Pekanbaru, Petah.id- Sebanyak 600 kilogram garam telah disemai di langit Kabupaten Siak dan Pelalawan guna untuk menciptakan hujan buatan di dua wilayah tersebut.Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau proses hujan buatan ini direncanakan dilakukan hingga 12 Oktober 2023 mendatang, dengan menggunakan pesawat jenis Pilatus PC-6.  "Untuk proses TMC sudah, hari ini dimulai," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edy Afrizal melalui Kepala Bidang Kedaruratan, Jim Gafur, Sabtu (7/10/23) kemarin. Jim Gafur menjelaskan, hujan buatan itu dilakukan oleh  Smart Cakrawala Aviation, selaku penyedia jasa TMC. Sementara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan sebagai supervisor pelaksanaannya."Sebelum penyemaian terlebih dahulu dilakukan pengamatan, potensi awan hujan ini ada di Siak dan Pelalawan," ujar Jim. Jim menyampaikan, sebelum melakukan TMC, tim terlebih dahulu melaksanakan pengamatan cuaca, karena upaya TMC sangat bergantung pada potensi awan hujan. "Untuk hari selanjutnya belum tahu, harus briefing dulu dan memantau potensi awan yang ada," sebutnya Jim. Diharapkan dengan adanya TMC ini dapat meminimalisir terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta dapat mengurangi kabut asap  yang sudah terjadi dalam sepekan terakhir. 

Siak, Petah.id - Lahan milik warga seluas dua hektar terbakar di Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Riau. Kapolsek Siak Kompol Syafril SH MH tak menampik peristiwa yang melahap dua hektar lahan milik warga yang terbakar. Dikatakan Kompol Syafril, pihaknya bersama tim saat ini sedang berjibaku untuk memadamkan api. "Benar adanya dan saat ini tim sedang melakukan proses pemadaman. Luas yang terbakar sekitar dua hektar," kata Kompol Syafril, Rabu (26/7/2023) Hingga saat ini, tambah Kompol Syafril, tim terus melakukan pemadaman agar api tidak menjalar ke area lainnya. "Setelah kemarin dilakukan sekat cincin untuk mengepung api supaya tidak menjalar ke area lainnya," tambahnya. Sebanyak 50 orang tim gabungan dari Polri, TNI, Masyarakat Peduli Api (MA) dan lainnya masih berada di lokasi bertungkus lumus memadamkan si jago merah yang melahap lahan warga. "50 personil gabungan diterjunkan untuk memadamkan api," jelas Kompol Syafril. Dituturkan Kompol Syafril, pihaknya tak henti-hentinya untuk melaksanakan patroli serta mengimbau masyarakat agar tidak membersihkan lahan dengan cara membakar. "Kami dari kepolisian selalu melaksanakan patroli serta memberi imbauan kepada warga agar tidak membersihkan lahan dengan cara membakar apalagi dimusim kemarau saat ini," tuturnya. 

Siak, Petah.id - Seluas dua hektar lahan gambut di Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Riau luluhlantak dilahap si jago merah. Anehnya, lahan tersebut kerap terjadi kebakaran. Peristiwa kebakaran lahan tersebut baru diketahui tim Manggala Agni Daops Siak pada Senin (24/7/2023).Kepala Manggala Agni Daops Siak Ihsan Abdillah mengatakan, pihaknya bersama TNI, Polri dan masyarakat sudah turun langsung untuk memadamkan api tersebut. "Dapat informasi dari masyarakat adanya kebakaran hutan dan lahan tim langsung gerak cepat menuju lokasi untuk melakukan pemadaman," kata Kepala Manggala Agni Daops Siak Ihsan Abdillah, Selasa (25/7/2023). Manggala Agni sendiri, kata Ihsan, menerjunkan 10 personil untuk melakukan pemadaman api agar tidak menjalar ke lahan lainnya. "10 personil kami arahkan ke lokasi untuk melakukan pemadam langsung dengan cara memutus kepala api," jelas Ihsan. Ditambahkan Ihsan, belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran di lahan milik masyarakat tersebut. Namun, lahan tersebut sudah tiga kali terbakar. "Penyebabnya belum diketahui, masih dalam lidik kepolisian. Tapi kami bersama tim lainnya sudah tiga kali melakukan pemadaman di lokasi yang sama. Terakhir, kami melakukan pemadaman di lahan itu pada 25 Juni 2023 yang lalu," ungkap Ihsan. Pada kesempatan itu, Ihsan tak henti-hentinya mengimbau warga untuk tidak membuka lahan demgan cara membakar. "Tak bosan-bosan kami imbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengam cara membakar, apalagi dikondisi cuaca saat ini," tutur Ihsan. 

