Siak, Petah.id- Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Siak, dinamika politik di daerah ini kembali menjadi sorotan menyusul gugatan hasil Pilkada yang diajukan salah satu pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Di tengah situasi yang rentan terhadap gesekan, Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan, memberikan pernyataan tegas untuk menjaga kerukunan masyarakat, seraya mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Menurut Indra, Pilkada bukan hanya ajang memilih pemimpin, tetapi juga cerminan kedewasaan demokrasi di masyarakat. “Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar. Namun, persatuan dan kerukunan jauh lebih penting. Demokrasi akan menjadi sia-sia jika masyarakat terpecah hanya karena perbedaan politik,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Siak saat dihubungi perihal baliho, Selasa (17/12).

Indra juga menyoroti adanya pemasangan baliho yang menyerukan pembatalan Pilkada dengan dalih cacat hukum. Ia menilai tindakan tersebut sebagai provokasi yang dapat memperkeruh suasana, terutama bagi masyarakat yang emosinya masih sensitif pasca-Pilkada.

“Kita harus bijak. Apapun keberatan atau ketidakpuasan yang muncul, mari kita salurkan melalui jalur yang tepat, yaitu hukum, bukan dengan cara yang bisa memicu perpecahan,” tegas Indra.

Ia mengimbau para pendukung pasangan calon, simpatisan, dan masyarakat luas untuk tidak terjebak dalam dinamika politik yang kontraproduktif.

“Pemasangan baliho seperti itu tidak menyelesaikan masalah, justru memancing reaksi yang dapat menciptakan instabilitas sosial. Kita semua harus menahan diri dan mengutamakan kepentingan bersama,” tambahnya.

Indra mengapresiasi pelaksanaan Pilkada Siak yang secara umum berlangsung aman dan damai. Namun, ia juga mengingatkan bahwa hasil Pilkada tentu tidak bisa memuaskan semua pihak.

“Pilkada hanyalah satu tahapan dalam perjalanan demokrasi. Keberhasilan sejati terletak pada bagaimana masyarakat dapat bersatu kembali setelahnya. Jangan sampai ada perpecahan yang berkepanjangan,” katanya.

Indra juga menekankan bahwa stabilitas daerah adalah prasyarat utama untuk pembangunan. Ia meminta seluruh pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, akademisi, dan kaum muda, untuk menjadi pilar dalam menjaga harmoni sosial.

“Kabupaten Siak tidak akan maju jika kita terjebak dalam konflik. Kebersamaan kita adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.

Proses gugatan Pilkada di MK dipandang Indra sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dihormati oleh semua pihak. Ia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan adil, transparan, dan tanpa intervensi.

“MK adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Kita harus percaya pada proses tersebut dan menunggu hasilnya dengan kepala dingin,” ungkapnya.

Indra juga mengingatkan pentingnya edukasi politik kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi narasi yang berkembang selama proses hukum di MK.

“Saat ini, arus informasi sangat cepat, tetapi tidak semuanya benar. Kita harus bijak menyaring informasi agar tidak terjebak dalam isu yang bisa memprovokasi atau memecah belah,” tuturnya.

Ajakan Indra untuk menjaga kerukunan bukan hanya ditujukan kepada para pendukung pasangan calon, tetapi juga kepada seluruh elemen masyarakat.

“Politik itu dinamis, tetapi kehidupan sosial kita lebih penting. Mari kita kembali fokus membangun Kabupaten Siak dan mewujudkan visi bersama untuk kemajuan daerah ini,” ajaknya.

Dengan menjaga kerukunan dan menjunjung tinggi proses hukum, Indra percaya Kabupaten Siak dapat melewati fase pasca-Pilkada ini dengan damai. Ia optimistis bahwa masyarakat Siak memiliki kapasitas untuk menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, sehingga daerah ini tetap menjadi teladan dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial.