur Ihsan. 

Peduli Lingkungan, PT KTU Serahkan Bibit Pohon dan Bak Sampah
Lingkungan

Peduli Lingkungan, PT KTU Serahkan Bibit Pohon dan Bak Sampah

Siak, Petah.id -  PT KTU Serahkan Bibit Pohon dan Bak Sampah ke sekolah ring-1 binaan perusahaan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk program Astra Hijau dan sebagai wujud perusahaan yang peduli akan lingkungan. Bantuan bibit pohon diberikan ke SDN 20 Kuala Gasib dan bantuan bak sampah diserahkan ke SMKN 1 Koto Gasib di Kampung Pangkalan Pisang. Bantuan diserahkan langsung oleh Asisten  CSR Eri Apriadi, didampingi Asisten Fire Hendra Novianto, Asisten Konservasi Zulkarnain Ali.Penyerahan bibit pohon dan bak sampah. menurut Administratur PT KTU Hubbal K Sembiring, sebagai salah satu bentuk perhatian pihaknya terhadap lingkungan.“Kami berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan program-program terpadu yang sudah direncanakan oleh tim sustainability, salah satunya Astra Hijau,” kata Administratur Hubbal.Disebutkan Administratur Hubbal. program pengurangan emisi ini, selaras dengan program pemerintah. “Kami berusaha menyelaraskan diri untuk mendukung upaya pemerintah dalam berbagai program; baik program pemberdayaan masyarakat, program pendidikan maupun program lingkungan,” ucapnya.Pemberian bibit pohon dan bak sampah sebagai upaya melestarikan lingkungan.Diharapkan memberikan manfaat dalam mendukung penanggulangan dampak perubahan iklim di Kabupaten Siak, khususnya dan di Indonesia pada umumnya.Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang mengajak seluruh sekolah ramah lingkungan dan berbasis Adiwiyata sebagai bagian dari komitmen nasional untuk menangkal pemanasan global.Kepala SMKN 1 Koto Gasib Raja Zalhairi menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada PT KTU yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. “Hal ini sangat penting demi mengurangi terjadinya perubahan iklim yang dampaknya semakin terasa,” kata Zalhairi.Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama untuk menghijaukan lingkungan, dan peduli sampah terutama di sekolah, solusi agar sejak dini para pelajar dapat disiplin dalam menjadikan  sampah lebih bermanfaat, sehingga tak lagi dibuang secara sembarangan.“Terima kasih kepada PT KTU yang sudah mulai bergerak untuk mewujudkan lingkungan lestari dan memberikan bantuan ke sekolah kami,” katanya.Dia juga mendoakan agar PT KTU tetap konsisten dan semakin sukses di masa yang aka datang.Asisten CSR PT KTU Eri Apriadi menjelaskan, bantuan bibit pohon dan bak sampah ini merupakan wujud kepedulian PT KTU terhadap sekolah-sekolah binaan untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan lingkungan hijau melalui Program Sekolah Adiwiyata. “Semoga bantuan ini dapat memotivasi seluruh warga sekolah untuk turut serta menjaga lingkungan dan mengurangi pemanasan global,” ungkap Eri Apriadi.