Siak, Petah.id - Seluas satu hektar lahan gambut di Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Riau dilahap si jago merah.Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut baru diketahui tim Manggala Agni Daops Siak pada Sabtu (17/6/2023). "Dapat informasi adanya kebakaran hutan dan lahan tim langsung gerak cepat menuju lokasi untuk melakukan pemadaman," kata Kepala Manggala Agni Daops Siak Ihsan Abdillah. Sedikitnya, sepuluh personil dari Manggala Agni diterjunkan untuk memadamkan api agar tidak menjalar."Ada 10 personil diturunkan dan sudah berhasil dipadamkan," jelas Ihsan.Dikatakan Ihsan, belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran di lahan milik masyarakat tersebut. Namun, lanjut Ihsan, kebakaran lahan tersebut dipastikan ulah manusia. "Entah lalai entah sengaja, yang pasti kebakaran akibat ulah manusia. Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian," ungkap Ihsan.Tampak personil Polri, TNI, MPA, BPBD dan masyarakat turut serta memadamkan api.

Siak, Petah.id -  PT KTU Serahkan Bibit Pohon dan Bak Sampah ke sekolah ring-1 binaan perusahaan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk program Astra Hijau dan sebagai wujud perusahaan yang peduli akan lingkungan. Bantuan bibit pohon diberikan ke SDN 20 Kuala Gasib dan bantuan bak sampah diserahkan ke SMKN 1 Koto Gasib di Kampung Pangkalan Pisang. Bantuan diserahkan langsung oleh Asisten  CSR Eri Apriadi, didampingi Asisten Fire Hendra Novianto, Asisten Konservasi Zulkarnain Ali.Penyerahan bibit pohon dan bak sampah. menurut Administratur PT KTU Hubbal K Sembiring, sebagai salah satu bentuk perhatian pihaknya terhadap lingkungan.“Kami berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan program-program terpadu yang sudah direncanakan oleh tim sustainability, salah satunya Astra Hijau,” kata Administratur Hubbal.Disebutkan Administratur Hubbal. program pengurangan emisi ini, selaras dengan program pemerintah. “Kami berusaha menyelaraskan diri untuk mendukung upaya pemerintah dalam berbagai program; baik program pemberdayaan masyarakat, program pendidikan maupun program lingkungan,” ucapnya.Pemberian bibit pohon dan bak sampah sebagai upaya melestarikan lingkungan.Diharapkan memberikan manfaat dalam mendukung penanggulangan dampak perubahan iklim di Kabupaten Siak, khususnya dan di Indonesia pada umumnya.Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang mengajak seluruh sekolah ramah lingkungan dan berbasis Adiwiyata sebagai bagian dari komitmen nasional untuk menangkal pemanasan global.Kepala SMKN 1 Koto Gasib Raja Zalhairi menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada PT KTU yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. “Hal ini sangat penting demi mengurangi terjadinya perubahan iklim yang dampaknya semakin terasa,” kata Zalhairi.Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama untuk menghijaukan lingkungan, dan peduli sampah terutama di sekolah, solusi agar sejak dini para pelajar dapat disiplin dalam menjadikan  sampah lebih bermanfaat, sehingga tak lagi dibuang secara sembarangan.“Terima kasih kepada PT KTU yang sudah mulai bergerak untuk mewujudkan lingkungan lestari dan memberikan bantuan ke sekolah kami,” katanya.Dia juga mendoakan agar PT KTU tetap konsisten dan semakin sukses di masa yang aka datang.Asisten CSR PT KTU Eri Apriadi menjelaskan, bantuan bibit pohon dan bak sampah ini merupakan wujud kepedulian PT KTU terhadap sekolah-sekolah binaan untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan lingkungan hijau melalui Program Sekolah Adiwiyata. “Semoga bantuan ini dapat memotivasi seluruh warga sekolah untuk turut serta menjaga lingkungan dan mengurangi pemanasan global,” ungkap Eri Apriadi.

