Siak Sri Indrapura, Riau, Indonesia Tentang Kami Kontak
Home Berita SPPD Fiktif, Kepala BPKAD Kuansing Ditetapkan Sebagai Tersangka

SPPD Fiktif, Kepala BPKAD Kuansing Ditetapkan Sebagai Tersangka

by Petah - Selasa, 16 Maret 2021

Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Sengingi, Hadiman/ Istimewa

Kuansing, Petah.id - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuantan Sengingi (Kuansing) inisial HA ditetapkan tersangka atas dugaan kasus korupsi.

HA diduga membuat SPPD Fiktif pada tahun 2019. Oleh sebab itu, Kejaksaan Negeri Kuansing sudah menetapkan HA sebagai tersangka pada 10 Maret 2021 kemarin.

Penetapan HA sebagai tersangka berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi dan alat bukti surat berupa surat perintah tugas dan surat perjalanan dinas (SPPD) fiktif yang diperoleh tim Kejari Kuansing.

" HA lah yang menandatangani SPJ fiktif itu dan uang SPJ fiktif itu dia lah yang menggunakannya. Sejauh ini masih dia yang kita tetapkan tersangka," kata Kejari Kuansing Hadiman SH MH dikutip dari Riaupos.co, Senin (15/3/2021) di Teluk Kuantan.

Saat ini, tambah Hadiman, pihaknya terus melakukan pendalaman atas dugaan korupsi SPPD fiktif di BPKAD Kuansing. HA, sebagai Kepala BPKAD Kuansing kembali akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Selasa (16/3/2021). 

Bila Selasa (16/3/2021) HA sebagai tersangka tidak datang, kata Dia lebih jauh, maka pihaknya akan kembali memanggil HA Jumat (19/3/2021). Bila masih mangkir, HA akan diminta hadir dan diperiksa sebagai tersangka Senin (22/3/2021).

 "Hari itu akan kami tunggu. Jika tidak datang sampai pukul 10.00 WIB, akan kami cari di mana pun dan langsung melakukan penahanan," ujarnya.

Disinggung aoal berapa kerugian negara, Kejari Hadiman menjelaskan memang masih belum final perhitungannya.

Karena, kata Hadiman, beberapa tempat seperti Jakarta, Batam, Palembang, Sumatera Barat masih belum tuntas pengambilan datanya yang juga menjadi tempat perjalanan dinas dengan SPPD di fiktifkan. Namun perhitungan sementara, mencapai Rp600 juta. 

Kejari terbaik se Riau ini, dengan tegas mengatakan tidak ada istilah tebang pilih dalam penanganan korupsi.

 "Jika bersalah, ada bukti akan kita tuntaskan. Tidak pandang bulu," ujarnya.

Sumber : Riaupos.co


Editor : And