Terkait PBPH, Bapekam Dua Kampung di Sei Apit Datangi Ketua DPRD Siak
Lingkungan

Terkait PBPH, Bapekam Dua Kampung di Sei Apit Datangi Ketua DPRD Siak

Siak, Petah.id - Bapekam Kampung Teluk Lanus dan Kampung Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Apit datangi Ketua DPRD Siak Indra Gunawan terkait persoalan Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang ada di wilayah Siak. Bapekam ke dua kampung tersebut curhat dengan Ketua DPRD Siak soal PBPH yang sedang jadi pembahasan hangat. Mereka pun menyambut baik perjuangan Indra yang surati Kementrian LHK terkait skema PBPH yang harus berpihak terhadap masyarakat setempat. Ketua Bapekam Kampung Rawa Mekar Jaya, Tarno mengatakan pihaknya beserta masyarakat tidak pernah tau adanya program PBPH yang ada di kampungnya. Bahkan, mereka mengetahui adany program tersebut setelah Ketua DPRD Siak Indra Gunawan surati kementrian LHK. "Program ini bapekam kami tak tau, dan tentunya masyarakat banyak juga yang tidak tahu," kata Tarno dihadapan Ketua DPRD Siak. Selama ini, tambah Tarno, adanya koperasi yang akan mengelola program PBPH juga tidak diketahui oleh pihaknya dan masyarakat. "Bahkan kami tak tau ada koperasi yang mengurus hal tersebut. Kami yang dalam struktur pemerintahan desa saja tidak tau apalagi masyarakat," tambah Tarno. Tarno mengaku senang adanya keberpihakan Ketua DPRD Siak terhadap masyarakat khususnya Kampung Rawa Mekar Jaya terkait program PBPH. Bahkan, lanjutnya, Ia sangat mendukung apa yang dilakukan Indra Gunawan saat menyurati Kementrian LHK agar ada evaluasi terhadap PBPH. "Kami masyarakat tentunya mendorong langkah yang diambil ketua DPRD Siak dan juga menyampaikan terima kasih atas apa yang dilakukan Indra Gunawan saat ini. Tolonglah bantu perjuangkan masyarakat kami ini pak," ucapnya. Senada disampaikan Bapekam Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Mazlan mengatakan ia mendorong penuh apa yany dilakukan Indra Gunawan soal evaluasi terhadap program PBPH yang ada di kampungnya. Ia pun sempat mengingatkan Indra Gunawan bahwa Kampung Teluk Lanus harus diperhatikam secara khusus lantaran Indra Gunawan juga lahir disitu. "Ketua kan lahir di Teluk Lanus. Tolonglah ketu perhatikan betul. apalagi program  PBPH ini kami sama sekali tidak tahu. Kami tak ingin ini hanya dinikmati segelintir orang," kata Mazlan. Mazlan mengaku akan ikut serta berjuang bersama terkait evaluasi PBPH di Teluk Lanus agar benar-benar berpihal terhadap masyarakat. "Kami dorong penuh perjuangan Ketua Indra, kami akan kawal terus. Hal ini agar skema program PBPH harus benar-benar berpihak terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi," ujar Mazlan. Sebelumnya, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan meminta pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengevaluasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kecamatan Sungai Apit, Siak.Hal ini disebabkan karena pengajuan PBPH pada Hutan Produksi (HP) dari Koperasi Jasa Mutiara Tasik Belat dan Koperasi Simpan Pinjam Sungai Lubuk Meranti ini diduga hanya digerakkan segelintir orang, tanpa ada skema yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat banyak, khususnya masyarakat di Kampung Teluk Lanus, Rawa mekar jaya, Siak."Alhamdulillah surat kami mendapat respon dari Ibu Menteri Siti Nurbaya. Kami diundang rapat di Jakarta akhir pekan lalu, dan semakin terang terlihat bahwa pengajuan ijin ini patut diduga hanya menguntungkan segelintir orang, dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak khususnya rakyat Teluk Lanus, Rawa Mekar Jaya, Siak," kata Indra dalam keterangannya pada media, Senin (1/5/2023).Dari dua pengajuan PBPH ini belum terdapat program yang menyentuh masyarakat miskin dan miskin ektrim, tidak terdapat program pembangunan jangka panjang dan tidak terlihat keberpihakan secara ekonomi untuk masyarakat tempatan.Bahkan, lanjut Indra, ketika ditanya kepada ketua koperasi apa tujuan dan maksud mengusulkan program PBPH, Ketua koperasi tidak dapat menjawab, seolah-olah Ketua Koperasi tidak tau tentang program yang diajukan."Ada apa ini? Jika para pihak tidak transparan, bukan tidak mungkin akan terjadi konflik vertikal di masyarakat. Apalagi izin prinsip sudah keluar, sementara mayoritas masyarakat tidak tau apa-apa. Siapa di balik pengajuan izin ini? Jangan sampai ngakunya Koperasi tapi hanya mengakomodir kepentingan elit semata," kata Indra."Dari data lapangan yang berhasil kami himpun, di satu wilayah yang sama Teluk Lanus, Rawa mekar jaya dan desa sekitar, ada sekitar 4-5 PBPH yang dikuasai segelintir pihak saja. Bahkan surat penolakan PBPH dari NGO sudah ada sejak Januari 2023 lalu," tambahnya.Dalam rapat  tersebut turut ikut melakukan pembahasan PBPH dihadiri pihak KLHK, DLHK Provinsi, Wakil Bupati Siak Husni Merza dan jajaran, ketua koperasi. Dari hasil pertemuan tersebut, akan ditindaklanjuti pembahasan di daerah yang melibatkan banyak pihak, dan hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri LHK. "Kami berharap Ibu Menteri bersedia mempertimbangkan pengajuan PBPH di Siak ini. Jika perlu batalkan izin prinsip jika terbukti hanya mengakomodir kepentingan segelintir oknum, bukan rakyat Teluk Lanus, Rawa mekar jaya secara keseluruhan," tegas Indra.Indra menambahkan bahwa Teluk Lanus, Rawa mekar jaya Sei Apit merupakan wilayah atau dapilnya. Karena itu, ia siap mendampingi masyarakat sampai hak rakyat benar-benar terpenuhi.Seluruh ijin PBPH di wilayah Kabupaten Siak idealnya diajukan koperasi dengan melibatkan Bumdes atau Bumkam, sehingga ada bagi hasil yang jelas dan transparan untuk masyarakat tiga desa dalam jangka waktu panjang."Kita tidak ingin terjadi kerusakan lingkungan di Siak, karena sekarang saja Harimau sudah masuk ke Kota Siak karna kawasan hutan sudah rusak. Kami juga menolak penguasaan sepihak untuk mendapatkan izin PBPH. Sudah bukan saatnya lagi rakyat dibodoh-bodohi," katanya tegas.