Siak, Petah.id - Bapekam Kampung Teluk Lanus dan Kampung Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Apit datangi Ketua DPRD Siak Indra Gunawan terkait persoalan Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang ada di wilayah Siak. Bapekam ke dua kampung tersebut curhat dengan Ketua DPRD Siak soal PBPH yang sedang jadi pembahasan hangat. Mereka pun menyambut baik perjuangan Indra yang surati Kementrian LHK terkait skema PBPH yang harus berpihak terhadap masyarakat setempat. Ketua Bapekam Kampung Rawa Mekar Jaya, Tarno mengatakan pihaknya beserta masyarakat tidak pernah tau adanya program PBPH yang ada di kampungnya. Bahkan, mereka mengetahui adany program tersebut setelah Ketua DPRD Siak Indra Gunawan surati kementrian LHK. "Program ini bapekam kami tak tau, dan tentunya masyarakat banyak juga yang tidak tahu," kata Tarno dihadapan Ketua DPRD Siak. Selama ini, tambah Tarno, adanya koperasi yang akan mengelola program PBPH juga tidak diketahui oleh pihaknya dan masyarakat. "Bahkan kami tak tau ada koperasi yang mengurus hal tersebut. Kami yang dalam struktur pemerintahan desa saja tidak tau apalagi masyarakat," tambah Tarno. Tarno mengaku senang adanya keberpihakan Ketua DPRD Siak terhadap masyarakat khususnya Kampung Rawa Mekar Jaya terkait program PBPH. Bahkan, lanjutnya, Ia sangat mendukung apa yang dilakukan Indra Gunawan saat menyurati Kementrian LHK agar ada evaluasi terhadap PBPH. "Kami masyarakat tentunya mendorong langkah yang diambil ketua DPRD Siak dan juga menyampaikan terima kasih atas apa yang dilakukan Indra Gunawan saat ini. Tolonglah bantu perjuangkan masyarakat kami ini pak," ucapnya. Senada disampaikan Bapekam Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Mazlan mengatakan ia mendorong penuh apa yany dilakukan Indra Gunawan soal evaluasi terhadap program PBPH yang ada di kampungnya. Ia pun sempat mengingatkan Indra Gunawan bahwa Kampung Teluk Lanus harus diperhatikam secara khusus lantaran Indra Gunawan juga lahir disitu. "Ketua kan lahir di Teluk Lanus. Tolonglah ketu perhatikan betul. apalagi program  PBPH ini kami sama sekali tidak tahu. Kami tak ingin ini hanya dinikmati segelintir orang," kata Mazlan. Mazlan mengaku akan ikut serta berjuang bersama terkait evaluasi PBPH di Teluk Lanus agar benar-benar berpihal terhadap masyarakat. "Kami dorong penuh perjuangan Ketua Indra, kami akan kawal terus. Hal ini agar skema program PBPH harus benar-benar berpihak terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi," ujar Mazlan. Sebelumnya, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan meminta pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengevaluasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kecamatan Sungai Apit, Siak.Hal ini disebabkan karena pengajuan PBPH pada Hutan Produksi (HP) dari Koperasi Jasa Mutiara Tasik Belat dan Koperasi Simpan Pinjam Sungai Lubuk Meranti ini diduga hanya digerakkan segelintir orang, tanpa ada skema yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat banyak, khususnya masyarakat di Kampung Teluk Lanus, Rawa mekar jaya, Siak."Alhamdulillah surat kami mendapat respon dari Ibu Menteri Siti Nurbaya. Kami diundang rapat di Jakarta akhir pekan lalu, dan semakin terang terlihat bahwa pengajuan ijin ini patut diduga hanya menguntungkan segelintir orang, dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak khususnya rakyat Teluk Lanus, Rawa Mekar Jaya, Siak," kata Indra dalam keterangannya pada media, Senin (1/5/2023).Dari dua pengajuan PBPH ini belum terdapat program yang menyentuh masyarakat miskin dan miskin ektrim, tidak terdapat program pembangunan jangka panjang dan tidak terlihat keberpihakan secara ekonomi untuk masyarakat tempatan.Bahkan, lanjut Indra, ketika ditanya kepada ketua koperasi apa tujuan dan maksud mengusulkan program PBPH, Ketua koperasi tidak dapat menjawab, seolah-olah Ketua Koperasi tidak tau tentang program yang diajukan."Ada apa ini? Jika para pihak tidak transparan, bukan tidak mungkin akan terjadi konflik vertikal di masyarakat. Apalagi izin prinsip sudah keluar, sementara mayoritas masyarakat tidak tau apa-apa. Siapa di balik pengajuan izin ini? Jangan sampai ngakunya Koperasi tapi hanya mengakomodir kepentingan elit semata," kata Indra."Dari data lapangan yang berhasil kami himpun, di satu wilayah yang sama Teluk Lanus, Rawa mekar jaya dan desa sekitar, ada sekitar 4-5 PBPH yang dikuasai segelintir pihak saja. Bahkan surat penolakan PBPH dari NGO sudah ada sejak Januari 2023 lalu," tambahnya.Dalam rapat  tersebut turut ikut melakukan pembahasan PBPH dihadiri pihak KLHK, DLHK Provinsi, Wakil Bupati Siak Husni Merza dan jajaran, ketua koperasi. Dari hasil pertemuan tersebut, akan ditindaklanjuti pembahasan di daerah yang melibatkan banyak pihak, dan hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri LHK. "Kami berharap Ibu Menteri bersedia mempertimbangkan pengajuan PBPH di Siak ini. Jika perlu batalkan izin prinsip jika terbukti hanya mengakomodir kepentingan segelintir oknum, bukan rakyat Teluk Lanus, Rawa mekar jaya secara keseluruhan," tegas Indra.Indra menambahkan bahwa Teluk Lanus, Rawa mekar jaya Sei Apit merupakan wilayah atau dapilnya. Karena itu, ia siap mendampingi masyarakat sampai hak rakyat benar-benar terpenuhi.Seluruh ijin PBPH di wilayah Kabupaten Siak idealnya diajukan koperasi dengan melibatkan Bumdes atau Bumkam, sehingga ada bagi hasil yang jelas dan transparan untuk masyarakat tiga desa dalam jangka waktu panjang."Kita tidak ingin terjadi kerusakan lingkungan di Siak, karena sekarang saja Harimau sudah masuk ke Kota Siak karna kawasan hutan sudah rusak. Kami juga menolak penguasaan sepihak untuk mendapatkan izin PBPH. Sudah bukan saatnya lagi rakyat dibodoh-bodohi," katanya tegas.

Siak, Petah.id - Ketua DPRD Siak Indra Gunawan meminta pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengevaluasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kecamatan Sungai Apit, Siak.Hal ini disebabkan karena pengajuan PBPH pada Hutan Produksi (HP) dari Koperasi Jasa Mutiara Tasik Belat dan Koperasi Simpan Pinjam Sungai Lubuk Meranti ini diduga hanya digerakkan segelintir orang, tanpa ada skema yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat banyak, khususnya masyarakat di Kampung Teluk Lanus, Rawa Mekar jaya, KKecamatan Sungai Apit, Siak."Alhamdulillah surat kami mendapat respon dari Ibu Menteri Siti Nurbaya. Kami diundang rapat di Jakarta akhir pekan lalu, dan semakin terang terlihat bahwa pengajuan izin ini patut diduga hanya menguntungkan segelintir orang, dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak khususnya rakyat Teluk Lanus, Rawa Mekar Jaya, Siak," kata Indra dalam keterangannya pada media, Senin (1/5/2023).Dari dua pengajuan PBPH ini belum terdapat program yang menyentuh masyarakat miskin dan miskin ektrim, tidak terdapat program pembangunan jangka panjang dan tidak terlihat keberpihakan secara ekonomi untuk masyarakat tempatan.Bahkan, lanjut Indra, ketika ditanya kepada ketua koperasi apa tujuan dan maksud mengusulkan program PBPH, Ketua koperasi tidak dapat menjawab, seolah-olah Ketua Koperasi tidak tau tentang program yang diajukan."Ada apa ini? Jika para pihak tidak transparan, bukan tidak mungkin akan terjadi konflik vertikal di masyarakat. Apalagi izin prinsip sudah keluar, sementara mayoritas masyarakat