Minta Evaluasi PBPH di Siak, Surat Ketua DPRD Direspon Menteri LHK
Lingkungan

Minta Evaluasi PBPH di Siak, Surat Ketua DPRD Direspon Menteri LHK

Siak, Petah.id - Ketua DPRD Siak Indra Gunawan meminta pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengevaluasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kecamatan Sungai Apit, Siak.Hal ini disebabkan karena pengajuan PBPH pada Hutan Produksi (HP) dari Koperasi Jasa Mutiara Tasik Belat dan Koperasi Simpan Pinjam Sungai Lubuk Meranti ini diduga hanya digerakkan segelintir orang, tanpa ada skema yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat banyak, khususnya masyarakat di Kampung Teluk Lanus, Rawa Mekar jaya, KKecamatan Sungai Apit, Siak."Alhamdulillah surat kami mendapat respon dari Ibu Menteri Siti Nurbaya. Kami diundang rapat di Jakarta akhir pekan lalu, dan semakin terang terlihat bahwa pengajuan izin ini patut diduga hanya menguntungkan segelintir orang, dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak khususnya rakyat Teluk Lanus, Rawa Mekar Jaya, Siak," kata Indra dalam keterangannya pada media, Senin (1/5/2023).Dari dua pengajuan PBPH ini belum terdapat program yang menyentuh masyarakat miskin dan miskin ektrim, tidak terdapat program pembangunan jangka panjang dan tidak terlihat keberpihakan secara ekonomi untuk masyarakat tempatan.Bahkan, lanjut Indra, ketika ditanya kepada ketua koperasi apa tujuan dan maksud mengusulkan program PBPH, Ketua koperasi tidak dapat menjawab, seolah-olah Ketua Koperasi tidak tau tentang program yang diajukan."Ada apa ini? Jika para pihak tidak transparan, bukan tidak mungkin akan terjadi konflik vertikal di masyarakat. Apalagi izin prinsip sudah keluar, sementara mayoritas masyarakat tidak tau apa-apa. Siapa di balik pengajuan izin ini? Jangan sampai ngakunya Koperasi tapi hanya mengakomodir kepentingan elit semata," kata Indra."Dari data lapangan yang berhasil kami himpun, di satu wilayah yang sama Teluk Lanus, Rawa mekar jaya dan desa sekitar, ada sekitar 4-5 PBPH yang dikuasai segelintir pihak saja. Bahkan surat penolakan PBPH dari NGO sudah ada sejak Januari 2023 lalu," tambahnya.Dalam rapat  tersebut turut ikut melakukan pembahasan PBPH dihadiri pihak KLHK, DLHK Provinsi, Wakil Bupati Siak Husni Merza dan jajaran, ketua koperasi. Dari hasil pertemuan tersebut, akan ditindaklanjuti pembahasan di daerah yang melibatkan banyak pihak, dan hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri LHK. "Kami berharap Ibu Menteri bersedia mempertimbangkan pengajuan PBPH di Siak ini. Jika perlu batalkan izin prinsip jika terbukti hanya mengakomodir kepentingan segelintir oknum, bukan rakyat Teluk Lanus, Rawa mekar jaya secara keseluruhan," tegas Indra.Indra menambahkan bahwa Teluk Lanus, Rawa mekar jaya Sei Apit merupakan wilayah atau dapilnya. Karena itu, ia siap mendampingi masyarakat sampai hak rakyat benar-benar terpenuhi.Seluruh ijin PBPH di wilayah Kabupaten Siak idealnya diajukan koperasi dengan melibatkan Bumdes atau Bumkam, sehingga ada bagi hasil yang jelas dan transparan untuk masyarakat tiga desa dalam jangka waktu panjang."Kita tidak ingin terjadi kerusakan lingkungan di Siak, karena sekarang saja Harimau sudah masuk ke Kota Siak karna kawasan hutan sudah rusak. Kami juga menolak penguasaan sepihak untuk mendapatkan izin PBPH. Sudah bukan saatnya lagi rakyat dibodoh-bodohi," katanya tegas.