tidak tau apa-apa. Siapa di balik pengajuan izin ini? Jangan sampai ngakunya Koperasi tapi hanya mengakomodir kepentingan elit semata," kata Indra."Dari data lapangan yang berhasil kami himpun, di satu wilayah yang sama Teluk Lanus, Rawa mekar jaya dan desa sekitar, ada sekitar 4-5 PBPH yang dikuasai segelintir pihak saja. Bahkan surat penolakan PBPH dari NGO sudah ada sejak Januari 2023 lalu," tambahnya.Dalam rapat  tersebut turut ikut melakukan pembahasan PBPH dihadiri pihak KLHK, DLHK Provinsi, Wakil Bupati Siak Husni Merza dan jajaran, ketua koperasi. Dari hasil pertemuan tersebut, akan ditindaklanjuti pembahasan di daerah yang melibatkan banyak pihak, dan hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri LHK. "Kami berharap Ibu Menteri bersedia mempertimbangkan pengajuan PBPH di Siak ini. Jika perlu batalkan izin prinsip jika terbukti hanya mengakomodir kepentingan segelintir oknum, bukan rakyat Teluk Lanus, Rawa mekar jaya secara keseluruhan," tegas Indra.Indra menambahkan bahwa Teluk Lanus, Rawa mekar jaya Sei Apit merupakan wilayah atau dapilnya. Karena itu, ia siap mendampingi masyarakat sampai hak rakyat benar-benar terpenuhi.Seluruh ijin PBPH di wilayah Kabupaten Siak idealnya diajukan koperasi dengan melibatkan Bumdes atau Bumkam, sehingga ada bagi hasil yang jelas dan transparan untuk masyarakat tiga desa dalam jangka waktu panjang."Kita tidak ingin terjadi kerusakan lingkungan di Siak, karena sekarang saja Harimau sudah masuk ke Kota Siak karna kawasan hutan sudah rusak. Kami juga menolak penguasaan sepihak untuk mendapatkan izin PBPH. Sudah bukan saatnya lagi rakyat dibodoh-bodohi," katanya tegas.

Pekanbaru, Petah.id - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Titik api tersebut berhasil dipadamkan oleh petugas. Dari data BPBD Riau, luas lahan yang terbakar sejak januari 2023 mencapai 131,44 hektar dan tersebar diberbagai kabupaten kota. Di Kabupaten Bengkalis kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini mencapai 79,87 hektar. Kabupaten Rohil 5,5 hektar, Dumai 19,27 hektar, Meranti 2,5 hektar dan Siak 9,95 hektar, Pekanbaru sudah terjadi 7,2 hektar, Kampar 1 hektar, Indragiri Hulu 0,65 hektar dan Kabupaten Inhil seluas 5,5 hektar.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, M Edy Afrizal menyampaikan jumlah luasan tersebut dapat dipadamkan dan dikendalikan oleh petugas. "Riau kondusif, sudah nihil Karhutla. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan," kata Kepala BPBD Riau, M Edy Afrizal, Jumat (31/3/2023). Dikatakan M Edy, tiga kabupaten kota di Riau hingga saat ini masih nihil dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan. "Ada tiga daerah yang masih nihilkarhutla, yakni Kuansing, Rohul dan Pelalawan," kata Edy. Pihaknya mengimbau masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar. Langkah ini menjadi poin paling utama dalam rangka menekan angka kasus Karhutla di Riau dengan melibatkan banyak sektor.“Bukan cuma dari BPBD, TNI-Polri juga ikut serta. Di daerah itu kan sudah ada Bhabinkamtibmas dan Babinsa, mereka juga dilibatkan dalam sosialisasi,” sebutnya. Dia menambahkan, upaya pencegahan harus terus dilakukan sekaligus menjadi sinyal untuk mendeteksi dini potensi-potensi terjadinya Karhutla. Selain itu, ujar dia, kegiatan patroli akan terus dilakukan oleh tim-tim di daerah. Kegiatan sosialisasi juga bisa disisipkan di tengah kegiatan seperti itu.“Kita akan terus mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hal ini menjadi kunci utama untuk menekan angka kasus Karhutla di Riau saat ini. Kita juga tidak mau capaian-capain kita saat ini menjadi sia-sia jika masyarakat tidak diingatkan,” tutupnya. 

Keindahan dibalik kesedihan atau kesedihan dibalik keindahan. Sulit menjawab kalimat mana yang lebih tepat untuk menggambarkan panorama alam Danau Koto PanjangKampar, Petah.id - Bukan tanpa alasan kalimat itu menyeruak dalam benak saya. Sebelum tahun 1991, kawasan perairan dengan deretan pulau-pulau kecil ini merupakan perkampungan masyarakat. Pembangunan PLTA Koto Panjang-lah yang mengubah kondisi bentang alamnya hingga menjadi seperti sekarang. Demi menghasilkan pasokan daya 114 Megawatt (MW), digagas ide pembangunan bendungan dengan membentengi aliran Sungai Kampar di Rantau Berangin. Project finding dilakukan perusahaan konsultan asal Jepang, Tokyo Electric Power Service Co. Ltd (TEPSCO). Pembangunan fisik proyek mulai dilaksanakan sejak tahun 1991. Berjalan lebih kurang 5 tahun, bendungan PLTA Kota Panjang akhirnya selesai pada Maret 1996. Beroperasinya bendungan secara otomatis membentuk danau seluas 12.400 Ha. Lokasinya tepat berada di wilayah tapal batas antara Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Secara administratif terdiri dari dua wilayah kewenangan. Kecamatan XIII Koto Kampar Provinsi Riau dan Kecamatan 50 Koto Provinsi Sumatra Barat. Walhi Riau dalam laporan berjudul Menyoal Ecocide Di Provinsi Riau (2019), mencatat 10 Desa dengan total 3.638 kepala keluarga ketika itu harus direlokasi. Langkah yang tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Disatu sisi. Dalih krisis energi dan kebutuhan atas pasokan listrik menyebabkan urgensi pembangunan PLTA tak bisa ditawar. Tapi disisi lain, pembangunan ini juga berpotensi menghilangkan habitat bagi banyak satwa yang sebelumnya bermukim di lokasi. Gajah dan Harimau Sumatera diantaranya. Belum lagi menyoal perubahan bentang alam yang berpotensi melahirkan bencana ekologis, seperti banjir.Dari dokumen riset Dampak Pembangunan PLTA Kotopanjang Terhadap Keberadaan Populasi Gajah di Wilayah Genangan dan Kesehatan Masyarakat (2010), diketahui bahwa peminjaman dana pembangunan dari Jepang diberikan dengan tiga syarat. Pertama, Gajah yang bermukim di lokasi harus diselamatkan dengan memindahkannya ke tempat perlindungan yang cocok. Kedua, tingkat kehidupan KK yang kena dampak dari proyek Koto Panjang harus sama atau lebih baik dari kehidupannya di tempat lama. Sedangkan syarat ketiga, persetujuan pemindahan bagi yang terkena dampak proyek prosesnya harus dilakukan dengan adil dan merata. Pemerintah Indonesia pun menyetujui dan menyerahkan laporan akhir yang berisikan syarat tersebut pada tahun 1992. Meskipun di sisi lain, sebagaian masyarakat masih melakukan protes keras yang ditandai dengan kedatangan lima orang utusan warga Koto Kampar ke Jakarta untuk menyuarakan tuntutan mereka akan rendahnya harga ganti rugi.Potensi PariwisataLebih dua dekade cerita itu sudah berlalu. Hamparan gugusan pulau yang terletak di tengah bendungan PLTA Kota Panjang kini berubah menjadi destinasi wisata andalan Kabupaten Kampar. Penduduk sekitar mulai mengubah puncak-pucak bukit menjadi spot foto dan tempat peristirahatan.Pasar pengunjung potensial berasal dari Provinsi Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Khususnya dari pengguna jalan yang melintasi jalur Sumatera Barat – Riau via Koto Panjang.  