131 Hektar Hutan dan Lahan Terbakar di Riau
Indragiri Hilir

131 Hektar Hutan dan Lahan Terbakar di Riau

Pekanbaru, Petah.id - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Titik api tersebut berhasil dipadamkan oleh petugas. Dari data BPBD Riau, luas lahan yang terbakar sejak januari 2023 mencapai 131,44 hektar dan tersebar diberbagai kabupaten kota. Di Kabupaten Bengkalis kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini mencapai 79,87 hektar. Kabupaten Rohil 5,5 hektar, Dumai 19,27 hektar, Meranti 2,5 hektar dan Siak 9,95 hektar, Pekanbaru sudah terjadi 7,2 hektar, Kampar 1 hektar, Indragiri Hulu 0,65 hektar dan Kabupaten Inhil seluas 5,5 hektar.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, M Edy Afrizal menyampaikan jumlah luasan tersebut dapat dipadamkan dan dikendalikan oleh petugas. "Riau kondusif, sudah nihil Karhutla. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan," kata Kepala BPBD Riau, M Edy Afrizal, Jumat (31/3/2023). Dikatakan M Edy, tiga kabupaten kota di Riau hingga saat ini masih nihil dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan. "Ada tiga daerah yang masih nihilkarhutla, yakni Kuansing, Rohul dan Pelalawan," kata Edy. Pihaknya mengimbau masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar. Langkah ini menjadi poin paling utama dalam rangka menekan angka kasus Karhutla di Riau dengan melibatkan banyak sektor.“Bukan cuma dari BPBD, TNI-Polri juga ikut serta. Di daerah itu kan sudah ada Bhabinkamtibmas dan Babinsa, mereka juga dilibatkan dalam sosialisasi,” sebutnya. Dia menambahkan, upaya pencegahan harus terus dilakukan sekaligus menjadi sinyal untuk mendeteksi dini potensi-potensi terjadinya Karhutla. Selain itu, ujar dia, kegiatan patroli akan terus dilakukan oleh tim-tim di daerah. Kegiatan sosialisasi juga bisa disisipkan di tengah kegiatan seperti itu.“Kita akan terus mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hal ini menjadi kunci utama untuk menekan angka kasus Karhutla di Riau saat ini. Kita juga tidak mau capaian-capain kita saat ini menjadi sia-sia jika masyarakat tidak diingatkan,” tutupnya. 

Halaman 1 dari 2