Tingginya mobilitas masyarakat yang melintas menciptakan peluang besar bagi daerah ini untuk dikembangkan sebagai kawasan resting area. Salah satu spot paling populer adalah Puncak Ulu Kasok yang kerap dijuluki sebagai Raja Ampat-nya Riau. Lokasi ini mulai ramai sejak viral di tahun 2017. Menyajikan Panorama alam indah dengan deretan pulau-pulau kecil yang menyembul diantara perairan. Dari jauh terlihat Gugusan perbukitan Bukit Barisan yang menjadi sumber mata air. Danaunya yang bewarna kehijauan seakan-akan menarik pengunjung untuk berpetualang mengarunginyaRizal, salah seorang pedagang yang mangkal di kawasan itu menjelaskan bahwa Ulu Kasok biasanya ramai saat akhir pekan. Pengunjung silih berganti berdatangan untuk sekedar berfoto dan menikmati pemandangan. Namun jika hari biasa (hari kerja), pengunjung tidak begitu banyak. “Kalo hari sabtu, minggu atau hari libur ya lumayan pendapatan bang,” kata Rizal.Tak jauh dari Ulu Kasok, terdapat juga spot wisata bernama Puncak Kompe. Menawarkan sajian alam serupa. Hanya titik memandangnya yang sedikit berbeda. Destinasi ini dikelola oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pendapatan yang berasal dari tiket masuk pengunjung mereka kelola secara mandiri. Demikian dijelaskan Eko, salah seorang pengelola Puncak Kompe. Menurut Eko, jumlah pengunjung setiap akhir pekan bisa mencapai 200-an orang. Dengan tiket masuk sebesar 15 ribu per-orang, angka ini tentu sangat membantu prekonomian para pengelola objek wisata yang merupakan warga desa sekitar. Sebagai pengelola, Eko berharap pemerintah bersedia membantu mereka untuk mengembangkan objek wisata Puncak Kompe. Mengingat pemandangan di tempat ini menurutnya sangat menjanjikan. Namun pengalaman dan jam terbang masyarakat dalam mengelolanya sebagai sebuah industri masih cukup minim. “Kalau bisa dikembangkan lah tempat ini, biar bisa kayak tempat-tempat wisata lain diluar sana,”  harap Eko. Pentingnya Menjaga EkosistemBerkembangnya industri pariwisata terkadang malah melahirkan sejumlah ancaman terkait kelestarian kawasan. Pembangunan sarana penunjang seperti perumahan, warung-warung terapung hingga keramba budidaya ikan saat ini bertumbuh pesat. Padahal, di sisi lain daerah sekitar bendungan merupakan buffer zone yang idealnya harus terjaga.Kondisi DAS Kampar dan daerah tangkapan air PLTA Koto Panjang wajib mendapatkan perhatian serius. Sebagaimana penjelasan Makruf Maryadi Siregar kepada Mongabay (2015) silam, luasan hutan tinggal 886,1 kilomter persegi dari sebelumnya 3.331 Kilometer Persegi. Dengan demikian, merestorasi hutan di sekitar Danau adalah opsi yang tak bisa ditawar. Aras Mulyadi, dalam jurnal Industri dan Perkotaan Volume VIII (2003) secara tegas menyampaikan pentingnya menjaga ekosistem di kawasan Danau PLTA Kota Panjang. Kelestarian waduk PLTA Koto Panjang sangat dipengaruhi oleh permasalahan lingkungan yang ada di sekitarnya. Degradasi daerah tangkapan air akan memicu laju erosi dan sedimentasi yang masuk ke dalam waduk. Jika kondisi ini berlanjut terus maka hanya akan memperpendek umur waduk, yang pada gilirannya akan mengganggu pasokan listrik.Masih dalam jurnal tersebut, Aras menjelaskan setidaknya ada empat cara yang dapat ditempuh dalam rangka meminimalisir degradasi daerah tangkapan, laju erosi dan sedimentasi. Pertama, pengembangan tata ruang terpadu, baik yang untuk mengatur pemanfaatan daerah perairan dan pemanfaatan daerah daratan. Kedua, pengelolaan terpadu dengan pelibatan masyarakat tempatan. Ketiga, penerapan konsep satu manejemen pengelolaan lingkungan (one plan one mangement). Keempat, ciptaan lapangan ekonomi bagi masyarakat sehingga pemanfaatan Danau PLTA Koto Panjang dan daerah bagian atasnya dapat dikendalikan. Memang teori tidak semudah implementasi. Namun, mau tidak mau, suka tidak suka hal tersebut harus segera dilaksanakan. Semata-mata demi menjaga fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang saling terkait di kawasan ini. 

Siak, Petah.id - Perjuangan masyarakat Kampung Dosan, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Riau dalam mempertahankan ruang kelolanya memasuki babak baru.Pada 7 - 8 Februari 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama KPH dan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) melakukan verifikasi teknis usulan perhutanan sosial warga Dosan. Konflik tenurial selama 20 tahun lebih yang melibatkan masyarakat dan perusahaan PT Arara Abadi  akhirnya dapat diselesaikan. Verifikasi teknis merupakan satu langkah maju agar masyarakat mendapatkan pengakuan hak pengelolaan lahan mereka yang berada dalam konsesi Arara Abadi.Verifikasi teknis (Vertek) ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung serta mensinkronkan kondisi lapangan terkait subjek pemohon dan juga objek areal kawasan hutan yang dimohon. Di hari pertama, masyarakat penerima manfaat hadir dalam kegiatan vertek ini untuk diverifikasi terkait keabsahan data kependudukan dan domisili.Hal ini dilakukan agar penerima manfaat adalah benar-benar masyarakat tempatan yang telah mengelola lahan tersebut lebih dari lima tahun. Dalam kegiatan vertek hari pertama ini masyarakat menyambut tim vertek dengan baik. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya yang hadir pada kegiatan tersebut.Hadir dalam vertek Kepala Desa (Penghulu) Kampung Dosan, Zamri. Zamri menyambut baik vertek yang dilakukan oleh kementerian LHK dan tim. Masyarakat berharap pasca vertek ini, usulan perhutanan sosial yang diajukan dapat disetujui oleh kementerian sehingga mereka dapat mengelola lahan dengan tenang."Masyarakat kami telah lama berkonflik dengan PT Arara Abadi ini, kami berharap dengan dikeluarkannya SK Perhutanan Sosial oleh kementerian dapat menjadi pegangan bagi masyarakat dalam berkebun sesuai dengan peraturan yang ada,” kata Zamri.Perkumpulan Elang sebagai pendamping masyarakat dalam pengusulan perhutanan sosial ini juga hadir pada kegiatan vertek. Tim Perkumpulan Elang memastikan proses vertek yang dilakukan berjalan dengan adil dan tidak merugikan masyarakat. Janes Sinaga, Direktur Perkumpulan Elang turut mengapresiasi kementerian LHK yang telah merespon positif usulan masyarakat Dosan. Janes mengatakan bahwa ini merupakan langkah baik dalam mengakomodir ruang kelola rakyat serta sebagai solusi persoalan konflik yang terjadi di Siak maupun di Riau pada umunya. Jika usulan ini disetujui maka ini merupakan usulan kemitraan pertama kali yang ditandatangani oleh kementerian LHK di wilayah konsesi perusahaan HTI di Indonesia.“Pendekatan perhutanan sosial sebagai solusi dalam penyelesaian konflik tenurial antara perusahaan dan masyarakat adalah satu langkah maju keberpihakan pemerintah kepada rakyat," ungkap Janes. Pendekatan reaktif yang dilakukan selama ini cenderung merugikan masyarakat dengan cara-cara kekerasan dan kriminalisasi. "Apa yang terjadi di Dosan dapat dijadikan sebagai contoh penyelesaian konflik yang lebih humanis di desa-desa lain yang berkonflik,” ujar Janes.Setelah proses verifikasi teknis subjek dan objek selesai, tim verifikasi teknis selanjutnya melakukan penyusunan Berita Acara Verifikasi Teknis (BAVT). Dokumen ini harus disusun selengkap mungkin sehingga dapat memotret kondisi subyek dan obyek secara komprehensif. Ini akan menjadi bahan pertimbangan kementerian dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan/tidak menerbitkan persetujuan kemitraan kehutanan.“Tantangan berikutnya yang akan dihadapi adalah bagaimana perhutanan sosial kemitraan ini mampu menjawab dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan perbaikan lingkungan. Hal ini tentu saja tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, para pihak harus berkontribusi dan membantu dalam pencapaian hal tersebut, terutama PT Arara Abadi sebagai mitra yang menandatangani NKK bersama masyarakat juga turut bertanggung jawab,” tutup Janes.